<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/PPN-2143597898.jpg" alt="Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar" width="100%">
<figcaption>Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pemerintah memberikan stimulus sektor perumahan mulai dari Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga insentif biaya administrasi pengurusan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disambut positif pelaku usaha. Rencananya, Pemerintah bakal menanggung PPN untuk harga rumah sampai dengan Rp 2 miliar. Kebijakan tersebut akan berlaku mulai November 2023 hingga Desember 2024. Pemerintah juga memberikan insentif bagi MBR berupa bantuan biaya pengurusan administrasi rumah mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lainnya mencapai Rp 4 juta. Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan stimulus yang akan diberikan Pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut menjadi angin segar bagi sektor perumahan. &ldquo;Kami mendukung dan mengapresiasi kebijakan positif Pemerintah untuk mendongkrak sektor perumahan, karena stimulus ini juga akan mempermudah masyarakat Indonesia memiliki rumah, terutama para Gen Z, milenial, dan masyarakat berpenghasilan rendah,&rdquo; jelas Hirwandi di Jakarta, Rabu (25/10). Menurut Hirwandi, perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan sangat tinggi karena sektor ini memiliki dampak multiplier effect terhadap 185 subsektor turunannya. Selain itu, sektor perumahan juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, menggunakan banyak produk lokal dan melibatkan banyak pihak sehingga diharapkan akan mampu mempercepat pertumbuah ekonomi nasional. &ldquo;Kontribusi sektor perumahan memang sangat tinggi karena sektor perumahan ini sangat padat modal, tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 500.000 pekerja untuk setiap 100.000 rumah yang dibangun dan menggunakan 90% bahan lokal,&rdquo; katanya. Hirwandi menyebutkan selain mempermudah masyarakat Indonesia membeli rumah, insentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank BTN. Hirwandi melanjutkan, stimulus dari Pemerintah tersebut juga akan meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baik Non-subsidi maupun Subsidi yang menjadi motor utama pertumbuhan kredit di Bank BTN. &ldquo;Tahun ini dan tahun depan, kami membidik kredit tumbuh sekitar double digit,&rdquo; tutur Hirwandi. Sementara itu, rencananya akan ada 2 tahapan implementasi insentif PPN DTP tersebut. Tahap pertama, pemberian insentif pajak akan diberikan sebesar 100% pada November 2023-Juni 2024. Tahap kedua, diberikan sebesar 50% untuk periode Juli-Desember 2024.

Pemerintah bakal menanggung PPN untuk harga rumah sampai dengan Rp 2 miliar yang berlaku November 2023 hingga Desember 2024.

Pelaku Usaha Sambut Positif Rencana Pemerintah Bebaskan PPN Pembelian Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/properti.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan perumahan sederhana yang banyak diminati konsumen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan perumahan sederhana yang banyak diminati konsumen. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Stimulus pemerintah lewat penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan rendahnya tingkat bunga yang ditawarkan perbankan untuk debitor yang mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) memberi peluang bagi calon pembeli rumah mendapatkan harga yang lebih terjangkau.  Marine Novita, Country Manager Rumah.com menjelaskan bahwa tingginya likuiditas perbankan saat ini menyebabkan pemerintah dan otoritas keuangan terkait berupaya memberikan stimulus melalui berbagai insentif kebijakan dan relaksasi. Adanya stimulus tersebut diharapkan bisa mendorong kembali terjadinya pertumbuhan kredit.  Data yang dihimpun mencatat saat ini likuiditas perbankan tengah mengalami kelebihan dengan total dana pihak ketiga (DPK) di perbankan mencapai Rp 6.665 triliun, sementarapenyaluran kredit hanya mencapai Rp 5.548 triliun. Sehingga tingkat loan to deposit ratio (LDR) saat ini sebesar 84 persen.  "Untuk sektor properti, pemerintah melakukan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi nol persen atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan yang berlaku mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Agustus 2021. Selain itu ada pula insentif berupa uang muka atau Down Payment (DP) nol persen untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui kebijakan dari Bank Indonesia," jelas Marine.  Menurutnya, berbagai insentif dari pemerintah diberikan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan diharapkan akan menjadi katalis yang baik bagi perekonomian mengingat sektor properti dapat memberikan multiplier effect kepada 174 industri ikutan dan 350 jenis industri kecil terkait.  Menurutnya, adanya stimulus pemerintah tersebut dapat dilihat pemerintah sedang sehingga kebijakan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya saat ini adalah kondisi termudah untuk membeli rumah.  Oleh karena itu konsumen bisa mulai mencari daerah hunian yang akan diincar sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Data Rumah.com Indonesia Property Market Index (RIPMI) sepanjang triwulan II 2021 menunjukkan terjadinya penurunan indeks harga properti disertai kenaikan suplai properti secara nasional pada Q1 2021 kemarin.  RIPMI juga menunjukkan beberapa area yang prospektif bagi konsumen di sekitar Jobodetabek, seperti Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Curug, keduanya berlokasi di Kabupaten Tangerang. Pada kuartal Q1 2021, data RIPMI mencatat kedua kecamatan di Kabupaten Tangerang itu menawarkan peluang terbaik bagi konsumen di masa sekarang.  Selain berada di area yang terletak bersebelahan dengan kawasan hunian terpadu yang telah mapan, harga jual properti di sana masih lebih terjangkau. Harga properti di Cisauk pada Q1 2021 berada pada kisaran Rp 7 juta per meter persegi, 59 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata dua wilayah yang mengapitnya, yakni Pagedangan dan Serpong.  Pembangunan infrastruktur transportasi umum dan jalan, baik jalan raya maupun jalan tol, masih menjadi daya tarik utama sebuah wilayah dari sudut pandang pencari properti. Pembangunan infrastruktur ini juga mendorong kenaikan harga properti di wilayah sekitar kawasan kota mandiri seperti Kabupaten Tangerang.

Penghapusan PPN dan Bunga Rendah KPR Bakal Dorong Sektor Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/TRINITI-LAND.jpg" alt="Ilustrasi Gedung triniti Land, setelah empat tahun tumbuh stagnan, sektor properti diperkirakan kembali tumbuh bagus tahun 2020.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung triniti Land, setelah empat tahun tumbuh stagnan, sektor properti diperkirakan kembali tumbuh bagus tahun 2020.(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong pergerakan perekonomian dengan memberikan berbagai insentif seperti kebijakan pengurangan pajak. PT Triniti Dinamik Tbk optimistis perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mampu menggairahkan permintaan sehingga mendongkrak penjualan hunian.  “Kami optimistis insentif PPN mampu menggairahkan permintaan hunian. Hal itu terlihat juga dari penjualan apartemen kami di The Smith. Karena itu, kami berharap insentif PPN dapat diperpanjang,” kata Presiden Direktur PT Triniti Dinamik Tbk, Samuel Stepanus Huang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/6).  Menurut Samuel, penjualan hunian di The Smith sepanjang Januari-Mei 2021 dibandingkan dengan periode sama 2020 melonjak 300 persen.  Sebagaimana diberitakan, pemerintah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar. Langkah pemerintah menanggung PPN itu berlaku untuk rumah yang sudah jadi (ready stock) dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 yang diterbitkan Maret 2021.  “Kami yakin, penjualan sektor hunian di Tanah Air bisa bertumbuh minimal 100% bila diperpanjang hingga akhir 2021 karena masyarakat masih memiliki daya beli,” terangnya.  Salah satu proyek Triniti Dinamik adalah The Smith di Tangerang, Banten. Proyek ini terdiri atas 652 unit, yaitu 112 unit perkantoran, SOHO 100 unit dan residensial 440 unit. “Kami berharap sisa unit yang belum terjual dapat diserap pasar seluruhnya hingga akhir 2021. Seluruh unit di The Smith sudah jadi,” tuturnya.  Sementara itu Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F Iskandar mengungkapkan insentif PPN perlu dilengkapi dengan kemudahan persetujuan (approval) perbankan bagi konsumen yang mengurus KPR/KPA. Kemudahan persetujuan bank itu diharapkan untuk properti yang mendapat insentif PPN maupun yang tidak mendapat insentif PPN. Tentu dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian bank.  “Kami memerlukan kecepatan approval bank, selain cepat juga kami harapkan lebih fleksibel,” kata Arvin Iskandar.  Lebih lanjut, kecepatan approval tadi akan mampu menggerakkan sektor properti dan tentu saja perekonoian secara luas. “Kami juga berharap durasi insentif PPN diperpanjang menjadi satu tahun. Kalau itu terjadi, kami bersyukur,” ujar Arvin.

Triniti Dinamik Dukung Perpanjangan Insentif PPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/MASKAPAI-PENERBANGAN-JAWAPOSCOM-1.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan, Kemenhub meminta seluruh stake holder terkait dengan penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. (Dok. JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan, Kemenhub meminta seluruh stake holder terkait dengan penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. (Dok. JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah membebaskan bea masuk PPN dan PPh impor atas suku cadang pesawat dan berbagai peralatan pemeliharaan pesawat dinilai tak akan cukup untuk menekan tiket pesawat kembali murah. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kebijakan tersebut diprediksi hanya akan menurunkan sedikit beban tarif tiket pesawat.  Diketahui, insentif fiskal penghapusan PPN dan PPh impor atas suku cadang tersebut telah masuk dalam proyeksi jangka menengah dan panjang pemerintah untuk menurunkan tarif tiket pesawat. Tujuannya, untuk mengurangi beban biaya pengeluaran pemeliharaan maskapai dari pajak sebesar 15-30 persen, yang selama ini juga menjadi salah satu penyebab tiket pesawat mahal.  "Tujuan (pemerintah) ini untuk mengurangi beban biaya dalam komponen tarif. Kemungkinan akan turun, tetapi tidak signifikan," kata Sekretaris Harian YLKI, Agus Suyatno kepada JawaPos.com, Minggu (28/7).  Menurut Agus, ada komponen lainnya yang dinilai jauh lebih penting untuk membantu mengurangi beban tarif tiket pesawat agar kembali murah. Yakni, penghapusan PPN tiket dan PPN avtur sebesar 10 persen yang selama ini memberatkan. Insentif tersebut dinilai efektif untuk mengerek harga tiket pesawat turun secara kontinu.  "Di banyak negara tidak ada PPN tiket dan avtur. Jadi bukan hanya PPN suku cadang impor. Ini menjadi fair, bukan hanya maskapai saja yang ditekan agar tarifnya turun," terangnya.  Pasalnya sebagai industri padat modal, Agus menyatakan bahwa harga tiket yang ditetapkan oleh maskapai sejatinya telah real cost. Artinya, biaya tarif tiket yang ditetapkan menyesuaikan pengeluaran dari berbagai komponen yang mempengaruhi harga tiket pesawat.  Oleh sebab itu, menurut Agus, kebijakan pemerintah menurunkan tiket pesawat di luar ketentuan regulasi Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) dinilai kontraproduktif. Misalnya, maskapai diminta untuk memberikan diskon hingga 50 persen pada hari dan jam tertentu.  "Sisi keberlanjutan finansial maskapai udara yang menjadi taruhannya. Endingnya, konsumen justru akan  dirugikan," tukasnya.

Pemerintah Diminta Hapus PPN Tiket dan Avtur

penghapusan ppn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penghapusan ppn

Berita Terkini

Pelaku Usaha Sambut Positif Rencana Pemerintah Bebaskan PPN Pembelian Rumah

Penghapusan PPN dan Bunga Rendah KPR Bakal Dorong Sektor Properti

Triniti Dinamik Dukung Perpanjangan Insentif PPN

Pemerintah Diminta Hapus PPN Tiket dan Avtur

Download Aplikasi JawaPos.com