<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengumuman kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak serentak. Di sebagian instansi, hasil untuk formasi tenaga kesehatan sudah siap diumumkan. Namun, untuk PPPK guru, perlu tambahan waktu sebelum disampaikan hasilnya. Informasi terbaru proses seleksi PPPK 2023 itu disampaikan Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nanang Subandi. Jadwal pengumuman tidak serentak lantaran ada instansi yang menerapkan seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT). &rdquo;Pelaksanaan SKTT itu dijadwalkan mulai 15 November sampai 6 Desember,&rdquo; katanya kemarin (16/12). Nanang menyatakan, secara umum, proses seleksi bagi pelamar PPPK pada rekrutmen calon ASN tahun anggaran 2023 kini memasuki tahap pengumuman hasil kelulusan. Data BKN hingga Jumat (15/12) pukul 17.20 menyebutkan, hasil PPPK formasi tenaga kesehatan sudah diumumkan 64 instansi. Total, ada 573 instansi yang membuka seleksi PPPK formasi tenaga kesehatan. Instansi yang sudah siap mengumumkan kelulusan PPPK formasi tenaga kesehatan itu, antara lain, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Tulungagung, dan Pemkab Kediri. Untuk instansi pusat, ada Kementerian Kominfo, Polri, dan Kemendagri yang sudah siap mengumumkan kelulusan PPPK tenaga kesehatan. Kemudian, ada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenko Polhukam. Hasil PPPK formasi teknis sudah diumumkan 56 di antara 482 instansi yang membuka formasi tersebut. Untuk instansi pusat, ada Kementerian Kominfo, Bawaslu, BPKP, Setjen Komnas HAM, dan BP2MI. Kemudian, ada Badan Pangan Nasional, Polri, Kemenkop UKM, Perpusnas, LAN, Kemendagri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Setjen DPD. Sementara itu, instansi daerah yang siap mengumumkan kelulusan PPPK formasi tenaga teknis, antara lain, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Tulungagung, Pemkab Trenggalek, dan Pemkot Blitar. Kemudian, Pemprov Maluku Utara. Lebih lanjut, Nanang menuturkan, instansi yang telah menerima hasil kelulusan PPPK tenaga kesehatan dan PPPK teknis dapat segera mengumumkan kelulusan para peserta seleksinya. Selain itu, pelamar PPPK dapat mengecek hasil kelulusannya melalui login di akun portal SSCASN setelah diumumkan instansi bersangkutan. Dia menjelaskan, sejatinya pengumuman kelulusan PPPK disampaikan sejak 6 Desember. Namun, sampai saat ini, masih jauh lebih banyak yang belum mengumumkan. Masyarakat diminta untuk mencari informasi lewat kanal resmi sehingga tidak sampai menjadi korban kejahatan dengan modus penipuan kelulusan PPPK. Nanang juga memberikan penjelasan soal pengumuman kelulusan PPPK formasi guru. Menurut dia, hasil kelulusan PPPK guru saat ini masih diolah. &rdquo;Direncanakan diumumkan selambatnya pada 22 Desember 2023,&rdquo; tuturnya. Pengumuman kelulusan PPPK formasi guru butuh waktu lantaran perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data. Misalnya, hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta kategori P1. Serta, hasil seleksi kompetensi teknis tambahan dan afirmasi sertifikat pendidik (serdik). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013446147/mulai-2024-rekrutmen-cpns-pppk-digelar-3-bulan-sekali-fokus-pada-guru-dan-nakes">Mulai 2024, Rekrutmen CPNS-PPPK Digelar 3 Bulan Sekali, Fokus pada Guru dan Nakes</a> Sebagaimana diketahui, tahun ini pemerintah membuka cukup banyak lowongan ASN kategori PPPK. Jumlahnya mencapai 989 ribu. Untuk formasi PPPK guru instansi pusat, ada 12 ribu kursi. Kemudian, 580.202 kursi untuk formasi PPPK guru instansi daerah. Untuk formasi tenaga kesehatan di instansi pusat, ada 12.719 kursi dan instansi daerah 327.542 kursi. Lalu, tenaga teknis di instansi daerah sebanyak 35 ribu kursi. (wan/c14/fal)

Pengumuman kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak serentak. Hasil untuk formasi tenaga kesehatan sudah.

Pengumuman Kelulusan ASN PPPK Tak Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/PANRB-30-2999790317.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi merilis jadwal penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023. Jadwal penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023 dimulai pada 16 September sampai 30 September 2023. Itu berarti ada waktu 15 hari jadwal penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023.&nbsp;Karena itu masyarakat yang berminat menjadi ASN dan PPPK atau P3K agar menyiapkan diri dan memperhatikan jadwal atau tahapan yang telah ditetapkan. Keputusan tentang jadwal penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023 itu tertuang dalam Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2023. Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengingatkan, para peminat agar memperhatikan sejumlah syarat-syarat yang telah ditetapkan.&nbsp;Seperti terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain. Sebab, para pelamat CPNS dan PPPK harus mengetahui formasi jabatan yang akan dilamar secara spesifik. Anas menegaskan calon pelamar harus aktif mencari informasi di laman atau media sosial resmi instansi pemerintah terkait seleksi CASN. "Seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh syarat dan ketentuan akan diinformasikan secara terbuka," tuturnya pada 30 Agsustus 2023, dikutip Pojoksat.id (Jawa Pos Grup), dari laman resmi KemenPANRB. Lalu apa saja dokumen yang perlu disiapkan oleh para peminat atau pelamar CPNS 2023 dan PPK 2023: 1. Ijazah 2. Transkrip nilai 3. KTP 4. Akta kelahiran 5. Daftar riwayat hidup 6. Dan dokumen lain yang nantinya akan diumumkan dalam pengumuman "Setiap instansi punya persyaratan khusus masing-masing. Cermati dokumen yang dibutuhkan untuk melamar karena calon pelamar. Jangan sampai ini menjadi kendala saat melamar," ingat Abdullah Azwar Anas. Berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2023, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16-30 September 2023. Sementara untuk pendaftarannya, dimulai sejak 17 September hingga 6 Oktober 2023. Masyarakat diimbau agar tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan. Pelaksanaan seleksi CASN mengedepankan sistem yang terbuka dan akuntabel. Computer Assisted Test (CAT) tetap digunakan, sehingga nilai peserta bisa terlihat secara real-time. Anas juga mengungkap, pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan.&nbsp;Anas juga mengingatkan, calon pelamar CPNS 2023 dan PPPK 2023 harus siap ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan bersedia menerima gaji yang telah ditetapkan sesuai aturan yang ada. "Untuk rincian formasi apa yang akan dibuka, nanti tunggu pengumumannya," ujar Anas. Berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2023, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16-30 September 2023. Sementara untuk pendaftarannya, dimulai sejak 17 September hingga 6 Oktober 2023. Masyarakat diimbau agar tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan. Pelaksanaan seleksi CASN mengedepankan sistem yang terbuka dan akuntabel. Computer Assisted Test (CAT) tetap digunakan, sehingga nilai peserta bisa terlihat secara real-time. Anas juga mengungkap, pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Anas juga mengingatkan, calon pelamar CPNS 2023 dan PPPK 2023 harus siap ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan bersedia menerima gaji yang telah ditetapkan sesuai aturan yang ada. "Untuk rincian formasi apa yang akan dibuka, nanti tunggu pengumumannya," ujar Anas. Berikut ini jadwal penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023 Jadwal Penerimaan CPNS 2023: 1. Pengumuman Seleksi 16 s.d. 30 September 2023 2. Pendaftaran Seleksi 17 September s.d. 6 Oktober 2023 3. Seleksi Administrasi 17 September s.d. 9 Oktober 2023 4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 10 s.d. 13 Oktober 2023 5. Masa Sanggah 14 s.d. 16 Oktober 2023 6. Jawab Sanggah 14 s.d. 18 Oktober 2023 7. Pengumuman Pasca Sanggah 17 s.d. 23 Oktober 2023 8. Penarikan data final 24 s.d. 26 Oktober 2023 9. Penjadwalan SKD CPNS 27 s.d. 30 Oktober 2023 10. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS 31 Oktober s.d. 3 November 2023 11. Pelaksanaan SKD CPNS 4 s.d. 13 November 2023 12. Pengolahan Nilai SKD CPNS 11 s.d. 14 November 2023 13. Pengumuman Hasil SKD CPNS 15 s.d. 17 November 2023 14. Masa Sanggah 18 s.d. 20 November 2023 15. Jawab Sanggah 18 s.d. 22 November 2023 16. Pengolahan Nilai SKD CPNS Hasil Sanggah 21 s.d. 25 November 2023 17. Pengumuman Pasca Sanggah 22 s.d. 27 November 2023 18. Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT 28 November s.d. 17 Desember 2023 19. Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input Lokasi SKB) 28 s.d. 30 November 2023 20. Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 1 s.d. 3 Desember 2023 21. Penarikan data final 4 s.d. 5 Desember 2023 22. Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 6 s.d. 7 Desember 2023 23. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT 8 s.d. 10 Desember 2023 24. Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT 11 s.d. 17 Desember 2023 25. Integrasi Nilai SKD dan SKB 18 s.d. 30 Desember 2023 26. Pengumuman Kelulusan 31 Desember 2023 s.d. 7 Januari 2024 27. Masa Sanggah 8 s.d. 10 Januari 2024 28. Jawab Sanggah 8 s.d. 14 Januari 2024 29. Pengolahan Nilai Seleksi Hasil Sanggah 10 s.d. 15 Januari 2024 30. Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah 11 s.d. 17 Januari 2024 31. Pengisian DRH NIP CPNS 18 Januari s.d. 16 Februari 2024 32. Usul Penetapan NIP CPNS 17 Februari s.d. 17 Maret 2024 Jadwal Penerimaan PPPK 2023: 1. Pengumuman Seleksi 16 s.d. 30 September 2023 2. Pendaftaran Seleksi 17 September s.d. 6 Oktober 2023 3. Seleksi Administrasi 17 September s.d. 9 Oktober 2023 4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 10 s.d. 13 Oktober 2023 5. Masa Sanggah 14 s.d. 16 Oktober 2023 6. Jawab Sanggah 14 s.d. 18 Oktober 2023 7. Pengumuman Pasca Sanggah 17 s.d. 23 Oktober 2023 8. Penarikan data final 24 s.d. 26 Oktober 2023 9. Penjadwalan Seleksi Kompetensi 27 s.d. 30 Oktober 2023 10. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi 31 Oktober s.d. 3 November 2023 11. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 5 s.d. 29 November 2023 12. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan 10 November s.d. 1 Desember 2023 13. Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi 25 November s.d. 4 Desember 2023 14. Pengumuman Kelulusan 1 s.d. 10 Desember 2023 15. Pengisian DRH NI PPPK 11 Desember 2023 s.d. 9 Januari 2024 16. Usul Penetapan NI PPPK 10 Januari s.d. 8 Februari 2024

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi merilis jadwal penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023.

Jadwal Penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023, Guru dan Tenaga Kesehatan, Segera Cek di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/ASN-1607782475.jpg" alt="Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 17 September 2023." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 17 September 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2022 yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus, harap-harap cemas menanti pengumuman optimalisasi PPPK 2022. Seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Grup), melalui optimalisasi PPPK 2022, peserta seleksi yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus kembali memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK. Sejatinya pengumuman optimalisasi PPPK 2022 dilaksanakan pada 1 September 2023. Namun hingga hari ini, Senin 4 September belum ada instansi yang mengumumkan hasil optimalisasi atau reformulasi PPPK 2022. Apa itu reformulasi PPPK? Reformulasi adalah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) untuk mengoptimalkan pengisian formasi PPPK 2022. Reformulasi tersebut diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2022. Jadi, yang diberikan reformulasi hanya peserta seleksi PPPK Teknis, bukan PPPK guru atau PPPK tenaga kesehatan (nakes).&nbsp;Siapa saja yang berhak mendapatkan reformulasi? Berdasarkan KepmenpanRB 571/2023, ada dua jenis honorer yang akan mendapatkan reformulasi. Pertama, tenaga honorer kategori dua (THK-II) yang menjadi peserta seleksi PPPK Teknis 2022. Kedua, tenaga honorer atau non ASN yang bukan THK-II dan menjadi peserta seleksi PPPK 2022 yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi dan/atau pimpinan satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSCASN saat pelamaran PPPK 2022. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya pada seleksi PPPK 2022. Pengisian jabatan dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi PPPK teknis. Reformulasi nilai ambang batas ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama, yang formasinya belum terpenuhi. KepmenpanRB Nomor 571/2023 menyebutkan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi eks THK-II yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Apabila masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi oleh eks THK-II, maka kebutuhan tersebut diisi oleh non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas dengan peringkat terbaik. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada: 1. Nilai kompetensi teknis yang tertinggi; 2. Jika nilainya masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi; 3. Jika nilainya masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; 4. Apabila nilainya masih tetap sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Salah satu instansi yang mendapatkan kuota reformulasi terbanyak adalah Kementerian Agama, sebanyak 9.218 formasi. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan terima kasih kepada MenpanRB Abdullah Azwar Anas yang telah melakukan reformulasi pengisian kebutuhan jabatan PPPK Kemenag 2022. Menurutnya, reformulasi adalah bentuk afirmasi untuk keadilan dan penghargaan bagi peserta yang sudah membantu banyak program di Kemenag. &ldquo;Kita harus menyampaikan terima kasih kepada Menteri PANRB terkait dengan kebijakan beliau atas PPPK sehingga yang awalnya itu lulus sebanyak 29 ribu, kemudian oleh Pak Menteri PANRB mendapatkan optimalisasi menjadi 38.287 orang yang bisa diloloskan pada tahun 2022,&rdquo; ujar Yaqut. Kapan hasil reformulasi PPPK 2022 diumumkan? Merujuk pada jadwal yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengumuman seharusnya dilakukan pada 1 September 2023. BKN mengatakan pengumuman refomulasi PPPK dilakukan oleh instansi yang membuka seleksi PPPK teknis tahun 2022. "Pengumuman akan berlangsung secara bertahap oleh masing-masing instansi yang dilamar," kata BKN melalui akun resminya @bkngoidofficial. Reformulasi nilai ambang batas ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama, yang formasinya belum terpenuhi. KepmenpanRB Nomor 571/2023 menyebutkan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi eks THK-II yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Apabila masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi oleh eks THK-II, maka kebutuhan tersebut diisi oleh non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas dengan peringkat terbaik. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada: 1. Nilai kompetensi teknis yang tertinggi; 2. Jika nilainya masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi; 3. Jika nilainya masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; 4. Apabila nilainya masih tetap sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Salah satu instansi yang mendapatkan kuota reformulasi terbanyak adalah Kementerian Agama, sebanyak 9.218 formasi. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan terima kasih kepada MenpanRB Abdullah Azwar Anas yang telah melakukan reformulasi pengisian kebutuhan jabatan PPPK Kemenag 2022. Menurutnya, reformulasi adalah bentuk afirmasi untuk keadilan dan penghargaan bagi peserta yang sudah membantu banyak program di Kemenag. &ldquo;Kita harus menyampaikan terima kasih kepada Menteri PANRB terkait dengan kebijakan beliau atas PPPK sehingga yang awalnya itu lulus sebanyak 29 ribu, kemudian oleh Pak Menteri PANRB mendapatkan optimalisasi menjadi 38.287 orang yang bisa diloloskan pada tahun 2022,&rdquo; ujar Yaqut. Kapan hasil reformulasi PPPK 2022 diumumkan? Merujuk pada jadwal yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengumuman seharusnya dilakukan pada 1 September 2023. BKN mengatakan pengumuman refomulasi PPPK dilakukan oleh instansi yang membuka seleksi PPPK teknis tahun 2022. "Pengumuman akan berlangsung secara bertahap oleh masing-masing instansi yang dilamar," kata BKN.

Yang diberikan reformulasi hanya peserta seleksi PPPK Teknis, bukan PPPK guru atau PPPK tenaga kesehatan (nakes).

Optimalisasi PPPK 2022 Diberikan Kepada Honorer Kategori Ini, Begini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230904_105124-993193963.jpg" alt="Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus berharap nama mereka muncul dalam pengumuman reformulasi&nbsp;PPPK&nbsp;teknis 2022 untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN)&nbsp;PPPK. Pengumuman reformulasi&nbsp;PPPK&nbsp;teknis 2022, termasuk&nbsp;PPPK&nbsp;Kemenag 2022 seharusnya dilaksanakan pada Jumat (1/9) lalu. Namun, lantaran hingga Minggu (3/9) pengumuman hasil reformulasi belum juga diumumkan, para peserta seleksi pun menghubungi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui media sosial resminya. Para peserta seleksi menanyakan alasan penundaan pengumuman tersebut, juga ingin tahu waktu reformulasi&nbsp;PPPK&nbsp;2022 diumumkan. Menanggapi hal tersebut, BKN mengatakan pengumuman reformulasi&nbsp;PPPK&nbsp;berlangsung secara bertahap oleh instansi yang dilamar. "Pengumuman akan berlangsung secara bertahap oleh masing-masing instansi yang dilamar," kata BKN melalui akun resminya @bkngoidofficial, dikutip dari PojokSatu (Jawa Pos Grup), Senin (4/9). Ia juga menghimbau untuk mengecek portal instansi secara berkala. "Kamu juga bisa cek berkala laman informasi instansi dan apabila instansi sudah menyelesaikan secara menyeluruh maka pelamar bisa mengecek akunnya masing-masing," tulisnya. "Demikian update yang dapat kami sampai sebagai admin biasa yang mencoba memastikan adanya jawaban dari banyaknya pertanyaan serupa dari #SobatBKN hari ini," tambahnya. Reformulasi&nbsp;PPPK&nbsp;2022 adalah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) yang bertujuan untuk memaksimalkan formasi jabatan yang belum terisi. Reformulasi&nbsp;PPPK&nbsp;2022 ditetapkan melalui Keputusan MenpanRB (KepmenpanRB) Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan&nbsp;PPPK&nbsp;Tahun Anggaran 2022. Kebijakan ini diprioritaskan bagi eks tenaga honorer kategori dua (THK-II) dan non-ASN. Dalam hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan kuota terbanyak optimalisasi&nbsp;PPPK&nbsp;(P3K) sebanyak 9.218 kuota.

Pengumuman reformulasi PPPK teknis 2022, termasuk PPPK Kemenag 2022 seharusnya dilaksanakan pada Jumat (1/9) lalu. Namun, dilakukan bertahap

Sempat Ditunda, Pengumuman Reformulasi PPPK Teknis 2022 dari BKN Secara Bertahap, Cek Segera Di sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pendaftaran-rekrutmen-p3k-ditutup-ribuan-pelamar-tak-lakukan-submit_m_.jpg" alt="Suasana rekrutmen CPNS 2018. BKN menyatakan jika pendaftaran PPPK telah ditutup per hari ini (18/2)." width="100%">
<figcaption>Suasana rekrutmen CPNS 2018. BKN menyatakan jika pendaftaran PPPK telah ditutup per hari ini (18/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil Seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total ada 7.411 pendaftar yang dinyatakan lulus sebagai calon PPPK Kementerian Agama.  “Alhamdulillah, seluruh tahapan seleksi calon PPPK Kemenag akhirnya selesai. Kami umumkan ada 7.411 yang lolos seleksi dari 9.144 yang mendaftar,” terang Sekjen Kemenag Nizar Ali di Jakarta, Jumat (21/1).  Adapun, keputusan kelulusan ini tertuang dalam Pengumuman No P-0354/SJ/B.II.2/KP.00.1/01/2022 tentang Hasil Seleksi Calon PPPK Kemenag Formasi Tahun 2021. Surat tertanggal 20 Januari 2022 ini ditandatangani Nizar yang juga Ketua Panitia Seleksi.  Pengumuman ini diterbitkan sebagai tindaklanjut dari surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 19 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021.  Kelulusan peserta seleksi calon PPPK Kemenag formasi tahun 2021 ini, kata Nizar, ditetapkan berdasarkan dua hal. Pertama, peserta yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi.  Kedua, peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1497 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru dan Dosen di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021.  “Peserta dapat mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi calon PPPK Kementerian Agama Formasi Tahun 2021 pada masa sanggah selama tiga hari setelah pengumuman melalui akun SSCASN masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id/,” jelas Nizar.

Kemenag Umumkan 7.411 Peserta Lolos Seleksi PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pengumuman-seleksi-pppk-ditunda-ini-alasan-utamanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi seleksi PPPK. Pemerintah menunda pengumuman kelulusan PPPK. Penyebabnya lantaran baru ada 118 daerah yang kirim pernyataan kesanggupan APBD dari seluruhnya 360 instansi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi PPPK. Pemerintah menunda pengumuman kelulusan PPPK. Penyebabnya lantaran baru ada 118 daerah yang kirim pernyataan kesanggupan APBD dari seluruhnya 360 instansi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Nunuk Suryani membeberkan alasan lengkap penundaan pengumuman seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 serta penetapan penyesuaian afirmasi.  Dikatakan bahwa sebenarnya pihaknya ingin mengumumkan hasil seleksi sesuai jadwal yang ditetapkan, yakbi 24 September. Namun dari hasil yang diperoleh, jumlah kelulusan dari passing grade yang ditetapkan KemenPAN-RB tidak cukup banyak.  "Meskipun tentu itu guru-guru sesuai harapan kita. Lalu, terjadi dinamika masukan berbagai pihak, permohonan Komisi X, asosiasi guru yang memohon kepada Kemendikburistek untuk memperjuangkan agar kelulusan meningkat," jelas dia dalam Silaturahmi Merdeka Belajar Episode 11 secara daring, Kamis (14/10).  Atas rekomendasi tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim pun mengusulkan untuk adanya penambahan afirmasi agar guru honorer yang lolos ujian seleksi tahap 1 bisa bertambah. Alhasil, untuk tahap 1 guru yang lolos seleksi berjumlah 173 ribu orang, dari semula sekitar 97 ribu.  Adapun, penetapan afirmasi itu pun tidak merubah PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 atau tetap mengikuti peraturan.  "Kami melakukan permohonan kebijakan, tentu yang tidak merubah PermenPAN-RB 28/2021. Tuntutan berbagai asosiasi terkait afirmasi masa kerja, itu dikelompookan 5 tahun, 5-10, 10-15 dan seterusnya itu tidak bisa kita akomodir karena harus merubah PermenPAN-RB," tambahnya.  Setelah itu, terbitlah Keputusan MenPAN-RB 1169/2021 tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas (NAB) Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021.  Adapun, Nilai ambang batas kategori 1 adalah nilai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan MenPAN-RB 1127/2021, yakni kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 130 serta wawancara sebesar 24. Kemudian untuk nilai ambang batas kategori 2, diberlakukan bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran.  Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian peserta yang telah berusia lanjut dan tetap semangat untuk berdedikasi dalam memberikan jasa mendidik anak bangsa. Nilai ambang batas diberlakukan hanya untuk nilai kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 110 serta wawancara sebesar 20," terang dia.  Sementara kategori 3, nilai ambang batas hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis. Sebagai contoh, untuk guru kelas SD ditetapkan nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 270 setelah disesuaikan dari semula sebesar 320.  "Lalu ada penyesuaian nilai ambang batas agar semua guru honorer mendapatkan manfaat dari usulan mas menteri, penyesuaian ketiga (pemambahan) sebesar 50 poin," tutur dia.  "Itu prosesnya memang butuh waktu yang cukup lama, 2 minggu dari yang seharusnya direncanakan, itu karena memang untuk bisa menetapkan hal ini menjadi sebuah keputusan terkait penyesuaian nab itu tertuang dari usulan kemendimbud itu diakomodir panselnas dan tidak serta merta karena melalui rapat, sehingga muncul KepmenPAN-RB 1169/2021," pungkas Nunuk.

Ini Alasan Lengkap Pengumuman PPPK Guru Tahap 1 Ditunda

pengumuman pppk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengumuman pppk