<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DEKORASI-IMLEK-DI-PUSAT-PERBELANJAAN_MIFTAHUL-HAYAT-1.jpg" alt="Pengunjung berada di pusat perbelanjaan Pluit Village dengan dekorasi Imlek dengan tema “Rhythm of Spring” di Jakarta Utara, Minggu (15/1/2023). “Rhythm of Spring” menjadi tema pada kegiatan Lunar New Year tahun ini sebagai pertanda dimulainya tahun baru" width="100%">
<figcaption>Pengunjung berada di pusat perbelanjaan Pluit Village dengan dekorasi Imlek dengan tema “Rhythm of Spring” di Jakarta Utara, Minggu (15/1/2023). “Rhythm of Spring” menjadi tema pada kegiatan Lunar New Year tahun ini sebagai pertanda dimulainya tahun baru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan selama libur panjang Tahun Baru Imlek 2023 sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di DKI Jakarta tidak mengalami lonjakan signifikan.  Menurutnya, hal ini disebabkan oleh banyak masyarakat di Jakarta yang lebih memilih dan memanfaatkan libur panjang untuk bepergian ke luar kota.  "Khusus untuk Pusat Perbelanjaan yang berlokasi di DKI Jakarta relatif tidak mengalami lonjakan yang signifikan karena pengaruh long weekend dimana masyarakat Jakarta banyak yang lebih memilih memanfaatkan hari libur cuti bersama untuk bepergian keluar kota," ungkap Alphonzus Widjaja saat dihubungi JawaPos.com di Jakarta, Senin (23/1).  Meski begitu, ia mengatakan bahwa secara umum tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan selama Imlek tahun 2023 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 lalu.  Menurutnya, tingkat kunjungan masyarakat ke mal selama tahun baru Imlek ini mendekati normal atau sebelum pandemi kira-kira hampir menyentuh 100 persen.  "Rata - rata tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan selama Imlek tahun ini relatif telah kembali mendekati normal atau 100 persen dibandingkan dengan sebelum pandemi," ujarnya.  Lebih jauh, pihaknya pun optimistis bahwa pada tahun 2023 ini pusat perbelanjaan akan semakin digandrungi masyarakat. Bahkan, diprediksi bisa melampau sebelum pandemi.  "Pusat Perbelanjaan optimis rata - rata tingkat kunjungan pada tahun 2023 akan mencapai lebih dari sebelum pandemi atau paling tidak sama dengan sebelum pandemi," tandasnya.  Sementara itu, menurut pantauan JawaPos.com di salah satu mal kawasan Cibubur, Jakarta Timur cenderung sepi pengunjung. Sebagian besar pengunjung yang datang didominasi rombongan keluarga.  Adapun tenant yang dikunjungi merupakan food and beverage dan area bermain anak. Sementara tenant retail mulai dari fashion amat sepi dari pembeli, sesekali pengunjung hanya mampir untuk sekadar melihat-lihat kemudian pergi.

Pengunjung Mal Melonjak selama Libur Imlek, Kecuali di DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Mal-Sarinah-Dery-Ridwansah-7-2.jpg" alt="Ilustrasi suasana Sarinah. PT Sarinah angkat suara mengenai ditutupnya pameran seni rupa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana Sarinah. PT Sarinah angkat suara mengenai ditutupnya pameran seni rupa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakan yang tidak melakukan perjalanan mudik di hari raya Lebaran mayoritas pergi ke tempat wisata dan pusat perbelanjaan atau mal. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengatakan, pengunjung mall meningkat sejak sepekan terakhir Ramadan dan Idul Fitri.  Menurutnya, masyarakat yang pergi ke pusat perbelanjaan sepekan terakhir Ramadan mayoritas untuk memenuhi kebutuhan pakaian dan keperluan rumah tangga menjelang Lebaran.  “Puncak kunjungan ke pusat perbelanjaan pada saat Ramadan biasanya terjadi sekitar satu minggu sebelum hari Idul Fitri dengan didominasi belanja kebutuhan sandang atau busana dan keperluan rumah tangga,” kata Alphonzus kepada JawaPos.com, Rabu (4/5).  Alphonzus mengungkapkan, untuk Ramadan tahun 2022, puncak kunjungan ke pusat perbelanjaan telah terjadi pada tanggal 23 - 24 April 2022 yang lalu.  Ia menyebut, pada saat Idul Fitri, umumnya kunjungan masyarakat ke mall pada hari kedua akan lebih tinggi daripada hari pertama. Masyarakat akan lebih banyak berbelanja untuk kategori makanan dan minuman serta hiburan.  “Diperbolehkannya mudik Lebaran berdampak terhadap kunjungan ke Pusat Perbelanjaan yang berada di kota-kota besar, khususnya Jakarta,” ungkapnya.  Alphonzus menambahkan, kemudahan dan pelonggaran untuk bepergian ke luar negeri juga mempengaruhi tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan, khususnya Pusat Perbelanjaan kelas menengah atas.  Adapun rata-rata tingkat kunjungan pada saat Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022 ini tetap meningkat lebih tinggi yaitu sekitar 30 persen dibandingkan dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2021 yang lalu.  “Peningkatan kunjungan pada saat bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini diharapkan nantinya dapat menjadikan rata-rata tingkat kunjungan ke mal pada tahun 2022 yang mencapai 70 - 80 persen yang lebih baik dari tahun 2020 yang hanya mencapai 50 persen dan tahun 2021 yang hanya mencapai 60 persen dibandingkan dengan sebelum pandemi,” pungkasnya.

Mudik Diperbolehkan Pengaruhi Pengunjung Mal sampai 80 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mall-Di-Jakarta-Kembali-Di-Buka-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana sepi pengunjung di Mall Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (11/8/2021). 82 mal di wilayah DKI Jakarta akan segera di buka secara bertahap selama masa pelonggaran PPKM level 4. Pemerintah mengizinkan mal beroperasi dengan syarat pengunjung sudah menunjuk" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi pengunjung di Mall Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (11/8/2021). 82 mal di wilayah DKI Jakarta akan segera di buka secara bertahap selama masa pelonggaran PPKM level 4. Pemerintah mengizinkan mal beroperasi dengan syarat pengunjung sudah menunjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menurunkan status DKI Jakarta menjadi PPKM level 2 dari sebelumnya PPKM level 3. Hal itu berdampak positif pada peningkatan pengunjung di pusat perbelanjaan atau mall.  Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengatakan, tingkat kunjungan di mal mulai meningkat secara perlahan dibandingkan aturan sebelumnya.  “Saat ini tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan mulai bergerak naik secara perlahan dan diharapkan sampai dengan akhir pekan nanti akan ada peningkatan kurang lebih 10 persen dibandingkan sebelum adanya pelonggaran,” kata Alphonzus kepada JawaPos.com, Sabtu (12/3).  Alphonsus mengatakan, pengelola mal tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat hingga ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan pusat perbelanjaan yang baru. Artinya, tanda batas jaga jarak di eskalator dan lift masih digunakan.  “Bukan hanya tanda jaga jarak saja, semua Protokol Kesehatan masih harus tetap diberlakukan secara ketat, disiplin dan konsisten sampai dengan nanti jika ada keputusan resmi pemerintah yang menyatakan lain,” tuturnya.  Alphonzus menyebut, meskipun kunjungan meningkat, namun para pengunjung masih harus tetap mematuhi dua Protokol Covid-19 yang selama ini berlaku di pusat prbelanjaan. Diantaranya, protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya dilakukan melalui aplikasi PeduliLindungi dan Protokol Kesehatan antara lain pemeriksaan suhu tubuh, wajib masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya.  Selain itu, lanjutnya, meskipun DKI Jakarta sudah berstatus PPKM level 2, namun pusat perbelanjaan tetap tidak akan menyelenggarakan acara apapun di dalam mall untuk menghindari kerumunan pengunjung.  “Pusat Perbelanjaan juga tetap diminta untuk meniadakan ataupun menghindari kegiatan dan acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” pungkasnya.  Sebagai informasi, pusat perbelanjaan buka dengan kapasitas maksimal 75 persen sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat. Bagi anak usia dibawah 12 tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.  Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam mall dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 sampai dengan 12 tahun yang masuk.  Bioskop pun sudah dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 70 persen dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Restoran atau rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50 persen dan waktu makan maksimal 60 menit.

Jakarta PPKM Level 2, Pengusaha Mall: Tingkat Kunjungan Perlahan Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Mall-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana pusat perbelanjaan di Bekasi Jawa Barat, Selasa (31/8/2021). Pemerintah kembali melonggarkan aturan-aturan dalam perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terutama pada aturan kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall." width="100%">
<figcaption>Suasana pusat perbelanjaan di Bekasi Jawa Barat, Selasa (31/8/2021). Pemerintah kembali melonggarkan aturan-aturan dalam perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terutama pada aturan kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perpanjangan PPKM berlevel berakhir hari ini dan diharapkan ada pelonggaran terkait kebijakan pemerintah agar roda perekonomian dapat kembali berputar. Salah satunya, para pengusaha berharap agar anak-anak diperbolehkan kembali masuk ke pusat perbelanjaan.  “Pusat Perbelanjaan berharap agar usia kurang dari 12 tahun dapat diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan dan waktu makan di tempat (dine - in),” kata Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, Senin (13/9).  Alphonzus berharap, anak dibawah 12 tahun pekan ini sudah tidak dibatasi lagi dikarenakan saat ini mal relatif sudah jauh lebih aman dan sehat karena adanya pengawasan yang ketat melalui skrining masuk melalui aplikasi Peduli Lindungi.  “Semua orang yang berada di Pusat Perbelanjaan sudah di vaksinasi sehubungan dengan adanya pemberlakuan protokol tambahan yaitu protokol Wajib Vaksinasi,” tuturnya.  Alphonzus menyebut, jika anak-anak diperbolehkan kembali memasuki pusat perbelanjaan maka akan terjadi peningkatan jumlah pengunjung dan akam berpengaruh terhadap daya beli.  “Jika usia kurang dari 12 tahun diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan maka diperkirakan akan ada tambahan peningkatan tingkat kunjungan sekitar 20 persen - 30 persen,” pungkasnya.

Pengusaha Mal Berharap Pekan Ini Anak-Anak Bisa Masuk Mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Mall-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana pusat perbelanjaan di Bekasi Jawa Barat, Selasa (31/8/2021). Pemerintah kembali melonggarkan aturan-aturan dalam perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terutama pada aturan kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall." width="100%">
<figcaption>Suasana pusat perbelanjaan di Bekasi Jawa Barat, Selasa (31/8/2021). Pemerintah kembali melonggarkan aturan-aturan dalam perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terutama pada aturan kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menurunkan beberapa wilayah dari level 4 menjadi level 3 dan 2. Beberapa kebijakan pembatasan seperti pusat perbelanjaan atau mal juga diperlonggar. Namun, Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengaku, meskipun ada peningkatan, laju kunjungan mal masih melambat. &ldquo;Tingkat kunjungan meningkat secara bertahap dan pergerakannya cenderung masih lambat. Diharapkan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu,&rdquo; kata ketua APPBI Alphonzus Widjaja saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (6/9). Alphonzus memaparkan, rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan saat ini sekitar 20 persen - 30 persen. Padahal, pemerimtah telah meningkatkan kapasitas mal menjadi 50 persen dari sebelumnya 25 persen. &ldquo;Berdasarkan pengalaman selama masa pandemi ini, hanya untuk menaikkan tingkat kunjungan yang hanya 10 persen - 20 persen saja diperlukan waktu tidak kurang dari tiga bulan,&rdquo; tuturnya. Alphonzus menyebut, aturan pelarangan anak usia dibawah 12 tahun sangat mempengaruhi tingkat kunjungan pusat perbelanjaan. Sebab, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan saat ini lebih didorong oleh kategori makanan dan minuman (F&amp;B). Sedangkan untuk kategori lain pergerakannya masih sangat landai. &ldquo;Ya (berpengaruh), tentu saja. Apalagi pada saat akhir pekan (weekend), biasanya pengunjung datang bersama keluarga dan sekarang banyak yang membatalkan kunjungan ke Pusat Perbelanjaan karena anak - anak tidak diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan,&rdquo; ungkapnya. Alphonzus menyebut, pengaruh aturan pelarangan anak usia dibawah 12 tahun terhadap kunjungan pusat perbelanjaan sendiri sekitar 50 persen. Pihaknya berharap, pemerintah kembali memperbolehkan anak usia dibawah 12 tahun untuk masuk dan dan waktu makan di tempat (dine - in) tidak dibatasi lagi. &ldquo;Kondisi di dalam Pusat Perbelanjaan saat ini relatif aman dan sehat dikarenakan pemberlakuan dan penerapan protokol tambahan yaitu protokol Wajib Vaksinasi, oleh karenanya Pusat Perbelanjaan berharap usia dibawah 12 tahun diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan,&rdquo; pungkasnya.

Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengaku, meskipun ada peningkatan, laju kunjungan mal masih melambat.

Pengunjung Mal Masih Sepi, APPBI Harap Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mall-Di-Jakarta-Kembali-Di-Buka-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Suasana sepi pengunjung di Mall Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (11/8/2021). 82 mal di wilayah DKI Jakarta akan segera di buka secara bertahap selama masa pelonggaran PPKM level 4. Pemerintah mengizinkan mal beroperasi dengan syarat pengunjung sudah menunjuk" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi pengunjung di Mall Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (11/8/2021). 82 mal di wilayah DKI Jakarta akan segera di buka secara bertahap selama masa pelonggaran PPKM level 4. Pemerintah mengizinkan mal beroperasi dengan syarat pengunjung sudah menunjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Warga yang belum divaksin tetap bisa masuk mal. Syaratnya dua. Pertama, mereka belum divaksin karena alasan kesehatan. Kedua, membawa hasil tes swab antigen atau PCR yang menunjukkan negatif Covid-19.  Orang yang belum divaksin karena alasan kesehatan, misalnya, penyintas Covid-19 yang belum tiga bulan pulih, penderita komorbid, dan wanita hamil dengan usia kandungan tertentu. ”Jadi, tolong dicermati bahwa syarat antigen dan PCR ini hanya berlaku bagi pengunjung yang belum divaksin karena alasan kesehatan,” tegas Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan. ”Jadi, walaupun membawa hasil tes antigen atau PCR, tapi tidak disertai bukti surat keterangan dokter bahwa belum divaksin karena alasan kesehatan, tetap tidak bisa masuk,” imbuhnya.  Sebagaimana diberitakan, mal dan pusat perbelanjaan diizinkan buka di masa perpanjangan PPKM kali ini. Uji coba dilakukan di empat kota. Yakni, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Namun, ada beberapa syarat. Di antaranya, kapasitas pengunjung hanya 25 persen. Selain itu, pengunjung mal harus sudah divaksin. Nah, kemarin beredar kabar bahwa Menteri Perdagangan M. Lutfi menyatakan bahwa semua orang yang ingin masuk mal harus menunjukkan hasil negatif tes PCR. Baik yang sudah divaksin maupun belum. Statemen itu sempat memicu kehebohan sebelum akhirnya diluruskan Kementerian Perdagangan. Syarat tersebut hanya diperuntukkan kepada orang yang belum divaksin karena alasan kesehatan. Selain itu, jenis tes tidak harus PCR. Swab antigen juga diperbolehkan.  Oke menjelaskan, pengunjung mal yang sudah divaksin harus menunjukkan sertifikat vaksinasi yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. ”Untuk kemudian di-scan dengan QR code scanner yang ada di pintu masuk pusat perbelanjaan,” ujar Oke dalam konferensi pers secara virtual kemarin (11/8).  Menurut Oke, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) telah menyepakati syarat-syarat tersebut. Berdasar data yang dia terima, sudah ada 138 pusat perbelanjaan di empat kota (Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang) yang setuju dan siap menerapkan ketentuan tersebut. ”Tujuan yang lebih luas dari uji coba ini adalah melihat apakah prosedur skrining menggunakan sertifikat vaksinasi ini efektif. Pusat perbelanjaan nanti menjadi benchmark sebelum kita kemudian mendiskusikan untuk memperluas ke sektor lain,” urai Oke.  Dia menambahkan, ketentuan itu secara khusus menyasar pusat perbelanjaan serta pasar rakyat yang memiliki konsep tertutup dan menggunakan saluran pendingin atau AC. Untuk pasar rakyat yang memiliki konsep terbuka, belum ada arahan khusus mewajibkan. ”Namun, saya pastikan bahwa ketentuan mengenai wajib sertifikat vaksinasi ini adalah aturan dasar. Artinya, pemerintah daerah bisa saja memberlakukan aturan yang lebih ketat karena mereka yang mengetahui pasti kondisi di lapangan,” tambahnya.  Uji coba pelonggaran mal, menurut Oke, akan dilakukan selama seminggu. Dari hasil pantauan dan laporan selama seminggu, pemerintah bersama pelaku usaha akan mengevaluasi dan melihat efektivitas kebijakan. ”Sekali lagi, ini hanya uji coba. Konsep kita adalah mempercepat vaksinasi. Uji coba ini perlu dilakukan karena tidak ada yang tahu kapan pandemi berakhir. Kita perlu melihat apakah dengan vaksin saja kita bisa hidup berdampingan dengan Covid dan menjalankan pola new normal,” ungkapnya.  Ketua Umum APPBI Alphonzus Wijaya mengatakan, pihaknya mendukung upaya pendisiplinan protokol kesehatan oleh pemerintah. Alphonzus menegaskan bahwa anggota APPBI menyatakan siap melakukan penyesuaian skrining kepada pengunjung mal. Menurut dia, ada 138 pusat perbelanjaan yang menyatakan siap memberlakukan ketentuan tersebut. Perinciannya, DKI Jakarta 85 pusat belanja, Surabaya 24 pusat belanja, Bandung 23 pusat belanja, dan Semarang 6 pusat belanja. ”Dari total pusat perbelanjaan yang siap itu, 85 persen di antara mereka persiapan sudah matang dan siap menerapkan. Sebagian kecil masih finalisasi, terutama terkait integrasi dengan aplikasi PeduliLindungi,” ujar Alphonzus.  APPBI mendukung langkah pemerintah karena terdapat 80 ribu tenaga kerja yang bisa kembali bekerja normal di empat kota yang akan menerapkan pelonggaran. Ditambah, pengusaha pusat belanja sudah memvaksin hampir 100 persen tenaga kerja tersebut. ”Ini juga mendorong kami menyetujui pemberlakuan ini. Dari sisi SDM dan sarana prosedur, kami sangat siap. Harapannya juga masyarakat siap. Kalau di kota besar, khususnya Jakarta, saya yakin masyarakat siap karena tingkat vaksinasi sudah tinggi, hampir 90 persen,” tegasnya.  Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebutkan bahwa pihaknya akan mendukung sembari ikut mengevaluasi kebijakan tersebut. ”Kami sebagai penyewa atau ritel melihat upaya pemerintah untuk mendisiplinkan dan melakukan kebiasaan baru, ya kami mendukung dulu. Kami melihat seminggu ini sambil memberi masukan-masukan. Agar upaya kesehatan dan keamanan ini bisa beriringan,” ujar Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah.  Di Surabaya, pusat-pusat perbelanjaan langsung memberlakukan syarat negatif tes PCR dan/atau swab antigen sebagai syarat masuk mal. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi mengatakan, aturan itu diterapkan di seluruh mal. Tanpa kecuali. ’’Karena ini aturan, mau tidak mau harus diikuti,’’ ucapnya kemarin.  Dia melanjutkan, kebijakan tersebut berlaku sejak hari pertama uji coba pembukaan mal Selasa lalu (10/8). Semua mal di Kota Pahlawan menerapkannya sebagai syarat masuk. Tentu selain bukti sudah divaksin melalui scan QR code yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi milik Kemenkes. Kewajiban menunjukkan hasil tes PCR atau swab antigen, kata Sutandi, hanya berlaku untuk pengunjung komorbid dan penyintas. ’’Jadi, tidak semuanya. Sebagian besar pakai syarat vaksin itu,’’ ujarnya.  Terkait timbulnya kontroversi, Sutandi menyatakan bahwa APPBI Jatim tidak dalam posisi mendukung atau menolak kebijakan itu. Pihaknya tak ingin berpolemik. Karena sudah menjadi kebijakan pemerintah, maka harus diikuti. Menurut dia, kebijakan itu tak hanya berlaku di mal-mal Surabaya. ’’Ini aturan pusat. Kami tidak bikin aturan sendiri kok,’’ katanya.  Berdasar data APPBI Jatim, 90 persen tenant mal langsung beroperasi pada masa uji coba. Pembukaan mal diikuti protokol kesehatan (prokes) yang ketat dengan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 25 persen.  Meski begitu, operasional keseluruhan belum 100 persen. Ada beberapa tenant yang belum boleh beroperasi. Di antaranya, bioskop, tempat bermain anak, dan restoran indoor. Memang ada beberapa yang buka, tapi hanya bisa melayani takeaway. Tidak boleh makan di tempat (dine in).  Di semua pintu masuk, petugas sekuriti melakukan penjagaan ketat. Hanya yang memenuhi syarat yang boleh masuk. Petugas langsung mengarahkan pengunjung men-scan QR code PeduliLindungi sebagai bukti sudah divaksin. Namun, banyak juga pengunjung yang kecewa dan marah-marah karena tidak bisa masuk. Mereka tak bisa menunjukkan bukti sudah divaksin maupun hasil tes negatif Covid-19.

80 Ribu Karyawan Bisa Masuk Kerja Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG20210810165319.jpg" alt="Suasana Royal Plaza pada hari pertama dibuka setelah tutup sebulan karena PPKM. Rafika Yahya/JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Suasana Royal Plaza pada hari pertama dibuka setelah tutup sebulan karena PPKM. Rafika Yahya/JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim menyatakan mal boleh dibuka dengan jumlah pengunjung 25 persen dari kapasitas. Selain itu, pengelola akan terus menerapkan protokol kesehatan ketat.  ”Kita sangat berterima kasih, apa yang kita suarakan yang paling penting para pekerja di mal bisa kembali bekerja. Mereka bisa kembali melakukan aktivitas, itu yang nomor satu,” kata Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi pada Selasa (10/8).  Dia menjelaskan, ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi pengunjung. Di antaranya, pengunjung wajib mengunduh dan terdaftar pada aplikasi PeduliLindungi, kemudian scan QR Code ketika masuk dan keluar mal.  ”Pengunjung yang memiliki riwayat kesehatan tertentu sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin, misalnya sedang hamil, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dan antigen test berlaku 1x24 jam atau PCR yang berlaku 2x24 jam dengan hasil negatif,” ujar Sutandi Purnomosidi, Direktur Marketing Pakuwon Group itu.  Bagi penyintas Covid-19, lanjut dia, wajib menunjukkan antigen test berlaku 1x24 jam atau PCR yang berlaku 2x24 jam dengan hasil negatif. ”Anak-anak di bawah 12 tahun dan lansia 70 tahun tidak diizinkan masuk mal. Kartu vaksin fisik atau hardcopy tidak berlaku,” terang Sutandi Purnomosidi.  Menurut dia, syarat-syarat yang diberikan cukup ketat. Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan tim IT dari kemenkes menciptakan aplikasi dengan barcode untuk setiap pintu di dalam mal.  ”Dari 24 mal di Surabaya, dikoordinasikan dan akhirnya semalam kita semua mendapatkan barcode untuk setiap pintu baik pintu utama maupun akses dari parkir,” terang Sutandi Purnomosidi.  Salah satu sistem yang dijalankan adalah menutup sebagian pintu. Dia mencontohkan dengan Tunjungan Plaza yang memiliki 50 pintu. ”Itu nggak dibuka semua. Tapi barcode setiap pintu sudah ada. Karena pengunjung mal ini hanya 50 persen saja dari kapasitas normal,” jelas Sutandi Purnomosidi.  Dari scan itu, jumlah pengunjung akan langsung terakumulasi. Setelah pengunjung melakukan scan barcode, akan ada warna yang ditunjukkan sebagai bukti pengunjung sudah tervaksin.  ”Nanti aplikasi menunjukkan warna hijau vaksin dua kali, oranye satu kali, merah belum vaksin. Yang merah dilarang masuk mal,” beber Sutandi Purnomosidi.  Setelah pengunjung keluar, mereka tidak perlu log out dari aplikasi PeduliLindungi. Sebab, secara otomatis akan langsung log out.  ”Jarak 300 meter dari tempat ini sudah otomatis logout. Ini sangat bagus dan bisa kita jalankan sebaik mungkin,” ujar Sutandi Purnomosidi.

Aplikasi PeduliLindungi Bisa Melacak Jumlah Pengunjung Mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG20210810161954.jpg" alt="Calon pengunjung mal di Royal Plaza mengurus aplikasi PeduliLindungi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Calon pengunjung mal di Royal Plaza mengurus aplikasi PeduliLindungi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mal di Surabaya akhirnya bisa dibuka per Selasa (10/8), setelah sempat ditutup selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan level 4 sejak 3 pada Juli.  Namun, beberapa pengunjung mengeluhkan sistem aplikasi PeduliLindungi yang sulit diakses. Salah satunya, Ardi (nama samaran) di Royal Plaza. Ardi berkunjung bersama temannya. Keduanya tampak menunggu di pintu tempat parkir motor selama hampir 30 menit.  ”Aplikasinya ribet,” kata dia.  Dia mengeluhkan sistem yang lemot dan tidak bisa membaca lokasi. ”Padahal aku sudah log in sebelum di mal. Tapi tetap nggak bisa,” ujarnya.  Hal yang sama dikeluhkan Yuki Hana, 21, dan Geyshella, 15. Mereka mengeluhkan sistem aplikasi PeduliLindungi yang belumoptimal.  ”Lokasi nggak terdeteksi dan sinyal jelek. Pengguna lain ada yang belum unduh malah bikin berkerumun,” ucap Yuki.  Ke depannya, dia berharap agar sistem tersebut diperbaiki lagi. ”Aplikasinya lebih dimaksimalkan lagi,” tutur Yuki.  Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim IT Kemenkes. Koordinasi dipusatkan pada upaya menciptakan aplikasi dengan barcode untuk setiap pintu di mal.  ”Dari 24 mal di Surabaya, dikoordinasikan. Akhirnya semalam kita semua mendapatkan barcode untuk setiap pintu baik pintu utama maupun akses dari parkir,” terang Sutandi Purnomosidi.  Salah satu sistem yang dijalankan adalah menutup sebagian pintu. Dia mencontohkan dengan Tunjungan Plaza yang memiliki 50 pintu. ”Itu nggak dibuka semua. Tapi barcode setiap pintu sudah ada. Karena pengunjung di mal ini hanya 50 persen saja dari kapasitas normal,” jelas Sutandi Purnomosidi.  Dari scan itu, jumlah pengunjung akan langsung terakumulasi. Setelah pengunjung melakukan scan barcode, akan ada warna yang ditunjukkan sebagai bukti pengunjung sudah tervaksin.  ”Nanti aplikasi akan menunjukkan warna hijau vaksin dua kali, oranye satu kali, dan merah belum vaksin. Yang belum vaksin dilarang masuk mal,” kata Sutandi Purnomosidi.  Setelah pengunjung keluar, mereka tidak perlu log out dari aplikasi PeduliLindungi karena secara otomatis akan langsung log out.

Pengunjung Mal Keluhkan Aplikasi PeduliLindungi yang Belum Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210810-WA0040.jpg" alt="Suasana Grand City Mall di Surabaya pada hari pertama pembukaan setelah ditutup sebulan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana Grand City Mall di Surabaya pada hari pertama pembukaan setelah ditutup sebulan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdapat beberapa aturan baru dalam perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Salah satunya adalah mal yang boleh dibuka per Selasa (10/8) dengan beberapa ketentuan. Misalnya, pengunjung wajib vaksin dan membuktikan dengan aplikasi PeduliLindungi.  General Manager Plaza Surabaya Istar Pakaja mengatakan, traffic pengunjung belum terlalu tinggi pada Selasa (10/8). ”Kira-kira 1.000 untuk hari ini. Itu pun masih di bawah standar biasanya,” ujar Istar Pakaja.  Dia menjelaskan, jumlah 1.000 itu juga termasuk karyawan. Hanya ada beberapa tenant yang dibuka. Di antaranya adalah department store dan gerai makanan. ”Gerai makanan juga sepi karena cuma boleh take away. Dine in belum bisa,” terang Istar Pakaja.  Hal yang sama diungkapkan Marketing Communication Grand City Yufit. Per hari ini (10/8), baru ada 75 persen tenant yang buka. ”Di antaranya, department store dan gerai makanan. Tapi pengunjung juga belum banyak karena makanan nggak boleh dine in,” tutur Yufit.  Yufit menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang membuat pengunjung masih enggan datang ke mal. Misalnya, karena masih masa PPKM.  ”Kalaupun ada, mereka juga akan langsung ke tujuannya. Tadi saya lihat beberapa pengunjung langsung ke tujannya. Seperti beli perkakas. Kalau sudah langsung pulang. Nggak ada window shopping kayak biasanya,” kata Yufit.  Sejak pukul 10 pagi hingga sore ini (10/8), dia mencatat terdapat 500 pengunjung. ”Jumlahnya hanya 10–20 persen dari total pengunjung yang ada sebelum masa PPKM,” terang Yufit.  Yufit berharap agar aturan-aturan tersebut dapat memutus mata rantai Covid-19 di Surabaya. Pihaknya juga menyiapkan hand sanitizer di beberapa tempat.  Aturan lain yang harus dipenuhi adalah pengunjung wajib mengunduh dan terdaftar pada aplikasi PeduliLindungi, kemudian scan QR Code ketika masuk dan keluar mal.  Selain itu, pengunjung yang memiliki riwayat kesehatan tertentu sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin, misalnya sedang hamil, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dan antigen test berlaku 1x24 jam atau PCR yang berlaku 2x24 jam dengan hasil negatif.  Bagi penyintas Covid-19, wajib menunjukkan antigen test berlaku 1x24 jam atau PCR yang berlaku 2x24 jam dengan hasil negatif. Anak-anak di bawah 12 tahun dan lansia 70 tahun tidak diizinkan masuk mal. Kartu vaksin fisik atau hardcopy tidak berlaku.

Hari Pertama Dibuka Pasca Ditutup Sebulan, Ini Kondisi Mal di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1627907775554.jpg" alt="Mal Tunjungan Plaza sebelum masa pandemi. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mal Tunjungan Plaza sebelum masa pandemi. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah satu aturan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan selama pandemi adalah pembatasan pengunjung mal. Untuk itu, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengusulkan agar pengunjung mal harus sudah vaksinasi Covid-19.  Usul itu dibenarkan Ketua Kadin Surabaya M. Ali Affandi. Menurut dia, ide usul tersebut dari Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. Usulan itu adalah bentuk dukungan Kadin untuk memulihkan ekonomi Indonesia.  ”Agar ekonomi segera pulih termasuk sektor yang terdampak yaitu pusat perdagangan,” ujar Ali Affandi.  Selama pandemi, dia mencatat, mal dan sektor retail lainnya sangat terdampak. Apalagi dengan adanya kebijakan PPKM darurat yang mengharuskan mal untuk tutup.  ”Kadin Indonesia mengusulkan wacana tersebut untuk mencari titik temu kepentingan dunia usaha dan keselamatan masyarakat. Karena harus ditinjau dari aspek ekonomi, kesehatan, dan psikologi,” ungkap Ali Affandi.  Usul itu dirasa mampu mendukung program pemerintah tentang percepatan vaksinasi. Terlebih lagi, mal adalah salah satu tempat hiburan masyarakat, sehingga bisa menarik masyarakat untuk mau divaksin.  Ali Affandi juga mendukung usul vaksinasi itu bukan hanya untuk pengunjung mal, akan terapi juga untuk sektor ekonomi lain.  ”Semua sektor ekonomi, tapi saat ini yang paling terdampak adalah mal dan retail,” ujar Ali Affandi.  Dengan adanya usulan tersebut, diharapkan sektor usaha kembali bisa bergerak tanpa harus mengorbankan aspek kesehatan. ”Meski sudah vaksin, protokol kesehatan harus tetap dijalankan,” tambah Ali Affandi.

Usul Pengunjung Mal Wajib Vaksin Disambut Baik Kadin Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengunjung mal

Berita Terkini