<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ketua-Umum-PSSI-Iwan-Bule-Ke-Komnas-HAM-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule) tiba di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta, Kamis (13/10/2022). Iwan datang ke Kantor Komnas HAM terkait permintaan keterangan dari tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule) tiba di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta, Kamis (13/10/2022). Iwan datang ke Kantor Komnas HAM terkait permintaan keterangan dari tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selama lima jam, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim kemarin (20/10). Dia dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan tragedi Kanjuruhan.  Iriawan alias Iwan Bule keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 18.00. Dia didampingi Ahmad Riyadh, ketua Tim Investigasi Tragedi Kanjuruhan PSSI.  Iwan Budianto, wakil ketua umum PSSI, yang juga diperiksa keluar setengah jam kemudian.  Iwan Bule enggan mengomentari pemeriksaan yang dijalaninya. Dia hanya menyebutkan tidak bisa memenuhi panggilan pertama pada Selasa (18/10) karena harus mengikuti rapat di Kuala Lumpur, Malaysia. ”Untuk materi pemeriksaan, bisa ke juru bicara kami,” ujarnya sembari buru-buru masuk ke mobil.  Riyadh mengatakan, Ketum PSSI mendapat 45 pertanyaan dari penyidik. Di antaranya, terkait dengan struktur, peran, dan tugas PSSI dalam memprogram pertandingan. ”Dari jadwal sampai pengawasan. Lengkap,” jelasnya.  Menurut dia, kehadiran dalam pemeriksaan itu juga bagian dari tanggung jawab PSSI seperti rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Selain itu, PSSI dan sejumlah pihak membentuk tim task force untuk memperbaiki masalah.  Disinggung soal rekomendasi TGIPF agar PSSI mengadakan kongres luar biasa (KLB), Riyadh mengatakan, hal itu menjadi masalah internal. Bukan pihak di luar PSSI. ”PSSI sudah empat kali mengadakan KLB sejak era Nurdin Halid. Hasilnya apa? Begini-begini saja,” paparnya. Karena itu, menurut pria yang juga menjadi ketua Asprov PSSI Jatim tersebut, PSSI memilih berkonsentrasi memperbaiki tata kelola.  Pengurus PSSI, lanjut dia, menghormati segala saran dan kritik. Jika ada yang meminta mereka mundur, persyaratan harus sesuai. ”Kalau yang minta voters dan memenuhi persyaratan, bisa. Tetapi kan sampai hari ini tidak ada usulan,” ujarnya.  Iwan Budianto juga memilih irit bicara terkait dengan pemeriksaan kemarin. Dia mengaku mendapat 70 pertanyaan dari penyidik. Materinya berkaitan dengan tupoksi PSSI. ”Soal fun football (dengan presiden FIFA, Red), message yang ingin disampaikan FIFA itu, banyak kejadian di sepak bola. Namun, sepak bola harus tetap jalan,” katanya sambil berusaha masuk ke mobil.  Di sisi lain, Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, kemarin penyidik tidak hanya memeriksa pengurus PSSI. Ada juga saksi ahli dari RSUD dr Saiful Anwar Malang untuk keperluan pemberkasan. ”Biar (berkas) bisa segera dikirim ke kejaksaan,” ujarnya.  Jenderal bintang dua itu menambahkan, penyidik terus mendalami perkara tersebut. Bukan tidak mungkin nanti ada tersangka lain. Sejauh ini juga belum ada keputusan untuk menahan enam orang yang sudah ditetapkan tersangka.  ”Hingga saat ini sudah 80 orang yang diperiksa sebagai saksi untuk menguatkan sangkaan tersebut,” terangnya.  Pada bagian lain, kemarin tim Komnas HAM tiba di Malang. Mereka langsung menuju Stadion Kanjuruhan dan mengecek rekaman CCTV yang sempat hilang.  CCTV pertama terdapat di area parkir utama. Rekaman di kamera pengawas itu hilang selama 3 jam 21 menit. Komnas HAM langsung mendatangi teknisi stadion. Di situ, mereka dijelaskan alasan rekaman hilang dengan durasi yang panjang.  Ternyata, ada penggantian kamera pada Jumat (30/9) atau H-1. ”Karena ada penggantian, harus ada penyesuaian instalasi. Ternyata sinkronisasi belum kelar. Makanya, pas hari kejadian, koneksi kamera macet. Kadang merekam, kadang tidak. Kadang nyambung, kadang tidak. Itu karena induk yang dipasang belum terinstal dengan sempurna,” kata Komisioner Komnas HAM Bidang Penyelidikan dan Pemantauan Mohammad Choirul Anam.  Dia memastikan sudah mengecek ulang dan tidak ada penghapusan rekaman CCTV.  Titik kedua adalah CCTV di depan lobi utama. Dia melihat kali terakhir kamera merekam pada pukul 22.21. Setelah itu, tidak ada rekaman yang terlihat. Beberapa menit ada yang hilang. Anam memastikan sudah mendapat salinan rekaman yang hilang itu. ”Ternyata ada rekaman dari pukul 22.21 sampai pukul 02.00. Ada barangnya, sekarang sedang proses kami kopi,” terang pria asli Malang itu.  Secara terpisah, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI M. Iriawan bisa saja turut diproses hukum. Sebagaimana hasil kerja tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF), harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Baik tanggung jawab hukum maupun moral. ”Tanggung jawab hukum pidananya sudah mulai disidik dan itu bisa saja kena ketua (umum) PSSI nanti,” tegas dia dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) kemarin (20/10).  Pemeriksaan demi pemeriksaan terus berjalan. Menurut Mahfud, Polri juga masih terus mencari pihak-pihak yang turut memiliki tanggung jawab atas tragedi yang menyebabkan 133 Aremania kehilangan nyawa tersebut. Langkah itu sudah sesuai dengan rekomendasi TGIPF untuk Polri.  Mahfud menegaskan bahwa penyebab ratusan nyawa melayang pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya itu adalah penembakan gas air mata. ”Saya nggak peduli sekarang berapa besar kandungan kimia (dalam gas air mata, Red) yang mematikan. Itu tidak penting. Karena bukan kimianya yang menyebabkan (kematian ratusan orang), tetapi penembakannya,” tegas dia.

Pengurus PSSI Mau Mundur jika Ada Usulan Voters

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ketua-Umum-PSSI-Iwan-Bule-Ke-Komnas-HAM-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule) tiba di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta, Kamis (13/10/2022). Iwan datang ke Kantor Komnas HAM terkait permintaan keterangan dari tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule) tiba di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta, Kamis (13/10/2022). Iwan datang ke Kantor Komnas HAM terkait permintaan keterangan dari tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Mahfud MD telah memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil investigasi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10). Dalam hasil rekomendasi itu meminta Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan jajaran eksekutif untuk mundur.  Hal ini penting sebagai bentuk pertanggung jawaban atas jatuhnya korban jiwa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10) malam.  "Pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral," tulis rekomendasi TGIPF.  Dalam menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan sepak bola nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.  Terlebih, Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2 dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air.  "Adapun pertandingan sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan," sambung rekomendasi TGIPF tersebut.  Selain itu, PSSI juga diminta merevisi statuta dan peraturan PSSI. Bahkan, PSSI juga didesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha dibawah PSSI.  PSSI dan Polri juga segera berkoordinasi untuk menyusun regulasi pengamanan pertandingan sepak bola yang sesuai dengan standar FIFA. Unsur Kepolisian hanya sebagai supervisi, tenaga pengamanan direkrut dari tenaga profesional/ steward yang dilatih dan disiapkan oleh Mabes Polri dan PSSI di bawah pengendalian Mabes Polri.  Serta, merevisi regulasi PSSI untuk menghilangkan potensi conflict of interest dalam kepengurusan PSSI. Pengurus PSSI juga berkewajiban untuk merevisi/ membuat peraturan termasuk tentang tanggungjawab (Pasal 3d Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021).  Kemudian, memastikan bahwa semua regulasi PSSI dilaksanakan sesuai dengan aturan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap berakhirnya pertandingan. PSSI juga harus melakukan pembinaan kepada para pelaku olahraga (match comm, SO, wasit, juri, panpel) melalui pelatihan-pelatihan yang terukur dan tersertifikasi secara berkala.  PSSI juga harus melakukan pembinaan terhadap stakeholder (pemangku kepentingan) persepakbolaan nasional. Dibutuhkan pengurus PSSI hadir secara fisik dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pertandingan (pasca pertandingan).  "Untuk menjamin kesejahteraan pemain, PSSI perlu segera memastikan penerapan UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan ketenagakerjaan, dimana pemain berhak mendapatkan BPJS sebanyak 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun," demikian rekomendasi dari TGIPF.

Iwan Bule dan Eksekutif PSSI Harus Mundur untuk Pertanggungjawaban

pengurus PSSI mundur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengurus PSSI mundur

Berita Terkini

Pengurus PSSI Mau Mundur jika Ada Usulan Voters

Iwan Bule dan Eksekutif PSSI Harus Mundur untuk Pertanggungjawaban

Download Aplikasi JawaPos.com