<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/IMG-20241130-WA0037-4134530417.jpg" alt="PP PBSI 2024-2028 pimpinan Fadil Imran resmi dilantik. (Dok. PBSI)" width="100%">
<figcaption>PP PBSI 2024-2028 pimpinan Fadil Imran resmi dilantik. (Dok. PBSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Bulu Tangkis Indonesia (PP PBSI) periode 2024-2028 telah diumumkan. Eng Hian dipercaya menjadi kepala bidang pembinaan dan prestasi (Kabid Binpres) dan Pelatih Taufik Hidayat, Mulyo Handoyo kembali lagi. Muhammad Fadil Imran akhirnya dilantik setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBSI yang baru pada Agustus lalu. Pelantikan Fadil dilakukan di Hotel Royal Ambarukmo, Jogjakarta, Sabtu (30/11). Fadil Imran tak dilantik sendirian. Dia menjalani prosesi itu bersama kepengurusan PBSI 2024-2028 lain. Seperti peraih medali emas ganda putra Olimpiade Atlanta 1996 Ricky A. Soebagdja yang ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Ada tiga wakil ketua umum dalam kepengurusan PBSI ini. Yakni Wakil Ketua Umum I PBSI atad bama medali emas tunggal putra Olimpiade Athena 2004 yang kini juga menjadi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Kemudian Wakil Ketua Umum II PBSI dijabat K.P.H. Yudonegoro yang juga Ketua PBSI DI Jogjakarta; dan Wakil Ketua Umum III PBSI dipegang oleh Armand Darmadji, general manager Tim Ad Hoc PBSI untuk Olimpiade Paris 2024 lalu. Di bawah ketua umum, sekjend, dan para wakil ketua umum, ada berbagai bidang dan subbidang di dalam struktur organisasi PP PBSI, antara lain hubungan masyarakat, hubungan luar negeri, perencanaan strategis, turnamen, perwasitan, pengembangan komersial, hingga audit internal dan perencanaan pasca-karier atlet. Selain itu ada juga tim pendukung pembinaan prestasi yang nantinya akan merekrut dan berkolaborasi dengan para profesional dan akademisi dari bidang sport medicine, psikologi olahraga, dan sport science. Promosinya Ricky Soebagdja sebagai sekretaris jenderal membuat posisi ketua bidang pembinaan prestasi Pelatnas PBSI berganti. Eng Hian lah yang terpilih sebagai Kabid Binpres yang baru. Eng Hian bukanlah sosok asing di PBSI. Petaih medali perunggu ganda putra Olimpiade Athena 2004 itu merupakan pelatih sektor ganda putri yang membawa Greysia Polii/Apriyani Rahayu raih emas Olimpiade Tokyo 2020. Nantinya Eng Hian akan bekerja sama rengan Mulyo Handoyo sebagai koordinator tim pelatih. Mulyo selama ini dikenal sebagai pelatih bertangan dingin yang telah mengantarkan Taufik Hidayat mendapatkan emas di Athena. Secara keseluruhan, daftar pengurus PBSI baru pimpinan Muhammad Fadil Imran ini terbilang cukup gemuk. Total ada 60 orang yang masuk dalam kepengurusan PBSI 2024-2028 karena ada banyak posisi atau jabatan yang baru dibentuk dalam kepengurusan 2024-2028. Selain koordinator tim pelatih, ada posisi duta juara yang diemban oleh Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, peraih medali emas Olimpiade Rio 2016. Kemudian TKUPP yang diisi oleh Argo Yuwono, Greyia Polii, Christian Hadinata, Muhammad Zaki Ramadhan. Lalu ada deputi urusan strategis PBSI yang dipimpin oleh Nusron Wahid, dan Kevin Sanjaya Sukamuljo sebagai anggota. Kembalinya Kevin ini menarik karena periode sebelumnya, dia berstatus sebagai pemain dan baru pensiun pada tahun ini. Daftar Struktur Organisasi PP PBSI 2024-2028: DEWAN PENGAWAS - Tirta Juwana Darmadji (Alex Tirta) - H.M Ferlie - Hasan Basri - Safaruddin - Edi Sukarno Suyarso - Eri Zuhendrizal - Markus M.E Olua - Alexader Foenay DEWAN PENASIHAT - Listyo Sigit Prabowo - Sufmi Dasco Ahmad - Bahlil Lahadalia - Zulkifli Hasan - Idham Azis - Jamaluddin Jompa - Timothi Savitri DEWAN KEHORMATAN - Agung Firman Sampura - Wiranto - Gita Wirjawan - Sutiyoso - Chairul Tanjung - Subagyo Hadi Siswoyo - Try Sutrisno KETUA UMUM M. Fadil Imran KOMITE ETIK - Djon Adriandi - Nugroho S. Wibowo TKUPP - Argo Yuwono - Greysia Polii - Christian Hadinata - Muhammad Zaky Ramadhan DEPUTI URUSAN STRATEGIS Nusron Wahid ANGGOTA DEPUTI URUSAN STRATEGIS Kevin Sanjaya Sukamuljo AUDIT INTERNAL Slamet Soedarsono SEKRETARIS JENDERAL Ricky Soebagja WAKIL SEKRETARIS JENDERAL Rachmat Setiyawan BENDAHARA DAN KEUANGAN Tonny Wahyudi WAKIL BENDAHARA DAN KEUANGAN Eddy Prayitno BIDANG HUMAS Dadi Krismatono BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI Bambang Roedyanto DUTA JUARA Tontowi Ahmad Liliyana Natsir SUBBID, HUBUNGAN MEDIA DAN DOKUMENTASI Yuni Kartika SUBBID PENGEMBANGAN KOMUNITAS Devie Rahmawati WAKETUM I PBSI Taufik Hidayat BIDANG PEMBINAAN PRESTASI DAERAH DAN PENGPROV Umar BIDANG PEMBINAAN DAN PRESTASI PELATNAS Eng Hian KOORDINATOR TIM PENUNJANG Nanang Himawan Kusuma STAF KOORDINATOR TIM PENUNJANG Shendy Puspa Irawati KOORDINATOR TIM PELATIH Mulyo Handoyo BIDANG TURNAMEN Herman Subarjah BIDANG PERWASITAN Wahyana WAKETUM II PBSI K.P.H Yudonegoro BIDANG ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN M. Satria Islami BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN RISET PENGEMBANGAN Arief Mizan BIDANG HUKUM DAN SDM Sangun Ragahdo Subbid Perencanaan Pasca Karier Atlet: WAKETUM III PBSI Armand Darmadji BIDANG SARANA DAN PRASARANA Monika Sinuhaji BIDANG PENGEMBANGAN KOMERSIL Fransiska Dewiana KASUBBID KREATIF DAN PENGEMBANGAN PRODUK Radytia Argoebie STAFF KASUBBID KREATIF DAN PENGEMBANGAN PRODUK Reyniel Fero Walandouw BIDANG PENGADAAN Yenny Agustine

Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Bulu Tangkis Indonesia (PP PBSI) periode 2024-2028 telah diumumkan.

Susunan Lengkap Pengurus Pusat PBSI Baru: Eng Hian Jadi Kabid Binpres, Kevin Sanjaya dan Mulyo Handoyo Kembali ke Pelatnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/WhatsApp-Image-2024-02-05-at-100638-248245678.jpg" alt="gerakan Save PP Pordasi sebagai respons dari seluruh stakeholder perkudaan di Indonesia." width="100%">
<figcaption>gerakan Save PP Pordasi sebagai respons dari seluruh stakeholder perkudaan di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Putusan rapat koordinasi Pusat Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) 2024 mengenai perpanjangan masa jabatan Triwatty Marciano hingga November 2024 menimbulkan polemik. Banyak pihak yang menolak Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 195 Tahun 2023 tersebut, termasuk pengurus provinsi (pengprov) dan klub berkuda. Penolakan itu membuat muncul gerakan Save PP Pordasi. Gerakan itu bentuk respons dari seluruh stakeholder perkudaan di Indonesia yang melihat bahwa organisasi Pordasi perlu menaati peraturan sesuai AD/ART. Mereka menilai hasil putusan rapat rakor PP Pordasi tak sah karena tidak sesuai aturan. &rdquo;Kami melihat Pordasi melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan peraturan UU ataupun AD/ART. Gerakan save Pordasi bukan gerakan radikal, bukan ingin menghancurkan Pordasi tetapi ingin merekatkan organisasi,&rdquo; ujar Asep Noordin, ketua harian PP Pordasi Jawa Barat. Gerakan save Pordasi ini berisi perwakilan 17 pengurus provinsi Pordasi yang merupakan bagian dari 24 anggota Pordasi. Didukung juga oleh komunitas pacu dan komunitas equestrian di Indonesia. Setidaknya 90 persen klub-klub dan pemilik kuda, baik dari komunitas pacu dan equestrian di seluruh Indonesia turut menolak. Gerakan itu juga diikuti group sponsor event dan penyelenggara event berkuda, seperti EQINA yang merupakan bagian dari komisi equestrian PP Pordasi periode 2012-2015 dan 2015 - 2019. Perwakilan pengurus provinsi Pordasi Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, hadir pada Rapat Koordinasi Pimpinan PP Pordasi menolak hasil rakor 2024. Jejen Rusyana Dyan, Sekretaris Umum PP Pordasi Jabar menambahkan, rakor Pordasi 2024 seharusnya tidak membuat keputusan. Menurut dia, rakor hanya menjadi ajang penyampaian informasi dari PP Pordasi ke pemprov. &rdquo;Tapi lihat hasilnya sepertinya lain yang diusulkan PP dari rilis dengan apa yang dibahas di rakor,&rdquo; ucap Jejen. &rdquo;Karena di rakor tidak memutuskan suatu keputusan tapi mengiformasikan organisasi Pordasi yang masih dalam tahap penyempurnaan,&rdquo; tambah Jejen. Penasihat PP Pordasi Sulawesi Utara (Sulut) Sherpa Manembu menyatakan, masa bakti ketua umum PP Pordasi sesuai surat edaran KONI seharusnya sudah berakhir pada 31 Januari 2024. &rdquo;Secara de jure kepengurusan PP Pordasi sudah demisioner,&rdquo; ungka Sherpa Manembu. Sementara itu, Ketua Umum PP Pordasi Jateng M. Danang mendesak agar segera dilaksanakan munas Pordasi sesuai dengan berakhirnya masa bakti PP Pordasi pada 31 Januari. Menurut dia, Rakor 2024 tidak untuk mengambil sebuah keputusan. Namun, Danang menilai saat rakor terkesan ada pengambilan keputusan terkait perpanjangan masa jabatan PP Pordasi sampai dengan setelah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.&nbsp; &rdquo;Selain itu apabila hasil pembicaraan dalam Rakorpim dianggap sebagai sebuah keputusan PP Pordasi hal tersebut tidak sah, karena pengprov anggota pordasi yang hadir tidak memenuhi kuorum,&rdquo; ucapnya. Danang menyebut rapat koordinasi pimpinan tersebut tidak memiliki sesi pemungutan suara persetujuan dari anggota yang hadir. Bahkan perwakilan pengurus Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Utara menyanggah penjelasan yang disampaikan Kabid Organisasi KONI Pusat Mayjen Purn. Eko Budi Prasetyo perihal alasan pemberlakuan SK KONI. Gerakan save Pordasi juga meminta Pordasi agar menindaklanjuti SK Rakernas Jogjakarta pada November 2023. Salah satunya dalam kurun waktu tiga bulan membentuk TPP (Tim Penyeleksian dan Penjaringan) hingga 11 Februari 2024. &rdquo;PP Pordasi juga harus menggelar musyawarah nasional segera dalam kesempatan pertama pasca Pemilu, sebelum Ramadhan ini,&rdquo; ujar Danang. Gerakan save Pordasi juga mengingatkan PP Pordasi periode 2020-2024 terhitung 1 Februari 2024 sudah berakhir masa bakti kepengurusannya. Sehingga sudah tidak memiliki kewenangan sebagai PP Pordasi, kecuali kewajiban menyelenggarakan Munas 2024.

Putusan rakor PP Pordasi 2024 mengenai perpanjangan masa jabatan Triwatty Marciano hingga November timbulkan polemik

Tolak Putusan Perpanjang Masa Jabatan Triwatty, 17 Pengprov Bentuk Gerakan Save Pordasi

Pengurus Pusat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pengurus Pusat

Berita Terkini

Susunan Lengkap Pengurus Pusat PBSI Baru: Eng Hian Jadi Kabid Binpres, Kevin Sanjaya dan Mulyo Handoyo Kembali ke Pelatnas

Tolak Putusan Perpanjang Masa Jabatan Triwatty, 17 Pengprov Bentuk Gerakan Save Pordasi

Download Aplikasi JawaPos.com