<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengusaha-angkutan-logistik-minta-tarif-tol-trans-jawa-diturunkan_m_.jpg" alt="Tol Trans-Jawa segmen Malang Pandaan" width="100%">
<figcaption>Tol Trans-Jawa segmen Malang Pandaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluhan terkait dengan tarif tol trans-Jawa yang tinggi terus dicarikan jalan keluar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, saat ini sejumlah opsi tengah dikaji bersama dengan badan usaha jalan tol (BUJT) pengelola tol dan Asosiasi Tol Indonesia (ATI). Setidaknya ada empat opsi solusi tersebut. Di antaranya, memperpanjang masa konsesi jalan tol untuk BUJT. Pilihan lain adalah memberikan insentif melalui subsidi tarif langsung oleh negara, subsidi silang, atau insentif pajak. ''Nanti opsi terbaik dicari yang mana. Kalau mau diturunkan berapa, terus kompensasinya apa. Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ini ketemu (solusi), baru saya laporkan ke presiden,'' ujar Basuki setelah pertemuan dengan kepala-kepala BUJT di kantor Kementerian PUPR kemarin (12/2). Basuki menegaskan, tarif tol di Indonesia tergolong murah. Tidak seperti yang ramai diberitakan bahwa tarif jalan bebas hambatan Indonesia adalah yang termahal di ASEAN. Dia meminta publik untuk mengukur besaran tarif jalan tol berdasar tahun investasi. ''Benar, tarif tol di Malaysia lebih murah, tapi itu dibangun tahun berapa?'' ucapnya. Basuki mencontohkan jalan tol Jakarta-Cikampek yang diresmikan 1984. Saat ini tarifnya Rp 200 per kilometer (km). Begitu pula tol Jagorawi yang lebih tua memiliki tarif Rp 100 per km. ''Kalau dibandingkan dengan tol baru seperti Batang-Semarang yang Rp 1.500 (per km), tentu lebih mahal,'' tegasnya. Menteri yang hobi bermain drum tersebut mengungkapkan, banyak pertimbangan pemerintah sehingga memutuskan untuk menurunkan tarif. Jika arus kendaraan masuk jalan tol dan jalur nasional sepi, ada protes dari para pedagang. Faktor lain adalah pembagian moda transportasi. Sebanyak 95 persen kendaraan logistik tumpah ke jalan raya. Padahal, pemerintah berharap angkutan logistik lebih memanfaatkan kapal laut dan kereta api. Direktur Operasi II PT Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, sebagai BUJT terbesar, pihaknya menyerahkan kebijakan kepada pemerintah. Meskipun, nanti ada dampak dalam sisi pengusahaan jalan tol. Berdasar perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), jalan-jalan tol baru harus menerapkan tarif di atas Rp 1.000 per km jika BUJT pengelola ingin investasi kembali tepat waktu. ''Tapi, oleh pemerintah itu paling tinggi Rp 1.000 per kilometer PPJT-nya. Padahal, di PPJT-nya itu lebih dari Rp 1.000 per km,'' kata Subakti. Dia menyebut jalan tol Semarang-Batang. Berdasar perhitungan investasinya, besaran tarif seharusnya Rp 1.500 per km. Namun, PT Jasa Marga menetapkan Rp 1.000 per km (untuk golongan I). ''Itu artinya pemakai jalan sudah diuntungkan,'' katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Aptrindo Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman menegaskan, jika mempertimbangkan biaya pengiriman logistik, melewati tol trans-Jawa bukan opsi yang memungkinkan bagi pengusaha. Pada rute Jakarta-Surabaya, misalnya, pengemudi truk harus mengeluarkan biaya ekstra sekitar Rp 1,3 juta. Itu dinilai tidak sebanding meski mampu memangkas waktu kirim secara signifikan. ''Kalau lewat bawah (bukan jalan tol, Red), Jakarta-Surabaya itu sekitar 36 jam. Lewat tol memang bisa jadi sekitar 13 jam, tapi tambahan Rp 1,3 juta di komponen biaya itu kami belum ketemu hitungannya,'' ujarnya saat dihubungi Jawa Pos. Untuk membuat pengusaha angkutan logistik atau truk mau melewati jalan tol, lanjut dia, formulasi tarif harus dikaji ulang. ''Kami minta diskon 50 persen,'' tegasnya. Menurut Kyatmaja, harga ideal yang masih masuk hitungan pengusaha adalah diskon 50 persen dari tarif normal sekitar total Rp 1,3 juta (Jakarta-Surabaya). Dia mengatakan, mahalnya tarif tol tidak membuat pengusaha resah. Sebaliknya, justru BPJT yang terbebani lantaran okupansi tol tidak maksimal. Sebab, para sopir masih memiliki rute non-tol sebagai jalur utama. ''Maka dari itu, jika targetnya adalah okupansi dan return investment, penawaran harga harus menarik,'' tandas Kyatmaja. Pada bagian lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tarif tol mahal lantaran tingkat investasinya juga tinggi. Menurut dia, seluruh sistem jalan tol itu memiliki jalur alternatif. Artinya, jika lewat tol dinilai mahal, ada pilihan lain untuk lewat jalan biasa. ''(Jalan) pantura kan tidak ditutup. Kalau merasa mahal, lewat jalan biasa,'' tandasnya. Dengan adanya tol, lanjut dia, arus kendaraan bisa terbagi. Jalur pantura, misalnya, saat ini tidak semacet dulu. Sebab, beban kendaraan terdistribusi ke jalan tol. Menurut JK, dalam kondisi tertentu, menggunakan jalan tol bisa lebih efektif dan efisien karena pertimbangan waktu. ''Mahal, tapi cepat. Mau pilih murah atau cepat, semua ada harganya,'' katanya.&nbsp;

Pengusaha Angkutan Logistik Minta Tarif Tol Trans Jawa Diturunkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tarif-kargo-mahal-pengusaha-logistik-siap-tinggalkan-pengiriman-udara_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) telah bersiap meninggalkan pengiriman barang lewat udara. Hal itu lantaran perusahaan logistik yang bernaung di Asperindo tidak bisa terus-menerus melakukan penyesuaian atas kenaikan tarif kargo pesawat. Ketua Umum Asperindo, Mohamad Feriadi mengatakan, keinginan untuk meninggalkan pengiriman lewat udara dilakukan usai pihaknya melakukan alternatif lain. Salah satunya adalah dengan melakukan charter flight beserta operatornya. "Dengan harapan ini nati bisa diutilisasi dengan anggota kami. Nanti kita akan lihat ya bahwa dengan menggunakan charter flight mudah-mudahan harganya jauh lebih bisa diterima oleh anggota Asperindo," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/2). Feriadi mengungkapkan, sejak tahun lalu pihaknya terus mengimbau kepada anggotanya untuk mencari alternatif pengiriman lain. Hal itu untuk mencegah ketidakpuasaan layanan terhadap konsumen, lantaran terjadi perlambatan terhadap pengiriman barang. "Kita sudah sampaikan bahawa kita mendorong perusahan anggota yang selama ini banyak melakukan pengiriman via udara mengalihkan menggunakan jalur darat. Kami juga merekomendasikan kepada perusahaan anggota yang selama ini kirim melalui udara untuk melakukan penyesuaian. Karena kalau tidak dilakukan tentu ini akan memberikan kendala yang berat bagi kita," jelas dia. Dia menambahkan, saat ini pihaknya telah membentuk kelompok kerja (pokja) yang akan melakukan kajian terhadap keinginan Asperindo untuk mencari alternatif pengiriman logistik. Tim tersebut nantinya akan memutuskan jalur mana yang akan menjadi alternatif. "Keputusan itu bukannya ada di kami ketua umum tapi ada di tim pokja itu sendiri. Yang paling penting Asperindo sdang mengupayakan untuk mengadakan charget flight," tandasnya.

Tarif Kargo Mahal, Pengusaha Logistik Siap Tinggalkan Pengiriman Udara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/terlalu-mahal-pengusaha-minta-tarif-tol-trans-jawa-turun-20-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi Tol Trans Jawa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tol Trans Jawa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif Tol Trans Jawa yang&nbsp;terlalu mahal menuai kritik dari para pengusaha logistik. Kondisi itu dinilai menjadi inefisiensi bagi para pelaku usaha. Di sisi lain, konsumen juga menjadi ikut terdampak. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat total tarif Kendaraan Golongan V (truk dengan lima gandar atau lebih) dari Jakarta-Surabaya senilai Rp 1.382.500.&nbsp; Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Nofrisel berharap pemerintah bisa menurunkan tarif Tol Trans Jawa hingga 20 persen. Sehingga, nantinya penurunan tarif itu bisa memberi dampak positif "Kalau dari perspektif Aptrindo, semua barang itu kan akan ke darat. Mau dikirim lewat udara, laut, kereta api tetap aja yang menerima barang kan di darat. Jadi kita cost kita itu berkontribusi 39 persen dari total logistik itu untuk darat, jadi kalau kita bisa menurunkan atau menaikkan tarif yang berimplikasi pada darat makan pengaruhnya akan besar sekali.&nbsp;Cepat sekali," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/2). Di sisi lain, lanjut Nofrisel, integrasi transportasi juga masih menjadi kendala bagi pelaku usaha. Menurutnya, integrasi itu sangat berperan penting terhadap komponen biaya logistik. Kereta api misalnya, saat ini masih belum bisa terhubung langsung ke bandara. Hanya bandara Kualanamu di Medan saja yang sudah terhubung. Selain itu, truk barang juga belum bisa langsung terhubung dengan kereta api pengangkut kargo. Hal ini kemdian dinilai perlu diperbaiki oleh pemerintah. "Sehingga perlu diurus lagi. Jadi lack (kekurangan) untuk terjadinya intermoda transportation system masih ada," tandasnya.

Terlalu Mahal, Pengusaha Minta Tarif Tol Trans Jawa Turun 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dibilang-mahal-ini-kata-pengusaha-soal-tarif-trans-jawa_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha logistik mengeluhkan tarif Tol Trans Jawa yang mahal. Mereka menilai tarif itu bakal menjadi beban kepada konsumen. Sebab harga barang menjadi mahal.&nbsp; Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Nofrisel mengatakan, para pengusaha mempertimbangkan dampak struktur biaya logistik terhadap tarif Tol Trans Jawa.&nbsp; "Sebenarnya bukan kemahalan, Kita mebacanya bukan rate tarifnya, tapi kita membacanya bahwa penerapan tarif&nbsp; itu berpengaruh terhadap struktur cost kita dari sisi pengusaha truk," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/2) "Dengan komponen seperti itu maka kita merasakan adanya implikasi cost yang naik di struktur cost, jadi memanage nya itu enggak bisa, karena kita merasa komponen toll itu kan cukup signifikan terhadap struktur cost kita," sambungnya. Oleh sebab itu, Nofrisal berharap pemerintah bisa mengkaji kembali terkait penetapan tarif Tol Trans Jawa. Jika tidak, pihaknya tidak bisa memungkiri jika banyak truk yang beralih ke Jalur Pantura. "Jadi kalaupun kita mencoba untuk membangun tol dimana-mana tapi tidak diikuti dengan ketersediaan barang, pada akhirnya kan bukan tolnya saja yang penting tapi barang yang dibawa ada enggak. Begitu barang terbatas, barangnya kurang, maka kerasa sekali bahwa struktur cost darat itu, tol itu masih mahal," tandasnya. Sebagai informasi, data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat total tarif Kendaraan Golongan V (truk dengan lima gandar atau lebih) dari Jakarta-Surabaya senilai Rp 1.382.500. Jumlah tersebut mencakup seluruh ruas tol dari Jakarta hingga Surabaya. Dibawah ini rincian tarifnya : Jakarta-Cikampek: Rp 13.000 Cikopo-Palimanan: Rp 306.000 Palimanan-Kanci: Rp 32.000 Kanci-Pejagan: Rp 58.000 Pejagan-Pemalang: Rp 115.000 Pemalang-Batang: Rp 78.000&nbsp; Batang-Semarang: Rp 150.000 Semarang-Solo: Rp 115.500 Solo-Ngawi: Rp 150.000 Ngawi-Kertosono: Rp 176.000 Kertosono-Mojokerto: Rp 138.000 Mojokerto-Surabaya: Rp 51.000&nbsp; &nbsp;

Dibilang Mahal, Ini Kata Pengusaha Soal Tarif Trans Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-dan-pengusaha-bahas-grand-desain-sistem-logistik-nasional_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pelaku usaha di bidang logistik melakukan rapat bersama. Keduanya melakukan pembahasan terkait tantangan dunia logistik saat ini. Dari pembahasan itu, nantinya akan dijadikan landasan penyusunan grand design sistem logistik nasional.&nbsp; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, grand design ini nantinya tidak hanya mengoptimalkan pembangunan inirastruktur fisik yang terintegrasi, tetapi juga akan mengoptimalkan aspek digital agar mampu bersaing di era Revolusi industri 4.0. Harapannya, kinerja ekspor nasional makin dapat dioptimalkan. &ldquo;Selama ini pemerintah berusaha memperbaiki kondisi logistik dengan membangun infrastruktur untuk menghilangkan hambatan yang menjadi masalah ekonomi kita. Sistem logistik yang baik diperlukan untuk mengembangkan sektor industri agar menghasilkan efisiensi,&rdquo; ujarnya di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Rabu (5/2),&nbsp; Darmin mengungkapkan, upaya peningkatan efisiensi logistik merupakan bagian dari kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan pemerintah. Hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, sistem InaPortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif dan pembangunan otomotif center.&nbsp; Untuk itu, dirinya meminta agar para pelaku usaha memfokuskan isu-isu strategis di dua sektor utama untuk dibahas, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan. "Dua hal ini memiliki aspek-aspek yang rumit, beyond technicalities, yang perlu dikembangkan. Kita perlu menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengeksekusi hal ini," tegasnya.&nbsp; Upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, sebagai panduan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem logistik.&nbsp; Pengembangan sistem logistik menurut Perpres ini meliputi enam pilar, yakni Komoditi Utama, Infrastruktur Logistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Pelaku Penyedia Jasa Logistik dan Harmonisasi Regulasi.&nbsp; Semangat perbaikan kinerja logistik nasional ini kemudian secara konsisten diteruskan di masa Kabinet Kerja dengan membangun berbagai infrastruktur. Selama 2016-2018, sekitar 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi sebesar Rp 159 trilliun telah dibangun oleh pemerintah, meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit iistrik, dan rel kereta api.&nbsp; Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga meningkatkan kemudahan berusaha dengan mengoperasikan system Online Single Submission (OSS). Saat ini 088 mampu melayani 1.000 pendaftar dan menerbitkan lebih dari 850 izin usaha setiap harinya.&nbsp; Pembangunan infrastruktur ini lantas berimplikasi positif terhadap indeks efisiensi logistik, terlihat dari meningkatnya peringkat Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selama dua tahun terakhir, Indonesia naik 17 peringkat, dari posisi 63 pada 2016 menjadi urutan 46 pada 2018.&nbsp; Namun memang posisi ini masih berada di bawah negara-negara berkembang lainnya, seperti Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41). &ldquo;Walaupun kita berhasil membuat loncatan ke peringkat 46, kita perlu berjuang betul agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;

Pemerintah dan Pengusaha Bahas Grand Desain Sistem Logistik Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pangkas-biaya-logistik-pengusaha-angkutan-desak-penurunan-tarif-tol_m_.jpg" alt="Ilustrasi jalan tol Trans-Jawa ruas Pejagan-Pemalang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jalan tol Trans-Jawa ruas Pejagan-Pemalang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tol trans-Jawa belum cukup efektif memangkas biaya logistik. Jalan bebas hambatan yang semestinya meningkatkan konektivitas antarkota di Jawa itu ternyata belum dimanfaatkan betul oleh pengusaha angkutan. Mereka menilai, tarif tol masih relatif tinggi. Karena itu, bagi mereka, tol bukan opsi utama jalur pengiriman. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menyebutkan, tarif angkutan barang di tol trans-Jawa relatif mahal. Untuk saat ini, sebagian besar angkutan truk memilih rute non-tol sebagai opsi utama. Kyatmaja mencontohkan pengiriman barang dari Jakarta ke Surabaya. Dari Jakarta, pengemudi truk biasanya mengambil jalur pantai utara (pantura) setelah keluar tol Cikampek meski ada alternatif via Cirebon melalui ruas tol Kanci&ndash;Pejagan. &rdquo;Kalau menggunakan tol, biaya perjalanan bertambah Rp 1,2 juta&ndash;Rp 1,8 juta,&rdquo; ujarnya seperti dikuti Jawa Pos, Senin (4/2). Sebagaimana diwartakan, pada 21 Januari 2019, pemerintah menetapkan tarif baru untuk tujuh ruas baru tol trans-Jawa. Ongkos tol Jakarta&ndash;Surabaya untuk golongan V (truk dan angkutan logistik sejenis) pun menjadi Rp 1.382.500. Untuk itu, pengusaha berharap ada semacam kompensasi mengenai tarif tol untuk truk dan angkutan barang lain. Misalnya disamakan dengan tarif kendaraan penumpang umumnya. &rdquo;Tarif itu perlu ditinjau ulang lantaran berdampak negatif tidak hanya kepada pengusaha, tetapi juga kepada occupancy ratio maupun return of investment jalan tol itu sendiri,&rdquo; tambah Kyatmaja. Kompensasi tersebut bisa diberikan untuk periode tertentu. Misalnya untuk waktu satu sampai dua tahun. &rsquo;&rsquo;Sampai periode tertentu saja. Kalau mau selamanya juga tidak apa-apa. Tapi, biasanya investor tidak mau,&rdquo; urainya. Terlepas dari masalah tarif, Aptrindo mengapresiasi dampak baik jalan tol trans-Jawa seperti mengurangi kemacetan jalan. Sebab, banyak kendaraan pribadi yang semula menggunakan jalan nasional beralih ke jalan tol. Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengakui bahwa tarif tol untuk angkutan umum yang melintasi jalan trans-Jawa masih menjadi isu sensitif. &rsquo;&rsquo;Kami mendorong pemerintah berpihak juga ke kami. Kalau tarif sekarang kami disetarakan golongan III, ya cukup mahal,&rsquo;&rsquo; ujar Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono. Adrianto mengusulkan pemerintah memberikan insentif tarif tol kepada angkutan umum. Misalnya 50 persen dari biaya yang harus ditanggung. Hal itu akan sangat membantu mengurangi biaya logistik. &rsquo;&rsquo;Teman-teman sudah mulai pakai trans-Jawa, sudah banyak yang beroperasi lewat sana. Ini kan juga mendukung program pemerintah menggenjot transportasi umum,&rsquo;&rsquo; bebernya.&nbsp;

Pangkas Biaya Logistik, Pengusaha Angkutan Desak Penurunan Tarif Tol