<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penimbunan-solar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Tim Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat, mengungkap kasus penimbunan 6,2 ton solar bersubsidi dengan menangkap tiga pelaku. Selain menyita barang bukti 6,2 ton solar bersubsidi, personel Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sulbar juga menangkap tiga pelaku, yakni FAP ,31, UP, 35, dan SG ,19. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Mamuju.  Penangkapan berlangsung di Dusun Lombang-lombang, Kelurahan Sinyanyai, Kecamatan Kalluku, Kabupatan Mamuju, pada Sabtu (9/4).  "Tim Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sulbar berhasil membongkar komplotan penimbun solar dengan modus memodifikasi tangki serta menggunakan jerigen," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulbar Komisaris Besar Polisi Syamsu Ridwan, di Mamuju, Minggu (10/4) dikutip dari Antara.  Pengungkapan kasus penimbunan BBM jenis solar bersubsidi itu, berawal saat personel Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sulbar melintas, di depan SPBU Kalukku pada Sabtu (9/4) sekitar pukul 23. 00 WITA dan melihat beberapa orang tengah mengisi BBM menggunakan jerigen dan mobil pikap.  Polisi. ujar dia, kemudian membuntuti mobil pikap tersebut menuju ke salah satu rumah di Dusun Lombang-lombang. Diduga rumah tersebut sebagai tempat penampungan.  "Saat dibuntuti, ternyata mobil pikap itu menuju ke sebuah rumah di Dusun Lombang-lombang yang digunakan sebagai penampungan BBM jenis solar," ujarnya.  "Ketiga orang bersama barang bukti yang diamankan berupa 158 jerigen berisi solar bersubsidi, lima drum solar, satu unit mobil pikap, dan satu tangki rakitan terbuat dari besi langsung diamankan di Mapolda Sulbar untuk pengembangan lebih lanjut," jelas dia.  Ketiga pelaku, katanya, terancam dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.  "Ketiganya masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolda Sulbar untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut," ujar Syamsu Ridwan.

Timbun 6,2 ton Solar Bersubsidi, Tiga Pelaku Ditangkap Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Minyak-Goreng-Kemasaan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba" width="100%">
<figcaption>Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Pangan Polda Jawa Tengah (Jateng) melakukan pemeriksaan di 150 lokasi yang digunakan untuk menyimpan minyak goreng (migor). Petugas menemukan jika stok minyak goreng melebihi kebutuhan minyak goreng sehari-hari.  "Hasil pemantauan di 150 lokasi, diketahui kebutuhan minyak goreng harian sebanyak 41.492 liter. Sedangkan stok minyak goreng yang ada 47.229 liter," ungkap Kasubdit Indagsi Polda Jawa Tengah AKBP Rosyid Hartanto, Kepada wartawan.  Dalam pengecekan tersebut petugas menemukan masih ada sejumlah toko modern yang stok minyak gorengnya tidak ada. "Pada beberapa tempat kami temui toko modern yang tidak menjual minyak goreng karena kekosongan stok," jelasnya.  Kekosongan tersebut diakibatkan belum adanya pengiriman dari distributor. Namun dinyatakan, secara umum stok minyak goreng di Jawa Tengah masih tercukupi.  "Berdasar keterangan Satgas Pangan Polres Pekalongan diketahui bahwa penumpukan terjadi karena pemilik membeli minyak goreng dengan harga lama. Mereka membeli ketika harga masih Rp 21 ribu per liter. Apabila mereka menjual dengan harga di bawah itu, tentu saja mereka tidak mau merugi," ucap Rosyid.  Untuk itu, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah meminta agar Satgas Pangan Polres Pekalongan segera menggelar temuan tersebut dan melaporkan hasilnya. Sementara itu, Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menambahkan, Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan dan sidak bersama pemerintah. Sehingga stok maupun proses distribusi bisa terkontrol dengan baik.  "Ini dilakukan untuk memastikan stok minyak tetap tersedia dan terdistribusi dengan baik ke masyarakat. Kita pastikan tidak ada penyelewengan maupun penyimpangan yang tidak sesuai peruntukannya," pungkasnya.

Polisi Temukan Penjual Menimbun Minyak Goreng Karena Tak Mau Jual Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/FORKOPIMCAM-MANYAR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos,com-  Kelangkaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> dalam beberapa bulan terakhir membuat pihak kepolisian ikut bergerak. Indikasi penimbunan bahan pokok itu masih ramai diperbincangkan dan menjadi asumsi di kalangan masyarakat.  Merespons hal tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/tag/TNI-Polri/">TNI-Polri</a> membentuk tim koordinasi untuk mengawasi peredaran di Kota Pudak. Misalnya di wilayah Kecamatan Manyar. Forkopimcam Manyar mengecek stok di sejumlah minimarket. Mulai toko, gudang penyimpanan, hingga etalase. Tujuannya, memastikan tidak ada penimbunan minyak goreng.  ’’Karena kelangkaan minyak goreng masih menjadi keluhan masyarakat,’’ ungkap Kapolsek Manyar AKP Windu Priyo Prayitno saat meninjau lokasi kemarin (4/3).  Namun, sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya dugaan tersebut. Meskipun, dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan, mayoritas toko mengalami kekosongan stok.  ’’Saat stok tersedia, langsung diserbu para pembeli. Seketika juga langsung habis terjual,’’ ungkapnya.  Dalam beberapa minggu terakhir, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolres-gresik/">Kapolres Gresik</a> AKBP Mochamad Nur Azis bersama jajaran telah meninjau beberapa lokasi. Mulai gudang distributor hingga gudang toko ritel modern, termasuk produsen minyak goreng.  Pihaknya juga telah membentuk tim koordinasi di tingkat forkopimcam. Namun, hingga kini pihaknya belum menemukan indikasi praktik penimbunan bahan pokok.  Meski demikian, pihaknya telah mewanti-wanti seluruh pihak yang mencoba melakukan penimbunan demi meraup keuntungan. ’’Penyelidikan terus dilakukan karena kami ingin membantu program-program pemerintah untuk selalu menstabilkan harga pangan. Jangan sampai ada permainan yang nantinya memberatkan masyarakat,’’ ujar alumnus Akpol 2002 itu.  Jika terdapat temuan, pihaknya tidak ragu untuk melakukan tindakan tegas. Dalam pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku penimbunan bahan pokok dapat dipidana 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 50 miliar.

Bentuk Tim Koordinasi, Penimbun Minyak Goreng Terancam Denda Rp 50 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/antarafoto-sidak-ketersediaan-minyak-goreng-030222-da-5.jpg" alt="Petugas Satgas Pangan memeriksa stok minyak goreng saat melakukan sidak di salah satu gudang distributor di Indramayu, Jawa Barat. Dedhez Anggara/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satgas Pangan memeriksa stok minyak goreng saat melakukan sidak di salah satu gudang distributor di Indramayu, Jawa Barat. Dedhez Anggara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Lebak, Banten mengungkap kasus dugaan penimbunan minyak goreng di sebuah rumah di Jalan Raya Petir, Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung. Barang bukti yang disita mencapai 24 ton minyak goreng.  Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga mengatakan, penimbunan minyak goreng ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Lebak dengan mendatangi TKP.   "Saat petugas mendatangi lokasi, ditemukan supir dan pemilik barang sedang menurunkan kardus berisi minyak goreng kedalam gudang, setelah dicek ternyata tidak memiliki perijinan usaha yang lengkap," kata Shinto dalam keterengan tertulis, Minggu (27/2).  Dalam penyelidikan lebih lanjut diketahui jumlah barang bukti di dalam gudang sebanyak 2.000 kardus minyak goreng dengan kemasan variasi, mulai 2 liter dan 1 liter. Total seluruhnya setelah disita sebanyak 24.000 liter minyak goreng.   "Selain minyak goreng tersebut penyidik juga menyita satu unit tronton Hino yang digunakan sebagai alat angkut," tambah Shinto.  Pelaku MK, 31, membeli satu kardus minyak goreng seharga Rp 164.000 ditambah biaya pengantaran barang ke Warunggunung Rp 2.000 per kardus. Sehingga total pembelian minyak goreng sebesar Rp 166.000 per kardus.   MK kemudian menjual minyak goreng tersebut secara canvasing ke warung atau toko lainnya di Rangkasbitung dan wilayah Lebak lainnya dengan harga Rp 170.00 hingga Rp 175.000 perkardus. Selain itu MK juga melayani penjualan eceran di rumah miliknya dengan harga Rp 14.500 sampai Rp 15.000 per liter.  "MK mendapatkan keuntungan Rp 500 sampai Rp 1.000 per liter minyak goreng," jelas Shinto.  Selanjutnya Shinto menambahkan jika MK mendapatkan minyak goreng tersebut dari salah satu toko yang berlokasi di Serang. "Satreskrim Polres Lebak masih mendalami kasus ini dan akan dilakukan pemeriksaan kepada pemilik toko yang sudah menjual minyak goreng tersebut kepada MK, karena MK bukanlah jalur distribusi minyak goreng ini," ucap Shinto.  MK dijerat Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dia terancam pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp 100 miliar.

Polres Lebak Amankan 24 Ton Minyak Goreng Ditimbun di Warunggunung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/SIDAK-KAPOLRES-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kelangkaan minyak goreng di pasaran membuat jajaran Polres Gresik melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa gudang dan distributor. Hal itu merupakan upaya preventif aksi penimbunan kebutuhan pokok tersebut oleh pihak tidak bertanggung jawab.  Bahkan, Korps Bhayangkara itu juga membentuk tim khusus untuk terus melakukan pemantauan. Kemarin (24/2) Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis meninjau gudang milik PT Berkat Unggul Utama. Didampingi Kasatreskrim Polres Gresik Iptu Wahyu Rizki Saputro, pihaknya mendapati sekitar 10 ribu liter minyak goreng yang belum siap edar. ’’Karena kondisinya rusak. Baik pada kemasan, kualitas minyak, maupun beberapa persyaratan administrasi yang belum dilengkapi,’’ jelasnya.  Alumnus Akpol 2002 itu pun menegaskan bahwa temuan di gudang di Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Kebomas, tersebut bukan merupakan penimbunan. Pihaknya juga memeriksa berbagai dokumen bukti hasil retur dari para distributor.  ’’Harapan kami, perbaikan bisa dilakukan cepat. Sehingga bisa segera didistribusikan kembali kepada masyarakat untuk menjaga ketersediaan barang,’’ paparnya.  Azis berharap kelangkaan minyak di pasaran tidak membuat masyarakat melakukan panic buying. Bahkan, untuk mengantisipasi aksi penimbunan, Azis telah membentuk tim khusus dari jajaran Satreskrim Polres Gresik. Nanti tim tersebut aktif berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polda Jatim.  ’’Ada beberapa temuan dan indikasi di wilayah Gresik. Namun, belum bisa kami sampaikan, penyelidikan masih terus dilakukan,’’ jelas perwira dengan dua melati di pundaknya itu.  Koordinator Marketing PT Wilmar Nabati Indonesia Bagian Indonesia Timur Nengah Wiantara menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera memperbaiki barang tersebut. Pihaknya juga akan mengawal distribusi minyak goreng hingga ke tingkat pasar.  ’’Kami juga telah berkomitmen dengan Disperindag Jawa Timur untuk mengamankan stok dan ketersediaan minyak di lapangan,’’ tandasnya.

Sidak ke Distributor, Polisi Temukan 10 Ribu Liter Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1644486939829.jpg" alt="Ilustrasi penjual minyak goreng. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjual minyak goreng. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Pangan Polri menemukan 61,18 ton minyak goreng yang ditimbun dan dijual hanya ke pelaku industri di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Satgas Pangan Irjen Polisi Helmy Santika mengatakan, minyak goreng tersebut merupakan minyak goreng curah untuk masyarakat. Namun minyak goreng curah itu ditimbun dan dijual ke pelaku industri dengan harga yang lebih tinggi.  "Jadi minyak goreng ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi oleh pelaku itu dialihkan ke industri. Ini harganya lebih mahal daripada curah tadi," kata Helmy di Kompleks Mabes Polri, Senin (21/2).  Minyak goreng curah itu, kata Helmy, berasal dari Kalimantan Selatan, kemudian didistribusi ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, tetapi ditimbun oleh para pelaku.  Selain wilayah Makassar, Satgas Pangan Polri juga telah mengungkap penimbunan minyak goreng curah di wilayah Kupang, NTT dan Sumatera Utara. Namun, Helmy tidak menjelaskan lebih rinci berapa banyak minyak yang ditimbun para pelaku tersebut di wilayah Kupang NTT dan Sumatera Utara.  "Kami juga telah menemukan adanya penimbunan minyak goreng di Kupang NTT dan Sumatera Utara, ada banyak minyak goreng di sana yang belum dijual ke masyarakat," tegas Helmy.  Polri memastikan akan menindak tegas pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng. Hal ini guna mendukung keteraediaan dan stabilisasi harga minyak goreng di Indonesia.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyatakan, penimbun minyak goreng bisa diancam kurungan pidana selama 5 tahun. Ancaman pidana ini berlaku bagi semua pihak yang berani menimbun minyak goreng.  "Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000," ucap Ramadhan.  "Pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat disangkakan Pasal 107 jo Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pas 11 ayat 2 Perpres 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting," imbuhnya menandaskan.

Polri Temukan 61,18 Ton Minyak Goreng Ditimbun di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Minyak-Goreng-4.jpg" alt="Pekerja menuang minyak curah di salah satu agen sembako di kawasan pasar Pondok Labu, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Setelah pemerintah membelakukan kebijakan satu harga, yakni minyak goreng berbanderol Rp 14 ribu per liter, ternyata penyesuaian harga terseb" width="100%">
<figcaption>Pekerja menuang minyak curah di salah satu agen sembako di kawasan pasar Pondok Labu, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Setelah pemerintah membelakukan kebijakan satu harga, yakni minyak goreng berbanderol Rp 14 ribu per liter, ternyata penyesuaian harga terseb</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terus melakukan pengawasan kebijakan harga minyak goreng satu harga di sejumlah wilayah Indonesia, hingga kini belum ditemukan indikasi penimbunan maupun panic buying sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan pasokan.  ’’Belum ada. Tim kami terus bergerak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, khususnya di Jawa,” kata Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Pol Helmy Santika di Mabes Polri, Jakarta.  Menurut dia, ada kekhawatirkan dari pelaku usaha jelang diberlakukannya Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng mulai 1 Februari 2022 oleh pemerintah, sehingga mereka menahan penjualan. ’’Karena pelaku usaha membeli stok minyak sebelumnya dari harga yang lebih mahal,” katanya.  Untuk itu, Satgas Pangan Polri mendorong pelaku usaha dan memberikan pemahaman, bahwa selisih harga jual minyak goreng akan ditanggung oleh pemerintah. ’’Saat ini yang dilakukan Satgas Pangan adalah mengimbau kepada para pelaku usaha, distributor, bahwa ada kebijakan pemerintah tentang HET minyak goreng Rp14 ribu, kemudian selisihnya Rp3.000 dibantu pemerintah, jadi pengusaha tidak rugi,” katanya.  Yang terpenting, lanjut dia, pelaku usaha membuat catatan, dengan istilah devaksi, yaitu perhitungan antara harga lama dengan harga baru, selisihnya itu bisa diganti oleh pemerintah. ’’Tapi kalau menahan barang itu salah,” ujarnya.  Sementara itu, Wakasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyebutkan, kekosongan ketersediaan minyak goreng di retail modern lebih disebabkan oleh mekanisme pasar dan perilaku konsumen, dengan prinsip ekonomi akan memborong minyak goreng kemasan premium yang dijual di ritel modern.  ’’Kekosongan minyak goreng di ritel modern hanya bersifat sementara, karena saat ini masa transisi, karena mulai besok 1 Februari 2022 mulai diberlakukan HET minyak goreng sesuai jenis, di atur dalam Permendag Nomor 6 Tahun 2022,” kata Whisnu.  Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit yang akan berlaku Februari 2022.  Permendag ini merupakan upaya lanjutan pemerintah untuk menjamin ketersediaan dengan harga terjangkau untuk pemenuhan rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (*)

Polri Belum Temukan Indikasi Penimbunan Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG-20200309-WA0102-01.jpg" alt="ILUSTRASI: Barang bukti penimbunan masker. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Barang bukti penimbunan masker. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masker dan hand sanitizer hasil sitaan dari sejumlah kasus penimbunan akan dimbalikan kepada pemiliknya dengan syarat tertentu. Barang sitaan itu, tidak akan disebarkan kepada masyarakat secara langsung oleh kepolisian.  Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengatakan, barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya untuk disebarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengembalian tersebut disertai dengan syarat dan perjanjian antara kepolisian dan pemilik barang yang merupakan penimbun masker.  ”Mereka bikin perjanjian. Mereka akan jual dengan harga standar. pokoknya dikembalikan untuk dijual dengan harga yang wajar. Jadi yang disita ini kami kembalikan setelah ada perjanjian,” kata Rudy seperti dilansir dari Antara pada Selasa (10/3).  Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy mengatakan, polisi akan mengawasi penjualan masker setelah adanya kasus penimbunan masker di Bogor. Dalam situasi mewabahnya virus korona (Covid-19), banyak orang yang membutuhkan masker dan hand sanitizer.  ”Jadi, karena situasinya seperti ini, banyak anggota masyarakat yang membutuhkan. Yang bersangkutan akan mendapat pembinaan dan barang sitaan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan perjanjian akan menjual dengan harga normal,” kata Roland.  Adapun barang bukti penimbunan yang diungkap di Polres Bogor sebanyak 232 botol hand sanitizer 250 mililiter yang dijual dengan harga Rp 120 ribu dari harga normal Rp 20 ribu. Selain itu, 336 boks masker kesehatan dengan harga normal Rp 20 ribu, dijual dengan harga Rp 345 ribu. Kemudian 950 masker tidak sesuai standar yang dijual Rp 30 ribu per lusin dari harga awal Rp 6.000.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eQPdv_Ya21g  https://www.youtube.com/watch?v=B2DrUAMXMEA  https://www.youtube.com/watch?v=pEkoItAuzU8

Kembalikan Masker Sitaan, Syaratnya Dijual dengan Harga Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/licik-ternyata-ini-penyebab-bawang-putih-mahal_m_130615.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga bawang putih di pasar semakin naik tajam di harga Rp 70 ribu per kilogram. Rupanya, permainan kartel menjadi dalang dari kenaikan harga bawang putih. Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Syafruddin di gudang Marunda. Dalam sidak ditemukan bawang putih yang sengaja ditimbun menjelang Ramadan. Jumlahnya fantastis, yaitu 182 ton bawang putih. "Hari ini kami temukan 182 ton bawang putih yang sengaja ditimbun oleh importir, minggu lalu dalam sidak ke pasar kami masih temukan harga bawang putih Rp 45 per kilogram, padahal sebelumnya dalam pertemuan dengan 42 importir di kantor Kementerian Perdagangan, sudah kami sampaikan agar tidak ada penimbunan," tukas Amran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Rabu (17/5). Amran meminta seluruh harga jual harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 38 ribu per kilogram. "Untuk itu hari ini bersama tim satgas pangan bergerak cepat&nbsp; kembali ke lapangan," tukasnya. Amran mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan. Importir penimbun akan diberikan sanksi tegas berupa pencabutan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. "Hari ini kami masuk ke Pasar Induk Kramat Jati sebanyak 2 kontainer setara 29 ton kami pasok. Harga bawang putih ini akan dijual dengan harga Rp 25 ribu per kilogram. Tidak ada lagi alasan harga pangan pokok naik dan bergejolak," tukas Amran. Untuk komoditi lain, Kementerian Pertanian menyebutkan stok beras aman yaitu 2,2 juta ton. Harga cabai di tingkat petani yakni Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram. Stok minyak goreng juga aman yaitu 1,2 juta liter. (cr1/JPG)

Licik! Ternyata Ini Penyebab Bawang Putih Mahal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penimbunan

Berita Terkini