<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengingatkan sikap kejujuran dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Menurut Novel, pejabat publik maupun aparat penegak hukum harus mempunyai sikap kejujuran dalam melakukan kinerjanya.  "Kejujuran kunci sukses pemberantasan korupsi. Pejabat publik harus memiliki landasan moral jujur. Ketika yang bersangkutan tidak jujur merugikan negara atau masyarakat maka penegak hukum harus melakukan tugasnya dengan obyektif. Hal yang sama juga terhadap penegak hukum itu sendiri," kata Novel dalam cuitan akun media sosial pribadinya, Jumat (31/12).  Novel yang kini telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri menyebut, guna meminimalisir praktik korupsi di lingkungan pejabat negara, dilakukan upaya pencegahan dengan deteksi dan sistem monitoring. Hal ini pun harus dilakukan dengan jujur.  "Agar sistem tidak dibuat dengan mengakomodir kepentingan orang untuk mencari keuntungan sendiri (korupsi)," cetus Novel.  Menurut Novel, kekuasaan legislatif dalam hal ini DPR RI dalam membuat Undang-Undang diharapkan memprioritaskan nilai-nilai kejujuran dan mementingkan masyarakat. Bukan justru menguntungkan pemodal atau pihak lain.  "Hanya karena menerima sejumlah uang atau sogokan mengorbankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara," papar Novel.  Novel lantas menyinggung langkah pendidikan antikorupsi terhadap aparatur negara dan anak muda. Hal ini penting, agar sekalipun punya kesempatan, tetapi tidak enggan untuk berbuat korupsi.  "Pendidikan tersebut juga harus dilakukan dengan jujur, agar tidak hanya formalitas atau pencitraan saja," ujar Novel.  Jika hal tersebut sulit dibangun, Novel menegaskan upaya penindakan penting dilakukan. Hal ini untuk efek bagi yang belum melakukan korupsi.  "Penindakan dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan korupsi yang dilakukan, timbulkan deterance effect bagi yang blm berbuat, memaksa dilaksanakannya sistem antikorupsi, membuat orang taat aturan maupun hukum dan menarik kembali kekayaan negara yang dirampas oleh pelaku korupsi," tegas Novel.  Lantas Novel pun menyebut, penindakan korupsi harus dilakukan dengan jujur, tidak dengan berpura-pura apalagi pencitraan. Seolah sudah kuat, tetapi tidak menangkap buronan yang kabur dan menutupi pejabat yang berbuat jahat, serta membuat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi menurun.  Pernyataan tersebut tidak lantas menyinggung salah satu lembaga antikorupsi. Tetapi memang belakangan ini, kepercayaan publik terhadap KPK dari beberapa hasil survei mengalami kemunduran.  "Kejujuran adalah karakter utama untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Mari kita bangun gerakan moral untuk jujur, dimulai dari diri sendiri. Berani kritis dan melawan setiap ketidakjujuran atau koruptif," pungkas Novel.

Novel Baswedan: Pejabat Publik Harus Memiliki Landasan Moral Jujur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bupati-kendal-akan-jadi-saksi-pada-sidang-korupsi-mading-elektronik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan nilai 'E' kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi Polri dalam melakukan pemberantasan korupsi. Nilai E itu, dikategorikan sangat buruk oleh ICW dalam kinerja penindakan yang dilakukan oleh KPK dan Polri.  Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) memeroleh nilai 'C' dalam kinerja penindakan pemberantasan korupsi. Prolehan nilai C ini dikategorikan cukup oleh ICW.  "Kinerja penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum hanya mencapai 20 persen dan berada pada peringkat E," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah dalam keterangannya, Senin (19/4).  Wana menjelaskan, dalam periode Januari-Desember 2020, KPK hanya mampu 13 persen menangani kinerja bidang penindakan korupsi, dari target 120 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja KPK masuk dalam kategori E atau sangat buruk.  Dia menilai, sebagian besar penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) tujuh kasus dan pengembangan sebanyak tujuh kasus. Sedangkan kasus yang baru disidik pada tahun 2020 hanya satu kasus.  "Lambatnya proses pengembangan kasus yang strategis untuk membongkar setiap aktor menjadi kurangnya kualitas penanganan kasus," beber Wana.  Berdasarkan informasi dari situs web KPK terdapat sebanyak 149 kasus korupsi yang disidik, antara lain 115 kasus perkara sisa tahun 2019 dan 34 kasus lainnya disidik tahun 2020. Faktanya, ICW mencatat hanya 15 kasus yang disidik dengan tersangka sebanyak 75 orang.  "Kasus yang carry over diduga memiliki dua tujuan, kasus korupsi akan dilanjutkan hingga tahap persidangan atau kasus korupsi berpotensi di SP3," cetus Wana.  Dia lantas mencontohkan, kasus yang di carry over dan di SP3 adalah kasus dugaan korupsi BLBI. Serta kebocoran surat perintah dalam beberapa kasus yang ditangani oleh KPK membuka ruang bagi pelaku untuk melarikan diri, menyembunyikan bukti, atau potensi intimidasi dan teror. "Kebocoran berpotensi terjadi pada tingkat KPK ataupun Dewan Pengawas," sesal Wana.  Sementara itu, institusi Polri yang dinilai memiliki 483 kantor dengan target penanganan kasus korupsi sebanyak 1.539 kasus dengan anggaran sebesar Rp277 miliar, hanya mampu menangani 170 kasus. Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sekitar delapan persen atau masuk dalam kategori E, kategori sangat buruk.  "Bahkan tidak ditemukan adanya informasi mengenai penggunaan anggaran penyidikan kasus korupsi," ucap Wana.  Kulitas penanganan perkara sebagian besar kasus yang ditangani oleh Kepolisian merupakan kasus baru sebanyak 151 kasus. Sementara pengembangan kasus sebanyak 14 kasus, dan OTT sebanyak 5 kasus.  "Aktor yang paling banyak disidik adalah orang yang memiliki jabatan pada tingkat pelaksana. Hal ini diperparah dengan tidak adanya upaya untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis," beber Wana.  Dia memandang, polisi kurang profesional karena diduga memiliki konflik kepentingan. Hal ini terlihat pada saat menangani kasus dugaan korupsi penghapusan red notice di Interpol. "Tidak jelasnya penanganan kasus korupsi terkait dengan penyelewengan dana Covid-19," ungkap Wana.  Kemudian, Kejaksaan Agung memiliki kantor sebanyak 517 kantor dengan target penanganan kasus sebanyak 566 kasus. Anggaran yang dikelola sebesar Rp 75,3 miliar. "Kejaksaan sampai akhir tahun 2020 menangani sebanyak 259 kasus," ucap Wana.  Dia menilai, persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan sekitar 46 persen atau masuk dalam kategori C, masuk pada kategori cukup. Sebagian besar kasus yang ditangani oleh Kejaksaan merupakan kasus baru sebanyak 222 kasus. Sementara pengembangan kasus sebanyak 34 kasus, dan OTT sebanyak 3 kasus.  Menurutnya, Korps Adhyaksa paling sering menangani kasus korupsi yang terjadi di BUMN, yakni sebanyak 16 kasus dari 22 kasus yang disidik oleh penegak hukum. Meski demikian, diduga terdapat sejumlah Kejaksaan yang tidak menangani kasus korupsi, karena itu Kejaksaan Agung perlu melakukan evaluasi terhadap setiap Kejaksaan yang terbukti tidak bekerja.  "Kejaksaan Agung pada kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung diduga tidak independen dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," tegas Wana menandaskan.  Tiga institusi penegak hukum yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung belum juga merespons hasil penilaian ICW mengenai tren penindakan korupsi pada 2020 ini.

ICW: Kinerja Penindakan Korupsi di KPK dan Polri Sangat Buruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan gambaran bagaimana arah kebijakan lembaga antirasuah ke depan. Jenderal bintang tiga ini menyebut, pola penegakan hukum KPK ke depan harus mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang nyata.  “Bukan menebar ketakutan berusaha dan ketidakpastian investasi,” kata Firli dalam pesan singkatnya, Selasa (31/12).  Oleh sebab itu ia tak mau pola penegakan hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT) sampai berdampak pada terganggunya investasi, iklim usaha, hilangnya lapangan pekerjaan, dan matinya perekonomian.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyebut, kegiatan penegakan hukum seperti OTT nyatanya tak terlalu efektif, khususnya dalam mengembalikan keuangan negara.  Ia menuturkan, sepanjang 2016-2019 KPK sudah melakukan OTT sebanyak 87 kali. Namun dari OTT yang telah menjadikan 327 tersangka itu, nyatanya kerugian negara yang berhasil didapatkan lebih kecil.  “Uang negara yang bisa diselamatkan hanya Rp 1,7 triliun. Jumlah itu pun hasil total dari uang denda, uang pengganti, dan barang rampasan,” ucap Firli.  Sebaliknya, Firli menegaskan potensi kerugian negara yang dihasilkan dari pencegahan korupsi lebih besar.  “Upaya pencegahan korupsi mampu menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara tahun 2016-2019 sebesar Rp 61,5 triliun,” tukas Firli.

Firli Pilih Prioritaskan Pencegahan Daripada Penindakan Korupsi