<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/AOuteAaWhGk3sNzOMRn0W4phPlopZNrO8ECmX7vo-1-2853319973.jpg" alt="Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri.</p> <p>Dalam sidang tersebut, Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri dihadirkan sebagai saksi, ia menyebut tidak ditemukan adanya kerugian negara pada masa kepemimpinan Adam di PT Asabri. Ia juga menegaskan tidak ada aliran dana korupsi yang mengalir kepada Adam Damiri.</p> <p>Menurut Linda, kesimpulan tersebut bersumber dari bukti baru (novum) berupa risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan laporan keuangan PT Asabri tahun 2011&ndash;2015, yang belum pernah diungkap dalam persidangan sebelumnya.</p> <p>&ldquo;Risalah tahun 2011 saya dapat langsung dari PT Asabri, sedangkan 2012 hingga 2015 saya temukan di ruang kerja Bapak (Adam Damiri). Setelah saya cek ke Asabri, risalah itu asli dan berisi laporan keuangan laba rugi serta pendapatan dari kenaikan saham dan reksadana di masa kepemimpinan beliau,&rdquo; kata Linda saat bersaksi di persidangan, Senin (10/11).</p> <p>Linda menambahkan, bukti itu setelah dirinya meminta pendapat dari lima auditor independen atas dokumen tersebut.</p> <p>&ldquo;Laporan keuangan di masa Pak Adam Damiri tidak menunjukkan adanya kerugian negara. Bahkan setiap tahun dari 2011 sampai 2015 selalu mencatatkan peningkatan keuntungan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Menurut Linda, PT Asabri di masa Adam Damiri membukukan keuntungan antara Rp 1 triliun hingga Rp 4 triliun per tahun, dan dokumen keuangan tersebut telah disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Dewan Direksi PT Asabri.</p> <p>Ia menilai, telah terjadi kekeliruan dalam perhitungan kerugian negara pada putusan sebelumnya, di mana kerugian pada masa jabatan Adam Damiri dan Soni Wijaya disatukan sehingga nilainya tampak jauh lebih besar.</p> <p>&ldquo;Dalam fakta persidangan disebutkan bahwa di masa Pak Adam Damiri, kerugian negara hanya Rp 2,6 triliun, bukan Rp 22,7 triliun. Saham-saham yang dihitung sebagai kerugian pun sebenarnya masih dimiliki Asabri dan nilainya masih positif,&rdquo; ucap Linda.</p> <p>Linda menjelaskan, novum kedelapan yang diajukan dalam PK juga akan membuktikan bahwa aset-aset saham Asabri masih bernilai dan terus memberikan keuntungan.</p> <p>Selain itu, ia menegaskan tidak ada aliran dana dari manajemen investasi Asabri ke rekening pribadi Adam Damiri. Uang senilai Rp 17,9 miliar yang disebut dalam dakwaan, bukan hasil korupsi, melainkan pengembalian utang pribadi dan investasi yang tidak berkaitan dengan PT Asabri.</p> <p>Lebih lanjut, Linda juga menilai perhitungan uang pengganti dalam kasus ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena seharusnya didasarkan pada hasil tindak pidana, bukan dari transaksi pribadi.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Uang itu berasal dari pengembalian utang pribadi dua orang, yakni Harjani Prem Ramchand dan Sutedy Alwan Anis. Mereka bukan tersangka dan tidak ada hubungan dengan Asabri,&rdquo; pungkasnya.</p>

Saksi dalam sidang PK Adam Damiri ungkap tidak ada kerugian negara dalam kasus Asabri, bukti baru ajukan laporan keuangan.

Saksi PK Adam Damiri Sebut Tak Temukan Kerugian Negara dalam Kasus Asabri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/srbVpo13Ak1dGhlPRydVIsA6IlPI6Mw3eYRbBclO-1-1856079316.jpg" alt="Psikolog Mintarsih sangat keberatan anak-anaknya diminta ikut membayar ganti rugi dan denda sebesar Rp 140 miliar kepada PT Blue Bird Taxi. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Psikolog Mintarsih sangat keberatan anak-anaknya diminta ikut membayar ganti rugi dan denda sebesar Rp 140 miliar kepada PT Blue Bird Taxi. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Psiokolog Mintarsih Abdul Latief telah resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait masalah dengan adik kandungnya, Purnomo, buntut adanya permasalahan di dalam perusahaan PT Blue Bird Taxi.</p> <p>Mintarsih tidak terima dengan &nbsp;putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan Pengadilan Tinggi, dan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dirinya harus membayar denda dan ganti rugi sebesar Rp 140 miliar.</p> <p>Mintarsih sangat kecewa dengan putusan tersebut karena gaji selama dia bekerja diminta kembali oleh perusahaan. Kekecewaannya bertambah lantaran anaknya juga diminta untuk ikut membayarnya, padahal anak- anaknya dinilai tidak tahu apa-apa atas perkara yang dialaminya dengan sang adik.&nbsp;</p> <p>"PK yang saya ajukan adalah bahwa putusan tidak masuk akal karena yang menggugat adalah PT Blue Bird Taxi, tapi perusahaan tidak memberikan keputusan menyetujui gugatan. Tiba-tiba saja Purnomo memakai nama perusahaan, apakah dia berhak ? Kan PT yang harus menentukan adalah PT," kata Mintarsih dalam jumpa pers di bilangan Jakarta Selatan, Senin (20/10).</p> <p>Mintarsih berharap Hakim Agung memikirkan dan memutus dengan pikiran jernih permasalahan yang menjeratnya. Pasalnya, apabila kasusnya dijadikan yurisprudensi, bukan tidak mungkin kasus gaji dari hasil bekerja diminta kembali oleh perusahaan akan dialami oleh banyak orang lain.</p> <p>"Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika kasus serupa dialami Hakim Agung dan keluarganya," ucap Mintarsih.</p> <p>Dia juga menyatakan, apabila kasus yang menjeratnya ini memang harus dinyatakan bersalah, Mintarsih meminta agar dirinya saja yang dihukum berat, tidak perlu melibatkan anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa.</p> <p>"Kalau memang saya dinyatakan bersalah, hukum mati saja saya tidak usah libatkan anak-anak saya. Bayangkan seperti penderitaan mereka (anak-anak) kalau ini betul-betul dijalankan, bagaimana penderitaan mereka? Mereka tidak punya masa depan lagi," katanya.</p> <p>&nbsp;</p>

Mintarsih Abdul Latief mengajukan Peninjauan Kembali terkait putusan denda Rp 140 miliar dari PT Blue Bird Taxi.

Ajukan PK Terkait Masalah dengan Adiknya, Mintarsih Ketuk Hati Hakim Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Setya-Novanto-Saksi-Kasus-PLTU-Riau-1-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, terkait kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Dalam putusan itu, hukuman penjara Novanto dikurangi dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan.</p> <p>Putusan tersebut tertuang dalam dokumen nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 yang dapat diakses melalui situs resmi MA, pada Rabu (2/7).&nbsp;</p> <p>"Kabul," tulis putusan MA tersebut.</p> <p>Majelis hakim menyatakan Setya Novanto terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Selain pidana pokok, MA juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, Setya Novanto diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebesar USD 7,3 juta. Dari jumlah tersebut, dikompensasi sebesar Rp 5 miliar yang telah dititipkan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>&ldquo;Sisa uang pengganti sebesar Rp 49.052.289.803 dijatuhkan dengan pidana subsider 2 tahun penjara,&rdquo; demikian bunyi dalam amar putusan.</p> <p>Sebagai pidana tambahan, Setya Novanto juga dijatuhi hukuman pencabutan hak politik, yakni larangan menduduki jabatan publik selama 2 tahun 6 bulan setelah masa pemidanaan berakhir.</p> <p>Putusan tersebut diketok oleh majelis hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Agung Surya Jaya, serta dua anggota hakim yakni Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono, pada 4 Juni 2025.</p> <p>Kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto sempat menjadi salah satu perkara besar yang menyita perhatian publik, karena melibatkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun dan menyeret sejumlah pejabat tinggi lainnya.</p>

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan PK Setya Novanto, hukuman dipangkas jadi 12,5 tahun penjara.

MA Kabulkan Permohonan PK Setya Novanto, Hukumannya Dipangkas jadi 12,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Johnny-G-Plate-divonis-15-tahun-penjara-Dery-Ridwansah-4JPG-2476185398.jpg" alt="Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jhonny G Plate.&nbsp;<br />Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem itu tetap divonis 15 tahun penjara, dalam kasus korupsi proyek BTS 4G.</p> <p>PK yang diajukan Plate didasarkan pada dugaan adanya kekhilafan hakim atau bukti baru (novum) yang dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya.</p> <p>"Permohonan Peninjauan Kembali Nomor XXX/PK/Pid.Sus/2025 atas nama Pemohon Jhonny G Plate ditolak, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP," sebagaimana dikutip dalam laman resmi MA, Selasa (13/5).</p> <p>Penolakan ini menunjukkan bahwa alasan upaya hukum PK yang diajukan Jhonny G Plate tidak cukup kuat untuk mengubah putusan kasasi yang telah inkrah.</p> <p>Putusan PK ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim MA yang diketuai Hakim Agung Surya Jaya dengan anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Sutarjo. Putusan itu diketok pada Jumat (9/5).</p> <p>Putusan ini menegaskan bahwa vonis pidana terhadap Jhonny G Plate tetap berlaku sebagaimana ditetapkan sebelumnya, yakni 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.&nbsp;</p> <p>Hukuman tersebut dijatuhkan atas perannya dalam merugikan negara hingga triliunan rupiah melalui penyalahgunaan anggaran proyek BTS Kominfo.</p> <p>Dengan ditolaknya PK ini, seluruh upaya hukum Jhonny G Plate kini telah tertutup, kecuali munculnya mekanisme hukum baru di masa mendatang.</p>

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Jhonny G Plate, hukumannya tetap 15 tahun penjara.

MA Tolak PK Eks Menkominfo Jhonny G Plate, Hukumannya Tetap 15 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/egi-1-1939925232.jpeg" alt="Beredar foto sahabat Vina Cirebon, Linda sedang merangkul Egi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Beredar foto sahabat Vina Cirebon, Linda sedang merangkul Egi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) menolak seluruh permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan tujuh terpidana kasus pembunuhan berencana Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat. Putusan itu sebagaimana tertuang dalam laman resmi MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tolak PK para terpidana," bunyi amar putusan MA, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun PK para terpidana itu terbagi dalam dua perkara. Pertama teregister dengan nomor perkara: 198/PK/PID/2024 yang diajukan terpidana Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu diadili oleh Ketua Majelis PK Burhan Dahlan bersama dua anggota Yohanes Priyana dan Sigid Triyono.</div> <div dir="auto">Sementara PK 5 terpidana lainnya, yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto teregister dalam perkara nomor: 199/PK/PID/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis PK yang mengadili perkara ini diketuai oleh Burhan Dahlan serta dua anggota majelis, Jupriyadi dan Sigid Triyono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015196421/komnas-ham-simpulkan-ada-pelanggaran-ham-dalam-kasus-vina-cirebon">Komnas HAM Simpulkan Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Vina Cirebon</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus pembunuhan berencana Vina dan Eky terjadi pada 2016 lalu. Namun, kasus ini kembali ramai jadi perbincangan publik, setelah diangkat ke dalam film layar lebar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus kematian Vina Cirebon ini, ada delapan orang yang sudah diadili. Tujuh orang di antaranya divonis hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan satu orang, yaitu Saka Tatal, dihukum 8 tahun penjara dan saat ini sudah bebas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis penjara seumur hidup itu tak berubah dengan berbagai upaya hukum yang telah ditempuh oleh para terpidana.</div>

Mahkamah Agung (MA) menolak seluruh permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan tujuh terpidana kasus pembunuhan berencana Vina Cirebon

Mahkamah Agung Tolak PK 7 Terpidana Pembunuhan Vina Cirebon, Tetap Divonis Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/antarafoto-kpk-mardani-maming-120822-ak-4-1909961679.jpeg" alt="ILUSTRASI: Mahkamah Agung atau MA menolak banding yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mahkamah Agung atau MA menolak banding yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan upaya&nbsp;hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi Mardani H. Hukuman mantan Bupati Tanah Bumbu itu dipangkas dari 12 tahun menjadi 10 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah Castro menilai, MA tidak mempunyai perspektif antikorupsi yang kuat usai mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani Maming.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau MA punya perspektif anti korupsi yang kuat, dan menganggap korupsi adalah extraordinary crime, harusnya diperberat agar dapat memberikan efek jera (kepada Mardani H Maming)," kata Castro kepada wartawan, Selasa (5/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, MA telah kehilangan semangat pemberantasan antikorupsi terlebih sejak mendiang hakim Agung Artidjo Alkostar meninggal dunia. Lembaga kekuasaan kehakiman itu dinilai tidak semenakutkan seperti pada masa Artidjo Alkostar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak putusan kasasi dan PK justru lebih rendah. Terlebih sejak Artidjo</div> <div dir="auto">sudah tidak di MA sudah tidak sesangar dulu," cetusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Castro tak menampik, MA telah kehilangan jati diri untuk menjadi panutan dalam pemberantasan korupsi. Ia merasa heran, apabila saat ini putusan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan itu malah diperingan dan cenderung menguntungkan koruptor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, tidak heran bahkan putusan pengadilan juga cenderung meguntungkan para koruptor," sesal Castro.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan permohonan uoaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi Mardani H. Maming. Hukuman pidana badan mantan Bupati Tanah Bumbu itu dikurangi dari 12 tahun menjadi 10 tahun penjara.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/terpidana Mardani H. Maming tersebut; - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023," demikian dilansir dari laman Direktori Putusan MA, Selasa (5/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara nomor: 1003 PK/Pid.Sus/2024 itu diadili oleh ketua majelis Prim Haryadi dengan hakim anggota Ansori dan Dwiarso Budi Santiarto. Sementara, panitera Pengganti Dodik Setyo Wijayanto. Putusan itu dibacakan pada Senin (4/11) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua majelis PK terhadap Mardani Maming sebelumnya dipimpin Sunarto. Namun, Sunarto terpilih menjadi Ketua MA, maka digantikan oleh hakim agung Prim Haryadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusannya, MA menyatakan Mardani Maming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana kepada terpidana Mardani H. Maming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," bunyi amar putusan MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani Maming juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 110.604.731.752,00 atau Rp 110 miliar.</div> <div dir="auto">Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun," ungkap hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," sebagaimana bunyi putusan majelis hakim PK.</div> </div> </div> </div>

Ia merasa heran, apabila saat ini putusan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan itu malah diperingan.

Vonis Mardani Maming Dipangkas jadi 10 Tahun Penjara, MA Dinilai Kehilangan Semangat Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/antarafoto-kpk-mardani-maming-120822-ak-4-1909961679.jpeg" alt="ILUSTRASI: Mahkamah Agung atau MA menolak banding yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mahkamah Agung atau MA menolak banding yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini mekinta agar sidang Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming diawasi secara ketat. Sebab, MA sekarang sedang disorot usai penangkapan Zarof Ricar yang diduga menjadi makelar kasus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Soal mafia peradilan itu sudah jadi momok di lembaga peradilan kita,&rdquo; kata Orin, Jumat (1/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Orin mendesak adanya evaluasi terhadap kelembagaan peradilan. Sehingga proses peradilan bisa terjauhkan dari mafia yang menguntungkan pihak tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Evaluasi saja semua secara kelembagaan. Telusuri data-data keuangannya (pihak bermain di PK Mardani H Maming) melalui PPATK,&rdquo; jelas Orin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Orin berharap, Majelis Hakim di MA) dapat memutus PK Mardani Maming dengan seadil-adilnya. Sehingga putusan dibuat atas dasar kebenaran meteril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lalu (PK Mardani H Maming) diputus saja dengan seadil-adilnya oleh majelis hakim dan kita berharap majelis hakim dapat memutus dengan sebaik-baiknya demi hukum dan kebenaran materiil,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, terpidana korupsi Mardani Maming kembali mendaftarkan PK bernomor 784/<a href="http://pan.pn/W15-U1/HK2.2/IV/2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024&amp;source=gmail&amp;ust=1730536338026000&amp;usg=AOvVaw0lWCjsrQxggLNR08D3mPES">PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/<wbr />2024</a>&nbsp;pada 6 Juni 2024 kepada MA dengan status saat ini dalam proses pemeriksaan majelis hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, pengusaha asal Kalimantan Selatan tersebut terbukti menerima suap atas penerbitan SK Pengalihan IUP OP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) dan telah divonis 10 tahun dengan denda Rp500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani Maming sempat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin, tetapi justru mendapatkan tambahan hukuman menjadi 12 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut mengajukan kasasi ke MA. Namun, Hakim Agung Suhadi didampingi Hakim Agung Agustinus Purnomo Hadi dan Hakim Agung Suharto, tegas menolak kasasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk proses pengajuan PK terbaru, Komisi Yudisial (KY) telah menyurati pimpinan MA untuk memantau persidangan guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dari majelis hakim.</div>

Orin mendesak adanya evaluasi terhadap kelembagaan peradilan. Sehingga proses peradilan bisa terjauhkan dari mafia.

Berharap Diputus Seadil-adilnya, Pakar Hukum Minta PK Mardani Maming Diawasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/mardani-maming-kritik.jpg" alt="Mardani Maming. (Mardani Maming for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mardani Maming. (Mardani Maming for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar menyatakan, eksaminasi yang didorong oleh para ahli hukum terhadap perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming harus didukung minimal oleh dua alat bukti. Hal ini menyusul upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mardani Maming ke Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pernyataan (eksaminasi para ahli hukum) harus didukung dengan minimal dua alat bukti baru. Nggak bisa hanya asumsi atau pemikiran,&rdquo; kata Haryono Umar kepada wartawan, Rabu (9/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haryono Umar menyebut, para ahli hukum yang mendorong eksaminasi terhadap perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming tidak memeriksa dan sebatas berasumsi.&nbsp;Ia berharap, agar semua pihak dapat menghormati keputusan hakim baik dari tingkat pengadilan pertama hingga kasasi terkait dengan perkara Mardani H Maming.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau orang luar kan hanya asumsi, mereka tidak memeriksa. Kita Harus menghormati keputusan hakim,&rdquo; jelas Haryono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haryono meyakini, majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama pertama, tingkat banding hingga kasasi telah memeriksa bukti keterlibatan Mardani H Maming dalam kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) dengan cermat, sehingga Mardani H Maming diputuskan bersalah.&nbsp;&ldquo;Harusnya berdasarkan pembuktian. Pasti hakim sudah memeriksa bukti-bukti (kasus Mardani H Maming,&rdquo; tegas Haryono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Mardani Maming telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023. Mardani Maming terbukti bersalah dalam kasus suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Mardani Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 110.601.731.752.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama dua tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak terima atas putusan tersebut, Mardani mengajukkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman Mardani Maming menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak juga mau divonis berat, Mardani Maming mengajukkan kasasi ke MA. Dalam putusan itu, MA juga menolak upaya kasasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukan PK. Dalam upaya hukum PK itu, Mardani menyebut ada kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Hakim.</div> </div> </div> </div> </div>

Ia berharap, agar semua pihak dapat menghormati keputusan hakim baik dari tingkat pengadilan pertama hingga kasasi.

Eks Pimpinan KPK Sebut Eksaminasi Upaya Hukum PK Mardani Maming Harusnya Tak hanya Berdasar Asumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/images-59-756557371.jpg" alt="Hukuman mati di Malaysia tidak lagi bersifat mandatori." width="100%">
<figcaption>Hukuman mati di Malaysia tidak lagi bersifat mandatori.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemerintah Malaysia telah melakukan amandemen undang-undang terkait hukuman mati dan seumur hidup pada Selasa (12/9) minggu lalu.</p> <p>Berdasarkan amandemen itu, hukuman mati di Malaysia tidak lagi bersifat mandatori bukan berarti dihapus.</p> <p>Penghapusan sifat mandatori dalam amandemen tersebut membuat terpidana di Malaysia dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk mendapat keringanan hukuman.</p> <p>Keputusan untuk meloloskan semua permohonan PK merupakan kewenangan penuh dari hakim bukan pemerintah.</p> <p>Hakim bisa saja tidak meloloskan PK atas kasus-kasus tertentu seperti pemberontakan kepada pemerintah, ancaman kepada raja, kasus narkotika dan lainnya.</p> <p>Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan bahwa undang-undang tersebut perlu dipahami dengan baik agar tidak salah narasi terkait penghapusan mandatori hukuman mati.</p> <p>"Jadi boleh-boleh saja mengajukan PK, tapi bukan berarti semua PK yang diajukan akan diloloskan hakim," ujarnya dilansir dari Antara pada Kamis (21/9).</p> <p>"Jadi ini harus dipahami betul. Jangan sampai nanti kalau ada warga kita yang mengajukan PK lalu ditolak hakim, lalu pemerintah yang disalahkan," tambahnya.</p> <p>Menurut data dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, saat ini terdapat 157 Warga Negara Indonesia (WNI) yang divonis hukuman mati di Malaysia.</p> <p>Tetapi, hanya 78 WNI yang dapat mengajukan PK dan sejauh ini sudah 42 pengajuan telah didaftarkan serta 36 pengajuan lainnya masih dalam proses untuk didaftarkan.</p>

Penghapusan sifat mandatori dalam amandemen tersebut membuat terpidana di Malaysia dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Peninjauan Kembali (PK)

Berita Terkini