<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/hakim-kasus-penipua.png" alt="MINTA KERINGANAN: Ketua Maqjelis Hakim Dewantoro (kiri) menanggapi pembelaan terdakwa Slamet Margono di PN Surabaya, Kamis (9/2). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MINTA KERINGANAN: Ketua Maqjelis Hakim Dewantoro (kiri) menanggapi pembelaan terdakwa Slamet Margono di PN Surabaya, Kamis (9/2). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Slamet Margono menawari Kastinah untuk memasukkan anak-anaknya menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lewat jalur khusus. Eks PNS perawat di Rumah Sakit Menur itu menjamin anak Kastinah bisa menjadi CPNS, asalkan menyerahkan sejumlah uang. Tawaran itu ditanggapi saat korban akan pensiun. ’’Korban Kastinah menghubungi terdakwa dan bertanya apakah masih bisa membantu memasukkan anaknya menjadi CPNS lewat jalur khusus,’’ ungkap jaksa penuntut umum Diah Ratri Hapsari dalam surat tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (9/2). Slamet yang ketika itu masih menjadi perawat di rumah sakit mengaku bisa membantu Kastinah yang juga pensiunan PNS. Kastinah lantas meminta Slamet untuk memasukkan ketiga anaknya menjadi CPNS lewat jalur khusus. Slamet mematok tarif berbeda sesuai tingkat pendidikan. Kastinah dimintai Rp 175 juta agar ketiga anaknya diterima menjadi CPNS di Kemenkes. Perincian tarifnya, anak lulusan SMA Rp 50 juta, D-3 Rp 75 juta, dan S-1 Rp 100 juta. ’’Kata-kata terdakwa hanya bohong belaka dengan maksud agar Kastinah yakin dan percaya terhadapnya,’’ kata jaksa Ratri. Korban yang telanjur percaya lantas menyerahkan Rp 105 juta kepada terdakwa Slamet. Uang itu ditransfer secara bertahap ke rekening terdakwa dan sebagian lain diserahkan secara tunai. Setelah menerima sebagian pembayaran, Slamet menyerahkan surat keputusan (SK) menteri kesehatan tertanggal 28 Februari 2018 tentang pengangkatan tiga anak Kastinah sebagai CPNS. ’’Saat penyerahan SK itu, korban Kastinah disuruh menunggu pengumuman secara online,’’ tutur Ratri. Namun, setelah menunggu cukup lama, Kastinah tidak melihat nama anak-anaknya muncul dalam pengumuman kelulusan CPNS Kemenkes. Kastinah pun meminta pertanggungjawaban, tapi Slamet hanya menjanjikan. ’’Korban Kastinah kemudian mengecek kebenaran SK yang diserahkan terdakwa melalui saudaranya. Ternyata, Kemenkes tidak pernah mengeluarkan SK itu,’’ imbuh Ratri. Slamet yang tak didampingi pengacara mengakui semua perbuatannya. ’’Saya mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena sakit diabetes. Saya sangat menyesal,’’ ujar Slamet, mengungkapkan pembelaannya kepada majelis hakim.

Mantan Perawat Tipu Perawat: Bayar Rp 105 Juta, Dapat SK CPNS Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/penipuan-cpns.jpg" alt="TANPA AMPUN: Totok Iriyanto bersama Arista Devi Saputri mendengarkan hakim membacakan putusan dalam sidang di PN Surabaya, Senin (23/5). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TANPA AMPUN: Totok Iriyanto bersama Arista Devi Saputri mendengarkan hakim membacakan putusan dalam sidang di PN Surabaya, Senin (23/5). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Totok Iriyanto, pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat kepala seksi pembangunan Kecamatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/krembangan/">Krembangan</a>, bersama istrinya, Arista Devi Saputri, dihukum 2,5 tahun penjara. Arista memohon majelis hakim meringankan lagi hukumannya. Namun, majelis hakim yang diketuai Khusaini menilai hukuman tersebut sudah sesuai dengan perbuatan kedua terdakwa yang menipu para korbannya.  ”Kamu itu terlalu licik melakukan penipuan seperti itu,” tegas hakim Khusaini mendengar permohonan terdakwa setelah membacakan putusan dalam sidang di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pn-surabaya/">Pengadilan Negeri</a> (PN) Surabaya, Senin (23/5).  Majelis hakim menyatakan, pasangan suami istri (pasutri) tersebut terbukti bersalah menipu para korbannya yang sudah membayar uang, tetapi tidak diangkat sebagai PNS di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a>. Hukuman itu sebenarnya sudah lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa Diah Ratri Hapsari sebelumnya menuntut keduanya pidana tiga tahun penjara.  Meski permohonan keringanan hukuman diabaikan hakim, mereka akhirnya menerima hukuman tersebut. Totok dan Arista yang tidak didampingi pengacara menyatakan tidak mengajukan banding.  Totok dan Arista sebelumnya didakwa menipu Fadjar Sukmawidjaya dan Edward, dua orang yang ingin menjadi PNS. Pasutri itu menjanjikan mereka bisa langsung menjadi PNS golongan II-c dengan jabatan kepala seksi di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkot <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>. Edward membayar Rp 150 juta. Fadjar dimintai Rp 180 juta.  Namun, hingga batas waktu yang disepakati, korban tidak kunjung menerima SK tersebut.

Terdakwa Penipuan CPNS Minta Ampun, Hakim: Kamu Itu Terlalu Licik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/cpns-dan-ppk.jpg" alt="Ilustrasi rekrutmen CPNS. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rekrutmen CPNS. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - AS, 50, seorang ASN di lingkungan Pemprov Kalbar yang menjadi calo CPNS ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Pontianak. Dia amankan karena diduga melakukan penipuan, dengan modus mengiming-imingi korban atau menjanjikan lulus CPNS asalkan membayar sejumlah uang.  "Pelaku atau calo tersebut kami tangkap setelah korbannya melaporkan karena telah ditipu dengan total kerugian sebesar Rp55 juta," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Pontianak, Kompol Indra Asrianto dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Kamis.  Dia menjelaskan, pelaku diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP.  Kejadian penipuan ini terjadi pada 25 Agustus 2017, pelaku telah menawarkan kepada korbannya bisa meluluskan tes penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Kalbar asalkan mau membayarkan uang sebesar Rp55 juta, katanya.  "Tetapi setelah korbannya membayar uang sebesar Rp55 juta, maka hingga Desember 2017, ternyata tidak ada penerimaan CPNS. Kemudian korban meminta uang sebesar Rp55 juta itu untuk dikembalikan, namun hingga kini uang tersebut tidak juga dikembalikan hingga korban melaporkan kasus itu kepada Polresta Pontianak untuk proses lebih lanjut," ungkapnya.  Pelaku ditangkap saat berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Parit H Muksin II, Komplek Sakura Mansion I, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (10/5) sekitar pukul 17.20 WIB.  Dari pemeriksaan sementara, pelaku mengakui perbuatannya dan menurut keterangan pelaku, anak korban tidak lulus CPNS dikarenakan kuota untuk penerimaan CPNS Bidan Pemprov Kalbar kuota sedikit.  "Menurut pengakuan pelaku, uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk berobat," ujarnya.  Dalam kesempatan itu, Kasatreskrim Polresta Pontianak mengimbau, kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada calo atau siapapun yang menjanjikan bisa meluluskan tes CPNS, karena hal itu memang penipuan.

Jadi Calo CPNS, ASN di Pemprov Kalbar Ditangkap Aparat Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/POLICE-LINE.jpg" alt="Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polrestabes Surabaya melacak aliran uang yang diterima TI, tersangka penipuan CPNS dengan kerugian Rp 1 miliar. Hal itu dilakukan karena tersangka yang berstatus PNS Pemkot Surabaya itu mengaku semua uang dari korban sudah habis terpakai.  Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana menyatakan, penelusuran itu dilakukan dengan menggandeng bank. Sebab, korban menyerahkan uang mahar menjadi CPNS melalui rekening. Dari sana akan terlihat alirannya ke mana saja.  ”Total kerugian yang diadukan tidak sedikit,” ujarnya Senin (17/1). Berdasar bukti yang ada, setidaknya kerugian korban mencapai Rp 1 miliar.  Menurut dia, penyidik sudah berkoordinasi dengan pihak bank. Mirzal berharap hasilnya bisa lekas keluar. Jadi, pihaknya dapat segera melakukan analisis lanjutan.  Alumnus SMAN 4 Surabaya itu menambahkan, kemungkinan adanya potensi tindak pencucian uang cukup terbuka. Dasarnya adalah uang kerugian yang diderita korban telah habis tanpa jejak.  Meski begitu, dia enggan berandai-andai lebih jauh. Sebab, proses hukum harus dilakukan sesuai fakta yang ditemukan. ”Untuk pengembangannya, perlu alat bukti lain yang mendukung,” tuturnya.  Istri Siri Tersangka Ikut Cari Korban Modus mengaku punya kenalan yang bisa memasukkan korban sebagai CPNS tidak hanya dilakukan TI. ADS, istri sirinya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, melakukan hal yang sama. Fakta itu terungkap saat penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan kepada korban.  ADS, kata Mirzal, memang tidak mengaku sebagai PNS. Tetapi, dia mengklaim punya kenalan di sejumlah instansi daerah sampai pusat. Dia melakukannya atas instruksi TI. ’’Jadi, sebelum menemui korban, keduanya sudah tahu harus seperti apa agar kesannya meyakinkan,” tuturnya.  Lantas, apakah ADS mengaku sebagai anak Mendagri seperti pengakuan TI yang mengaku menantu pejabat itu? Mirzal menyebut pengakuan itu tidak dilakukan. ADS hanya menyebut dirinya ibu rumah tangga. Tetapi, punya jaringan luas.  Seperti diberitakan, TI ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan CPNS. ADS yang ditangkap dalam pelarian bersama TI juga menjadi tersangka. Keduanya dilaporkan menipu dengan modus rekrutmen CPNS.  Caranya dengan menjanjikan korban bisa menjadi CPNS dengan membayar mahar Rp 180 juta. Setelah itu, korban diminta absen melalui WhatsApp. Korban pun menerima transferan uang dari tersangka yang disebut sebagai gaji. Namun sumbernya dari rekening tersangka.  Korban yang curiga mengecek ke Pemkot Surabaya. Ternyata nama korban belum tercantum dalam daftar CPNS pemkot. Bahkan, pemkot tidak melakukan rekrutmen. Korban yang merasa ditipu, melapor ke polisi.

Uang Hasil Penipuan CPNS Habis tanpa Jejak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211111-WA0031_1-1.jpg" alt="Penyidik Polda Metro Jaya tahan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania (baju oranye) setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan bermodus rekrutmen CPNS di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/11). Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polda Metro Jaya tahan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania (baju oranye) setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan bermodus rekrutmen CPNS di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/11). Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkas perkara kasus dugaan penipuan berkedok CPNS dengan tersangka anak penyanyi senior Nia Daniaty, Olivia Nathania dinyatakan telah lengkap atau P21. Hal itu diketahui berdasarkan surat yang dikirim oleh Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta kepada Polda Metro Jaya.  "Kejati DKI setelah lakukan penelitian terhadap berkas perkara saudara OI, Kejati DKI nyatakan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Jumat (7/1).  Zulpan menuturkan, penyidik selanjutnya melakukan pelimpahan tahap II kepada Kejati. Yakni menyerahkan barang bukti dan tersangka untuk segera disidangkan.  "Berdasar pasal 8 dan 138 serta 139 KUHAP langkah selanjutnya akan dilakukan penyerahan tanggung jawab yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk dilimpahkan ke pengadilan," jelasnya.  Sebelumnya, Olivia Nathania dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan berkedok menjajikan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Korbannya diperkirakan mencapqi 225 orang.  Laporan polisi ini tertuang dalam nomor LP/B/4728/IX/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 23 September 2021. Laporan dibuat oleh pengacara Odie Hodianto yang mewakilkan korban.  "Ini ada 225 orang ditipu dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai Rp 9,7 Miliar lebih," kata Odie Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/9).  Odie menuturkan, Olivia diduga telah menipu dengan modus memasukan orang menjadi PNS. Namun, dia memasang tarif Rp 25-156 juta sebagai timbal baliknya.  Setelah korban membayar sesuai nominal yang diminta, tak kunjung menjadi PNS. Korban bahkan sempat menanyakan status PNS yang diharapkannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya pun nihil.

Kasus Penipuan CPNS Rp 9,7 Miliar, Anak Nia Daniaty Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/POLICE-LINE.jpg" alt="Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – TI, pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Surabaya, ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buron dalam kasus penipuan calon PNS (CPNS). Polisi sudah melayangkan panggilan, tapi dia tidak datang. Saat didatangi ke rumahnya pun, TI sudah menghilang.  Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana menyatakan, TI ditetapkan sebagai buron karena dianggap tidak memiliki iktikad baik. TI tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik. ”Jadi salah satu perkara atensi kami di awal tahun ini,” ujarnya Senin (3/1).  Menurut dia, perburuan TI tidak hanya melibatkan seluruh unit Satreskrim Polrestabes Surabaya. Namun juga semua jajaran kepolisian. ”Tinggal menunggu waktu, pasti tertangkap,” katanya.  Mirzal menampik anggapan penanganan perkara itu disebut lambat sehingga terlapor menghilang. Menurut dia, proses hukum harus dijalankan sesuai dengan prosedur. ”Nggak bisa asal tangkap. Buktinya harus kuat dulu,” tutur perwira asal Pacar Keling tersebut.  Alumnus SMAN 4 Surabaya itu menambahkan, penyidik sudah berupaya melakukan klarifikasi terhadapnya setelah dilaporkan. TI dipanggil sebagai saksi sekitar sebulan lalu. Namun, dia tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.  TI lantas diberi surat panggilan kedua. Tetapi, dia tetap tidak datang. ”Dari situ penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya. Hingga yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan buron,” paparnya.  Mirzal mengungkapkan, penyidik langsung mendatangi rumahnya sesaat setelah panggilan kedua tidak dipenuhi. Tempat tinggal TI kosong. Beberapa hari berselang, rumahnya kembali didatangi. ”Hanya ada istri tersangka,” sebutnya.  Dia berdalih tidak mengetahui keberadaan suaminya. TI disebut tidak pernah pulang sejak laporan kasus penipuan yang menyeretnya menguak ke permukaan. ”Di kantor juga tidak ada. Menurut pimpinan di tempat kerjanya, tersangka sudah lama absen tanpa alasan,” paparnya. Tersangka sudah sebulan tidak masuk kerja. TI diduga sengaja menghilangkan jejak.  Mirzal menambahkan, sejauh ini jumlah korban yang mengadu sembilan orang. Total kerugian yang dilaporkan sekitar Rp 1,3 miliar.  Sebagaimana diberitakan, polisi mendapat laporan penipuan dengan modus rekrutmen CPNS di Pemkot Surabaya. FS yang menjadi pelapor pertama mengaku sudah menyetorkan uang Rp 180 juta ke TI. Dia baru sadar ditipu tiga bulan setelah menyetorkan uang. FS awalnya tidak curiga karena setiap bulan mendapat gaji Rp 4,7 juta.

Sebulan Tak Masuk Kerja, PNS Jadi Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211111-WA0031_1-1.jpg" alt="Penyidik Polda Metro Jaya tahan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania (baju oranye) setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan bermodus rekrutmen CPNS di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/11). Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polda Metro Jaya tahan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania (baju oranye) setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan bermodus rekrutmen CPNS di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/11). Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya telah menetapkan anak penyanyi lawas Nia Daniaty sebagai tersangka kasus dugaan penipuan CPNS. Penyidik ternyata kembali melakukan penetapan tersangka kepada 4 orang lainnya.  "Ada 4 lagi nanti yang hasil gelar yang sudah kita teapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (12/11).  Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial FM, ES, R dan SN. Mereka diduga ikut membantu penipuan yang dilakukan oleh Olivia.  "Di sini kita jerat di Pasal 55 56 ikut serta membantu. Akan kita panggil kita sedang jadwalkan untuk panggil 4 orang tersebut untuk kita riksa sebagai tersangka di Pasal utamanya di Pasal 372 (penggelapan), Pasal 378 (penipuan) dan 262 (pemalsuan) KUHP," jelas Yusri.  Sebelumnya, Olivia Nathania dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan berkedok menjajikan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Korbannya diperkirakan mencapqi 225 orang.  Laporan polisi ini tertuang dalam nomor LP/B/4728/IX/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 23 September 2021. Laporan dibuat oleh pengacara Odie Hodianto yang mewakilkan korban.  "Ini ada 225 orang ditipu dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai Rp 9,7 Miliar lebih," kata Odie Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/9).  Odie menuturkan, Olivia diduga telah menipu dengan modus memasukan orang menjadi PNS. Namun, dia memasang tarif Rp 25-156 juta sebagai timbal baliknya.  Setelah korban membayar sesuai nominal yang diminta, tak kunjung menjadi PNS. Korban bahkan sempat menanyakan status PNS yang diharapkannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya pun nihil.

Kasus Penipuan CPNS Anak Nia Daniaty, Polisi Tetapkan 4 Tersangka Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Nia-Daniati_resize_89.jpg" alt="Nia Daniati bersama putrinya, Olivia Nathania. Pojoksatu" width="100%">
<figcaption>Nia Daniati bersama putrinya, Olivia Nathania. Pojoksatu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menemukan adanya unsur pidana dalam kasus dugaan penipuan berkedok CPNS dengan terlapor anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania. Hal ini diketahui berdasarkan hasil gelar perkara penyidik.  "Ada unsur-unsur pidana di situ yang kami temukan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Rabu (20/10).  Adanya unsur pidana ini membuat penyidik menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Namun, sejauh ini belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini.  "Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan tambahan untuk saudari O (Olivia). Kami lakukan gelar perkara, hasilnya adalah dari lidik naik ke penyidikan," jelas Yusri.  Sebelumnya, Olivia Nathania dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan berkedok menjajikan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Korbannya diperkirakan mencapqi 225 orang.  Laporan polisi ini tertuang dalam nomor LP/B/4728/IX/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 23 September 2021. Laporan dibuat oleh pengacara Odie Hodianto yang mewakilkan korban.  "Ini ada 225 orang ditipu dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai Rp 9,7 miliar lebih," kata Odie Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/9).  Odie menuturkan, Olivia diduga telah menipu dengan modus menjanjikan seseorang menjadi PNS. Namun, dia memasang tarif Rp 25-156 juta sebagai timbal baliknya.  Setelah korban membayar sesuai nominal yang diminta, korban tak kunjung menjadi PNS. Korban bahkan sempat menanyakan status PNS yang diharapkannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya pun nihil.

Kasus Penipuan CPNS Anak Nia Daniaty, Polisi Temukan Unsur Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/penipuan-bidan.jpg" alt="Bukti setoran kepada Mery Purwaning Handini dalam aksi tipu-tipunya. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bukti setoran kepada Mery Purwaning Handini dalam aksi tipu-tipunya. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mery Purwaning Handini adalah seorang bidan di Puskesmas Cerme. Sebagai bidan, ibu satu anak berusia 47 tahun tersebut kerap bertemu dengan banyak orang. Sayang, jalinan persahabatan itu dimanfaatkan perempuan yang tinggal di Desa Cerme Kidul tersebut untuk aksi tipu-tipu. Modusnya, bisa memasukkan korban untuk bekerja di sebuah perusahaan. Namun harus menyetor uang.  Dari hasil tipu-tipu itu, Mery meraup uang lumayan besar. Jumlahnya diperkirakan Rp 400 juta–Rp 500 juta. Praktik tidak terpuji tersebut kini berujung nestapa bagi Mery. Perempuan berstatus tenaga harian lepas (THL) Dinkes Pemkab Gresik itu dibekuk polisi. Mery pun masuk bui.  Kapolsek Cerme AKP Iwan Hari Poerwanto menyatakan, ada lebih dari sepuluh korban dugaan penipuan dengan tersangka Mery. ’’Mereka dijanjikan untuk dimasukkan kerja di sebuah perusahaan di Gresik,’’ ujar Wakapolsek Ipda Heriyanto dan Kanitreskrim Bripka Mahrizal Firmansah di Mapolsek Cerme kemarin.  Dalam aksinya, Mery mengiming-imingi korban dengan pekerjaan di perusahaan multinasional di wilayah Manyar. Syaratnya, korban harus menyetorkan uang pelicin. Besarannya antara Rp 15 juta hingga Rp 100 juta. Iwan menduga, sepuluh korban yang telah melapor ke polisi itu menyerupai fonomena gunung es. Artinya, diduga ada korban lain yang belum terdata.  ’’Silakan para korban lainnya melapor ke polsek. Saat ini tersangka dengan inisial MPH (Mery Purwaningsih Handini, Red) kami tahan di mapolsek,’’ tegas perwira dengan tiga balok di pundak tersebut.  Untuk meyakinkan korbannya, Mery juga memberikan kuitansi sebagai tanda telah setor uang. Boleh jadi, para korban itu tidak curiga karena tersangka bekerja sebagai seorang bidan. Namun, janji Mery hanya tinggal janji. Karena dinilai PHP (pemberi harapan palsu), korban pun melapor ke polsek. Petugas pun bergerak cepat dengan melakukan pengusutan.  Untuk apa uang ratusan juta tersebut? ’’Dari pengakuan tersangka, selain menutup utang, disetor kepada seorang oknum di Dishub (Dinas Perhubungan) Gresik berinisial AF Rp 150 juta,’’ ungkap Iwan.  Sementara itu, tersangka Mery tidak mengelak dengan keterangan polisi tersebut. Dia mengklaim telah menjadi korban penipuan yang dilakukan AF. Mery dijanjikan bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Gresik. ’’AF meminta saya menyediakan uang Rp 150 juta. Uang sudah saya transfer lewat rekening kepada pelaku sebanyak empat kali,’’ ujar Mery.  Duit yang disetor ke AF itu, lanjut Mery, tidak lain berasal dari puluhan orang yang meminta bantuan dirinya untuk bisa bekerja di perusahaan. ’’Sedangkan sisanya saya gunakan untuk menutup utang,’’ jelasnya. <h3>Oknum Dishub Masuk DPO</h3> Sementara itu, Polsek Cerme telah memasukkan AF, oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik, pada daftar pencarian orang (DPO). Sebab, tersangka AF mangkir dalam beberapa kali panggilan oleh penyidik. ”Doakan, semoga kami bisa segera menangkapnya,” ujar Kapolsek Cerme AKP Iwan Hari Poerwanto kemarin (6/11).  Nama AF menjadi target polisi karena terlibat dalam dugaan penipuan. Salah satu korbannya adalah Mery Purwaningsih Handini yang juga menjadi tersangka kasus serupa. ”Saat ini kami masih melakukan pencarian keberadaan tersangka (AF),” tegas mantan Kasatreskrim Polres Gresik itu.  Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik Nanang Setiawan membenarkan bahwa AF adalah salah satu staf di instansinya. ”Dia staf di UPT Terminal,” katanya kemarin.  Sayang, Nanang enggan memberikan keterangan lebih jauh mengenai sepak terjang AF. ”Langsung ke kepala UPT Terminal saja,” ujarnya.

Janjikan Bisa Jadi PNS Pemkab Gresik, Bidan Kantongi Rp 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-jadi-caleg-dosen-di-pidie-janjikan-perempuan-masuk-pns-tanpa-tes_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Oknum dosen yang kini menjadi caleg di Pidie menipu pencari kerja dengan menjanjikan jadi PNS tanpa tes." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Oknum dosen yang kini menjadi caleg di Pidie menipu pencari kerja dengan menjanjikan jadi PNS tanpa tes.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi masyrakat yang ingin menjadi PNS perlu lebih berhati-hati. Sebab banyak pihak yang memanfaatkan mencari keuntungan dengan modus-modus tertentu. Seperti yang dialami Anita Safitri. Dia tak menyangka menjadi korban penipuan. Sebab, yang menjanjikan dirinya masuk <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/17/09/2018/caleg-bekas-koruptor-tak-cukup-hanya-dipublikasikan" target="_blank">PNS tanpa tes</a> di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh adalah orang terpandang di kampung halamannya, Pidie. Sudah begitu, Anita juga sudah menyetor uang Rp 140 juta. Tapi, janji itu ternyata tidak kunjung terealisasi. Padahal, uang sudah disetor 2016 silam. Kemarin (24/9) dia pun melaporkan kasus penipuan itu ke Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). "Selain sebagai dosen, dia tahun ini menjadi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/20/09/2018/ditetapkan-di-dct-38-caleg-eks-koruptor-siap-berlaga-di-pemilu-2019" target="_blank">caleg</a>," kata Anita kepada Rakyat Aceh (Jawa Pos Group). Anita menyebut, setelah membayar uang, dirinya sempat diberi SK yang ada tanda tangan gubernur Aceh. Perempuan 26 itu lalu diminta menunggu panggilan bersama 19 orang lainnya. Namun, panggilan tersebut tak juga datang. Pekan lalu Anita pun berusaha melakukan pengecekan ke RSUD dr Zainoel Abidin. Terkait SK dan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/21/09/2018/6-calegnya-eks-koruptor-partai-gerindra-juara-di-pemilu-2019" target="_blank">lowongan pekerjaan</a> di rumah sakit tersebut. "Ternyata SK yang saya terima palsu," ungkapnya. Ketua YARA Safaruddin juga menegaskan bahwa SK Anita adalah palsu. Begitu juga dengan tanda tangan Zaini Abdullah yang saat itu menjabat gubernur Aceh. Untuk itu, pihaknya akan membuat laporan penipuan ke kepolisian. Selain penipuan, dia akan melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan.&nbsp;

Baru Jadi Caleg, Dosen di Pidie Janjikan Perempuan Masuk PNS Tanpa Tes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penipuan cpns

Berita Terkini