<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/JKT_-JAJARAN-RODA-DUA-HONDA-di-IIMS-2025_SALMAN-TOYIBI_-4JPG-1718178943.jpg" alt="Pengunjung melihat motor listrik Honda pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung melihat motor listrik Honda pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;PT Astra Honda Motor (AHM), sebagai produsen sepeda motor terbesar di Indonesia, menyadari bahwa masa depan industri kendaraan bermotor tengah bergerak menuju era elektrifikasi. Dalam rencana jangka panjangnya, AHM menunjukkan komitmen penuh terhadap pencapaian netralitas karbon. Salah satu langkah strategis yang diambil dalam roadmap tersebut adalah menghadirkan beberapa model sepeda motor listrik Honda di pasar Indonesia sebelum tahun 2030. AHM juga menargetkan penjualan hingga satu juta unit sepeda motor listrik per tahun pada tahun tersebut. Namun, bila melihat kondisi pasar dan kebijakan pemerintah saat ini AHM menjalakan strateginya di Indonesia masih belum maksimal. Salah satu kebijakan tersebut terkait dengan subsidi yang diberikan pemerintah. Menurut Ahmad Muhibbudin selaku GM Corporate Communication AHM ketika di singgung bagaimana penjualan motor listrik Honda masih optimistis meskipun saat ini penjualannya masih kecil. &ldquo;Motor listrik masih kecil (kontribusi penjualan). Sepertinya belum sampai yang kita targetkan bahkan masih dibawa angka satu persen. Kita agak challenging ngomongin motor EV ini, kami di Honda terus melakukan penetrasi ke market,&rdquo; ujar dia. Bicara masalah insentif yang dulu sempat ada dari pemerintah, pihak AHM masih berharap program ini dimunculkan kembali. Namun sayang Pemerintah masih belum menggelontorkan kembali program tersebut. &ldquo;Insentif ini penting sebagai daya dorong supaya mereka bisa tertarik beli di segmen EV ini. Pararel kami juga berusaha menyempurnakan proses-proses yang ada di kita, terutama terkait infrasktruktur yang ada di kita,&rdquo; kata Muhib. Menurutnya pertumbuhan sepeda motor listrik di Indonesia sangat menjanjikan, tak sedikit merek baru bermunculan. Insentif hanta sebagai daya dorong dan bukan jaminan penjualan akan meningkat. &ldquo;Kalau ngomongin EV tahun depan, salah satu pendorongnya adalah insentif, dan kita harapkan bisa diberikan lagi oleh goverment, sehingga ini bisa dinikmati oleh konsumen, secara tidak langsung ini akan bisa mendorong meningkatkan permintaan di segmen motor listrik,&rdquo; kata Muhib. &ldquo;Kami menanti itu, karena memang sangat berarti buat mendorong tumbuhnya permintaan para konsumen yang pengen motor listrik,&rdquo; tambah dia.

Bicara masalah insentif yang dulu sempat ada dari pemerintah, pihak AHM masih berharap program ini dimunculkan kembali

AHM Berharap Pemerintah Keluarkan Kembali Kebijakan Insentif untuk Motor Listrik 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/SELIS-2295895750.jpg" alt="Ilustrasi motor listrik. (Dok. Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi motor listrik. (Dok. Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah menggulirkan insentif motor listrik bagi masyarakat sebesar Rp 7 juta untuk membeli motor listrik baru yang berlaku sejak 20 Maret 2023. Namun, setelah dua bulan lebih diberlakukan, kebijakan tersebut masih minim digandrungi masyarakat. Padahal, dalam kebijakan insentif motor listrik ini pemerintah menyediakan kuota sebanyak 200 unit motor listrik baru yang bisa mendapat potongan sebesar Rp 7 juta dari harga jual di sepanjang tahun 2023. Emiten produsen motor listrik, PT Gaya Sempurna Abadi Tbk (SLIS), mencatat realisasi pembelian motor listrik menggunakan insentif dari pemerintah masih minim. Ini terlihat dari realisasi pembelian yang baru tembus di angka 51 unit. Adapun rinciannya, sebanyak 50 unit indent dan baru 1 unit yang sudah disalurkan secara resmi ke masyarakat. Sementara pihaknya menargetkan bisa menjual sekitar 20.000-40.000 unit motor listrik dengan skema insentif dari pemerintah di tahun ini. "Untuk indent, kurang lebih 50 unit. Tersalurkan secara resmi baru 1 unit, unit lainnya sedang dalam proses delivery," kata Direktur Operasional PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS), Wilson Teoh saat dihubungi JawaPos.com, Senin (29/5). "Untuk yang sudah tersalurkan, konsumen berada di daerah Bekasi," imbuhnya. Mengutip Antara, masyarakat yang menjadi pembeli motor listrik pertama bermerk Selis dengan insentif pemerintah Rp 7 juta adalah Nureman, seorang warga Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dengan motor yang dibelinya yaitu model Selis E-Max dengan harga on the road Rp 13,49 juta. Tak hanya Selis E-Max, produk perseroan seperti Selis Agats juga memenuhi ketentuan dari pemerintah untuk mendapat subsidi Rp 7 juta, yakni memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen atau lebih. Pihaknya memastikan jenis motor listrik yang mendapatkan potongan harus terdaftar dalam Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira) yang TKDN-nya telah terverifikasi. Selain itu, skema untuk mendapatkan insentif motor listrik di Selis juga cukup mudah. Konsumen atau masyarakat hanya perlu melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelahnya, proses pengecekan pada sistem akan dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan akan memastikan apakah konsumen berhak mendapatkan insentif atau tidak. Jika berhak, maka tim Selis akan menghubungi dan meminta foto KTP yang akan digunakan untuk mengurus STNK konsumen. &nbsp; &nbsp;

 

Untuk mendapatkan insentif motor listrik di Selis cukup mudah, konsumen hanya perlu melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dua Bulan Diterapkan, Selis Catat Baru 51 Unit Terjual Dengan Skema Insentif Motor Listrik Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/ARIFIN-27.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan insentif atau subsidi kendaraan listrik akan berlaku mulai Maret 2023. Pada periode itu, ia menargetkan dapat meningkatkan penjualan motor listrik hingga 150 ribu unit.  Arifin menuturkan, peningkatan penjualan motor listrik ini tidak hanya untuk motor baru, namun juga didukung oleh program konversi motor BBM menjadi motor listrik. Dia mengimbau masyarakat agar mengubah motor tuanya menjadi berbasis baterai.  "Tahun ini kalau (target) motor ya 100-150 ribuan lah, tapi ya ke depannya mudah-mudahan bisa, kan kalau masyarakat sudah nyobain bisa merasakan hematnya, gampangnya," ujar Arifin kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM, ditulis Senin (27/2).  Arifin menjelaskan, penggunaan motor listrik di tanah air ini bisa berdampak positif pada pengurangan impor BBM. Dia memaparkan, jika total 120 juta motor di Indonesia menggunakan satu liter BBM per hari, maka konsumsi minyak akan hemat mencapai 600 ribu barel per hari.  "Belum lagi dari mobil listrik, belum dari kapal laut, belum yang transportasi-transportasi yang lain. Kapal laut juga akan mengarah ke bahan yang ramah lingkungan yang sekarang beberapa negara sudah menerapkan," jelas Arifin.  Sebelumnya, Arifin merinci, untuk besaran insentif motor listrik diberikan sebesar kurang lebih Rp 7 juta baik untuk motor konversi atau beli baru. Insentif ini diberikan, salah satunya ditujukan untuk menghemat biaya bahan bakar sehingga mengurangi impor minyak dan BBM.  Selain itu, insentif kendaraan listrik juga digunakan untuk mendorong keterjangkauan masyarakat menggunakan kendaraan yang bebas emisi. Tahun 2023 pemerintah akan menggelontorkan insentif bagi pembelian motor listrik baru ataupun konversi sebanyak 50 ribu unit.  Tak hanya memberi insentif, pemerintah juga akan membina bengkel-bengkel untuk bekerja sama dalam merealisasikan konversi motor ini. Pihaknya bersama Kemenhub telah mempersiapkan sebanyak 1.000 bengkel yang tersebar di tanah air untuk mendorong implementasinya.  “Nanti kerja sama dengan menteri perhubungan untuk bisa kembangkan bengkel-bengkel dan untuk diberikan sertifikat layak dan punya kualitas yang layak dan standar kalau konversi,” tandasnya.  &nbsp;

Insentif Diberikan Maret, 150 Ribu Motor Diprediksi Terjual di 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG20220813133845-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sama halnya mobil atau kendaraan roda empat lainnya, tren elektrifikasi juga sudah dimulai di roda dua atau sepeda motor. Untuk masyarakat yang ingin memulai era listrik dan menggunakan Electric Vehicle (EV), sepeda motor listrik bisa jadi pilihan untuk pertama kali mengingat harganya yang lebih murah dari pada membeli mobil listrik.  Kendati sudah banyak yang menghadirkan pilihan motor sepeda motor listrik dari berbagai rentang harga, sayangnya minat dan adopsi motor listrik masih minim. Hal ini diungkap oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).  Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal AISI Hari Budianto yang mengungkapkan alasan mengapa penjualan sepeda motor listrik di Indonesia masih kecil. Padahal, dalam setahun belakangan ini, sudah banyak merek yang meluncurkan model motor listriknya di Tanah Air.  "Untuk memproduksi gampang, tapi menjualnya tidak gampang. Di luar negeri, itu kan ada subsidinya, kepada produsennya dan juga kepada konsumennya. Di Indonesia, untuk konsumen, itu paling STNK-nya dimurahin 10 persen dari pada motor bakar (Internal Combustion Engine)," ucap Hari di acara diskusi bersama Forum Wartawan Otomotif.  Sebagai informasi, insentif atau pengenaan pajak kendaraan listrik sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022. Beleid tersebut ditetapkan pada 20 Juni 2022.  Dalam regulasi tersebut, di Pasal 10 Ayat 1 disebutkan bahwa pengenaan PKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dari dasar pengenaan PKB. Sementara di Ayat 2, disebutkan juga BBNKB kendaraan listrik ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dari dasar pengenaan BBNKB.  Berdasarkan data AISI sendiri, terdapat 43 brand motor listrik yang beredar di Indonesia. Beberapa contoh di antaranya adalah Honda, Yamaha, Viar, Kymco, Gesits, Selis, Volta, Minerva, United, Rakata, Benelli, Gogoro, Keeway, TVS, Polytron, NIU, dan lain-lain. Terlihat cukup banyak brand yang dibuat oleh produsen motor pendatang baru.  Hari menambahkan, kendati sudah banyak brand hadir, merujuk pada data populasi motor listrik yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), per 19 Juli 2022, tercatat bahwa populasi motor listrik di Indonesia baru sebanyak 19.024 unit saja.  "Data ini mengacu pada registrasi uji tipe yang diterbitkan Kemenhub. Kalau tahun lalu ada sekitar 12.000 unit yang berarti ada penambahan 7.000 unit sampai Juli 2022. Artinya, setiap bulan hanya ada 1.000 unit motor listrik baru di Indonesia,” kata Hari menambahkan.  Menurutnya, pelaku industri motor Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan produksi motor listrik yang mumpuni. Tetapi, butuh waktu yang tidak sedikit agar penjualan motor listrik bisa melejit dan menyamai kemampuan produksi yang ada.  "Sekarang yang bisa produksi ada 43 brand, tetapi jualannya baru 1.000 unit per bulan. Sulit dapat untung kalau begitu,” ungkap Hari.

AISI Ungkap Alasan Penjualan Motor Listrik di Indonesia Belum Masif