<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/FNJRi04Ym14zjTaNYXapBvpVAhzMZr7wsriTQGBg-1-596671418.jpg" alt="Ketum Pasmanbaya 1-9 Surabaya Yunus Nafiq dukung penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa kembali diberlakukan di SMA. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketum Pasmanbaya 1-9 Surabaya Yunus Nafiq dukung penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa kembali diberlakukan di SMA. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum baru Paguyuban SMA Negeri Surabaya 1&ndash;9 (Pasmanbaya 1&ndash;9), Yunus Nafiq, menanggapi isu terkini dalam dunia pendidikan terkait rencana pemerintah mengembalikan sistem penjurusan di SMA. Ia menyatakan mendukung wacana yang dilontarkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti itu. Menurut Yunus, pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA bisa membuat arah pendidikan siswa lebih jelas sejak awal. "Kalau saya berpendapat, itu akan lebih bagus. Karena apa? Lebih spesifik di situ. Jadi murid itu sudah diarahkan sejak dini," ujar Yunus saat ditemui usai pengukuhannya sebagai ketua umum Paguyuban SMA Negeri Surabaya (Pasmanbaya) 1&ndash;9, Selasa (15/4) malam. Yunus menilai, penjurusan sejak SMA bisa menjadi pijakan awal dalam mempersiapkan keahlian siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ia mencontohkan pengalamannya saat dulu duduk di bangku SMA. "Kebetulan saya itu IPA waktu itu. Jadi memang ada penjurusan keahlian dari awal. Misalnya, dari IPA itu nanti akan ke ITS yang teknik, misalnya. Jadi memang dari awal sudah dijuruskan di situ," jelasnya. Terkait Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan, Yunus menganggap wacana pengembalian sistem jurusan menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kurikulum tersebut. "Kalau dari beberapa evaluasi yang kemarin itu, saya nggak tahu kekurangannya, kelebihannya. Tapi kenyataannya oleh pemerintah dikembalikan lagi, tentunya ada evaluasi di situ. Mana yang baik, mana yang kurang," katanya. Yunus juga percaya bahwa keputusan pemerintah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan matang demi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.&nbsp; "Pemerintah mempunyai kebijakan dan pengambilan keputusan itu tentunya sudah melalui beberapa evaluasi. Tentunya begitu. Evaluasi ini akan membuat lebih baik daripada kondisi yang sekarang. Kita kan maunya makin baik," tandasnya. Sebagai informasi, Yunus resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pasmanbaya 1&ndash;9 menggantikan pengurus sebelumnya. Ia berencana menambahkan program unit usaha alumni guna mendorong pemberdayaan ekonomi dan kemandirian kegiatan paguyuban.

Yunus Nafiq, Ketua Umum Pasmanbaya 1-9, dukung pengembalian sistem penjurusan SMA untuk arah pendidikan yang lebih jelas.

Ketum Pasmanbaya 1–9 Surabaya Yunus Nafiq Dukung Sistem Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Diterapkan di SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/siswa-gresik-1827419703-2007994486.jpg" alt="Ilustrasi Siswa SMA. (dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Siswa SMA. (dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Rencana pengembalian sistem penjurusan di jenjang SMA oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti kembali menghidupkan perdebatan lama. Banyak yang setuju, tapi tak sedikit pula yang melontarkan kritik tajam. Dukungan ini muncul salah satunya dari Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. Dia menilai, dengan menghidupkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA, maka siswa bisa memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Dengan begitu, siswa bisa memiliki peminatan khusus untuk mendalami ilmu tersebut. Sehingga proses pengajaran juga bisa lebih fokus.&nbsp; &ldquo;Harapannya agar siswa menguasai semua ilmu itu dengan baik. Tapi jika tidak siap, yang terjadi malah siswa tidak mendapatkan ilmu apa-apa atau hanya mendapatkan sedikit. Jadi dengan adanya penjurusan IPA, IPS dan Bahasa itu bagus agar siswa bisa mempelajari ilmu sesuai dengan minatnya dan menjadi ahli,&rdquo; tuturnya di Jakarta, Senin (14/4). Aktivis Pendidikan dari Tamansiswa Ki Darmaningtyas mengamini. Dia menilai, penjurusan memiliki sisi positif yang lebih banyak dibandingkan dengan tanpa penjurusan. Pertama, penjurusan tampak lebih tegas dalam proses pembelajaran antara IPA, IPS, dan Bahasa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.&nbsp; Hal ini, menurut dia, akan sangat membantu dalam membekali siswa yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. &ldquo;Mereka yang akan melanjutkan ke prodik teknik misalnya, akan memperkuat mata pelajaran fisika dan matematika lewat penjurusan. Mereka yang akan melanjutkan ke farmasi dan kedokteran akan memperkuat mata pelajaran biologi dan kimia, dan seterusnya,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Kemudian, peserta didik dirasa bisa lebih mudah memilih jurusan sesuai dengan kemampuan dan bakat. Dengan begitu, mereka dapat belajar lebih fokus karena sesuai minatnya. &ldquo;Pilihan-pilihan ini juga akan sangat membantu memilih fakultas yang akan dimasuki saat mendaftar di perguruan tinggi,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Untuk pihak sekolah, lanjut dia, tata kelolanya juga bakal jauh lebih mudah. Satuan pendidikan akan lebih mudah mengatur jadwal pembelajaran karena kebutuhan guru untuk masing-masing mata pelajaran dalam satu kelas sudah diketahui secara pasti. Sehingga ketika jumlah gurunya tidak mencukupi, kekurangannya dapat diprediksi secara pasti. Termasuk, terkait kebutuhan infrastruktur fisik untuk praktikum. Misalnya, kebutuhan laboratorium untuk praktikum jurusan IPA.&nbsp; &ldquo;Bagi pemerintah sendiri, jauh lebih mudah memprediksikan kebutuhan guru SMA untuk masing-masing mata pelajaran,&rdquo; tuturnya. Meski begitu, dia mengakui kebijakan menghidupkan kembali penjurusan ini juga punya sisi negatif. Yakni, pada aspek sosiologis yang selama ini mempersepsikan IPA adalah jurusan yang paling top.&nbsp; &ldquo;Padahal tidak demikian. Di tengah berkembangnya profesi baru yang memberikan imbalan tinggi, itu justru banyak didominasi oleh mereka yang berlatar belakang sosial humaniora,&rdquo; katanya. Dia meyakini, perspektif itu pun lama-lama bisa terkikis. Sehingga, tak jadi soal mengenai jurusan IPA, IPS, dan Bahasa ini.&nbsp; Berdasarkan catatan plus-minus tersebut, ia pun optimistis jika rencana penjurusan di SMA seperti masa lalu merupakan kebijakan yang paling realistis. Terlebih, di tengah keterbatasan jumlah guru ASN, keterbatasan prasarana dan sarana, serta pertimbangan linieritas dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi. &ldquo;Kembali ke penjurusan tidak dosa, karena kebetulan peminatan ini juga baru dalam taraf uji coba, dan ternyata hasil uji cobanya tidak rekomended untuk dilanjutkan karena adanya berbagai kendala di lapangan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Namun, dia memberikan catatan khusus soal kapan waktu paling tepat untuk penjurusan ini. Dia menilai, penjurusan dapat dilakukan pada saat memasuki semester kedua di Kelas X. Pertimbangannya, murid dalam satu semester sudah dapat mengenali semua mata pelajaran di SMA sebagai dasar untuk memilih jurusan. Di sisi lain, mereka tidak terlalu lama terbebani untuk belajar banyak mata pelajaran.&nbsp; &ldquo;Bisa juga penjurusan dilakukan saat naik Kelas XI dengan pertimbangan murid mempunyai waktu cukup untuk menemukan minat dan talentanya. Hanya saja, untuk ini dibutuhkan bimbingan yang intens dari guru, wali kelas, guru konselor dan orang tua,&rdquo; paparnya. Risikonya, murid harus belajar banyak hal dalam satu tahun pertama, yang mungkin ini bisa menjadi beban tersendiri.&nbsp; Tanggapan berbeda disampaikan oleh organisasi guru yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim justru menilai rencana Mendikdasmen Abdul Muti ini terkesan terburu-buru. Juga tanpa kajian evaluasi terhadap implementasi kurikulum merdeka (IKM) yang baru seumur jagung. &ldquo;Format jurusan kan baru saja dihapus dalam kurikulum merdeka, kita belum lihat dampak dan efektivitasnya. Termasuk evaluasi IKM secara komprehensif belum ada. Menghidupkan kembali jurusan IPA/IPS saat ini justru terkesan tanpa kajian matang,&rdquo; paparnya. Selain itu, dia khawatir mengaktifkan kembali jurusan IPA/IPS/Bahasa akan disertai pula dengan menghidupkan kembali kastanisasi rumpun mata pelajaran. Sejarah membuktikan, saat penjurusan berkembang di kurikulum-kurikulum sebelumnya, jurusan IPA dinilai anaknya lebih pintar dan merupakan anak pilihan. Sehingga, jadi jurusan paling favorit. &ldquo;Ada labeling bahwa anak IPA itu paling pintar, adapun jurusan IPS anaknya biasa saja bahkan yang tak terpilih di IPA masuk IPS dan Bahasa, disebut pilihan sisa. Persepsi itu yang terbangun puluhan tahun,&rdquo; keluhnya.&nbsp; Kabid Advokasi P2G menambahkan, pengkotak-kotakan IPA, IPS, dan Bahasa sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia keilmuan, dunia kerja, dan perubahan masyarakat global saat ini. Sebab, ilmu pengetahuan sudah bersifat multi dan interdisipliner.&nbsp; &ldquo;Penjurusan tiga kelompok itu rasanya agak jadul (obsolete), akan memilah kecerdasan anak secara absolut. Padahal tiap diri anak itu dapat punya potensi multiintelegensia, punya minat bakat yang bersifat lintas disiplin,&rdquo; jelasnya. Kalimat ganti menteri ganti kebijakan seolah kembali terbukti. Padahal, sejatinya hingga kini kebijakan yang belum menyentuh persoalan fundamental pendidikan nasional. Seperti kompetensi literasi, numerasi, sains anak Indonesia yang konsisten rendah bahkan makin buruk menurut PISA. Jiuga rendahnya rata-rata lama sekolah, yakni 8,77 tahun; 60 persen gedung SD dalam keadaan rusak; 4 juta lebih anak tidak sekolah; upah guru honorer yang jauh di bawah UMR; Hingga biaya pendidikan yang masih mahal. P2G menilai, kebijakan pendidikan yang diubah-ubah setiap lima tahun sekali sesuai selera menterinya, serta perubahan yang seolah biner atau kontras, justru akan menghambat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Karena tiap 5 tahun akan mulai dari nol lagi. Tidak ada keberlanjutan (discontinue). &ldquo;Lebih menyedihkannya sekali 5 tahun anak Indonesia akan selalu menjadi kelinci percobaan kebijakan pendidikan,&rdquo; katanya. &ldquo;Diskontinu dalam kebijakan pendidikan dapat berakibat tidak baik. Sebab acuannya bukan ke RPJPN dan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045. Dan ini pun tentunya akan menyebabkan kebingungan masyarakat, guru, siswa, dan orang tua,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Bukan hanya itu, kebijakan dadakan ini dikhawatirkan bisa merugikan siswa. Khususnya untuk kelas XI SMA yang akan ikut Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada November 2025. Padahal, mereka sedang tak mengikuti penjurusan saat ini, karena menggunakan Kurikulum Merdeka.&nbsp; Walaupun demikian, P2G tak menampik adanya sisi positif yang mungkin bisa diambil dari kebijakan ini. Salah satunya, sudah adanya pengalaman sekolah untuk mengelola penjurusan IPA/IPS/Bahasa ini. Maka bisa jadi sekolah lebih cepat beradaptasi dengan skema ini. Selain itu, melalui jurusan IPA, IPS, Bahasa, siswa dimungkinkan lebih fokus belajar ke dalam 1 kelompok rumpun ilmu pengetahuan secara spesifik. Misal anak jurusan IPA hanya fokus belajar matematika, biologi, kimia, dan fisika.&nbsp; Melihat fakta-fakta tersebut, P2G pun memberikan sejumlah rekomendasi. Kemdikdasmen hendaknya terlebih dulu mengevaluasi secara komprehensif implementasi Kurikulum Merdeka, mengingat kurikulum ini baru berumur 4 tahun secara de facto. Apalagi, sudah lebih dari 95 persen sekolah mengimplementasikan kurikulum merdeka sampai tahun 2024. ⁠Kemdikdasmen juga diminta tidak serta merta mengimplementasikan kebijakan yang mengubah struktur kurikulum yang tengah berjalan, sebelum diberi waktu untuk masa transisi dan evaluasi. Biasanya, butuh waktu 6 tahun untuk menilai efektivitas implementasi kurikulum itu sendiri. &ldquo;⁠Kemdikdasmen hendaknya membuat kajian akademik terlebih dulu yang melibatkan semua stakeholder pendidikan dengan meaningful participation, sebelum membuat kebijakan strategis,&rdquo; tegas Satriwan.&nbsp; Satriwan juga mengingatkan agar pemerintah menginsyafi bahwa perubahan kebijakan pendidikan termasuk kurikulum yang secara cepat dapat membingungkan guru, orang tua, dan murid. Kebijakan ini pun dapat melemahkan implementasi kebijakan baru yang akan berakibat implementasi tidak efektif bahkan gagal nantinya.&nbsp;

Rencana pengembalian penjurusan di SMA oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti memicu pro dan kontra di kalangan guru.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Mau Hidupkan Lagi Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA, Suara Guru Terpecah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/ZbfCawcsNq3WLtJr0MgOyMrdp5Az0x3SeRZVMMxr-1-3855779235.jpg" alt="mendikdasmen Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>mendikdasmen Abdul Mu</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Guru, siswa, dan wali murid jenjang sekolah menengah atas (SMA) harus segera bersiap menyambut perubahan baru lagi di bidang pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti berencana menghidupkan kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA. Hal itu disampaikan Mu&rsquo;ti saat berbincang dengan forum wartawan pendidikan (fortadik) di momen Halal Bihalal yang digelar di Jakarta, Jumat (11/4) malam. Kebijakan yang sempat dihapus oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) sebelumnya, Nadiem Makarim, akan dihadirkan kembali mulai tahun ajaran baru 2025/2026 nanti. Kebijakan ini diganti karena dinilai tak relevan dengan keberlanjutan jenjang pendidikan. Seperti diketahui, melalui penerapan Kurikulum Merdeka, Nadiem menghapus penjurusan di jenjang SMA ini dengan dalih tak ingin ada pengkotak-kotakan. Kebijakan ini berlaku selama kurang lebih tiga tahun. &ldquo;Ini bocoran, jurusan akan kita hidupkan lagi. Jadi nanti akan ada lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa,&rdquo; ujarnya.&nbsp;Dia menjelaskan, adanya penjurusan ini kembali ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Tes ini sendiri nantinya akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru di tingkat perguruan tinggi. Artinya, seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) tak sepenuhnya mengandalkan nilai rapor lagi. Mu&rsquo;ti menyebut, uji coba TKA akan dilakukan pada November 2025, khusus untuk siswa kelas XII atau 3 SMA. Sementara, untuk jenjang SD dan SMP mengikuti di tahun berikutnya. Berbeda dengan UN, tes ini tidak bersifat wajib. Tes bisa diikuti oleh mereka yang memang siap dan mampu menghadapi tes guna menambah penilaian individu. &ldquo;Nah, karena tesnya berbasis mata pelajaran sehingga ke depan ini jurusan akan kami hidupkan lagi. Jadi, nanti akan ada lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa,&rdquo; ungkapnya. Dalam TKA nanti, ada mata pelajaran (mapel) yang wajib diikuti oleh siswa dari ketiga jurusan tersebut. Yakni, mapel Bahasa Indonesia dan Matematika, ditambah dengan Bahasa Inggris dan mapel khusus jurusan. Misalnya, untuk jurusan IPA dapat memilih mapel tambahan tes seperti Fisika, Kimia, atau Biologi. Sementara siswa dengan penjurusan IPS dapat mengambil mapel tes tambahan seperti ekonomi, sejarah, atau mapel lain dalam rumpun ilmu sosial. &ldquo;Dengan cara seperti itu, kemampuan akademik seseorang akan menjadi landasan ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di jurusan tertentu. Jadi, bisa dilihat dari nilai kemampuan akademiknya,&rdquo; jelasnya. Ia berharap, adanya TKA dan penjurusan di tingkat SMA dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kemampuan siswa. Termasuk kecocokannya dengan program studi yang dipilih pada jenjang perguruan tinggi. Selain itu, pihaknya juga berharap TKA dapat menjadi alat tes individu yang valid dan terstandar bagi perguruan tinggi dalam mempertimbangkan kelulusan calon mahasiswa baru. Tak hanya itu, penerapan kembali sistem ini akan memberikan kepastian pada penyelenggara pendidikan, khususnya bagi lembaga pendidikan di luar negeri terkait standar penilaian yang jelas di Indonesia. &ldquo;Jadi pas Pak Nadiem dulu diambil sampelnya saja, banyak kampus-kampus di luar negeri enggak mau terima. Soalnya enggak jelas ukuran kemampuan di pelajar. Sekarang dengan hasil TKA, kemampuan masing-masing individu akan terukur,&rdquo; paparnya. Kebijakan ini rencananya dituangkan melalui peraturan menteri dalam waktu dekat. Dengan kata lain, aturan yang dikeluarkan nanti akan menggugurkan aturan sebelumnya. Yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024, yang mengatur soal kurikulum pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti umumkan pengaktifan kembali sistem penjurusan di SMA mulai tahun ajaran 2025/2026, dukung tes kemampuan akademik.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Umumkan Kebijakan Baru untuk Siswa SMA, Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Akan Dihidupkan Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/buat-siswa-baru-smasmk-bersiap-tes-minat-bakat-dan-penjurusan_m_139570.jpeg" alt="Persiapan Siswa Baru SMK" width="100%">
<figcaption>Persiapan Siswa Baru SMK</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Daftar ulang dalam penerimaan peserta didik baru jalur offline sudah rampung. Siswa yang diterima di SMK harus mempersiapkan diri menjalani tes minat dan bakat. Tes tersebut akan menjadi acuan dalam proses penjurusan.  Meski demikian, para siswa berhak menentukan jurusan yang diinginkannya. Demi mencocokkan dengan potensi dan bakat siswa, diperlukan tes pendukung. Tes tersebut akan dibandingkan dengan pilihan siswa tersebut.  Hal itu diungkapkan Anton Sujarwo, Waka Kesiswaan SMKN 5 Surabaya. Selain melewati tes fisik, siswa harus menjalani tes minat dan bakat. Untuk SMKN 5, Anton mengatakan bahwa tes fisik sudah berlangsung pada masa pendaftaran.  Ada pula aturan bebas dari narkoba. Menurut Anton, tes itu idealnya membutuhkan tes laboratorium. &rdquo;Kami melakukan pendektan psikologis saja. Misalnya, dengan melempar pertanyaan seputar narkoba,&rdquo; ujarnya. Terutama untuk menggali informasi awal apakah anak itu terlibat narkoba.   Pihak BK (bimbingan konseling) akan bertindak sebagai pemberi pertanyaan dengan tema narkoba. &rdquo;Kalau ternyata tahu, ada indikasi dia terlibat, yang begitu bisa diarahkan untuk tes lebih lanjut,&rdquo; paparnya.  Sementara itu, selama masa daftar ulang, para siswa diminta untuk melampirkan surat keterangan sehat. &rdquo;Untuk informasi bagi kami terkait kondisi mereka,&rdquo; paparnya. Meski demikian, selama masa daftar ulang, masih ada yang belum melampirkan surat dokter tersebut.   Agar seragam, para siswa diminta untuk membawa surat keterangan sehat dari puskesmas terdekat atau RS pemerintah. Ketika proses daftar ulang, ada yang melampirkan surat dari dokter swasta. Untuk kasus tersebut, Anton mengimbau siswa melakukan tes kesehatan ulang di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Pelampiran surat keterangan tersebut ditunggu sampai 8 Juli.  Lalu, pada 12 Juli, dilaksanakan tes minat dan bakat. Tes tersebut bertujuan mengukur potensi dan bakat siswa. Apabila hasil tes menyimpang dari jurusan yang dipilih, Anton akan memanggil orang tua dan anak. &rdquo;Kami sarankan untuk mengambil jurusan yang sesuai hasil tes,&rdquo; imbuhnya.   Jika ternyata siswa atau wali murid bersikukuh, pihak sekolah akan menyiapkan surat pernyataan untuk disepakati bersama. Isinya menyatakan bahwa pihak sekolah tidak bertanggung jawab jika siswa mengalami kegagalan dalam pembelajaran. &rdquo;Biasanya masih ada yang ngotot walaupun hasil tesnya enggak sesuai keinginan,&rdquo; ungkapnya.  Kepala SMKN 1 Bahrun mengatakan hal serupa. Tes minat dan bakat yang dilaksanakan di sekolah tersebut akan menjadi tolok ukur kemampuan siswa. Penjurusan itu, menurut dia, berperan vital. Sebab, jurusan menjadi penentu utama berhasil tidaknya siswa selama menjalani pendidikan. Terlebih, lanjut Bahrun, tidak ada kesempatan pindah jurusan. Karena itu, siswa harus memikirkan betul jurusan yang diambilnya. Tes minat dan bakat tersebut dilaksanakan pada 10 Juli.  Di jenjang SMAN, siswa mengisi blangko untuk keperluan peminatan. Di SMAN 21, misalnya. Poin-poin yang harus diisi, antara lain, nilai rapor SMP lima mapel. Yakni, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Fotokopi rapor juga dilaporkan mulai kelas VII-IX. Mereka, menurut Sekretaris PPDB SMAN 21 Sri Mulyaningsih, juga mengisi nilai unas.  Di SMAN 21, ada tiga jurusan yang bisa dipilih. Bahasa, IPA, dan IPS. Ada angket peminatan menurut anak untuk memilih jurusan. Siswa diberi kesempatan memilih dua jurusan beserta alasannya. Termasuk rencana setelah lulus SMA. Rencana studi di jurusan dan PTN perlu diisi dalam angket. Selain itu, motivasi siswa dan dukungan orang tua menjadi bagian angket yang harus diisi.   Pada 9 Juli, dilaksanakan psikotes. Tujuannya, mengetahui seberapa tangguh siswa di jurusan-jurusan atau peminatan tertentu. &rdquo;Kepribadian, IQ, minat, dan inteligensi akan diketahui,&rdquo; ujarnya.   Sementara itu, di SMKN 2 akan diterapkan aturan memakai delapan macam seragam sekolah. Tujuannya, siswa nyaman ketika bersekolah. Selain itu, penggunaan seragam berguna melatih kedisiplinan para siswa. Seragam bisa dibeli melalui koperasi sekolah.   Perinciannya, Senin para siswa berseragam putih dan abu-abu. Selasa, seragam batik. Rabu, seragam biru. Kamis, seragam kotak-kotak. Jumat, seragam pramuka. Tiga seragam lain adalah kaus olahraga, jas praktikum, dan jas almamater. &rdquo;Setiap hari ganti biar tidak bau keringat,&rdquo; jelas Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo. (kik/puj/lau/c7/nda)

Buat Siswa Baru SMA/SMK, Bersiap Tes Minat, Bakat, dan Penjurusan

penjurusan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penjurusan

Berita Terkini

Ketum Pasmanbaya 1–9 Surabaya Yunus Nafiq Dukung Sistem Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Diterapkan di SMA

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Mau Hidupkan Lagi Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA, Suara Guru Terpecah

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Umumkan Kebijakan Baru untuk Siswa SMA, Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Akan Dihidupkan Kembali

Buat Siswa Baru SMA/SMK, Bersiap Tes Minat, Bakat, dan Penjurusan

Download Aplikasi JawaPos.com