<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT-Surabaya-2.jpg" alt="MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya mengevaluasi trase dan penetapan lokasi (penlok) baru jalan lingkar luar timur (JLLT). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya optimistis tahap itu dapat tuntas pada tahun ini. Ada sejumlah penyesuaian pada rencana penlok baru itu. Sekretaris Bappedalitbang Surabaya Dwija Wardhana menyampaikan, pembuatan penlok baru itu lantaran masa berlaku penlok sebelumnya telah habis. Yakni, selama dua tahun. Proses penyusunan pun tengah berlangsung lintas instansi dengan penyesuaian di beberapa aspek. &ldquo;Penyesuaian minor seperti penentuan lahan mana saja yang terkena pembebasan dan prioritas lokasi pengerjaan,&rdquo; terang Dwija Wardhana, Kamis (10/4). Selain itu, ada pula usulan penggeseran lokasi JLLT yang belum terbangun. Yakni, sedikit bergeser ke arah timur untuk menyesuaikan konektivitas dengan Surabaya Eastern Ring Road (SERR). Sehingga dapat terhubung langsung dengan JLLT Surabaya untuk memfasilitasi akses dari Bandara Juanda menuju Pelabuhan Tanjung Perak. &ldquo;Penyesuaian trase ini untuk area JLLT yang belum terbangun, agak bergeser ke timur mendekati kawasan mangrove,&rdquo; ungkap Dwija Wardhana. Tak sekadar karena habis masa berlaku, penlok baru itu juga penting. Pasalnya, berkaitan dengan aspek pembebasan lahan mulai dari sosialisasi, konsultasi publik, hingga appraisal. Jika tak ada kendala, penyusunan penlok baru dapat rampung maksimal tahun ini. &ldquo;Untuk pelaksanaan pengerjaan fisik dilakukan bertahap, karena merupakan proyek jangka panjang,&rdquo; sebut Dwija. JLLT bakal menjadi jalur penghubung utama sepanjang 16,3 kilometer di kawasan timur. Melintasi enam kecamatan yakni Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Proyek itu diharapkan dapat menjadikan kawasan timur semakin berkembang seperti di sektor investasi. &ldquo;Pada lima tahun pertama sampai 2029, berlangsung segmen pertama di sisi utara dan berlanjut ke selatan,&rdquo; ujar Dwija Wardhana. Terpisah, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita menjelaskan, pembahasan penyesuaian desain dan rencana penetapan penlok baru itu telah dilakukan. Usul awal pergeseran trase berlangsung sejak kawasan Pakuwon City menuju selatan. &ldquo;Sedangkan yang di utara area Nambangan tidak ada pergeseran, mempertimbangkan konektivitas dengan SERR,&rdquo; terang Adi Gunita. Pihaknya pun bakal melakukan pengukuran di lapangan terkait peta bidang untuk penlok baru. Namun, masih menunggu instruksi lebih lanjut dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Sebab, mempertimbangkan masa berlaku penlok dan belum adanya prioritas anggaran. &ldquo;Kami mengikuti dan siap melakukan pengukuran apabila ada instruksi lanjut mengenai skala prioritas,&rdquo; sebut Adi Gunita.&nbsp;

Pemkot tengah mengevaluasi trase dan penetapan lokasi (penlok) baru jalan lingkar luar timur (JLLT) demi meningkatkan konektivitas

Pemkot Surabaya Sesuaikan Desain dan Susun Penlok Baru JLLT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/Tol-Kediri-Tulungagung-4090670767.jpg" alt="Bangunan jembatan yang akan menghungkan Tol Kediri-Tulungagung dengan Bandara Dhoho difoto dari udara (Foto: WAHYU ADJI/JPRK)" width="100%">
<figcaption>Bangunan jembatan yang akan menghungkan Tol Kediri-Tulungagung dengan Bandara Dhoho difoto dari udara (Foto: WAHYU ADJI/JPRK)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dalam upaya menyiapkan tanah yang akan digunakan sebagai pembangunan jalan tol setelah lebaran, Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) harus melakukan percepatan. Percepatan itu dilakukan terutama yang masuk dalam penetapan lokasi (penlok) II atau tambahan tahap II yang akan diprioritaskan untuk konstruksi akses menuju Bandara Dhoho Kediri. Penlok pada tahap II sendiri mencakup tambahan kebutuhan lahan di luar tahap I. Di mana tim pengadaan tanah (TPT) Tol Kediri-Tulungagung harus mempercepat progres penlok tahap II agar bisa memulai konstruksi. Terkait hal itu, Ketua TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti mengatakan bahwa hanya ada beberapa wilayah di penlok II yang diprioritaskan untuk segera dilakukan pembebasan. Melansir dari Radar Kediri (Jawa Pos Group) pada Kamis (14/3), hal tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan kebutuhan lahan untuk konstruksi yang rencanaya akan dimulai setelah lebaran. &ldquo;Tidak semuanya tahap II untuk konstruksi. Sebagian besar lagi untuk memenuhi kriteria ketentuan mengenai clear zone. Kalau yang clear zone kan nggak ada konstruksi. Jadi mungkin belum urgent,&rdquo; kata Nanda, sapaan akrabnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014438698/konstruksi-fisik-proyek-tol-kediri-tulungagung-semakin-dekat-intip-proses-persiapannya">Konstruksi Fisik Proyek Tol Kediri-Tulungagung Semakin Dekat, Intip Proses Persiapannya</a> Oleh sebab itu, prioritas percepatan akan ditujukan untuk bidang-bidang yang dibutuhkan untuk konstruksi, yakni yang menjadi satu kesatuan dengan bidang di tahap I. Dia mencontohkan yakni pengadaan tanah untuk penlok tahap II di Desa Tiron akan dikebut. Di mana pelaksanaannya saat ini sudah memasuki tahap pendataan yuridis oleh Satgas B. &ldquo;Sebagian besar sudah dikosongkan. Mungkin tersisa satu atau dua bidang saja yang masih proses pembongkaran,&rdquo; ujar Nanda. Progres pengadaan tanah untuk akses ke Bandara Dhoho Kediri sendiri sudah mencapai 70,69 persen. Di mana presentase tersebut mencakup ruas di Kota dan Kabupaten Kediri. Dengan rincian, 95,18 persen lahan akses bandara di Kabupaten Kediri sudah dibebaskan, sedangkan pengadaan lahan akses bandara baru 53,41 persen di Kota Kediri. &ldquo;Kalau untuk dimulai konstruksinya kemungkinan sudah hampir siap. Bisa dikatakan siap,&rdquo; tandasnya. Nanda juga menyebut bahwa pekan ini pembayaran lanjutan di Kelurahan/Kecamatan Mojoroto akan segera diupayakan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014437560/rugikan-negara-miliaran-rupiah-kpk-usut-dugaan-korupsi-di-pt-hutama-karya-terkait-tol-trans-sumatera">Rugikan Negara Miliaran Rupiah, KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Hutama Karya Terkait Tol Trans Sumatera</a> &ldquo;Saya juga ngejar supaya Kota Kediri bisa segera sosialisasi untuk penlok tahap II,&rdquo; ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pembangunan fisik Tol Kediri-Tulungagung diperkirakan akan dimulai setelah lebaran dengan memprioritaskan akses menuju Bandara Dhoho Kediri. Terdapat 6,82 kilometer tanah terdampak yang harus sudah siap, termasuk memulai tahap pelaksanaan untuk penlok tahap II. Sedangkan pemasangan patok right of way (RoW), yakni dari wilayah utara menuju selatan atau wilayah Kabupaten Tulungagung juga masih dilanjutkan. Saat ini, tim pengadaan tanah masih melanjutkan prosesnya di Kabupaten Kediri, yakni di Desa Ngadi dan Ngetrep di Kecamatan Mojo. Proses tersebut akan terus dilanjutkan hingga di ruas Kabupaten Tulungagung. ***

TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung melakukan percepatan untuk menyiapkan tanah yang akan digunakan sebagai pembangunan fisik tol.

TPT Tol Kediri-Tulungagung Bakal Percepat Progres Penlok Tahap II Demi Memulai Pembangunan Jalan Tol Setelah Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pembangunan-lrt-masuh-tunggu-penlok-wilayah-jabar_m_148310.jpeg" alt="Deddy Mizwar" width="100%">
<figcaption>Deddy Mizwar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek masih menunggu penetapan lokasi (penlok) di wilayah Jawa Barat. Penlok tersebut harus menyediakan lahan di atas 5 hektare (ha). Hal itu sidampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. "Sekarang pembebasan lahan yang jadi masalah. Karena kan lahan di atas 5 ha harus ada penlok. Di bawah 5 ha bisa b to b," ujarnya saat setelah rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu (2/8). Lahan yang akan dibebaskan itu merupakan lahan milik warga yang ada di Jawa Barat dengan luas kurang lebih 600 ha. Namun, ada pengerjaan proyek yang sudah dilakukan walaupun wilayah tersebut belum ditetapkan penlok. Deddy mengatakan, itu bisa dilakukan selama berada di tanah milik negara. "Sudah ada, sebab di tanah negara. Jadi tidak ada masalah. Kalau di tanah rakyat kan bahaya, harus disosialisasi," jelas Deddy. Menurutnya, dalam melakukan penlok, pihaknya menunggu dokumen trase yang belum selesai dari Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dan PT Adhi Karya. Jika dokumen trasenya sudah beres maka hanya butuh waktu dua minggu bagi Pemprov Jawa Barat untuk menetapkan lokasi yang akan dibebaskan lahannya. Kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada warga. "Paling lama dua minggu kalau dokumen perencanaannya siap dari Dirjen Perekeretaapian dan Adhi Karya. Kalau perencanaan sudah siap, setiap satu kecamatan kita bentuk satu tim untuk sosialisasi dan mendampingi kontraktornya," tegas Deddy. Saat ini, kata Deddy, trase yang masih belum selesai yakni trase Bekasi Timur, Bekasi Barat dan trase Cibubur-Bogor. Trase Cibubur-Bogor bahkan belum dibuat.

Pembangunan LRT Masuh Tunggu Penlok Wilayah Jabar

penlok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penlok

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Sesuaikan Desain dan Susun Penlok Baru JLLT

TPT Tol Kediri-Tulungagung Bakal Percepat Progres Penlok Tahap II Demi Memulai Pembangunan Jalan Tol Setelah Lebaran

Pembangunan LRT Masuh Tunggu Penlok Wilayah Jabar

Download Aplikasi JawaPos.com