<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/1000200219-2112217723.jpg" alt="Terdakwa Ratu Entok ketika mendengarkan dakwaan JPU Kejati Sumut, di ruang sidang Cakra VIII, PN Medan, Senin (30/12). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Ratu Entok ketika mendengarkan dakwaan JPU Kejati Sumut, di ruang sidang Cakra VIII, PN Medan, Senin (30/12). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mendakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Thalisa alias Ratu Entok, 40, melakukan ujaran kebencian lewat media sosial dan penodaan agama. &rdquo;Terdakwa didakwa melanggar pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),&rdquo; ujar JPU Kejati Sumut Erning Kosasih seperti dilansir dari Antara. Selain itu, lanjut dia, terdakwa Ratu Entok juga didakwa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. &rdquo;Terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 156a KUHPidana, sebagaimana dakwaan kedua,&rdquo; tandas Erning Kosasih. JPU Erning dalam surat dakwaan menyebutkan, penistaan agama yang dilakukan terdakwa Ratu Entok terjadi pada Rabu (2/10). Ketika itu, terdakwa Ratu Entok sedang melakukan siaran langsung di media sosial lewat akun TikTok pribadinya. &rdquo;Di siaran langsung itu, terdakwa memperlihatkan foto Yesus merupakan Tuhan bagi umat Kristiani seraya menyuruhnya untuk memotong rambut supaya tidak menyerupai perempuan,&rdquo; jelas Erning Kosasih. Adapun kata-kata yang diucapkan terdakwa saat siaran langsung, yakni hemmmmm&hellip;..biksu kali ah! Horgggg&hellip;..eh!!!! kau cukur, hei kau cukur rambut kau ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan, kau cukur, dicukur biar jadi kayak bapak dia, dicukur, kalau laki-laki harus dicukur botak, dicukur, cepak, biar kayak ini kau, apa renaldo de capro, ya dicukur, cukur oii cukur, oi cukur. &rdquo;Atas postingan terdakwa membuat kegaduhan semua umat Kristen dan akan berdampak pada pecahnya persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama,&rdquo; tegas JPU Erning. Selain itu, seluruh masyarakat beragama Kristen merasa terdakwa Ratu Entok telah menyebarkan rasa kebencian bersifat permusuhan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. &rdquo;Sehingga sejumlah masyarakat beragama Kristen membuat laporan ke Polda Sumut pada 4 Oktober 2024 guna diproses sesuai hukum yang berlaku,&rdquo; tutur Erning Kosasih. Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan, terdakwa Ratu Entok keberatan atas dakwaan JPU Kejati Sumut dengan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Selanjutnya, Hakim Ketua Achmad Ukayat menunda dan melanjutkan persidangan pada pekan depan dengan agenda nota pembelaan. &rdquo;Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis, 9 Januari 2025, agenda eksepsi terdakwa melalui penasehat hukumnya,&rdquo; kata Hakim Achmad.

JPU Kejati Sumut mendakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Entok melakukan ujaran kebencian lewat media sosial dan penodaan agama

Ratu Entok Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian dan Penodaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/1000287729-1400886790.jpg" alt="Panji Gumilang (tengah) usai mengikuti sidang putusan di Indramayu, Jawa Barat. (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Panji Gumilang (tengah) usai mengikuti sidang putusan di Indramayu, Jawa Barat. (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Panji Gumilang, terpidana kasus penodaan agama sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu, Jawa Barat, Rabu (17/7). &rdquo;Bebas pada 17 Juli 2024 atau tadi pagi,&rdquo; kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Robianto seperti dilansir dari Antara, Rabu (17/7). Robianto menyebutkan, Panji Gumilang bebas murni setelah menjalani vonis 1 tahun penjara di Lapas Indramayu. Dengan demikian, pimpinan Ponpes Al Zaytun itu tidak perlu melakukan wajib lapor. &rdquo;Panji Gumilang bebas murni, jadi yang bersangkutan tidak perlu melakukan wajib lapor,&rdquo; ujar Robianto. Selama menjalani vonis di Lapas Indramayu, kata dia, Panji Gumilang juga telah mendapatkan remisi 15 hari pada Lebaran 2024. &rdquo;Dia mendapatkan remisi Idul Fitri selama 15 hari,&rdquo; terang Robianto. Sebelumnya, vonis 1 tahun penjara dalam kasus penodaan agama telah dijatuhkan kepada Panji Gumilang. Vonis tersebut dibacakan pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Indramayu pada 20 Maret 2024. Hakim Ketua Yogi Dulhadi dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 156a huruf a KUHP juncto Undang-Undang Penodaan Agama. &rdquo;Pidana penjara selama 1 tahun dijatuhkan kepada terdakwa Abdussalam Panji Gumilang. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,&rdquo; kata Yogi. Vonis 1 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang menuntut Panji Gumilah dijatuhi hukuman bui selama 1 tahun 6 bulan. Vonis 1 tahun penjara tersebut, kemudian dikurangi selama masa penahanan pada proses peradilan.

Panji Gumilang, terpidana kasus penodaan agama sekaligus Ponpes Al Zaytun, dinyatakan bebas dari Lapas Kelas IIB Indramayu, Rabu (17/7)

Terpidana Kasus Penodaan Agama Panji Gumilang Bebas usai Ditahan di Lapas Indramayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG_20240320_163552-2218405512.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Indramayu menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Dia menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana penodaan agama. Ketua Majelis Hakim PN Indramayu Yogi Dulhadi menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama. Tindakan Panji Gumilang itu telah melanggar ketentuan yang diatur pada pasal 156 a huruf a KUHP. &rdquo;Mengadili terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama satu tahun,&rdquo; kata Yogi Dulhadi seperti dilansir dari Antara. Dalam persidangan, majelis hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Panji Gumilang bakal dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kendati begitu, pihaknya meminta terdakwa tetap ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. &rdquo;Kami menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan,&rdquo; tutur Yogi Dulhadi. Selain itu, kata dia, barang bukti dalam perkara tersebut berupa satu keping Compact Disc-Recordable (CD-R) berisi cuplikan video beserta dokumen lain diminta untuk dimusnahkan. &rdquo;Selanjutnya, barang bukti sebuah akun YouTube atas nama Al Zaytun Official sampai dengan barang lainnya dirampas untuk negara,&rdquo; ujar Yogi. Majelis Hakim menambahkan, setelah dijatuhi vonis, terdakwa harus membayar biaya perkara yang dibebankan sebesar Rp 5.000. Sementara itu, setelah persidangan, terdakwa Panji Gumilang enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait vonis yang ditetapkan majelis hakim PN Indramayu kepada dirinya. &rdquo;Kan sudah dengar semua, pikir-pikir saja dulu,&rdquo; ucap Panji.

PN Indramayu jatuhkan vonis satu tahun penjara kepada pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang, terdakwa tindak pidana penodaan agama

Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara Dalam Kasus Penodaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/oklin-fia-4043183956.jpg" alt="Selebgram Oklin Fia" width="100%">
<figcaption>Selebgram Oklin Fia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konten jilat es krim di depan kemaluan pria yang dibuat selebgram Oklin Fia kini telah berada di ranah hukum. Ketua Bidang Hukum dan HAM PB SEMMI, Gurun Arisastra selaku pelapor Oklin Fia di Polres Metro Jakarta Pusat mengatakan, pihaknya memberikan bukti tambahan kepada penyidik berupa fatwa sekaligus rekomendasi dari Majelis Ulamat Indonesia (MUI) terkait kasus tersebut. "Perbuatan Oklin mengarah kepada pornoaksi dan kami diberikan fatwanya oleh MUI. Kami juga sudah serahkan fatwanya kepada penyidik bahwa itu perbuatan haram," kata Gurun Arisastra saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Selasa (22/8). Atas rekomendasi fatwa MUI tersebut, pihak pelapor berharap Oklin Fia dijerat dengan pasal pornoaksi dan penodaan agama sekaligus. Di samping pelanggaran transaksi elektronik UU ITE yang lebih dulu dimasukkan saat membuat laporan polisi. "Kami sangat berharap Oklin Fia ditetapkan dengan pasal penodaan agama dan juga pornoaksi, bukan hanya melanggar kesusilaan. Kenapa penodaan agama? karena di konten tersebut dia menggunakan jilbab," tuturnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) telah resmi melaporkan selebgram Oklin Fia ke Polres Metro Jakarta Pusat. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/2020/VIII/2023/SPKT POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA. Dalam laporan tersebut, PB SEMMI menjerat Oklin Fia dengan Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Atas rekomendasi fatwa MUI tersebut, pihak pelapor berharap Oklin Fia dijerat dengan pasal pornoaksi dan penodaan agama sekaligus.

Dapat Rekomendasi MUI, Pelapor Minta Oklin Fia yang Jilat Es Krim Dijerat Pornoaksi dan Penodaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/NURHUDI-NASDEM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidang perkara penistaan agama di Kota Santri Gresik telah memasuki babak akhir. Senin (21/2), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik telah membacakan vonis untuk empat terdakwa. Salah seorang di antaranya Nurhudi Didin Arianto, anggota DPRD Gresik. Sidang pembacaan putusan di Ruang Chandra PN Gresik itu juga mendapat perhatian masyarakat. Terbukti, ruang sidang dipenuhi pengunjung. Bahkan, juga mendapat penjagaan khusus dari Polres Gresik. Meski demikian, sidang yang digelar daring itu berjalan aman dan kondusif. Dalam putusannya, majelis hakim memvonis empat terdakwa dengan hukuman berbeda. Namun, putusan hukuman itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik. Sebelumnya, pada siang 14 Februari lalu, jaksa menuntur para terdakwa sama: Satu tahun penjara. Adapun putusan yang dibacakan hakim, Nurhudi Didin Arianto mendapat vonis hukuman penjara selama 7 bulan, dikurangi masa tahanan. Artinya, lebih rendah 5 bulan dari tuntutan JPU. Anggota DPRD Gresik dari Nasdem itu dinilai terbukti melanggar Pasal 156a juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Yakni, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. "Unsur yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa bisa memicu perpecahan antarumat beragama. Sedangkan perbuatan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya," ujar Ketua Majelis Hakim Mochamad Fatkur Rochman. Adapun terdakwa Saiful Arif dan Sutrisno alias Krisna dihukum 8 bulan penjara. Keduanya terbuktiterlibat dalam perkara ritual pernikahan nyeleneh antara manusia dengan kambing yang digelar di Pesanggrahan Keramat Ki Ageng milik Nurhudi Didin Arianto di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, pada 5 Juni 2022. Saiful Arif sebagai mempelai pria dan Kisna sebagai penghulu. Sementara itu, khusus terdakwa Syaiful Fuad alias Arif Syaifullah dijatuhi vonis hukuman paling berat, yakni 9 bulan penjara. Syaiful Fuad memilik peran sebagai pembuat dan pemilik konten TikTok Sanggar Cipta Alam yang mengunggah video akad nikah itu di media sosial. Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menyampaikan vonis tersebut bisa memberikan efek jera kepada terdakwa. Selain itu, menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang berpotensi menodai agama. “Majelis hakim menjatuhkan vonis dan menyadari perkara ini sesuai fakta yuridis dan tiga unsur yang kami telaah,” ujar Fatkur. Ketiga unsur yang dimaksud adalah tidak ada human error pada kasus penodaan agama ini. Lalu, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan ada permusuhan, penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia di muka umum. “Serta unsur ketiga ada orang yang melakukan, yang menyuruh lalukan, dan turut serta melakukan,” bebernya. Atas vonis tersebut, para terdakwa dapat menerima. Adapun pihak JPU Kejari Gresik masih membutuhkan waktu untuk pikir-pikir. "Kami berikan waktu hingga 7 hari kedepan untuk pikir-pikir. Apakah akan menempuh banding atau tidak atas putusan yang disampaikan," pungkas Fatkur sebelum menutup persidangan.

Terbukti Menista Agama, Anggota DPRD Ini Divonis 7 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/SIDANG-PENISTAAN-AGAMA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidang lanjutan perkara penistaan agama buntut pernikahan nyeleneh manusia dengan kambing, Kamis (22/12) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gresik. Sebenarnya, agenda sidang memasuki tahapan eksepsi. Namun, para terdakwa tidak menggunakan hak tersebut. Malah, mereka mengajukan penangguhan penahanan.  Permohonan tersebut disampaikan Gunadi, kuasa hukum keempat terdakwa. Mereka adalah Nurhudi Didin Arianto, Saiful Arif, Sutrisna, serta Arif Saifullah. "Kami memilih untuk tidak mengajukan eksepsi, namun berharap agar para terdakwa tidak ditahan atau dialihkan status penahanannya," ujarnya kepada majelis hakim dalam persidangan secara online dari Rutan Gresik.  Gunadi menyebut beberapa pertimbangan pengajuan penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Di antaranya, para terdakwa berstatus sebagai kepala keluarga, memiliki anak yang masih usia sekolah, dan berjanji akan kooperatif selama proses hukum berlangsung.  "Dengan tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan berkomitmen mengungkap kebenaran materiil selama proses persidangan," ujarnya.  Bahkan, Gunadi juga menjamin bahwa kliennya akan siap dipanggil sewaktu-waktu. Demi keberlanjutan proses hukum maupun kepentingan proses pemeriksaan. "Saya dan keluarga terdakwa juga menjaminkan diri selama masa penangguhan penahanan nanti," ungkapnya.  Menariknya, alasan penangguhan penahanan terhadap terdakwa Nurhudi Didin Arianto sedikit berbeda. Yakni, status pekerjaannya sebagai anggota DPRD Gresik. "Masih dibutuhkan kontribusinya sebagai wakil rakyat oleh masyarakat Gresik," tuturnya.  Agenda sidang pun akan dilanjutkan Kamis (29/12) mendatang. Agendanya pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Pihak penasehat hukum akan menyiapkan dua orang saksi dan satu ahli dalam sidang selanjutnya. Adapun pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik, yang akan menyertakan 10 saksi dan ahli saat lanjutan persidangan nanti.  Rencananya, para saksi akan mengikuti persidangan secara offline. Majelis hakim telah berkordinasi dengan pihak JPU, PH maupun Rutan Gresik. Hal itus sekaligus merespons surat permohonan dari masyarakat tentang pelaksanaan sidang secara tatap muka.  "Kami memutuskan bahwa hanya pihak terdakwa dan penasehat hukum saja yang mengikuti sidang secara online," ujar Hakim Ketua M. Fatkur Rochman.  Dengan demikian, pihak lain bisa mengikuti persidangan secara tatap muka. Termasuk masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya persidangan perkara penistaan agama tersebut. "Karena sidang ini terbuka untuk umum," ungkapnya.

Terdakwa Pernikahan Nyeleneh di Gresik Minta Penangguhan Penahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/SIDANG-KAMBING.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidang pertama perkara penistaan agama buntut ritual pernikahan nyeleneh manusia dan kambing, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gresik kemarin (8/12). Namun, empat terdakwa mengikuti jalannya persidangan secara online. Dalam sidang itu, para terdakwa juga menyampaikan permintaan maaf dan keringanan hukuman di hadapan majelis hakim.  Keempat terdakwa tersebut masing-masing Nurhudi Didin Arianto, Saiful Fuad alias Arif Syaifullah, Saiful Arif, dan Sutrisno alias Krisna. Mereka mengikuti sidang secara online dari Rumah Tahanan Kelas II-B Gresik.  Agenda sidang pertama kemarin pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Gresik. Ternyata, berkas keempat terdakwa itu dipisah menjadi tiga berkas dakwaan. ’’Disesuaikan peran setiap terdakwa,’’ jelas JPU Nurul Istianah.  Pembacaan dakwaan dimulai dari terdakwa Nurhudi Didin Arianto. Anggota DPRD Gresik dari Nasdem itu didakwa terlibat prosesi pernikahan nyeleneh. Mantan Kades itu menyediakan tempat di Pesanggrahan Kramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, yang berlangsung pada 5 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB. Lalu, terdakwa Saiful Arif yang berperan sebagai pengantin pria dan Sutrisno alias Krisna yang berperan sebagai penghulu.  Setelah itu, video tersebut juga diunggah ke Facebook dengan akun Liramedia. Termasuk akun TikTok Sanggar Cipta Alam oleh Arif Syaifullah. Video tersebut akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama ormas dan ulama. Tokoh dan publik ramai-ramai mengecam perbuatan nyeleneh yang menggunakan syariat Islam tersebut. Hingga akhirnya dilaporkan beberapa ormas ke Polres Gresik.  ’’Dengan maksud videonya untuk diunggah ke akun TikTok Sanggar Cipta Alam guna meningkatkan jumlah penonton (viewer) dan pelanggan (subscriber). Serta, membawa pesan moral menuju tahun politik jangan ada adu domba,’’ jelas Nurul.  Pernikahan tersebut tampak mempraktikkan tata cara pernikahan Islam. Salah satunya, ada akad nikah, penghulu, hingga mahar atau maskawin sebesar Rp 22 ribu. Termasuk mengucapkan kalam-kalam Ilahi dalam prosesi tersebut. ’’Usai pembuatan konten pernikahan manusia dengan kambing, mahar Rp 22 ribu dimasukkan ke kotak amal masjid,’’ kata Nurul.  Setelah JPU membacakan dakwaannya, majelis hakim yang diketuai M. Fatkur Rochman menunda sidang minggu depan dengan agenda eksepsi. ’’Kami beri kesempatan pada terdakwa untuk mengajukan keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum minggu depan, Kamis (15/12),’’ jelasnya.  Sebelum sidang ditutup, terdakwa Nurhudi sempat memohon kebijaksanaan dari majelis hakim dan JPU. Anggota Komisi IV DPRD Gresik itu menyebut orang tuanya yang sudah tua dan memiliki anak yang masih kecil. Karena itu, dia meminta kernganan hukuman. Namun, majelis hakim menyebut agenda sidang baru memasuki pembacaan dakwaan.  ---  BERKAS DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA PERNIKAHAN NYELENEH <ul> 	<li>Nur Hudi Didin Ariantosebagai pemilik Pesanggrahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Gresik, yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual pernikahan nyeleneh didakwa Pasal 156 a juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Yakni, menyuruh atau turut melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.</li> 	<li>Saiful Arifyang berperan sebagai pengantin pria dan Sutrisno alias Krisna yang berperan sebagai penghulu didakwa sama dengan Nur Hudi. Yakni, Pasal 156 a juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Jika terbukti bersalah, ketiga terdakwa terancam hukuman maksimal lima tahun kurungan penjara.</li> 	<li>Arif Syaifullahdidakwa Pasal 45 a Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa berperan sebagai sebagai pembuat dan pemilik konten TikTok Sanggar Cipta Alam yang mengunggah video akad nikah itu di media sosial.</li> </ul> Sumber: Kejaksaan Negeri Gresik  &nbsp;

Terungkap, Maskawin Pernikahan Nyeleneh di Gresik Sebesar Rp 22.000

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/NURHUDI-DAN-NASIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Proses hukum perkara penistaan agama berupa ritual pernikahan manusia dengan kambing di Gresik, terus menggelinding. Pengadilan Negeri Gresik (PN) telah menerima berkas pelimpahan berkas perkara dari jaksa penuntut umum (JPU). Rencananya, sidang pertama yang menyeret empat terdakwa itu digelar pada Kamis (8/12).  Salah satu terdakwanya adalah Nur Hudi Didin Arianto, anggota DPRD Gresik dari Partai Nasdem. Sebelumnya, karena terseret kasus yang menghebohkan itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik telah memberikan sanksi. Jabatannya sebagai sekretaris komisi IV dicabut.  Kendati begitu, Nurhudi tetap menyandang status sebagai wakil rakyat. Dia juga berhak mendapat hak dan kewajiban yang melekat sebagai wakil rakyat. ’’Salah satunya, gaji pokok sebagai anggota dewan,’’ papar Ketua DPRD Gresik M. Abdul Qodir.  Dia menjelaskan, pihaknya juga menanti proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap Nurhudi. Sebab, dalam Tata Tertib DPRD Gresik Pasal 114 Angka (3) Huruf c, anggota DPRD dapat diberhentikan antarwaktu (PAW).  Sanksi PAW itu bisa dilakukan jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. ’’Kami juga terus menanti proses hukum sembari melakukan telaah dan kajian lebih lanjut,’’ tuturnya.  Sementara itu, PN Gresik menjadwalkan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan perkara penodaan agama tersebut. Namun, jalannya persidangan rencananya akan digelar secara online. ’’Kami sudah menerima pelimpahan berkas perkara penistaan agama,’’ jelas hakim sekaligus Humas PN Gresik Fatkhur Rohman.  Fatkhur juga akan bertindak sebagai ketua majelis hakim atas perkara yang sempat membuat heboh masyarakat Gresik, bahkan Indonesia, itu. Pihak pelapor mengajukan permohonan sidang digelar secara offline. ’’Suratnya sudah kami terima. Kami tidak bisa memutuskan karena surat dari pelapor akan dipelajari dulu,” tandasnya.  Sebagaimana pernah diberitakan, ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pernikahan nyeleneh di Pesanggrahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, pada 5 Juni 2022. Yakni, Nurhudi Didin Arianto sebagai pemilik tempat, Saiful Arif sebagai pemeran pengantin, Arif Syaifullah sebagai kreator konten, dan Sutrisna alias Krisna selaku pemeran penghulu.

Pekan Ini Perkara Pernikahan Nyeleneh di Gresik Masuk Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/TERSANGKA-PENODAAN-AGAMA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Empat tersangka kasus penodaan agama dalam ritual pernikahan manusia dengan kambing di Gresik, Rabu (16/1) kembali harus mendekam ke tahanan. Mereka dikirim ke Rutan Banjarsari, Cerme, setelah Polres Gresik melimpahkan barang bukti dan para tersangka itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.  Keempat tersangka itu masing-masing Nurhudi Didin Ariyanto, anggota DPRD Gresik juga pemilik Pesanggrahan Keramat Ki Ageng di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, tempat ritual pernikahan nyeleneh; Arif Saifullah, selaku konten kreator; Saiful Arif, pengantin laki-laki; dan Sutrisna alias Krisna, selaku penghulu.  Pelimpahan berkas perkara tahap kedua tersebut dilakukan sekitar pukul 12.30 WIB. Penyidik Polres Gresik bersama empat tersangka tiba di kantor Kejari Gresik di Jalan Permata, Perumahan Bunder Asri, Kebomas. Empat tersangka  Diangkut mobil Brio putih dan BRV. Kedatangan mereka diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Kasi Pidum Ludy Himawan.  Begitu tiba, tim JPU langsung melakukan pemeriksaan administratif keempat tersangka beserta barang bukti. Termasuk di antaranya seekor kambing  bernama ’’Sri Rahayu”, yang dalam ritual pernikahan nyeleneh pada 5 Juni lalu itu selaku mempelai wanita.  Selain ‘’Sri Rahayu’’, JPU juga menerima barang bukti lain berupa handphone milik tersangka. Setelah pemeriksaan berkas administratif dinyatakan selesai, keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan badan oleh JPU selama 20 hari ke depan.  ‘’Barang bukti berupa handphone dan seekor kambing kami sita untuk keperluan pembuktian di persidangan,” kata Ludy Himawan didampingi Kasi Intel Kejari Gresik Deni Niswansyah.  Setelah ini, lanjut dia, tim JPU akan menyusun dakwaan. Lalu, perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Gresik untuk proses sidang. Dalam perkara ini, tersangka dijerat pasal berlapis. Yakni, Pasal 156a tentang Penistaan Agama dan Undang-Undang ITE.  ---  Perjalanan Perkara Penistaan Agama  5 Juni  Pernikahan nyeleneh berlangsung di Pesanggrahan Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng.  9 Juni  MUI Gresik mengeluarkan fatwa bahwa peristiwa tersebut adalah penistaan agama. Salah satu pertimbangannya menggunakan kaidah dan norma agama tertentu dalam adegan pernikahan nyeleneh tersebut.  1 Juli  Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Polres Gresik menetapkan empat tersangka. Sebelumnya, aksi demonstrasi juga dilayangkan organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat.  6 September.  Keempat tersangka dilakukan penangguhan penahanan dan berstatus wajib lapor. Hingga kini, pihak Satreskrim Polres Gresik terus melengkapi berkas perkara, sesuai petunjuk dan catatan pihak Kejari Gresik.  16 November  Penyidik Polres Gresik melimpahkan berkas tahap kedua. Empat tersangka beserta barang buktinya dilimpahkan ke Kejari Gresik. Para tersangka kembali dilakukan penahahan di Rutan Banjarsari, Cerme.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Empat Tersangka Pernikahan Nyeleneh di Gresik Kembali Masuk Rutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KAMBING.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perkara dugaan penistaan agama berupa ritual pernikahan manusia dan kambing di Gresik, bakal memasuki babak baru. Rabu (26/10), akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menyatakan berkas perkara sudah lengkap alias P-21. Karena itu, dalam waktu dekat, empat tersangka akan segera menjalani proses persidangan.  Sebelum itu, pihak Kejari Gresik akan menunggu proses pelimpahan tahap kedua. Yakni, melimpahan tersangka beserta barang bukti (BB) dari penyidik Polres Gresik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).  "Proses akan terus berlanjut, yang pasti tim JPU telah menyatakan berkas perkara penistaan agama sudah dinyatakan P-21,” ujar Kasipidum Kejari Gresik Ludy Himawan.  Diakui bahwa proses pemeriksaan berkas perkara penistaan agama itu memang sempat dikembalikan ke pihak penyidik. Atas petunjuk JPU, terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi. Khususnya dalam hal alat bukti. “Selanjutnya, kami menunggu dari penyidik Polres Gresik untuk pelimpahan tahap dua,” jelasnya.  Sebelumnya, pihak Kejari Gresik telah memberikan catatan perbaikan berkas kepada penyidik pada 14 September lalu. Catata itu sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti. "Agar unsur pembuktian nanti lebih kuat saat memasuki tahap persidangan," tutur Kasi Intel Kejari Gresik Deni Niswansyah.  Deni menegaskan, kedudukan keterangan saksi dan keterangan ahli sangat penting. Bahkan, menjadi kunci dalam kelanjutan proses hukum pernikahan nyeleneh tersebut. "(Ahli) harus benar-benar berkompeten. Sebagai bahan pertimbangan JPU untuk menyampaikan tuntutan," paparnya.  Pihaknya berkomitmen bahwa kasus tersebut akan terus berjalan. Terlebih, kasus itu telah mendapatkan banyak sorotan. Bahkan, sejumlah kalangan menilai telah mencoreng nama baik Gresik yang dikenal sebagai Kota Wali dan Santri. "Proses akan terus berjalan, akan kami sampaikan perkembangannya," tandas Deni.  Seperti pernah diberitakan, kasus dugaan penodaan agama itu memang mendapat atensi publik luas. Ormas-ormas Islam bereaksi. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah hingga Kemenag. Bahkan, beberapa kali sejumlah elemen dan warga setempat berunjuk rasa.  ---  TERSANGKA PERNIKAHAN NYELENEH <ol> 	<li>Arif Syaifullah selaku pembuat konten dan pemilik Sanggar Cipta Alam dijerat Pasal 45 (a) Ayat 2 UU ITE juncto Pasal 156 (a) KUHP.</li> 	<li>Syaiful Arif selaku pemeran pengantin pria dijerat Pasal 156 (a) KUHP.</li> 	<li>Sutrisna alias Krisna selaku pemeran penghulu dijerat Pasal 156 (a) KUHP.</li> 	<li>Nur Hudi Didin Arianto selaku penyedia tempat dijerat Pasal 156 (a) KUHP. Dia juga menjalani sidang etik dewan lantaran statusnya sebagai anggota DPRD Gresik.</li> </ol> Potensi Jerat Hukum dan Sanksi Para Tersangka <ul> 	<li>Pasal 156 (a) KUHP: Dipidana dengan selama-lamanya 5 tahun penjara.</li> 	<li>Pasal 45 (a) Ayat 2 UU ITE: Dipidana paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.</li> </ul> &nbsp;

Akhirnya, Berkas Perkara Penistaan Agama di Gresik Dinyatakan Lengkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penodaan agama

Berita Terkini