<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id=":185" class="ii gt"> <div id=":184" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/30/pmk-1910140996.jpg" alt="Jawa Timur tetapkan status darurat PMK, 18.000 hewan ternak terjangkit. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Jawa Timur tetapkan status darurat PMK, 18.000 hewan ternak terjangkit. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menetapkan status keadaan darurat bencana non alam terkait wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), yang belakangan ini menyerang hewan ternak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan status keadaan darurat bencana non alam PMK ini, sebagaimana Surat Keputusan (SK) Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono nomor&nbsp;<a href="http://100.3.3.1/31/013/2025" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://100.3.3.1/31/013/2025&amp;source=gmail&amp;ust=1738339785885000&amp;usg=AOvVaw2tEtnEpu8hFi0f_GInHAj9">100.3.3.1/31/013/2025</a>, yang ditandatangani pada 23 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani mengatakan bahwa hingga Rabu (29/1), sebanyak 18.581 ekor hewan ternak di Jatim terjangkit wabah PMK. 980 ekor diantaranya mati dan 443 ekor dipotong paksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, Disnak Jatim memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak. Diantaranya diwajibkan menyertakan surat kesehatan hewan dan surat keterangan sudah divaksin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang dilalu lintaskan adalah ternak yang sudah vaksin 1 dan 2 agar mengurangi penularan. Sementara ternak yang sakit tidak boleh bepergian ke luar daerah," tutur Indyah Aryani, Kamis (30/1)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan bahwa status keadaan darurat bencana non alam ini bagian dari upaya Pemprov untuk memaksimalkan penanganan wabah PMK di wilayah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Termasuk pemberian obat maupun vaksinasi bagi hewan ternak. &ldquo;Yang pasti vaksinasi dan penyemprotan digencarkan. Terutama di pasar-pasar yang terkena wabah,&rdquo; ujar Kalaksa BPBD Jatim itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, peternak wajib menyertakan surat keterangan yang menyertakan hewan ternak tersebut sehat. Ini sebagai syarat agar hewan ternak dari provinsi lain bisa memasuki wilayah Jawa Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran Rp 25 Miliar untuk menghentikan penyebaran penyakit kuku dan mulut (PMK). Anggaran tersebut diambil dari APBD 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggaran Rp 25 Miliar itu akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak. Seperti pengadaan obat-obatan, vitamin, pemberian vaksin, serta pendampingan intensif bagi peternak terdampak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya betul (anggaran untuk PMK Rp 25 Miliar). Itu untuk beli vaksin semuanya. Sebanyak 320 ribu vaksin. Di samping Rp 1,7 Juta yang dari Kementerian Pertanian," ujar Pj Gubernur Adhy Karyono di Surabaya, Selasa (28/1) lalu.</div> </div> </div> </div>

Disnak Jatim memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak. Diantaranya diwajibkan menyertakan surat kesehatan hewan dan surat vaksin.

Jawa Timur Darurat PMK! 18 Ribu Hewan Ternak Terjangkit, Ratusan Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/WhatsApp-Image-2023-08-07-at-1200131-987620082.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat kunjungi peternakan sapi." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat kunjungi peternakan sapi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Capaian vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak khususnya sapi di Jawa Timur mencapai yang tertinggi secara nasional. Berdasar data https://isikhnas.com/ sejak awal kebijakan vaksinasi PMK diambil yaitu 14 Juni 2022 sampai 3 Agustus 2023 sebanyak 6.157.914 dosis vaksin telah dimanfaatkan hewan ternak di Jatim. Urutan selanjutnya Provinsi Jateng dengan capaian 2.014.593 dosis, NTB dengan 1.879.096 dosis, lalu Bali 1.098.642 dosis, dan Lampung dengan capaian 948.064 dosis. Atas capaian itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kerja keras semua pihak dan stakeholder, baik di lingkup di pemprov maupun kabupaten/kota se-Jatim. Hal itu menunjukkan Jatim serius dalam upaya pengendalian dan pencegahan meluasnya PMK. &rdquo;Alhamdulillah capaian vaksin PMK Jatim tertinggi di Indonesia. Capaian vaksin PMK Jatim ini secara keseluruhan dari 2022 sampai 2023 juga berkontribusi 36 persen pada capaian vaksinasi PMK nasional,&rdquo; kata Khofifah, Senen (7/8). &rdquo;Ini merupakan komitmen kita bersama untuk segera dilakukan sejak awal munculnya PMK di Jawa Timur. Langkah antisipatif ini memang terus saya tekankan agar pengendalian bisa maksimal,&rdquo; lanjut dia. Khofifah menambahkan, masih berdasar data https://isikhnas.com/ capaian vaksinasi PMK Jatim mulai 1 Januari sampai 3 Agustus 2023 telah mencapai 3.613.085 dosis. Posisi kedua sampai kelima berturut-turut adalah Jateng dengan capaian 682.365 dosis, NTB 680.883 dosis, Lampung 354.483 dosis, dan Sulawesi Selatan 350.119 dosis. &rdquo;Alhamdulillah capaian vaksinasi PMK Jatim pada 2023 yang belum sampai akhir ini sudah setara 47 persen, semoga signifikan dalam menjaga hewan ternak kita agar sehat dan aman dikonsumsi,&rdquo; ungkap Khofifah. Gubernur Khofifah menjelaskan, langkah antisipatif ini melibatkan banyak pihak di Jatim. Seperti tenaga kesehatan (nakes) hewan baik dokter hewan maupun paramedis veteriner. &rdquo;Kami juga melibatkan ratusan dokter hewan yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI),&rdquo; ucap Khofifah. Khofifah menyampaikan, Pemprov Jatim juga bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia melatih para nakes dari unsur TNI dan Polri. Selain itu, juga melibatkan ratusan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Wijaya Kusuma. &rdquo;Dengan jumlah SDM yang begitu besar, tidak salah kalau Jatim berhasil menempati posisi teratas pada capaian vaksinasi PMK,&rdquo; terang Khofifah. Gubernur Khofifah menegaskan, sinergi dan kolaborasi harus terus dibangun dengan semua pihak. &rdquo;Memang kolaborasi, sinergi, strong partnership, harus terus dibangun di antara semua stakeholder, ini adalah kunci,&rdquo; ujar Khofifah.

Capaian vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak khususnya sapi di Jawa Timur mencapai yang tertinggi secara nasional

Capaian Vaksinasi PMK Tertinggi Se-Indonesia, Khofifah: 6,1 Juta Dosis Telah Digunakan untuk Hewan Ternak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PMK-BOJONEGORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kasihan! Para peternak di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, hari-hari ini masih berjuang agar sapi-sapi mereka tidak terserang penyakit mulut dan kuku (PMK). Pada Januari saja, ada ratusan yang terpapar. Puluhan sapi mati. Padahal, bagi peternak, sapi itu adalah tak ubahnya tabungan untuk mereka.  Dari data sampai 22 Januari, Bojonegoro menjadi kabupaten dengan kasus aktif sapi terjangkit PMK tertinggi di Jawa Timur. Ada sebanyak 465 ekor yang terdeteksi. Dara itu dari hasil rakor penanganan PMK di sejumlah provinsi. Setelah Bojonegoro, disusul Kabupaten Ngawi (281 sekor) dan Tuban (153 ekor).  ‘’Sejak awal 2023 kasus PMK meningkat di Bojonegoro. Padahal, menurun di pertengahan tahun hingga Desember 2022,” kata Medik Veteriner atau Dokter Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Pemkab Bojonegoro Hendri Susilo Nugroho, seperti dilansir Jawa Pos Radar Bojonegoro (31/1).  Dia mengatakan, penularan PMK secara langsung apabila hewan sakit berinteraksi dengan hewan sehat atau dalam satu kandang. Sapi-sapi itu terpapar melalui leleran mulut atau hidung.  ‘’Penularan tidak langsung melalui media perantara. Misalnya, kendaraan pengangkut hewan sakit lalu mengangkut hewan sehat. Serta, dapat melalui manusia atau antar peternak,” jelas Hendri.  Disnakkan, lanjut dia, telah melakukan sejumlah upaha. Mulai pengobatan, disinfeksi kandang dan pasar hewan, koordinasi dengan tim satgas penyekatan lalu lintas untuk meminimalkan ternak masuk, dan vaksinasi. ‘’Disinfeksi di tiga pasar hewan, Balen, Padangan, dan Sumberejo. Penyekatan digiatkan saat hari pasaran hewan,” bebernya.  Hendri mengklaim, pengobatan memiliki tingkat kesembuhan bagus apabila diobati dengan cepat, tepat, serta alat bagus dan memadai. Saat ini, tim di setiap kecamatan disiapkan melaksanakan vaksinasi, melanjutkan tahun lalu. ‘’Minggu depan dropping dari provinsi,” bebernya.  Namun, hingga kini belum ada bantuan berupa materiil untuk masyarakat atau peternak sapi yang terdampak PMK.  Sebelumnya, data yang didapat Jawa Pos Radar Bojonegoro, selama Januari ini ada sebanyak 406 sapi terserang wabah PMK. Sebanyak 33 ekor sapi mati. Angka tersebut naik drastis dibanding Desember 2022 yang hanya 14 kasus. Kasus PMK terbanyak di Kecamatan Sukosewu. Yakni, 103 kasus PMK.  Adapun selama 2022, terdapat 2.069 sapi terkena PMK. Dari jumlah itu  sebanyak 36 ekor mati.

Kasihan! Tertinggi Se-Jatim, Peternak Bojonegoro Berjuang Lawan PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-20-at-07.39.16.jpg" alt="Tim BPBD Jatim bersama Dinas Peternakan dan Pemkab Tuban laksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah perbatasan Jateng cegah PMK. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tim BPBD Jatim bersama Dinas Peternakan dan Pemkab Tuban laksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah perbatasan Jateng cegah PMK. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur (Jatim) dalam dua pekan terakhir melonjak. Tim BPBD Jatim bersama Dinas Peternakan dan Pemkab Tuban menggelar aksi penyemprotan disinfektan di wilayah perbatasan Jawa Tengah (Jateng).  Kegiatan kolaboratif untuk mencegah penyebaran virus PMK terhadap ternak itu berlangsung di Pasar Hewan Jatirogo, Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo. Pasar tersebut merupakan pasar hewan di perbatasan Jatim-Jateng.  Selain di Pasar Hewan Jatirogo, penyemprotan juga dilangsungkan di Pasar Hewan Kerek Desa Margomulyo Kecamatan Kerek dan Pasar Hewan Semanding Desa Gedongombo Kecamatan Semanding. Kedua pasar itu  juga menjadi jalur perdagangan hewan ternak Jatim-Jateng.  Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, aksi kolaborasi penyemprotan PMK ternak sengaja dilangsungkan di wilayah perbatasan, Sebab, peningkatan kasus PMK selama ini, rentan terjadi di wilayah perbatasan.  ”Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dikerahkan membantu upaya pencegahan penularan virus PMK dengan penyemprotan disinfektan di daerah rentan,” kata Gatot.  Terpisah, Kadis Peternakan Jatim Indiariani mengungkapkan, penyemprotan disinfektan untuk mengendalikan laju kasus PMK yang terus melonjak. Tren peningkatan kasus PMK tercatat sejak awal Januari.  Hingga 17 Januari, Indriana mengatakan, jumlah ternak sapi yang terinfeksi mencapai 185 ekor. Dengan angka kasus kematian ternak sebanyak 3 ekor. Selain aksi penyemprotan disinfektan, Dinas Peternakan Jatim juga melakukan vaksinasi kepada hewan ternak di wilayah perbatasan.  ”Kami akan sosialisasikan itu kepada pengelola pasar, pedagang, dan para peternak. Sebab, dari kasus sebelumnya, mayoritas hewan yang terinfeksi adalah hewan yang belum divaksin,” terang Indriani.  Dia menambahkan, kegiatan pengendalian kasus PMK ternak tersebut terus berlanjut ke daerah-daerah yang terindikasi mengalami lonjakan kasus.

Kasus PMK Naik, BPBD Jatim Semprot Disinfektan di Perbatasan Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/hewan-ternak-PMK.jpg" alt="JALAN TERUS: Petugas mengobati sejumlah sapi di sebuah sentra ternak di Tuban. Hingga kini kegiatan pencegahan wabah PMK masih digulirkan di Jatim. (Disnak Jatim untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JALAN TERUS: Petugas mengobati sejumlah sapi di sebuah sentra ternak di Tuban. Hingga kini kegiatan pencegahan wabah PMK masih digulirkan di Jatim. (Disnak Jatim untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com = Proses pendataan ternak mati akibat penyakit kuku dan mulut (PMK) di wilayah Jatim terus berlanjut. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 1.907 data kematian ternak yang dikirimkan ke pusat.  Jumlah tersebut masih akan bertambah. Sebab, pemprov melalui dinas peternakan (disnak) menargetkan sebanyak 3.679 ekor ternak mati akibat PMK yang bakal memperoleh program itu.  ”Saat ini proses verifikasi dari pusat sudah berlangsung. Sambil kami melanjutkan pendataan hewan ternak mati lainnya akibat PMK,” kata Sekretaris Disnak Jatim Aftabuddin kemarin.  Hingga saat ini, jelas Aftabuddin, proses pendataan hewan ternak mati akibat PMK di berbagai daerah masih belum 100 persen tuntas. Misalnya, di Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan Ponorogo, tercatat ada 89 ekor ternak yang divalidasi. Sementara di Kabupaten Nganjuk dan Situbondo terdata ada 262 ekor sapi mati.  ”Dan masih didiskusikan di tingkat pimpinan daerah mengenai apakah mereka jadi mengusulkan ke pusat atau tidak,” katanya.  Kabid Kesehatan Hewan Disnak Jatim Iswahyudi menjelaskan, hingga kini memang masih ada beberapa kendala dalam pengusulan ternak mati akibat PMK. Salah satunya, saat awal-awal kasus merebak, banyak yang tidak melaporkan kematian ternaknya. Namun, setelah ada wacana ganti rugi, baru diusulkan. ”Ini menyulitkan proses verifikasi di lapangan,” tuturnya.  Di bagian lain, persebaran PMK di Jatim terus melandai. Selama sebulan terakhir, jumlah kasus harian sudah di bawah 100 hewan ternak per hari. ”Jauh turun dibandingkan saat puncak PMK yang mencapai 7–8 ribu kasus per hari,” ujarnya.  Penurunan ini, kata Iswahyudi, tidak terlepas dari usaha vaksinasi yang masih digencarkan di Jatim. Saat ini sudah ada 1,5 juta dosis vaksin yang disuntikkan ke sapi. Dari total target vaksinasi sapi mencapai 10,5 juta ekor.

3.679 Ternak Mati karena Penyakit Kuku dan Mulut Dapat Ganti Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/TERNAK-SIDOARJO-LAGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penyakit mulut dan kuku (PMK) ternak di Sidoarjo mulai mereda. Saat ini tinggal 135 ternak yang sakit. Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo pun membuka pintu masuk ternak ke Sidoarjo. Namun, pasar hewan ternak belum dibuka.  Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Tony Hartono menuturkan, ternak sudah diizinkan masuk sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yakni, harus menyertakan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan ternak harus sudah divaksin. ”Sampai saat ini, belum ada yang mengurus meski sudah diizinkan,” katanya.  Tony menjelaskan, izin masuk ternak dibuka karena kasus sudah melandai. Bahkan, di antara 18 kecamatan di Sidoarjo, sudah ada 8 kecamatan yang tanpa kasus. ”Delapan kecamatan zero kasus. Kecamatan lain ada, tapi tidak banyak. Total, masih ada 135 hewan yang sakit,” jelasnya.  Sebagian besar berada di Kecamatan Krian dengan 20 hewan yang sakit, Kecamatan Buduran (40 hewan yang sakit), Kecamatan Sukodono (23 hewan yang sakit), dan lainnya.  Sebaran penyakitnya pun sudah minim. Jika dirata-rata, hanya ada sekitar satu atau dua kasus baru setiap hari. Sebab, ada pedagang yang nekat memasukkan hewan ke Sidoarjo tanpa izin.  ”Mereka memasukkan tanpa SKKH dari daerah asal dan tanpa izin masuk dari kami. Mereka tidak tahu bahwa memasukkan ternak harus menyertakan SKKH dan lainnya karena mereka peternak yang masih tradisional yang hanya pelihara 2–5 ekor sapi,” ungkapnya.  Solusinya, pihaknya gencar menyampaikan sosialisasi kepada para peternak sambil membagikan vitamin untuk ternak. Diharapkan, mereka mengurus izin sehingga kondisi ternak bisa terpantau.  Tony menegaskan, meski kasus hanya sedikit, sampai saat ini pasar hewan ternak di Kecamatan Krian belum dibuka. Alasannya, mayoritas pedagang yang berjualan di Pasar Hewan Krian berasal dari luar Sidoarjo. Sebab, Sidoarjo bukan daerah penghasil ternak.  Hewan yang dijual pun lebih banyak didatangkan dari luar Sidoarjo. Dengan begitu, potensi persebaran penyakit lebih besar. ”Beda kalau daerah penghasil ternak, yang dijual ternak dari daerah sendiri,” ujarnya.  Sebagai antisipasi persebaran, pasar hewan sementara masih ditutup. Pasar hewan bakal dibuka jika kasus di kabupaten lain juga sudah melandai. ”Kami juga masih menunggu instruksi dari pusat. Mungkin jika tingkat vaksinasi nasional sudah mencapai 80 persen,” ungkapnya.  Di Sidoarjo, tingkat vaksinasi dosis I dan II sudah menembus 100 persen atau 22.500 dosis. Sementara, cakupan vaksinasi dosis ketiga kurang 0,5 persen lagi.

Masih Ada 135 Ternak Sakit, Pasar Hewan di Sidoarjo Belum Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220726121229.jpg" alt="Penjualan daging sapi di Pasar Wonokromo Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Penjualan daging sapi di Pasar Wonokromo Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Angka kasus aktif dari hewan terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) terus menurun. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan pengendalian terus dilakukan. Salah satunya dengan memperkuat aturan lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan.  Pada 16 September, Satgas Penanganan PMK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku, dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.  Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan PMK Wiku Adisasmito mengungkapkan, surat edaran itu telah disesuaikan berdasar situasi dan kondisi wabah terkini. Hal itu agar masyarakat dapat melalulintaskan hewan dan produk hewan yang aman dari PMK.  Ada sejumlah syarat yang harus dimiliki hewan. Apa saja? <ol> 	<li>Harus Sudah Vaksin</li> </ol> Secara umum, lalu lintas hewan rentan PMK dilaksanakan dengan ketentuan seperti telah menerima vaksinasi minimal 1 dosis atau menunjukkan hasil uji laboratorium negatif PMK. <ol start="2"> 	<li>Harus Kantongi Surat Kesehatan Hewan</li> </ol> Para peternak dan pelaku lalu lintas hewan melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV) dan surat riwayat kesehatan hewan, serta menerapkan tindakan pengamanan biosecurity. <ol start="3"> 	<li>Melewati Uji Spesimen</li> </ol> Untuk memfasilitasi salah satu ketentuan tersebut, yaitu pengujian spesimen lalu lintas hewan rentan PMK. Saat ini, terdapat 3 mobile laboratorium tambahan dari total keseluruhan 47 laboratorium yang dapat meningkatkan perluasan dan percepatan testing.  Aturan Pada Produk Daging Segar  Wiku menjelaskan, pada produk segar dilaksanakan ketentuan seperti menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem oleh dokter hewan, evaluasi kelayakan kemasan, serta penerapan tindakan pengamanan biosecurity ketat pada alat transportasi, barang, petugas, dan peternak, sebelum keberangkatan, saat perjalanan, dan sampai tujuan.  Sementara itu, pada produk olahan hanya dievaluasi kelayakan kemasan dan juga menerapkan tindakan pengamanan biosecurity.  Secara rinci, lalu lintas hewan rentan PMK, produk segar, dan produk olahan, diatur di tingkat kabupaten/kota. Terdapat ketentuan seperti dilarang melalulintaskan hewan rentan PMK dari zona merah menuju zona merah, hijau, kuning, dan putih.  Kemudian dari zona kuning menuju zona hijau dan putih, serta dari zona putih menuju zona hijau. Selain itu, disyaratkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari di instalasi karantina hewan oleh pejabat karantina berwenang.  ”Mohon kepada para pejabat otoritas veteriner (POV) yang berkaitan dengan karantina untuk terus memonitor dan mengevaluasi lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan. Pastikan bahwa hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam Surat Edaran tersebut,” kata Wiku.  Terkait lalu lintas produk segar seperti daging segar, jeroan, susu segar, diperlukan perlakuan yang merujuk pada standar operasional dari kementerian pertanian. Itu agar dapat dilalulintaskan dari zona hijau ke seluruh zona kabupaten/kota, kemudian dari zona putih ke putih, kuning, dan merah, serta dari zona kuning ke zona kuning dan zona merah, dan yang terakhir dari zona merah ke merah.  Kemudian untuk mendukung kebutuhan dalam negeri, produk segar yang berasal dari luar negeri (eks impor) dapat dilalulintaskan dengan syarat mendapatkan persetujuan masuk dari kementerian pertanian dan berasal dari negara bebas PMK. Sedangkan pada produk olahan dapat dilalulintaskan dari dan ke seluruh zona kabupaten atau kota.  Hal itu berlaku juga pada produk olahan yang berasal dari eks impor dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan masuk wilayah Indonesia dari kementerian pertanian.

Kasus PMK Turun, Ini Syarat Hewan Sehat Serta Dagingnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/OJK-05-09.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kedua dari kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (05/09/2022). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kedua dari kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (05/09/2022). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan untuk mendukung debitur yang terkena dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi.  "Sebagai salah satu langkah proaktif yang ditujukan khusus bagi kredit tertentu, OJK telah menerbitkan pedoman dari sisi perkreditan atau pembiayaan perbankan untuk membantu keadaan tertentu darurat PMK pada sapi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.  Ia membeberkan kebijakan tersebut diberikan dengan syarat antara lain kualitas kredit atau pembiayaan restrukturisasi dapat ditetapkan lancar, serta jangka waktu restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat melebihi masa berlakunya kebijakan ini sepanjang sesuai perjanjian restrukturisasi.  Kemudian, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan lain untuk plafon hingga Rp10 miliar dapat hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga dan bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan lain baru kepada debitur terdampak.  Mahendra menegaskan ketentuan ini berlaku sesuai masa penetapan pemberlakuan status keadaan tertentu darurat PMK oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dapat dievaluasi kembali.  Saat ini, sedang disusun Rancangan Peraturan OJK (POJK) pada daerah dan/atau sektor tertentu yang diperluas cakupannya kepada bencana non-alam.  "Hal ini merupakan respons cepat OJK dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi," ungkapnya.  Di tengah kinerja positif perekonomian dan industri jasa keuangan, dirinya mengatakan OJK tetap mewaspadai simpul-simpul risiko yang dapat mempengaruhi kinerja industri jasa keuangan, terutama disebabkan pelemahan ekonomi dan ketidakpastian pasar keuangan global yang akan masih tinggi ke depannya.  OJK kini mencermati sedikit kenaikan rasio kredit macet alias (Non Performing Loan/NPL) untuk kredit restrukturisasi Covid-19 dari 6,44 persen pada Juni 2022 menjadi 7,10 persen pada Juli 2022.  Sehubungan dengan hal tersebut, OJK mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan yang diperlukan, khususnya pada sektor-sektor ekonomi yang dinilai sampai saat ini masih perlu dibantu untuk melanjutkan pemulihan, termasuk dalam hal ini adalah dukungan kepada UMKM maupun daerah tertentu.

OJK Fasilitasi Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak Wabah PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Hewan-Kurban-Salma-Toyibi-1.jpg" alt="Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan" width="100%">
<figcaption>Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Sumbawa, mengalami peningkatan. Kondisi itu diduga terjadi karena lalu lintas truk logistik lintas pulau dan lintas provinsi.  Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK Letjen TNI Suharyanto mengatakan, jalur truk logistik sangat berpotensi menularkan virus PMK antar wilayah. Kenaikan kasus PMK yang terjadi di Sumbawa dibawa truk dari Jawa yang kemudian menyeberang ke Bali, Lombok, hingga akhirnya sampai Sumbawa.  ”Sebagai contoh, Sumbawa ini diduga kuat tertular dari jalur logistik truk yang berasal dari Jawa Timur menyeberang ke Bali kemudian ke Lombok hingga akhirnya ke Sumbawa,” kata Suharyanto, Jumat (26/8).  Dengan adanya kenaikan kasus tersebut, sudah semestinya menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan di wilayah NTB. Diharapkan  lebih memperketat implementasi regulasi lalu lintas di setiap pintu masuk.  Pengetatan itu dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan biosecurity mulai dari lingkup terkecil. Suharyanto menambahkan, lemahnya pelaksanaan biosecurity menjadi ancaman nyata bagi wilayah sebelahnya, yakni Nusa Tenggara Timur.  ”Jika biosecurity kurang baik, tinggal menunggu waktu saja NTT menjadi zona merah PMK karena tertular daerah sekitarnya, terutama dari Sumbawa,” jelas Suharyanto.  Selain biosecurity, Suharyanto juga menekankan strategi lain dalam menekan angka kasus PMK, yakni potong bersyarat, pengobatan, dan vaksinasi.  Melalui strategi potong bersyarat, hewan ternak yang terinfeksi virus PMK dan atau tidak dapat disembuhkan, Suharyanto meminta agar dipotong bersyarat saja agar tidak menulari hewan ternak yang lain.  Selanjutnya, mengobati hewan ternak yang terinfeksi virus PMK dan meningkatkan imunitasnya juga disarankan Suharyanto agar dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Selain pengobatan, pemberian vaksinasi pada hewan ternak juga sangat penting untuk dilakukan, khususnya bagi ternak yang sehat di dalam zona merah.

Kasus PMK di Sumbawa Naik, Diduga karena Lalu Lintas Truk Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hoaks-sapi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KABAR sapi banyak yang mati karena vaksinasi menyebar di beranda Twitter. Salah satunya akun @Watsa_1981 yang mengunggah video pendek 44 detik itu. Menurut informasi pada akun tersebut, sapi yang mati karena tervaksinasi. Padahal, itu hoaks.  ”Piedmont- italia. Puluhan sapi mati setelah di vaksinasi,,,  Apakah para anjing bangsat dpt mnjelaskan bahwa vaksin aman dan efektif,,,,? Jgn hanya bisa bilang covidiot menebar hoax,periksa otakmu masih ada atau tidak,” tulis akun itu pada 13 Agustus 2022 (bit.ly/MatiTervaksin).  Video itu memperlihatkan hampir seluruh sapi tumbang atau rebahan di ladang. Bahkan, gambar yang terekam menunjukkan, sapi-sapi itu ada yang terkapar tak bergerak. Lalu, di sebuah utas percakapan disebutkan, kejadian itu akibat dari suntikan PMK (penyakit mulut dan kuku). Padahal, tak satu pun sapi dalam rekaman tersebut memperlihatkan mulut yang berbusa. Anehnya lagi, akun itu mengaitkan dengan vaksin Covid-19.  Berdasar penelusuran, penggalan foto tersebut diunggah oleh situs berita berbahasa Arab mebusinnes.ae pada 15 Agustus 2022. Judulnya berbunyi, adegan mengejutkan, mati tiba-tiba ratusan sapi di Italia akibat gelombang panas.  Jika membaca dengan saksama, tak ada satu pun yang menyebut akibat vaksinasi maupun sejenisnya. Narasi akun Twitter @Watsa_1981 dengan begitu berarti berlebihan. Berdasar laporan, sapi-sapi itu teracuni setelah memakan rumput yang mengandung bahan kimia yang disebabkan oleh kekeringan di negara tersebut.  Italia menderita kekeringan terburuk dalam 70 tahun. Sebab, kekeringan terburuk dalam beberapa dekade itu telah mengurangi permukaan air di Garda, danau terbesar di Italia. Anda dapat membaca di bit.ly/BukanKrnVaksin.  Media-media lain juga tak ada yang menyebut disebabkan vaksin. Misalnya, The Straits Times pada 19 Agustus 2022 jelas menyebutkan, menurut badan kesejahteraan hewan (IZS) setempat, sapi Piedmont di peternakan Sommariva del Bosco, dekat Turin di barat laut Italia, mati mendadak karena keracunan asam prussic akut pada 6 Agustus.  Asam itu berasal dari dhurrin, yang secara alami terdapat pada tanaman sorgum muda. Meskipun tidak dalam konsentrasi tinggi seperti yang ditemukan pada sampel yang diambil di lokasi. ”Kami menduga kekeringan menyebabkan jumlah dhurrin yang sangat besar di dalam tanaman sorgum,” kata Stefano Giantin, dokter hewan di Istituto Zooprofilattico Sperimentale untuk Italia Barat Laut, yang menangani kasus tersebut.  Anda dapat membacanya di bit.ly/Teracuni_Kekeringan.  FAKTA  Sapi yang mati tak ada kaitannya dengan vaksin dan bahkan Covid-19. Sapi di Italia mati karena keracunan asam prussic pada sorgum muda.

Sapi di Italia Mati karena Keracunan Pangan, Bukan Vaksinasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penyakit Mulut dan Kuku

Berita Terkini