<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perludem-rilis14-caleg-eks-koruptor-kpu-bilang-masih-ada-lagi_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra akan mengumumkan caleg eks koruptor." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra akan mengumumkan caleg eks koruptor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tantangan pilkada 2020 tidak hanya berasal dari pasangan calon sebagai peserta. Tapi juga dari internal penyelenggara, khususnya para petugas ad hoc di level panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyatakan, KPU memiliki sistem pengawasan internal selain mekanisme sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sistem tersebut salah satunya bertujuan untuk memantau kinerja jajaran penyelenggara, termasuk di level ad hoc. ”Kami menerima pengaduan,” ujarnya dalam sosialisasi pencegahan pelanggaran etik kemarin (30/10).  Semua pengaduan yang masuk, lanjut Ilham, akan diproses tim khusus yang dimiliki KPU daerah. Mulai pemeriksaan, proses klarifikasi, hingga pengambilan keputusan. ”Ketika ditemukan indikasi pelanggaran, kami tindak lanjuti dengan memberhentikan sementara, kemudian kami membentuk tim pemeriksa,” imbuhnya.  Jika pelanggaran bersifat ringan, sanksi bisa sebatas peringatan. Namun, jika berat, KPU akan melaporkannya ke DKPP untuk dilakukan pemberhentian tetap. Ada juga sebagian kasus yang dapat diselesaikan tanpa ke DKPP dengan cara pelaku harus mengundurkan diri. ”Misalnya di Kabupaten Mukomuko (Bengkulu), diberhentikan sebagai ketua PPS, yang bersangkutan mengundurkan diri,” kata Ilham.  Pria asal Aceh itu menjelaskan, saat ini sudah ada 188 penyelenggara ad hoc yang dilaporkan. Dua daerah yang paling banyak menyumbang kasus adalah Sumatera Utara dan Papua. Pelaporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas dan profesionalisme penyelenggara.  Dari jumlah tersebut, perkara 179 orang sudah selesai ditangani. Sementara 9 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya beragam. Ada yang mendapat sanksi ringan hingga pencopotan. ”Di Kabupaten Fakfak Barat ada yang pemberhentian tetap,” ungkapnya.  Ilham menerangkan, pihaknya membuka pintu pengaduan bagi masyarakat jika ada penyelenggara yang dianggap melakukan pelanggaran. Dia menilai penindakan kepada penyelenggara yang nakal sangat penting untuk memastikan pilkada berjalan baik. ”Sehingga (KPU) dipercaya masyarakat. Ini modal besar bagi kita menyelenggarakan pemilu,” tuturnya.  Anggota DKPP Alfitra Salamm menambahkan, penyelenggara juga dapat memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran etik. Di KPU, keberadaan divisi hukum dapat dimaksimalkan untuk membantu pencegahan pelanggaran etik penyelenggara. ”Keberadaan (divisi hukum, Red) tidak hanya memberikan analisis hukum, tapi juga mencegah pelanggaran,” ujarnya.  Selain itu, Alfitra menyebutkan, KPU dan Bawaslu di berbagai level dapat saling mengawasi kinerja masing-masing. Mulai di TPS, kelurahan, kecamatan, hingga pusat, KPU dan Bawaslu bersifat head-to-head dengan posisi yang setara. Jika proses saling mengawasi berjalan sesuai, dia yakin pelanggaran dapat diminimalkan.  Terakhir, kepada semua penyelenggara, Alfitra meminta menjaga netralitas dan profesionalisme. Sebab, tugas mereka dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada atasan ataupun masyarakat, tapi juga kepada Tuhan. ”Sumpah jabatan jangan sekadar formalitas dan tidak dihayati setiap saat,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QX_OAvRrl8s

Lakukan Pelanggaran, 188 Penyelenggara Ad Hoc Diperiksa Internal KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="PEMILU 2019: Enam komisioner KPU Papua jadi tersangka karena diduga mengalihkan perolehan suara caleg. - Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>PEMILU 2019: Enam komisioner KPU Papua jadi tersangka karena diduga mengalihkan perolehan suara caleg. - Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masa penundaan pilkada berakhir kemarin. Hari ini (15/6) tahapan yang sempat dihentikan selama tiga bulan karena pandemi Covid-19 itu kembali dimulai. Yang segera dilakukan adalah pelantikan petugas ad hoc yang tersisa serta pengaktifan kembali yang sudah dilantik.  Dalam data KPU, petugas ad hoc untuk pilkada 2020 mencapai 161.440 orang. Untuk level panitia pemilihan kecamatan (PPK), hanya sebagian kecil yang belum dilantik. Sementara di level panitia pemungutan suara (PPS), total penyelenggara yang belum dilantik sekitar 56 persen.  Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, pihaknya sudah menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020. Isinya mengatur pedoman pelantikan dan pengaktifan kembali petugas ad hoc. Termasuk mekanisme jika ada petugas yang tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan lainnya. Jika terjadi pergantian antarwaktu, mekanismenya berbasis nomor urut atau ranking hasil seleksi sebelumnya.  ”Pelantikan menggunakan protokol kesehatan,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (14/6). Bagi yang kondisi jaringan internetnya baik, pelantikan bisa dilakukan secara virtual. Sementara bagi yang infrastrukturnya belum siap, pelantikan dilakukan secara offline dengan aturan jaga jarak dan mengenakan alat pelindung standar.  Untuk pengadaan alat-alat protokol kesehatan pelantikan, pria asal Bali itu menyebut akan dikoordinasikan KPU kabupaten/kota setempat. Karena alokasi APBN belum cair, pengadaan dipenuhi dengan anggaran rutin terlebih dahulu. Dewa yakin kebutuhannya tidak banyak, hanya untuk menyediakan masker dan hand sanitizer.  ”Pakai anggaran rutin dulu. Nanti bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan,” imbuhnya. Dewa memprediksi peralatan protokol kesehatan dalam jumlah besar baru akan dibutuhkan saat melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atau pencocokan dan penelitian data pemilih yang memang turun ke lapangan.  Sementara itu, proses pelantikan ataupun pengaktifan kembali jajaran penyelenggara sudah berada dalam pantauan Bawaslu. Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, jajaran pengawas ad hoc di 270 daerah sudah diaktifkan sebelum KPU memulai tahapan. ”PKPU 5/2020 sudah diundang-undangkan. Berarti tahapan dilanjutkan,” ujarnya.  Bawaslu juga telah menerbitkan pedoman pengaktifan pengawas ad hoc pada Jumat (12/6). Isinya menyebutkan, pengawas sudah harus aktif sebelum 15 Juni. Dengan demikian, proses pelantikan PPK/PPS sudah berada dalam pantauan Bawaslu.  Fritz juga memastikan, dalam proses pengawasan, jajarannya sudah menggunakan protokol kesehatan. Minimal dibekali masker. ”Akan kita upayakan,” ucapnya. Sementara itu, untuk pengadaan dalam jumlah besar, masih menunggu rapat lanjutan di level pusat.  Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/3485SJ yang ditujukan kepada jajaran pemerintah daerah (pemda). Dalam SE tersebut, Tito meminta pemda segera mencairkan dana pilkada yang sudah termaktub dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). ”Guna mendukung tahapan pilkada yang dimulai 15 Juni,” katanya.  Selain itu, Tito memerintah pemda melakukan koordinasi dengan KPU/Bawaslu di daerah guna menghitung ulang kebutuhan anggaran dan barang untuk protokol kesehatan. Pemda juga didorong melakukan optimalisasi sarana dan barang yang dapat dihibahkan ke penyelenggara untuk mendukung pilkada.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg

KPU Aktifkan 161 Ribu Penyelenggara Ad Hoc

penyelenggara ad hoc

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyelenggara ad hoc

Berita Terkini

Lakukan Pelanggaran, 188 Penyelenggara Ad Hoc Diperiksa Internal KPU

KPU Aktifkan 161 Ribu Penyelenggara Ad Hoc

Download Aplikasi JawaPos.com