<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/JKT_Raker-Mendagri-dengan-Komisi-II_SALMAN-TOYIBI_-5JPG-1466134382.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Ketua DKPP Heddy Lugito (kanan). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Ketua DKPP Heddy Lugito (kanan). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat sepanjang tahun 2025 telah memberhentikan 22 penyelenggara pemilu, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Selain itu, 11 penyelenggara lainnya diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua atau koordinator divisi. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan 80 sanksi peringatan keras dan 8 sanksi peringatan keras terakhir kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan peserta pemilu turut berperan dalam meningkatnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara. Ia menyebut peserta pemilu kerap melakukan berbagai cara untuk menggoyahkan integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu. &ldquo;Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP menunjukkan bahwa peserta pemilu melakukan berbagai cara secara masif dalam menggoyahkan integritas dan profesionalitas penyelenggara,&rdquo; kata Heddy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/7). Heddy mendorong masyarakat untuk menelaah secara saksama setiap putusan DKPP yang memberikan sanksi berat, baik pemberhentian tetap, peringatan keras terakhir, maupun pencopotan dari jabatan ketua atau anggota. Menurutnya, dari pertimbangan putusan tersebut akan terlihat sejauh mana pengaruh peserta pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi. Ia mencontohkan, dalam putusan DKPP Nomor: 222-PKE-DKPP/IX/2024, Ketua KPU Kabupaten Brebes, Manja Lestari Damanik, dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan. Sementara dalam putusan nomor: 83-PKE-DKPP/V/2024, anggota KPU Kota Bandar Lampung, Fery Triatmojo, diberhentikan tetap. Kasus serupa juga terjadi dalam putusan nomor: 74-PKE-DKPP/II/2025, di mana Ketua KPU Kota Jayapura, Marthapina Anggai, serta dua anggotanya, Ance Wally dan Benny Karubaba, diberhentikan tetap. Begitu pula dengan Ketua KPU Kota Palopo, Irwandi Djumadin, dan dua anggotanya, Abbas serta Muhatzhir Muh Hamid, yang dijatuhi sanksi serupa berdasarkan putusan 287-PKE-DKPP/XI/2024 dan 305-PKE-DKPP/XII/2024. Lebih lanjut, Heddy menegaskan pemilu dan pilkada bukan semata ajang politik untuk memperebutkan kekuasaan, melainkan proses sakral penyerahan mandat rakyat untuk memilih pemimpin selama lima tahun ke depan. &ldquo;Kalau hanya dimaknai sebagai kontestasi atau ajang perebutan kekuasaan, maka peserta akan menghalalkan segala cara, termasuk menggoda penyelenggara pemilu,&rdquo; tegas Heddy. Lebih lanjut, Hendy mengungkapkan selama tahun 2025, DKPP menerima 175 pengaduan, di mana 110 di antaranya lolos verifikasi administrasi dan 174 lolos verifikasi materiel. Sepanjang tahun ini juga, DKPP telah memutus 166 perkara, terdiri dari 100 perkara lama dan 66 perkara baru yang diregistrasi pada 2025. Sementara, penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi peringatan atau teguran tertulis sebanyak 170 orang, sementara yang dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar kode etik berjumlah 432 orang.

DKPP berhentikan 22 penyelenggara pemilu 2025 karena pelanggaran kode etik, Heddy Lugito soroti pentingnya integritas.

DKPP Telah Berhentikan 22 Penyelenggara Pemilu Sepanjang 2025, Ingatkan Pentingnya Semangat Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/20/WhatsApp-Image-2024-11-20-at-182427-3604853030.jpeg" alt="Pramono Anung bersama Komunitas Wota dan Wibu di Little Tokyo Junction. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pramono Anung bersama Komunitas Wota dan Wibu di Little Tokyo Junction. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meminta kepada penyelenggara pemilu agar bersikap adil pada Pilkada Jakarta 2024. Dengan begitu, memberikan hasil yang nyata sesuai pilihan rakyat. "Secara khusus saya dan Bang Doel berharap bahwa KPU, KPUD, Bawaslu, berlaku (adil) untuk betul-betul menjaga demokrasi ini," kata Pramono di Stadion Madya GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11). Selain itu, Pramono juga menyakini aparat penegak hukum akan bekerja maksimal menjaga keamanan. Sehingga tidak ada gangguan selama berjalannya puncak pilkada.&nbsp; "Secara khusus kepada aparat saya yakin di Jakarta ini mereka akan menjaga keamanan dan demokrasi Jakarta yang sudah berjalan dengan baik," imbuhnya. Di sisi lain, jelang hari pencoblosan atau pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Pramono optimistis bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.&nbsp; "Insya Allah tanggal 27 November nanti saya dan Bang Doel mudah-mudahan bismillah mendapatkan dukungan riil dari warga Jakarta dan menang satu putaran," pungkas Pramono. &nbsp;

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meminta kepada penyelenggara pemilu agar bersikap adil pada Pilkada Jakarta 2024.

Jelang Hari Pemungutan Suara Pilkada Jakarta 2024, Pramono Minta Penyelenggara Pemilu Bersikap Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/BAWASLU-15-642364939.jpg" alt="Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Acara Konsolnas Evaluasi Dukungan Administrasi dan Teknis Kesekretariatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Gelombang II.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Acara Konsolnas Evaluasi Dukungan Administrasi dan Teknis Kesekretariatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Gelombang II.(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong jajaran staf di sekretariat Bawaslu untuk meningkatkan kemampuannya sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, peningkatan kemampuan para staf akan sangat berguna untuk menunjang kerja dan fungsi Bawaslu. "Bapak ibu teman-teman ketua perhatikan formasi, keahlian, dan keterampilan teman-teman staf. Kami melihat teman-teman staf punya keahlian dan kemampuan yang mendukung Bawaslu," ungkapnya saat menutup Konsolnas Evaluasi Dukungan Administrasi dan Teknis Kesekretariatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Gelombang II dikutip Kamis (14/8/2024) Bagja menyebutkan di tahun 2025 Bawaslu akan membuka pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan. Tidak hanya di Bawaslu, dia juga mendorong para staf untuk mengikuti diklatpim di lembaga lain demi meningkatkan kemampuan para staf. Tidak hanya staf, dia juga meminta para Kepala Sekretariat (Kasek) untuk mengikuti pelatihan mediator. "Minta juga para kasek untuk ikut pelatihan mediator. Para kasek harus pegang namanya tahapan dan jadwal. Nanti kalau ada sengketa siapa yang fasilitasi kasek dan kasubbag. Siapa yang membuat notulensi teman-teman sekretariat," ucapnya. Bagja mengatakan sudah menjadi tugas staf dan sekretariat untuk membantu ketua dan anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya, Bagja membuka berbagai saran untuk pelatihan kedepan. "Silakan kemampuan apa yang perlu diperlukan oleh kasek dan kasubbag, sampaikan kepada kami. Diklat apa yang ingin dilakukan, sampaikan juga. Silakan teman-teman tingkatkan kemampuan sebagai penyelenggara pemilu," tandasnya.

Untuk meningkatkan kemampuan sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu akan membuka pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan.

Ketua Bawaslu Terus Dorong Jajaran Staf Tingkatkan Kemampuan Sebagai Penyelenggara Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/guspardi-gaus-lagi-2.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keterwakilan bakal calon legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024 tidak berubah. Bacaleg dari kaum hawa tetap 30 persen. Sehingga, DPR bersama penyelenggara Pemilu 2024 sepakat tidak merevisi&nbsp;Nomor 10 tahun 2023. "PKPU 10 tahun 2023 masih sangat relevan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanahkan setiap partai politik (parpol) harus mengajukan daftar bacaleg dengan minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen," ujar&nbsp;Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, Rabu malam (17/5).&nbsp; Dia menuturkan, hasil kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Kemendagri bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (17/5) bahwa sepakat untuk tidak mengubah PKPU no 10 tahun 2023. Legislator dapil Sumbar II itu memahami adanya usulan dari berbagai kelompok masyarakat mengenai perubahan PKPU no 10 tahun 2023. Namun begitu, PKPU Nomor 10/2023 sejatinya sudah mencerminkan kesadaran dan kesepahaman kepada seluruh parpol terkait penghitungan 30 persen jumlah bacaleg perempuan. "Lagi pula dari hasil pendaftaran bacaleg seluruh tingkatan ke KPU yang telah selesai dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023, tidak ada satu parpol pun yang kepesertaan bacaleg perempuannya kurang dari 30 persen," tandasnya. Politikus PAN itu menyebut bahwa bacaleg di Pemilu 2024 keterwakilan perempuan mencapai 37 persen. Hal itu membuktikan semua parpol memahami dan mematuhi aturan yang termuat dalam PKPU no 10 tahun 2023. Oleh karena itu, kata Guspardi, Komisi II DPR meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP tetap konsisten menggunakan PKPU nomor 10 tahun 2023 dalam rangka membangun kesadaran dan kesepahaman kepada seluruh partai politik untuk memenuhi syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai bacaleg. Mulai dari DPRD kabupaten/kota, provinsi sampai DPR RI.

Keterwakilan bakal calon legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024 tidak berubah. Bacaleg dari kaum hawa tetap 30 persen.

Ketewakilan Bacaleg Perempuan Sudah 30 Persen, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tidak Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ketua-Bawaslu-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur sipil negara (ASN) untuk hati-hati saat berfoto agar tidak tergolong ke dalam pelanggaran netralitas.  "Nah, kami mengingatkan teman-teman ASN dan penyelenggara pemilu jangan lupa. Penyelenggara pemilu dan ASN agar tidak melakukan pose-pose foto, kecuali fotonya diambil sebelum penetapan peserta pemilu," ucap Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi media bertajuk "Catatan Kinerja Pengawasan Pemilu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023" di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, (5/1).  Bagja menambahkan usai penetapan partai politik peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, saat ini, pose-pose foto seperti jari yang menggambarkan nomor urut partai politik tertentu harus dihindari oleh penyelenggara pemilu dan ASN.  "Nah, kami harapkan, pose, poster, dan sebagainya sudah hilang karena sudah ada peserta pemilu. Teman-teman penyelenggara hilangkan pose, ditahanlah sampai nanti," ucapnya.  Saat ini, Bagja mengatakan, Bawaslu akan mengecek lebih lanjut setiap foto penyelenggara pemilu ataupun ASN yang diduga menggambarkan atribut peserta pemilu tertentu, termasuk mengenai waktu pengambilan foto itu.  "Kadang-kadang kan media sosial mengulang, misalnya Facebook mengulang lagi kenangan memori dua tahun yang lalu, begini fotonya, repot. Kami pernah menghadapi persoalan pada saat seleksi Bawaslu kabupaten/kota yang bersangkutan pose dalam posternya seperti demikian, padahal itu memori dia dua tahun yang lalu," jelas Bagja.  Dalam kesempatan yang sama, Bagja juga menyampaikan bahwa Bawaslu RI akan mengirimkan surat imbauan kepada penyelenggara pemilu dan ASN agar menjaga netralitas di tengah Pemilu 2024, terutama terkait dengan pose-pose saat berfoto.  "Akan ada. Akan ada surat imbauan," kata Bagja.

Bawaslu Ingatkan Penyelenggara Pemilu dan ASN Hati-Hati saat Berfoto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ketua-DPR-RI-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna, yang salah satu agendanya adalah pengesahan calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rapat Paripurna akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.  Sebelum memasuki agenda pertama, Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (14/6) akan diawali dengan pelantikan 4 anggota DPR Pengganti Antarwaktu (PAW).  “Agenda pertama Rapat Paripurna DPR RI hari ini adalah mendengarkan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” kata Puan.  Selanjutnya, Rapat Paripurna akan mengesahkan calon anggota DKPP periode 2022-2027 dari unsur masyarakat setelah melalui proses pemilihan oleh Komisi II DPR pada Senin (13/6) kemarin. Sesuai ketentuan, ada 5 nama anggota DKPP dari unsur masyarakat di mana 3 diusulkan oleh DPR, dan 2 lainnya diusulkan oleh Presiden.  “Berdasarkan hasil inventarisasi dan diskusi bersama fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI, diputuskan secara musyawarah mufakat 3 orang yang dianggap terbaik dan memenuhi syarat sebagai calon anggota DKPP periode 2022-2027 dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna hari ini untuk dimintakan persetujuan,” jelas Puan.  Usai disahkan dalam Rapat Paripurna, 3 nama calon anggota DKPP tersebut akan dikirimkan ke Presiden sambil menunggu 2 nama calon lainnya, untuk kemudian nantinya dilantik. Anggota DKPP yang merupakan lembaga etik pengawas penyelenggara Pemilu ini juga akan diisi oleh 2 orang ex officio dari KPU dan Bawaslu.7  “Selanjutnya Rapat Paripurna akan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang Energi baru dan Energi terbarukan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI,” terang Puan.  Agenda terakhir Rapat Paripurna DPR hari ini adalah pengambilan keputusan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Landas Kontinen. Puan mengatakan, perpanjangan waktu tersebut diambil berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR pada 9 Juni lalu.  “Pansus RUU Kontinen meminta perpanjangan waktu pembahasan agar beleid yang dihasilkan semakin komprehensif,” tutup mantan Menko PMK tersebut.

Puan Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan Calon Anggota DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200914_005209.jpg" alt="Warga berkebutuhan khusus mengikuti Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan" width="100%">
<figcaption>Warga berkebutuhan khusus mengikuti Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara Pilkada Serentak 2020 harus bersikap netral. Salah satunya dengan tidak melakukan mutasi sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) Pilkada sebelum enam bulan penetapan pasangan calon (Paslon).  "Kecuali atas dasar persetujuan Menteri dengan tiga pengecualian, pertama apabila jabatan itu memang kosong tidak ada pejabat yang memimpin, kedua pejabatnya sedang dalam proses hukum atau ditahan oleh aparat penegak hukum, dan ketiga, kalau pejabat di daerahnya wafat," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (20/10).  “Kemarin ada yang melakukan, sehingga akhirnya diskualifikasi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, ada dugaan demikian, sehingga temuan Bawaslu kemudian di follow up oleh KPU,” sambungnya.  Mantan Kapolri ini pun berharap, pihak penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu dapat berfungsi sebagai wasit saat pelaksanaan Pilkada Serentak. Sehingga dapat bersikap netral.  “Wasit sangat menentukan, kalau wasit netral, wasitnya baik maka akan dihormati dan disegani. Tetapi kalau seandainya berpikirnya kapan lagi lima tahun sekali, maka itu akan menjadi awal permasalahan di daerah itu awal ketidakpercayaan,” ungkap Tito.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/30/09/2020/tito-karnavian-tak-segan-beri-sanksi-kepala-daerah-yang-tak-netral/">Tito Karnavian Tak Segan Beri Sanksi Kepala Daerah yang Tak Netral</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Tito juga tidak ingin ada pihak-pihak yang sengaja memasang orang di KPU daerah. Hal ink berpotensi terjadinya pelanggaran.</div> </div> </div> </div> "Sehingga ini tolong arak-arakan KPU daerah yang bertanggung jawab betul-betul tunjukkan netralitas, hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh paslon-paslon,” tegas Tito.  Selain itu, Tito mewanti-wanti untuk tidak ingin melihat pesta demokrasi menjadi pesta yang transaksional. Dia berharap, ada komitmen dari jajaran KPU dan Bawaslu dalam melkasanakan kegiatan Pilkada yang berintegritas.  Tito lantas, meminta kepada penegak hukum, aparat keamanan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran, terutama transaksional untuk memperoleh kemenangan.  “Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian Polri, kejaksaan, saya sudah sampaikan juga kalau ada oknum yang berbuat demikian tindak tegas. Untuk memberikan contoh kepada yang lain, memberikan efek deteren kepada yang lain,” tegasnya.  Oleh karena itu, Tito mengimbau agar paslon dan partai pendukung dapat berkompetisi secara sehat, artinya siap menang dan siap kalah.  “Jangan siap menang dan tidak siap kalah, karena pasti ada yang menang dan ada yang kalah tapi kompetisinya harus sehat maka gunakan cara-cara yang sehat juga,” tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=an4XELLGOzY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Tito Karnavian Minta ASN dan Penyelenggara Pemilu Bersikap Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201005_213159-1.jpg" alt="Seorang warga melintas di depan mural yang berisikan ajakan positif di jalan Tropodo Kota Mojokerto, Senin (05/10/2020), mulai akhir September hingga awal desember mendatang merupakan masa kampanye yang dilakukan tiga paslon wilayah Kabupaten Mojokerto, K" width="100%">
<figcaption>Seorang warga melintas di depan mural yang berisikan ajakan positif di jalan Tropodo Kota Mojokerto, Senin (05/10/2020), mulai akhir September hingga awal desember mendatang merupakan masa kampanye yang dilakukan tiga paslon wilayah Kabupaten Mojokerto, K</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Intensitas pelaporan terhadap penyelenggara dan pengawas pilkada terus meningkat seiring semakin jauhnya tahapan berjalan. Hingga memasuki pekan ketiga kampanye, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah menerima ratusan perkara.  "Pemeriksaan mulai naik setelah penetapan paslon," ujar anggota DKPP Ida Budhiati dalam webinar pencegahan pelanggaran etika kemarin (19/10).  Ida mengatakan, hingga kemarin, ada 237 laporan dugaan pelanggaran etik yang sudah masuk. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak dilaporkan adalah dugaan tidak profesional dan tidak mandirinya penyelenggara/pengawas. Yakni, masing-masing 158 dan 23 kasus.  Umumnya, lanjut dia, sebagian besar kasus didominasi penyelenggara. Namun, ada juga yang mempersoalkan pengawas Bawaslu. Khususnya terkait akuntabilitas pertanggungjawaban dalam tugas pengawasan dan ajudifikasi.  ’’Bahkan ada yang menuduh dalam penyelesaian sengketa memihak pada paslon tertentu,’’ imbuhnya. Berbagai laporan tersebut, lanjut dia, sudah dan akan ditangani DKPP untuk membuktikan kebenaran atas tuduhan itu.  Perempuan yang pernah menjabat komisioner KPU itu mengingatkan penyelenggara untuk bekerja secara lurus. Apalagi, pilkada digelar dalam situasi yang tak biasa sehingga berpotensi memunculkan persoalan yang berbeda. ’’Tantangan berbeda dengan pilkada di situasi normal,’’ tuturnya.  Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengingatkan jajarannya untuk menjalankan kerja kelembagaan dengan integritas. Dalam praktiknya, integritas penyelenggara harus tecermin dengan pelaksanaan semua tahapan pilkada yang sesuai dengan ketentuan.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/10/2020/komjak-dalami-dugaan-pelanggaran-etik-3-jaksa-penyidik-kasus-pinangki/">Komjak Dalami Dugaan Pelanggaran Etik 3 Jaksa Penyidik Kasus Pinangki</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/09/2020/dewas-putuskan-pelanggaran-kode-etik-pegawai-kpk-soal-ott-rektor-unj/">Dewas Putuskan Pelanggaran Kode Etik Pegawai KPK Soal OTT Rektor UNJ</a></li> </ul> ’’Apa kata peraturan perundang-undangan, itulah yang dilaksanakan di lapangan,’’ tegasnya. Dia mengingatkan, penyelenggara dilarang menjalankan tahapan dengan kreasi masing-masing. Terlebih jika bekerja melampaui kewenangan dan tidak sesuai dengan aturan. Jika itu terjadi, ada konsekuensi hukum dan etik yang harus diterima.  Salah satu upaya untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan aturan adalah meminta penyelenggara perbanyak membaca. Khususnya membaca dan paham aturan UU dan peraturan KPU yang menjadi pedoman teknis. ’’Supaya kita bekerja sesuai tugas dan wewenang yang diberi UU,’’ imbuhnya. Selain bekerja dengan integritas dan akuntabilitas, pria asal Jawa Tengah itu mengingatkan pentingnya transparansi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=R7V5bT9xSTY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pasca Penetapan Paslon, DKPP Terima 237 Laporan Dugaan Pelanggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="PEMILU 2019: Enam komisioner KPU Papua jadi tersangka karena diduga mengalihkan perolehan suara caleg. - Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>PEMILU 2019: Enam komisioner KPU Papua jadi tersangka karena diduga mengalihkan perolehan suara caleg. - Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masa penundaan pilkada berakhir kemarin. Hari ini (15/6) tahapan yang sempat dihentikan selama tiga bulan karena pandemi Covid-19 itu kembali dimulai. Yang segera dilakukan adalah pelantikan petugas ad hoc yang tersisa serta pengaktifan kembali yang sudah dilantik.  Dalam data KPU, petugas ad hoc untuk pilkada 2020 mencapai 161.440 orang. Untuk level panitia pemilihan kecamatan (PPK), hanya sebagian kecil yang belum dilantik. Sementara di level panitia pemungutan suara (PPS), total penyelenggara yang belum dilantik sekitar 56 persen.  Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, pihaknya sudah menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020. Isinya mengatur pedoman pelantikan dan pengaktifan kembali petugas ad hoc. Termasuk mekanisme jika ada petugas yang tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan lainnya. Jika terjadi pergantian antarwaktu, mekanismenya berbasis nomor urut atau ranking hasil seleksi sebelumnya.  ”Pelantikan menggunakan protokol kesehatan,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (14/6). Bagi yang kondisi jaringan internetnya baik, pelantikan bisa dilakukan secara virtual. Sementara bagi yang infrastrukturnya belum siap, pelantikan dilakukan secara offline dengan aturan jaga jarak dan mengenakan alat pelindung standar.  Untuk pengadaan alat-alat protokol kesehatan pelantikan, pria asal Bali itu menyebut akan dikoordinasikan KPU kabupaten/kota setempat. Karena alokasi APBN belum cair, pengadaan dipenuhi dengan anggaran rutin terlebih dahulu. Dewa yakin kebutuhannya tidak banyak, hanya untuk menyediakan masker dan hand sanitizer.  ”Pakai anggaran rutin dulu. Nanti bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan,” imbuhnya. Dewa memprediksi peralatan protokol kesehatan dalam jumlah besar baru akan dibutuhkan saat melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atau pencocokan dan penelitian data pemilih yang memang turun ke lapangan.  Sementara itu, proses pelantikan ataupun pengaktifan kembali jajaran penyelenggara sudah berada dalam pantauan Bawaslu. Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, jajaran pengawas ad hoc di 270 daerah sudah diaktifkan sebelum KPU memulai tahapan. ”PKPU 5/2020 sudah diundang-undangkan. Berarti tahapan dilanjutkan,” ujarnya.  Bawaslu juga telah menerbitkan pedoman pengaktifan pengawas ad hoc pada Jumat (12/6). Isinya menyebutkan, pengawas sudah harus aktif sebelum 15 Juni. Dengan demikian, proses pelantikan PPK/PPS sudah berada dalam pantauan Bawaslu.  Fritz juga memastikan, dalam proses pengawasan, jajarannya sudah menggunakan protokol kesehatan. Minimal dibekali masker. ”Akan kita upayakan,” ucapnya. Sementara itu, untuk pengadaan dalam jumlah besar, masih menunggu rapat lanjutan di level pusat.  Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/3485SJ yang ditujukan kepada jajaran pemerintah daerah (pemda). Dalam SE tersebut, Tito meminta pemda segera mencairkan dana pilkada yang sudah termaktub dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). ”Guna mendukung tahapan pilkada yang dimulai 15 Juni,” katanya.  Selain itu, Tito memerintah pemda melakukan koordinasi dengan KPU/Bawaslu di daerah guna menghitung ulang kebutuhan anggaran dan barang untuk protokol kesehatan. Pemda juga didorong melakukan optimalisasi sarana dan barang yang dapat dihibahkan ke penyelenggara untuk mendukung pilkada.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg

KPU Aktifkan 161 Ribu Penyelenggara Ad Hoc

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPU.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Palu sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memakan korban. Sebanyak 12 penyelenggara pemilu dipecat karena pelanggaran etik berat. Ada yang karena mengubah perolehan suara caleg, ada pula yang karena meminta fasilitas kepada peserta Pemilu 2019.  Berdasar rilis yang diterima kemarin (13/2), 12 penyelenggara pemilu itu diberhentikan melalui sidang pada Rabu (12/2). Salah satu penyelenggara pemilu yang dipecat kemarin adalah anggota KPU Provinsi Lampung Esti Nur Fathonah. Dia terbukti melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses seleksi KPU kabupaten/kota.  Sementara itu, lima anggota KPU Intan Jaya dipecat karena terbukti mengalihkan suara caleg Golkar ke PKPI. Ada juga yang dipecat karena menjalin hubungan terlarang dengan bawahannya. Dia adalah Immawan Margono, komisioner KPU Kabupaten Keerom (selengkapnya lihat grafis).  Dengan pemberhentian 12 penyelenggara pemilu itu, total ada 21 orang yang dipecat DKPP selama Januari hingga pertengahan Februari tahun ini. Bila ditarik mundur ke persidangan sebelumnya, DKPP telah memberhentikan 5 orang pada 5 Februari, 2 orang pada 29 Januari, 1 orang pada 22 Januari, dan 1 orang pada 16 Januari.  Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengaku prihatin dengan masih banyaknya penyelenggara pemilu yang terjerat kasus pelanggaran etik. Dia mengatakan, upaya untuk menjaga integritas dan profesionalisme sebetulnya terus digiatkan. ”Prinsipnya, kita terus menjaga integritas,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (13/2).  Terbaru, KPU mengadakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Bogor pada awal pekan lalu selama tiga hari. Salah satu tujuannya adalah memperkuat komitmen integritas. Dalam kesempatan itu, KPU menggandeng Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) untuk memberikan penguatan.  Hanya, berbagai upaya yang dilakukan belum bisa menghadang munculnya pelanggaran oleh oknum penyelenggara pemilu. Ilham pun mengaku sulit mengontrol perilaku individu jajaran di bawahnya. ”Mungkin mereka melakukan kesalahan yang mengandung unsur pelanggaran etik. Ya, DKPP berwenang memberhentikan,” imbuhnya.  Soal KPU Intan Jaya yang seluruh komisionernya dipecat, Ilham menyebut sudah ada mekanisme yang mengatur. Yakni, melakukan pergantian antarwaktu (PAW) dengan menempatkan nama-nama cadangan yang ada dalam proses seleksi. ”Nanti kita proses,” tuturnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyelenggara pemilu

Berita Terkini