<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220221_160949.jpg" alt="Polda Sumsel, penyidikan kasus, fungsi preemtif, preventif" width="100%">
<figcaption>Polda Sumsel, penyidikan kasus, fungsi preemtif, preventif</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) mengumumkan sebanyak 22 polsek di daerah itu tidak lagi melakukan penyidikan kasus.  Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombespol Supriadi mengatakan, sebanyak 22 Polsek tersebut hanya menjalankan fungsi dalam hal preemtif dan preventif. Seperti dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah.  Menurut dia, keputusan itu berlaku secara nasional untuk sebanyak 1.062 polsek ​​​​berdasar kebijakan dari Kapolri yang termaktub dalam SK Nomor Kep/613/III/2021. ​​​​​  ”Jadi dengan begitu penyidikan sebuah kasus sudah akan langsung ditangani polres setempat,” kata Supriadi seperti dilansir dari Antara di Palembang, Jumat (25/2).  Sebab, menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kepolisian. Di antaranya jarak antara polsek ke polres yang terbilang masih dekat dan untuk efisiensi penanganan kasus. Jumlah laporan kepolisian (LP) di polsek rata-rata hanya di bawah 10.  Misal seperti Polsek Buai Runjung di wilayah Polres OKU Selatan, LP yang masuk 2022 tidak lebih dari 10 kasus. Atau di Banyuasin, jarak Polsek Betung ke polres 7,2 kilometer ditempuh sekitar tujuh menit.  Berdasar data Polda Sumsel, 22 polsek di Sumsel itu tersebar di beberapa wilayah. Masing-masing meliputi wilayah Polres Musi Banyuasin terdiri atas Polsek Plakat Tinggi.  Wilayah Polres OKI terdiri atas Polsek Kayu Agung. Polres Empat Lawang terdiri atas Polsek Talang Padang. Polres OKU Selatan terdiri atas Polsek Buai Runjung. Polres Banyuasin terdiri atas Polsek Pangkalan Balai dan Polsek Betung.  Polres Pagar Alam terdiri atas Polsek Dempo Utara, Polsek Dempo Tengah. Polres Ogan Ilir terdiri atas Polsek Rantau Alai. Polres OKU terdiri atas Polsek Lubuk Raja. Polres OKU Timur terdiri atas Polsek Buay Pemuka Peliung.  Polres Musi Rawas terdiri atas Polsek Muara Kelingi, Polsek Tugu Mulyo, Polsek Purwodadi, Polsek Megang Sakti, Polsek Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Polsek Muara Lakitan, Polsek Jaya Loka, dan Polsek Bulang Tengah Suku Ulu. Kemudian terakhir Polres Muratara terdiri atas Polsek Karang Jaya dan Polres Lahat terdiri atas Polsek Pulang Pinang dan Polsek Pseksu.  &nbsp;  &nbsp;  Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi. M. Riezko Bima Elko P./Antara

Polda Sumsel Umumkan 22 Polsek Tak Lakukan Penyidikan Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-13.24.18.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/12), memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.  ”Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Jogjakarta, hari ini (13/12), bertempat di Kantor BPK Perwakilan Jogjakarta, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Senin (13/12).  Empat saksi, yaitu ASN di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Eddy Wahyudi, Ahmad Edi Zuhaidi selaku Direktur PT Eka Madra Sentosa, Mochamad Amin Agustyono dari pihak swasta, dan Heri Sukamto selaku Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Cabang Jogjakarta dan kuasa KSO PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara KSO.  KPK sedang melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida. Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.  Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.  Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah menggeledah di beberapa lokasi seperti Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Jogjakarta serta Badan Pemuda dan Olahraga Jogjakarta. Tim Penyidik KPK mengamankan dokumen yang terkait dengan kasus dari penggeledahan tersebut.

KPK Panggil Empat Saksi Kasus Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/durasi-penyidikan-kedaluarsa-polisi-tunggu-kedatangan-slamet-maarif_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian masih menanti kedatangan Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Jika dihitung dari waktu pelimpahannya dari Bawaslu, kasus tersebut terbilang sudah kedaluarsa. Adapun sebelumnya, Slamet resmi menyandang status tersangka kampanye di luar jadwal, pada Sabtu, 9 Februari 2019. Penetapan tersangka itu sesuai rekomendasi Bawaslu. Sementara polisi memiliki 14 hari untuk melakukan penyidikan sebelum berkas kasus tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menerangkan, sudah dua kali Slamet mangkir dari panggilan penyidik Polresta Surakarta. Hal ini bisa menjadi faktor kasus tersebut tidak serta merta berhenti diselidiki walaupun sudah lewat dari durasi pemeriksaan. "Dua pemeriksaan sebelumnya, pihak pengacaranya mengajukan untuk penundaan pemeriksaan, artinya kalau 14 hari itu, tidak secara teknis setelah laporan polisi diterima ya," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/2). Namun memang, penilaian berhenti atau tidaknya kasus ini juga perlu pertimbangan dari Bawaslu. "Kemudian saat proses penyidikannya ada penundaan, penundaan dua kali apakah itu dihitung, itu ranahnya Bawaslu yang akan memberikan assessment," tutur Dedi. Sejauh ini, Kepolisian masih menuggu etikat baik dari Slamet untuk hadir dalam pemeriksaan pada panggilan ketiganya nanti. "Kalau dia tidak datang pasti akan dijemput paksa," pungkas Dedi.

Durasi Penyidikan Kedaluarsa, Polisi Tunggu Kedatangan Slamet Ma'arif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/penyidik-bakal-kembali-ke-singapura-menanyakan-dari-mana-novel-dapat-foto-al_m_129352.jpeg" alt="Novel Baswedan" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sampai sekarang polisi belum mengetahui dari mana Novel Baswedan mendapatkan foto AL yang dicurigai pelaku penyiraman air keras. Karena ketika di Singapura, penyidik tak sempat memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kedatangan penyidik ke rumah sakit di Singapura kemarin sebatas perbincangan dan menunjukkan foto terduga pelaku. "Kami belum sempat tanya panjang-panjang. Kami tak diberi izin oleh dokter," ucapnya di Polda Metro Jaya, Kamis (11/5). Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini menambahkan, penyidik bakal kembali ke Singapura untuk meminta keterangan lengkap dari Novel. Rencananya, kunjungan penyidik nanti untuk mempertanyakan dari mana Novel mendapatkan foto itu.&nbsp; "Artinya kami biar tahu foto itu dari mana. Tentunya dari foto itu kami bisa dapatkan AL," ucap dia. Nama AL mencuat dan diduga sebagai pelaku penyerangan setelah penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri menemui Novel yang sedang dirawat di rumah sakit di Singapura. Dari sana penyidik mendapat keterangan dari Novel bahwa ada satu orang yang dicurigai, kemudian tim melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi langsung melakukan upaya penangkapan terhadap seseorang berinisial AL pada Selasa (9/5) malam. Tapi pada Rabu (10/5) malam AL dilepas karena pemeriksaan berakhir. (elf/JPG)

Penyidik Bakal Kembali ke Singapura Menanyakan Dari Mana Novel Dapat Foto AL