<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/DEMO-TRUCK_NUR-CHAMIM-2-3414171892.jpg" alt="Sejumlah sopir truk memarkir kendaraannya di tepi jalan saat aksi solidaritas menolak aturan Over Dimension Over Load (ODOL) di Jalur Pantura Siliwangi Ruas Semarang-Kendal, Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/6/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah sopir truk memarkir kendaraannya di tepi jalan saat aksi solidaritas menolak aturan Over Dimension Over Load (ODOL) di Jalur Pantura Siliwangi Ruas Semarang-Kendal, Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/6/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Praktik pungutan liar (pungli) dan truk over dimension over loading (ODOL) di Indonesia bukan sekadar masalah teknis transportasi, tapi sudah menjadi penyakit kronis yang menyandera sistem logistik nasional.&nbsp; Alih-alih berkurang, pungli masih merajalela. Mulai dari jalan tol, bahu jalan, rest area, hingga masuk ke jalur-jalur distribusi menuju pasar dan gudang. Semua pihak dirugikan, sopir, pengusaha, bahkan pemilik barang. Dalam diskusi yang digelar bersama Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pekan lalu, para sopir mengungkap kenyataan pahit di balik kemudi.&nbsp; Dari Tol Cikampek hingga Kramat Jati, mereka dipalak oknum preman hingga Rp 200 ribu sekali jalan. Jika nekat berhenti di bahu jalan untuk istirahat, bukan keamanan yang datang, melainkan pungli dari oknum petugas tol.&nbsp; Bahkan, kata mereka, masalah ini sudah pernah dilaporkan ke direksi, namun hingga kini tak kunjung dibereskan. Cerita kelam tak berhenti di situ. Di sekitar kawasan pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, pengusaha truk mengungkap adanya 'kampung pungli' di jalur menuju gudang. Truk yang hendak melewati portal harus membayar 'uang stempel' Rp 100 ribu kepada oknum yang mengatasnamakan RT setempat. Salah satu pengemudi menuturkan, saat mengangkut sayuran dari Garut ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, ia harus menyisihkan dana sekitar Rp 175 ribu untuk melintasi 5 sampai 6 titik pungli. "Mulai dari berseragam hingga tidak memakai baju, semua bisa minta pungli. Dari angkut sampai bongkar, semua ada tarifnya,&rdquo; keluh seorang sopir. Lebih menyedihkan lagi, para pengusaha dan pemilik barang pun jadi korban. Bedanya, mereka menyikapi berbeda: pemilik barang cenderung tertutup, pengusaha setengah terbuka, sementara sopir yang jadi ujung tombak operasional&mdash;buka-bukaan. Akibat praktik pungli ini, biaya logistik nasional ikut membengkak. Menurut pengusaha, pungli menyumbang sekitar 15 hingga 30 persen dari total ongkos angkut logistik di Indonesia. &ldquo;Kalau dihitung, truk dengan ritase padat bisa menghabiskan Rp 120 hingga Rp 150 juta per tahun hanya untuk pungli. Itu sekitar Rp 10&ndash;12 juta per bulan,&rdquo; ujar seorang pelaku usaha angkutan. Celakanya, ini terjadi saat pemerintah justru sedang gencar mendorong program Zero ODOL (tanpa truk kelebihan muatan/dimensi). Namun, pungli yang justru jadi salah satu akar penyebab tetap dibiarkan menjamur tanpa solusi nyata. <h3>MTI: Komitmen Pemberantasan Pungli Lemah</h3> Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyayangkan lemahnya komitmen pemberantasan pungli. &ldquo;Selama ini pemerintah sibuk mengurus ODOL, tapi abai terhadap punglinya. Padahal, praktik pungli jauh lebih sistemik dan membebani biaya logistik secara signifikan,&rdquo; tegas Djoko kepada JawaPos.com. Menurutnya, tanpa penghapusan pungli, program Zero ODOL hanya akan menjadi jargon kosong. &ldquo;Pemerintah perlu memasukkan agenda pemberantasan pungli sebagai bagian dari reformasi logistik nasional, bukan hanya sekadar urusan truk kelebihan muatan,&rdquo; tambahnya. Ia mengungkapkan, kondisi ini mengungkapkan bahwa logistik Indonesia bukan sekadar soal infrastruktur atau kendaraan. Selama korupsi kecil-kecilan ini dibiarkan tumbuh liar di jalanan, maka sebaik apa pun jalan dibangun, biaya distribusi barang tetap mahal, dan yang paling dirugikan tetaplah rakyat. "Sudah waktunya pemerintah tak hanya mengejar truk nakal tapi juga berani menyentuh 'penumpang gelap' dalam sistem logistik nasional. Sebab, logistik yang efisien hanya mungkin tercapai bila jalannya bersih dari praktik kotor," tandas Djoko. &nbsp;

Alih-alih berkurang, pungli masih merajalela. Mulai dari tol, bahu jalan, rest area, hingga jalur-jalur distribusi menuju pasar dan gudang.

Truk ODOL Dilarang tapi Pungli Dibiarkan, Sopir Truk dan Pengusaha Mengeluh: Keluar Rp 150 Juta per Tahun Hanya untuk Pungli!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/close-up-hand-holding-wooden-boa-1073050381.jpg" alt="Ilustrasi food waste./ (freepik.com/freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi food waste./ (freepik.com/freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena kontras terjadi di Indonesia. Di satu sisi masih banyak masyarakat kelaparan, susah makan, atau mengalami gizi buruk. Namun, di sisi lain limbah makanan yang tidak termakan (food waste) di Indonesia sangat besar. Jika diuangkan, nilainya mencapai Rp 500 triliun per tahun.&nbsp; Nilai makanan yang terbuang itu sangat besar. Hampir sama dengan APBD Kota Surabaya untuk 41 tahun. Karena pada 2025 ini, APBD kota pahlawan ditetapkan sekitar Rp 12 triliun.&nbsp; Fenomena banyaknya makanan yang terbuang sia-sia itu dikupas oleh Ketua Indonesian Gastronomy Community Ria Musiawan. "Ada peningkatan limbah makanan yang berdampak serius ke lingkungan. Kami komunitas gastronomi Indonesia, menginisiasi pengurangan limbah makanan untuk gastronomi berkelanjutan," kata Ria di sela penandatanganan komitmen gerakan pengurangan limbah makanan di Jakarta (18/6).&nbsp; Dia mengatakan perlu refleksi untuk menghadirkan gaya hidup yang sehat. Dengan cara mengelola makanan dengan bijak. Sehingga tidak banyak makanan yang terbuang sia-sia dan mencemari lingkungan. Ria mengungkapkan Indonesia masih jadi negara papan atas dengan angka sampah makanan atau food loss terbesar di dunia. Posisi Indonesia masih berada di urutan ke dua. Dia mengungkap ada sekitar 40 juta ton sampah makanan yang dihasilkan masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Jumlah itu sama dengan sekitar 180 ton tiap hari sampah makanan yang dihasilkan. "Jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp 500 triliun per tahun," tuturnya. Dia menjelaskan upaya mengurangi makanan yang terbuang sia-sia bisa melibatkan banyak pihak. Di antaranya adalah kalangan guru. Bagi dia, guru bisa menanamkan kepada anak-anak supaya tidak menyia-nyiakan makanan. Baginya banyak kearifan lokal yang bisa digunakan para guru untuk mengajak anak-anak atau siswa peduli pada makanan.&nbsp; "Banyak cerita-cerita folklore di masyarakat kita soal menghabiskan makanan," katanya. Misalnya jika ada nasi tersisa di piring, ayamnya akan meninggal. Atau cerita kalau suka tidak menghabiskan makanan, si anak akan dilahap raksasa buas.&nbsp;

Indonesia membuang makanan senilai Rp 500 triliun per tahun, sementara banyak masyarakat kelaparan. Ria Musiawan serukan pengurangan limbah.

Miris, Makanan Terbuang di Indonesia Capai Rp 500 Triliun per Tahun, Setara 41 kali APBD Surabaya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/JKT-pembangunan-giant-sea-wall-Salman-Toyibi-4JPG-80629639.jpg" alt="Suasana proyek pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall Jakarta di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten, Sabtu (13/1/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana proyek pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall Jakarta di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten, Sabtu (13/1/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta menyatakan komitmennya mendukung pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim, Jumat (13/6). Respons ini muncul setelah Presiden Prabowo secara terang-terangan mencari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Kamis (12/6). Presiden ingin memastikan kehadiran Jakarta dalam pendanaan proyek strategis nasional tersebut, khususnya bagian Teluk Jakarta yang membutuhkan dana antara 8 hingga 10 miliar dolar AS. "Terkait pidato Pak Prabowo kemarin sudah cukup jelas ya, beliau menyampaikan bahwa beliau beberapa waktu sebelum hari tersebut pidato, bertemu dengan Pak Pram. Juga telah mengirim utusan untuk berbicara dengan Pak Pram dan Pak Pram menyanggupi. Kita melihat dari situ saja," ujar Chico. Lebih lanjut, Chico menegaskan sikap Pemprov DKI Jakarta terhadap permintaan pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta pun akan patuh dengan arahan Prabowo. "Intinya pemerintah provinsi DKI Jakarta tentunya akan patuh pada arahan pemerintah pusat yang dipimpin Pak Prabowo," tambahnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah mendapat konfirmasi langsung dari Gubernur DKI soal dukungan terhadap proyek tersebut. Bahkan, Prabowo menyebut DKI Jakarta siap urunan dana karena APBD-nya yang besar. "Saya dapat jawaban 'dukung'. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan," kata Prabowo. Presiden juga sempat menyinggung ketidakhadiran Pramono dalam acara penutupan ICI 2025. "Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 sampai 10 miliar dolar (AS). Kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir," &nbsp;ujar Prabowo berkelakar. Megaproyek tanggul laut raksasa ini rencananya akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Khusus untuk Teluk Jakarta, anggaran sebesar 1 miliar dolar AS (setara Rp 16,3 triliun) per tahun disebut menjadi proyeksi kontribusi dari DKI Jakarta. Prabowo menekankan bahwa proyek ini mendesak untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman air laut yang makin serius. Meski membuka peluang investasi asing dari China, Jepang, Korea, Eropa hingga Timur Tengah, ia menegaskan proyek tetap akan jalan dengan kekuatan anggaran dalam negeri. "Air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka," tegas Presiden.

Pemprov DKI Jakarta mendukung pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa, sebagai komitmen terhadap proyek strategis nasional.

Pemprov DKI Jakarta Ikut Patungan Proyek Tanggul Laut Jakarta, Proyeksi Kontribusi Rp 16 Triliun Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/LScUa6rzrbUOEGtJ1YusKGQcff04g7nOIoGUVcYU-1-1462426776.jpg" alt="Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad (tengah) memberikan keterangan pers di kantornya, Kamis (22/5). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad (tengah) memberikan keterangan pers di kantornya, Kamis (22/5). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Di media sosial (medsos) santer kabar adanya korupsi dana zakat di tubuh Baznas. Bahkan nilai korupsi yang disebutkan cukup fantastis, yaitu mencapai Rp 11,7 triliun. Pimpinan Baznas menegaskan kabar tersebut tidak benar alias hoaks.&nbsp; Geger informasi korupsi zakat Rp 11,7 triliun itu juga disinggung Ketua Baznas Noor Achmad saat memberikan sambutan pada peluncuran Bulan Kebangkitan Pendayagunaan Baznas di Jakarta pada Kamis (22/5). Awalnya Noor menjelaskan soal hubungan amil (petugas zakat) dengan muzaki (pembayar zakat). Dia mengatakan hubungan amil dengan muzaki harus baik. Bahkan ketika muzaki merasa hidupnya tidak tenang, bisa konsultasi ke amil. Karena dia sudah membayar zakat, dengan tujuan untuk membersihkan diri dan ketenangan batin.&nbsp; Noor mewanti-wanti urusan zakat tidak boleh dipandang sebagai urusan ekonomi. "(Kalau dilihat sisi ekonomi) Akhirnya geger terus. Tuduh ini dan itu. Bahkan Baznas pusat dituduh korupsi Rp 11,7 triliun," katanya.&nbsp; Noor mengaku heran, bagaimana bisa ada yang menuduh Baznas korupsi belasan triliun. "c," katanya. Noor menuturkan, nilai penghimpunan Baznas pusat setiap tahunnya hanya di kisaran Rp 1 triliun. Itu pun paling banyak dari unit pengumpul zakat (UPZ) mitra Baznas.&nbsp; "Sehingga kalau dikatakan korupsi Rp 11,7 triliun, angka dari mana itu," tandasnya. Dia menduga pihak yang sengaja menggulirkan isu tersebut, ingin menghancurkan Baznas. Lebih dari itu, juga membuat dakwah zakat di Indonesia yang sekarang sedang digulirkan menjadi terhambat.&nbsp; Noor juga berpesan kepada para amil zakat abhwa mereka tidak boleh meminta sesuatu kepada pembayar zakat. Karena tugas amil adalah memfasilitasi muzaki. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada amil untuk mengambil. Bukan meminta. "Amil (zakat) dilarang meminta-minta. Haram hukumnya," imbuhnya.

Ketua Baznas Noor Achmad menegaskan bahwa isu korupsi dana zakat Rp 11 triliun hoaks dan menjelaskan penghimpunan zakat yang sebenarnya.

Penghimpunan Zakat Rp 1 Triliunan per Tahun tapi Dituduh Korupsi Dana Zakat Rp 11,7 Triliun, Ketua Baznas Noor Achmad: Angka Dari Mana Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Screenshot_20231228-193709-1858756821.jpg" alt="ilustrasi narkoba. (Antara via Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi narkoba. (Antara via Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Peredaran narkotika masih terus menjadi momok menakutkan bagi Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom mendeteksi perputaran uang narkotika di Indonesia bisa mencapai Rp500 triliun tiap tahunnya. Marthinus menuturkan bahwa perputaran uang Rp 500 triliun itu merupakan prediksi. Apalagi, berdasarkan data survei prevalensi 2019, jumlah pengguna narkotika di Indonesia mencapai 3,3 juta orang. "Dengan kelompok penduduk usia produktif dari 15 tahun hingga 49 tahun," paparnya di dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senin (5/5). Berdasarkan angka tersebut, maka Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar bagi bandar narkotika internasional. "Menjadi incaran bandar luar negeri dan dalam negeri," tuturnya. Lalu, terdapat lima provinsi dengan jumlah penyalahguna narkotika terbanyak. Yakni, Sumatera Utara dengan prevalensi 6,5 persen, Sumatera Selatan 5 persen, DKI Jakarta dengan 3,3 persen, Sulawesi Tengah mencapai 2,8 persen, dan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan 2,3 persen. Menurut dia, terdapat 10 wilayah rawan penyelundupan narkotika dari luar negeri atau menjadi pintu gerbang masuknya narkotika. Yakni, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan seluruh pantai barat Sulawesi. "Sepuluh wilayah ini rawan karena BNN berulang kali menemukan penyelundupan narkotika internasional di sana. Hampir semua hasil operasi kita berasal dari sana," terangnya. Kini, BNN fokus melakukan langkah intelijen dalam menangani kasus narkotika. Langkah yang dilakukan dengan memetakan titik pintu masuk dan area penyelundupan narkotika. "Kami juga memetakan orang-orang yang potensial terlibat atau direkrut dalam jaringan narkotika. Sekaligus mengejar buronan atau DPO pidana narkotika," paparnya. Tak hanya itu, penyelidikan dilakukan untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus narkotika. "Kami petakan siapa aktor dalam kejahatan narkotika, berupaya melemahkan hubungan bandar dengan masyarakat, dan oknum aparat," tegasnya.

Kepala BNN ungkap perputaran uang narkotika di Indonesia bisa mencapai Rp500 triliun per tahun, dengan 3,3 juta pengguna terdata.

Peredaran Narkotika di Indonesia masih Mengkhawatirkan, Kepala BNN Marthinus Hukom: Perputaran Uang Narkotika Rp 500 Triliun per Tahun

Per Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Per Tahun

Berita Terkini

Truk ODOL Dilarang tapi Pungli Dibiarkan, Sopir Truk dan Pengusaha Mengeluh: Keluar Rp 150 Juta per Tahun Hanya untuk Pungli!

Miris, Makanan Terbuang di Indonesia Capai Rp 500 Triliun per Tahun, Setara 41 kali APBD Surabaya!

Pemprov DKI Jakarta Ikut Patungan Proyek Tanggul Laut Jakarta, Proyeksi Kontribusi Rp 16 Triliun Per Tahun

Penghimpunan Zakat Rp 1 Triliunan per Tahun tapi Dituduh Korupsi Dana Zakat Rp 11,7 Triliun, Ketua Baznas Noor Achmad: Angka Dari Mana Itu

Peredaran Narkotika di Indonesia masih Mengkhawatirkan, Kepala BNN Marthinus Hukom: Perputaran Uang Narkotika Rp 500 Triliun per Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com