<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/WhatsApp-Image-2025-12-06-at-164256-464913586.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum DPN PERADI, Harris Arthur Hedar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum DPN PERADI, Harris Arthur Hedar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) kembali menggelar Ujian Profesi Advokat (UPA) Gelombang 2 Tahun 2025 yang digelar serentak se-Indonesia pada Sabtu, 6 Desember 2025. Ujian tersebut salah satunya di Kota Yogyakarta, yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebanyak 143 peserta mengikuti UPA di Fakultas Hukum UGM, berasal dari berbagai latar Universitas. Pelaksanaan ujian berlangsung dalam suasana kondusif sejak pagi hingga siang hari. Peserta terlihat serius dan fokus mengerjakan soal-soal materi hukum yang diujikan. Hadir di Yogyakarta, mewakili Ketua Umum DPN PERADI, Wakil Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, dalam sambutannya mengingatkan kepada 143 peserta yang mengikuti Ujian Profesi Advokat bukan sekadar formalitas untuk memasuki dunia profesi saja, tetapi adalah pintu yang menuntut kehormatan, etika, dan tanggung jawab yang tinggi. Harris mengatakan, sejak berdiri, DPD PERADI berkomitmen melahirkan advokat-advokat berkualitas yang mampu menjadi penegak hukum sekaligus penjaga keadilan. &ldquo;Mengingat besarnya kepercayaan para calon advokat kepada PERADI dengan bukti jumlah peserta Gelombang 2 yang total diikuti 3.891 peserta se-Indonesia, membuat kami semakin menjaga kualitas dan marwah organisasi kami,&rdquo; ungkap Harris, Sabtu (6/12). Harris menambahkan, Ujian Profesi Advokat (UPA) itu sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur profesi advokat di Indonesia, termasuk syarat, hak, kewajiban, organisasi, kode etik, dan sanksi pidananya. &ldquo;Semua diatur di Undang-Undang tersebut. Itu menjadi salah satu dari materi Ujian. Seperti Definisi dan Tugas, Syarat Advokat, Sumpah Profesi, Organisasi Advokat, Kode Etik dan Sanksi Pidana. Sehingga mereka yang lulus ujian ini, memiliki pemahaman yang utuh sebagai Advokat,&rdquo; tandasnya. Selain materi lainnya, seperti Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata Agama, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Ujian Esai mengenai Hukum Acara Perdata. &ldquo;Karena bagi kami kualitas Advokat itu penting, maka dari itu Ketua Umum kami Pak Prof. Dr. Otto Hasibuan SH, MM, telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat,&rdquo; imbuh Harris.

DPN PERADI kembali menggelar Ujian Profesi Advokat (UPA) Gelombang 2 Tahun 2025 yang digelar serentak se-Indonesia pada Sabtu (6/12).

UPA PERADI 2025 Wilayah Yogyakarta Digelar di Fakultas Hukum UGM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/IMG-20250613-WA0009-1859437723.jpg" alt="PERADI Young Lawyers Committee (YLC), menggelar Leadership Development Program (LDP) 2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PERADI Young Lawyers Committee (YLC), menggelar Leadership Development Program (LDP) 2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi sayap PERADI, PERADI Young Lawyers Committee (YLC), menggelar Leadership Development Program (LDP) 2025. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menyiapkan kader muda advokat agar semakin profesional dalam bertugas. Program pelatihan intensif selama empat hari ini diharapkan mampu melahirkan advokat profesional, menjunjung tinggi etika profesi, dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk memajukan organisasi pada masa depan. Ketua PERADI Young Lawyers Committee (YLC), Andra Reinhard R. S. Pasaribu mengatakan, YLC adalah satu-satunya wadah tunggal organisasi profesi advokat di Indonesia. Berdasarkan undang-undang, PERADI diamanatkan untuk&nbsp;mengurus administrasi profesi advokat. Selain itu, PERADI memiliki peran aktif dalam pembinaan kualitas dan integritas Advokat. Hal ini merupakan kebutuhan akan peningkatan aspek substansial seperti kesadaran etik dan profesionalitas dalam diri advokat. "Agar mendorong dibentuknya YLC sebagai wadah kaderisasi advokat muda PERADI. Dengan tanggung jawab utama memberikan fondasi dasar berupa pengetahuan fundamental kepada para advokat muda agar kelak lahir profesionalisme dan etika yang kuat," kata Andra, Jumat (13/6). Program LDP PERADI YLC 2025-Batch I ini memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama, sebagai program awal dalam proses kaderisasi advokat muda PERADI. "Kedua, pada skala mikro, memberikan pengetahuan fundamental kepada PERADI YLC mengenai sejarah. Tata kelola organisasi advokat, kode etik profesi, serta keterampilan kepemimpinan," imbuhnya. Ketiga, pada skala makro, menjadi langkah awal regenerasi advokat muda PERADI di tingkat nasional. Keempat, sebagai tolok ukur (benchmark) pembinaan yang akan diterapkan di setiap cabang PERADI YLC di seluruh Indonesia. Terakhir, menyamakan visi dan perspektif di antara Pengurus Pusat PERADI YLC periode 2023&ndash;2028. Agar solid dalam menjalankan program kerja ke depan. Pelaksanaan LDP PERADI YLC 2025 - Batch I diikuti oleh Pengurus Pusat PERADI YLC dan para Ketua cabang di Indonesia. PERADI menargetkan lahirnya advokat-advokat muda dengan kuakitas unggul. "Salah satu agenda uniknya adalah sesi Ngangkring atau diskusi santai bergaya angkringan bersama Ketua Umum PERADI, Otto Hasibuan," tandas Andra.

Program pelatihan intensif selama empat hari ini diharapkan mampu melahirkan advokat profesional, menjunjung tinggi etika profesi.

Bentuk Advokat Profesional, PERADI YLC Beri Pendidikan Kepemimpinan Untuk Pengacara Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/19049-2994450255.jpg" alt="Ilustrasi: Advokat di pengadilan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Advokat di pengadilan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Peradi Young Lawyers Committee (YLC) belum lama ini menggelar program Leadership Development Program (LDP) Batch I yang berlangsung selama empat hari.&nbsp;Program ini digelar&nbsp;sebagai pelatihan intensif yang bertujuan mempersiapkan kader advokat muda yang profesional. "LDP ini dilakukan agar para advokat muda bisa menjunjung tinggi etika profesi, dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk memajukan Peradi di masa depan," kata Ketua Peradi YLC Pusat&nbsp;Andra Reinhard Pasaribu, dalam keterangan tertulis yang diterima. Andra mengatakan, Peradi sebagai organisasi advokat yang diamanatkan oleh undang-undang tidak hanya mengurus administrasi profesi advokat. Mereka juga&nbsp;berperan aktif dalam memberikan pembinaan kualitas dan integritas para advokat. "Kebutuhan akan peningkatan aspek substansial seperti kesadaran etik dan profesionalitas dalam diri advokat, mendorong dibentuknya YLC sebagai wadah kaderisasi advokat muda Peradi," terangnya. Ia menyebut, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memberikan fondasi dasar berupa pengetahuan fundamental kepada para advokat muda guna menumbuhkan profesionalisme dan etika yang kuat sesuai cita-cita organisasi advokat. Andra menerangkan beberapa tujuan strategis dari program LDP yang digelar Peradi YLC. Pertama adalah program awal proses kaderisasi advokat muda. Kedua, pada skala mikro, memberikan pengetahuan fundamental mengenai sejarah, tata kelola organisasi advokat, kode etik profesi, serta keterampilan kepemimpinan. Ketiga, pada skala makro, menjadi langkah awal regenerasi advokat muda Peradi di tingkat nasional. Keempat, sebagai tolok ukur atau benchmark pembinaan yang akan diterapkan di setiap cabang Peradi YLC di seluruh Indonesia. "Terakhir, menyamakan visi dan perspektif di antara pengurus Pusat Peradi YLC periode 2023&ndash;2028 agar solid dalam menjalankan program kerja ke depan," tutupnya.

Peradi Young Lawyers Committee (YLC) belum lama ini menggelar program Leadership Development Program (LDP) Batch I.

Gelar LDP Selama 4 Hari untuk Siapkan Kader Advokat Muda Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/JKT_Raker-Komisi-VIII-DPR-dengan-Menteri-PPPA_Salman-Toyibi-4JPG-2693337382.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membangun kolaborasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan PT BCA Tbk, Polri dan Peradi.&nbsp; Menteri PPA Arifah Choiri Fauzi menyatakan, kerja sama dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak. &ldquo;Apresiasi saya sampaikan atas komitmen dan dukungan kerja sama ini yang merupakan langkah strategis memperkuat sinergi bersama,&rdquo; kata Arifah kepada wartawan, Rabu (5/3). Ia menjelaskan, pemerintah berkewajiban melindungi seluruh rakyat, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, serta berbagai regulasi lainnya. Menurut dia, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas utama, karena mereka merupakan bagian signifikan dari populasi Indonesia. Perempuan mengisi hampir setengah, sementara anak-anak hampir sepertiga dari total penduduk. Namun, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikis, dan seksual.&nbsp; Bahkan, hasil SPHPN mendapati satu dari empat perempuan usia 15 &ndash; 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan atau selain pasangan selama hidupnya. Sedangkan dari hasil SNPHAR, diperkirakan sekitar 11,5 juta atau 50,78 persen anak usia 13-17 tahun, pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. &ldquo;Untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan aman bagi perempuan dan anak, Kemen PPPA menetapkan tiga program prioritas. Yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045, peningkatan pelayanan publik melalui call center SAPA 129, serta penguatan data perempuan dan anak berbasis desa," ucap Arifah. "Ketiga program memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar berjalan secara optimal,&rdquo; sambungnya. Ia menekankan, kerja sama itu sebagai upaya untuk meningkatkan layanan SAPA 129, sehingga dapat memberikan akses lebih luas kepada masyarakat. Kerja sama dengan Polri diharapkan dapat mempercepat proses hukum, memberikan efek jera bagi pelaku, serta mencegah kekerasan di masa depan.&nbsp; Sedangkan kerja sama dengan Peradi bertujuan memperkuat kapasitas dan penyediaan bantuan hukum yang profesional dan mudah diakses. &ldquo;Saya mengajak semua pihak untuk terus memperkuat sinergi dan memastikan bahwa kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih ramah perempuan dan peduli anak," ujar Arifah. Sementara, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyampaikan, Polri dan Kemen PPPA telah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 7 Oktober 2024. Ia menegaskan kerja sama ini bertujuan mendukung program Asta Cita ke-4 Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait penguatan peran perempuan dan pemuda. Selain itu, PKS ini juga berkontribusi dalam program prioritas ke-10 yang berfokus pada kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. &ldquo;Kolaborasi diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan serta memastikan keadilan ditegakkan secara optimal,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, juru bicara kantor komunikasi Kepresidenan Prita Laura menekankan pentingnya kolaborasi pelaksanaan program prioritas Presiden. Khususnya poin ke-10 mengenai penguatan perlindungan perempuan dan anak. Ia menekankan, Kabinet Merah Putih menjadikan kolaborasi sebagai napas utama dalam mengelola negara, tidak hanya antar kementerian dan lembaga, tetapi juga dengan berbagai elemen bangsa. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan perlindungan yang lebih kuat dan efektif bagi perempuan serta anak di Indonesia.&nbsp; &ldquo;Kolaborasi ini tidak hanya memastikan negara hadir dalam melindungi hak-hak mereka, tetapi juga menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa turut serta dalam menciptakan perlindungan yang lebih kuat bagi anak dan perempuan Indonesia demi masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

Kerja sama dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak.

Beri Perhatian Pada Perempuan dan Anak, Kemen PPPA Gandeng Polri dan Peradi untuk Tekan Angka Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/razman.jpg" alt="Pengacara Razman Arif Nasution ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik" width="100%">
<figcaption>Pengacara Razman Arif Nasution ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Sempat terjadi kisruh antara terdakwa Razman Arif Nasution dan saksi pelapor Hotman Paris di dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kisruh tersebut mendapat perhatian serius dari organisasi advokat DPN Peradi Bersatu yang menaungi Razman Arif Nasution. Dia pun dipanggil dan menjalani sidang etik pada hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil sidang menyatakan bahwa Razman Arif Nasution dan pengacaranya dianggap melakukan pelanggaran etik. Alhasil, mereka pun dijatuhi sanksi atas tindakan tidak terpuji yang mereka lakukan di ruang sidang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015647489/psikologi-kepribadian-tanda-seseorang-benar-benar-cerdas-10-sifat-jadi-gambaran-kecerdasaan-mereka">Psikologi Kepribadian: Tanda Seseorang Benar-Benar Cerdas, 10 Sifat Jadi Gambaran Kecerdasaan Mereka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya nggak bisa dilepaskan karena saya adalah anggota Peradi Bersatu dan juga advokat, maka ketika saya tadi diperiksa dan kemudian dilakukan sidang etik, diputuskan dua hal. Pertama, memberikan teguran keras kepada saya Razman Arif sebagai anggota," kata Razman kepada wartawan, Jumat (15/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, Razman diperintahkan untuk meminta maaf secara lisan dan tulisan kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Ketua Majelis serta Anggota Majelis Hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Inilah dua putusan yang diberikan oleh dewan etik kepada saya. Saya akan menerima dengan tulus, ikhlas, dan legowo atas putusan ini ,"kata Razman Arif Natusion.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah adanya putusan tersebut, Razman mengaku akan mem-follow up poin-poin tersebut dan akan mematuhinya. Selain itu, Razman juga berkomitmen tidak akan bikin kegaduhan lagi di ruang sidang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih bermartabat, bermarwah, beretika di ruang persidangan," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Razman juga menyampaikan, DPN Peradi Bersatu akan menurunkan tim untuk memantau jalannya persidangan atas kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Razman Arif Nasution dan Iqlima Kim. Peradi Bersatu menurunkan tim dalam setiap persidangan untuk memastikan tidak terjadi lagi pelanggaran etik.</div>

Hasil sidang menyatakan bahwa Razman Arif Nasution dan pengacaranya dianggap melakukan pelanggaran etik.

Buntut Kisruh di Ruang Sidang, DPN Peradi Bersatu Jatuhkan Sanksi ke Razman Arif Nasution

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/Pengamanan-Jelang-Sidang-PHPU-Di-MK-4-2310564122.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (Indrianto Eko Suwarso/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (Indrianto Eko Suwarso/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anwar Usman mencabut gugatan banding yang diajukan terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Banding yang diajukan Anwar Usman telah diterima pengadilan. Padahal sehari pasca putusan PTUN yang objek gugatannya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 dibacakan, juru bicara Mahkamah Konstitusi menyampaikan pada publik bahwa 8 hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan Banding atas putusan PTUN tersebut. &rdquo;Ternyata saat berakhirnya masa pengajuan, hanya&nbsp; Anwar Usman yang mengajukan Banding. Pengajuan itu kemudian dicabut olehnya,&rdquo; ujar Ketua Bidang Hukum PB HMI Rifyan Ridwan Saleh. Aktivis yang juga advokat dari Peradi itu menegaskan bahwa pencabutan banding eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu membuat putusan PTUN Jakarta berkekuatan hukum tetap. &rdquo;Untuk memahami hal itu kita harus membaca putusan PTUN tersebut secara utuh,&rdquo; beber Rifyan Ridwan Saleh. Rifyan menjelaskan, dalam pokok perkara, hakim PTUN memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Di antaranya menyatakan batal atau tidak sah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, yang mengangkat Suhartoyo sebagai&nbsp; Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028, dan mewajibkan Mahkamah Konstitusi mencabut keputusan yang mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. &rdquo;Putusan itu juga mengabulkan permohonan penguggat untuk dipulihkan nama baiknya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi,&rdquo; terang Rifyan Ridwan Saleh. Dengan demikian menurut dia, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengangkat Suhartoyo Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai tindak lanjut putusan MKMK batal dan tidak sah. Di sisi lain Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah dicabut atau dibatalkan. &rdquo;Merujuk putusan PTUN tersebut, tidak bisa diartikan lain secara de jure dan formalistik hukum. Suhartoyo tidak lagi sah bertindak sebagai ketua Mahkamah Konstitusi setelah putusan PTUN. Karena itu secara hukum ketua Mahkamah Konstitusi masih Anwar Usman mengingat Surat Pengangkatannya tidak pernah dicabut atau dibatalkan,&rdquo; papar Rifyan Ridwan Saleh.

Bidang Hukum PB HMI nyatakan bahwa pencabutan banding eks Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuat putusan PTUN berkekuatan hukum tetap

Memaknai Putusan PTUN Jakarta Atas Gugatan Anwar Usman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/1000356232-1359725980.jpg" alt="Suasana persidangan PK yang dijalani enam terpidana atas kasus kematian Vina Cirebon dan Eky di PN Cirebon, Rabu (4/9). (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan PK yang dijalani enam terpidana atas kasus kematian Vina Cirebon dan Eky di PN Cirebon, Rabu (4/9). (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) siapkan 50 saksi untuk menguatkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan enam terpidana kasus kematian Eky dan Vina Cirebon di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon. &rdquo;Puluhan saksi yang disiapkan terdiri atas 30 saksi fakta dan 20 saksi ahli,&rdquo; kata Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan seperti dilansir dari Antara di PN Cirebon, Rabu (4/9). Otto menjelaskan, para saksi akan dihadirkan pada setiap persidangan PK di PN Cirebon. Yakni untuk membuktikan dalil-dalil atau novum yang telah ditemukan timnya. Novum yang dimaksud, kata dia, merupakan bukti-bukti baru yang belum pernah diungkap dalam persidangan yang dijalani keenam terpidana tersebut pada 2016. Pihaknya mengklaim beberapa novum yang sudah disiapkan dapat memengaruhi putusan hakim, sehingga para terpidana dapat terbebas dari vonis hukum atas kasus kematian Eky dan Vina Cirebon. &rdquo;Banyak memori PK ini, tetapi yang terutama ada beberapa novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini,&rdquo; ujar Otto Hasibuan. Dia mengatakan, saat ini para terpidana yang menjadi kliennya, sudah hadir di PN Cirebon. Mereka akan mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan memori PK oleh timnya. Keenam terpidana itu yakni Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Rivaldy Aditya Wardana. &rdquo;Untuk jaksa dijadwalkan akan memberikan tanggapan terhadap memori PK yang disampaikan tim kami, pada sidang berikutnya,&rdquo; tutur Otto. Sedangkan anggota kuasa hukum DPN Peradi Jutek Bongso menyampaikan sidang PK yang diikuti para terpidana tersebut, sempat dihentikan sementara atau diskors selama 15 menit. Dia menyebutkan, majelis hakim PN Cirebon yang dipimpin Arie Ferdian, berencana melaksanakan persidangan secara tertutup karena pada kasus kematian Vina Cirebon dan Eky terdapat unsur asusila. Jutek menegaskan, dakwaan yang dijatuhkan kepada kliennya tidak mencakup unsur asusila, melainkan hanya terkait dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. &rdquo;Kami tidak setuju dengan keputusan majelis hakim untuk melanjutkan sidang secara tertutup. Kami akan menolak untuk melanjutkan persidangan,&rdquo; kata Jutek. Kendati demikian, tambah dia, majelis hakim kemudian menyetujui dan memutuskan menggelar sidang PK secara terbuka untuk umum. &rdquo;Pengadilan ini seharusnya terbuka untuk umum. Jika majelis hakim memaksakan sidang tertutup, kami akan menempuh jalur hukum lain,&rdquo; ucap Jutek.

DPN Peradi siapkan 50 saksi untuk menguatkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan enam terpidana kasus kematian Eky dan Vina Cirebon

Peradi Siapkan 50 Saksi untuk Sidang PK Kasus Vina Cirebon di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/fun-run-2380189478.jpeg" alt="Acara Fun Run 2024 yang diselenggarakan Peradi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Acara Fun Run 2024 yang diselenggarakan Peradi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wakil Ketua Umum DPN Peradi Bidang Organisasi dan Advokat H. Sutrisno menegaskan bahwa profesi advokat&nbsp;membutuhkan kekuatan fisik dan stamina tubuh yang prima. Meski bukankah aktivitas yang menuntut tubuh bergerak tangkas layaknya olahraga lain, beragam tugas advokat dalam membela para kliennya tetap membutuhkan kondisi badan yang sehat. "Memang profesi advokat untuk memberikan pelayanan hukum menuntut adanya kekuatan fisik yang luar biasa," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima. Hal ini lah yang mendasari Peradi menggelar acara fun run atau lari santai di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Minggu (25/8) kemarin. Fun Run 2024 yang diselenggarakan Peradi Young Lawyers Comittee (YLC) Pusat ini diramaikan ratusan advokat muda hingga masyarakat umum. "Saya rasa kegiatan seperti ini (Fun Run) bisa mendukung hobi positif para advokat muda," kata Sutrisno. Sementara itu, Ketua Peradi YLC Pusat Andra Reinhard Pasaribu menjelaskan, gelaran Fun Run 2024 ini untuk mengeratkan hubungan relasi sekaligus sebagai ajang silaturahmi sesama para advokat muda di Indonesia. "Acara ini jadi salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengurus untuk mempererat relasi teman-teman advokat, khususnya para advokat muda yang tergabung di YLC," tutupnya.

"Memang profesi advokat untuk memberikan pelayanan hukum menuntut adanya kekuatan fisik yang luar biasa,"

Peradi Serukan Pentingnya Para Advokat Jaga Kesehatan dan Kebugaran dengan Tetap Berolahraga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/IMG_20240820_201455_824-2444812159.jpg" alt="Direktur Reskrimum Polda Kepri Kombespol Donny Alexander. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Reskrimum Polda Kepri Kombespol Donny Alexander. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau menangkap Ahmad Rustam Ritonga, pengacara yang juga Wakil Ketua Peradi Batam, terkait kasus pencurian uang milik kliennya senilai Rp 8,9 miliar. Direktur Reskrimum Polda Kepri Kombespol Donny Alexander mengatakan, tersangka ditangkap setelah buron selama kurang lebih 1 bulan. Tersangka sempat melarikan diri dari wilayah hukum Polda Kepri atau wilayah Provinsi Kepulauan Riau. &rdquo;Kami monitor yang bersangkutan (tersangka) ada di wilayah Jakarta,&rdquo; kata Donny seperti dilansir dari Antara. Perwira menengah Polri itu menyebut, penangkapan tersangka merupakan upaya Polda Kepri memberikan kepastian hukum terhadap korban yang telah melaporkan kasusnya. Dalam kasus itu, ada dua orang tersangka. Satu tersangka atas nama Roliati sudah diproses sidang di Pengadilan Negeri Batam. Tersangka Rustam Ritonga dan Roliati diduga berkomplot dalam mencuri uang milik Lim Siang Huat, Direktur PT Active Marine Industries (AMI) yang telah meninggal dunia pada 6 Juni 2021. &rdquo;Kejahatan tersangka dilakukan setelah Lim Siang Huat meninggal dunia. Pada 28 Juni sampai 12 Juli 2021 ditarik dari rekening Lim Siang Huat sebanyak 12 kali dengan nilai Rp 8,9 miliar,&rdquo; ujar Donny Alexander. Modus yang dilakukan tersangka mencuri uang kliennya yakni sebagai pengacara perusahaan korban memodifikasi anggaran Rp 8,9 miliar untuk membayar jasa advokasi perusahaan. Sementara dari pihak korban tidak pernah ataupun merasa mempunyai perkara yang dalam proses pengurusan pengacara tersebut. Tersangka, kata dia, membuat perjanjian jasa advokat dan pengacara pribadi yang ditempel dengan meterai Rp 10 ribu yang dibuat pada 8 Februari 2021. &rdquo;Faktanya setelah kami lakukan pemeriksaan kepada pihak Peruri yang mencetak meterai tersebut, pada 8 Februari, meterai yang tertera dalam perjanjian jasa advokat itu belum keluar pada saat itu,&rdquo; terang Donny. Terkait uang yang dicuri tersangka, Donny mengatakan, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Saat ini sedang didalami apakah uang tersebut digunakan untuk biaya kontestasi saat tersangka mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. &rdquo;Kelihatannya yang bersangkutan sempat mendaftar sebagai caleg ya mungkin apakah digunakan untuk proses politik untuk calegnya itu masih dalam proses pendalaman. Tapi yang jelas proses ini adalah suatu wujud memberikan suatu kepastian hukum kepada pihak pelapor dan masyarakat yang melaporkan kepada pihak kepolisian,&rdquo; tutur Donny Alexander. Atas perbuatannya, Rustam Ritonga disangkakan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 480 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara itu, pelaku lain, Roliati, sudah divonis 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada 10 Juni 2024. Hakim menyatakan Roliati terbukti melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 juncto pasal 64 KUHP tentang pencurian secara berkelanjutan.

Polda Kepulauan Riau tangkap Ahmad Rustam Ritonga, pengacara yang juga Wakil Ketua Peradi Batam, terkait kasus pencurian uang Rp 8,9 miliar

Polda Kepri Tangkap Pengacara Curi Uang Klien Rp 8,9 Miliar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/dini-peradi-3495283601.jpg" alt="Ketua DPC Peradi Surabaya Hariyanto (dua kiri). (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC Peradi Surabaya Hariyanto (dua kiri). (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surabaya, Jawa Timur, mengajukan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Mahkamah Agung (MA). Itu menyusul vonis bebas yang dikeluarkan Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik terhadap terdakwa Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Ketua DPC Peradi Surabaya Hariyanto mengatakan, pengajuan Amicus Curiae itu sebagai bentuk kepedulian terhadap korban Dini Sera Afrianti. Sebab, keputusan yang diambil hakim mencederai rasa keadilan dan hukum yang ada di Indonesia. &rdquo;Karena ada rasa keadilan yang tercederai maka kami tuangkan dalam bentuk Amicus Curiae kolektif menjadi satu kesatuan yang ditandatangani sedikitnya 30 orang advokat,&rdquo; kata Hariyanto seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, terdapat delapan poin utama pandangan dalam perspektif DPC Peradi Surabaya yang bisa dijadikan bahan pertimbangan hakim MA dalam upaya pencarian keadilan bagi Dini Sera Afrianti. &rdquo;Salah satunya adalah keputusan hakim yang menyatakan kalau korban meninggal dunia akibat minuman berakhohol. Padahal dalam visum jelas terlihat kalau korban meninggal dunia akibat luka sobek pada organ dalam yang disebabkan benda tumpul,&rdquo; papar Hariyanto. Dalam mengambil langkah tersebut, DPC Peradi Surabaya tidak bisa sembarangan. Pihaknya harus menunggu terlebih dahulu salinan putusan resmi yang dikeluarkan PN Surabaya. Langkah itu baru diambil setelah mempertimbangkan semua fakta yang tersedia. &rdquo;Kami harus menunggu putusan resmi, tanpa itu kami tidak asal bicara. Setelah dapat salinan putusan resmi yang diekspos, baru kami bisa bicara berdasar hukum yang kita ketahui,&rdquo; ucap Hariyanto.

DPC Peradi Surabaya mengajukan Amicus Curiae ke Mahkamah Agung (MA) menyusul vonis bebas PN Surabaya terhadap terdakwa Ronald Tannur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peradi

Berita Terkini