<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <p class="pf0"><span class="cf1"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></span></p> <p class="pf0"><span class="cf1"><strong>JawaPos.com</strong> - Revisi Kitab Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) masih berlangsung. Banyak praktisi hukum memberikan sorotan agar RKUHAP ke depan lebih berkeadilan. </span></p> <p class="pf0"><span class="cf1">Yanto, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) mengatakan, reformulasi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan tantangan implementasi hukum acara pidana di era demokrasi dan perlindungan HAM.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">&ldquo;Reformulasi KUHAP adalah kebutuhan mendesak. Hakim sebagai pelaksana hukum di ujung proses harus didengar dalam perumusan ulang. Tujuan akhirnya adalah hukum pidana yang adil, humanis, dan berwawasan HAM,&rdquo; ujar Yanto dalam seminar nasional bertajuk Reformulasi RUU KUHAP Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berwawasan HAM.</span></p> <p class="pf0"><span class="cf1">Seminar itu merupakan rangkaian Munas Perhimpunan Advokat Indonesia - Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI) pada Jumat (25/7). Seminar tersebut selain mendaulat Yanto sebagai pembicara, menghadirkan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Hendra Kurnia dan dan Ketua Umum PERADI-SAI Juniver Girsang.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016337366/icw-berikan-9-catatan-kritis-terhadap-rkuhap-yang-berpotensi-lemahkan-kpk">ICW Berikan 9 Catatan Kritis Terhadap RKUHAP yang Berpotensi Lemahkan KPK</a></strong></p> <p class="pf0"><span class="cf1">Hendra Kurnia memaparkan perkembangan terbaru dalam penyusunan RUU KUHAP, termasuk berbagai norma baru yang diusulkan untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan modern, antara lain </span><span class="cf2">plea bargaining, restorative justice</span><span class="cf1">, dan penguatan posisi korban dalam sistem peradilan pidana.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">S</span><span class="cf1">ementara itu, </span><span class="cf1">Juniver Girsang menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal pembaruan hukum pidana nasional yang lebih akuntabel, partisipatif, dan menjunjung tinggi hak konstitusional semua pihak dalam proses peradilan.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">Juniver Girsang mendorong </span><span class="cf1">penguatan peran advokat sejak tahap awal proses hukum, penyediaan bantuan hukum secara merata, serta pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum guna mencegah praktik yang melanggar HAM. </span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">PERADI-SAI terus mendorong reformasi sistem hukum Indonesia yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.</span></p> <p class="pf0"><span class="cf1"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016332984/tii-sebut-rkuhap-selundupkan-pasal-yang-akan-ganggu-kerja-penindakan-kpk">TII Sebut RKUHAP Selundupkan Pasal yang Akan Ganggu Kerja Penindakan KPK</a></strong></span></p> <p class="pf0"><span class="cf1">Sebagaimana diketahui, Peradi SAI menggelar Munas 2025 di Ballroom The Anvaya Beach Resort, Kuta, Bali, Jumat (25/7). Juniver Girsang mengatakan, Peradi SAI Bali harus menjadi garda terdepan dalam semangat pelayanan hukum kepada masyarakat. </span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">Saat ini sistem pelayanan hukum kepada masyarakat perlu transformasi digital. Dalam era digital, sistem peradilan pun mengalami banyak perubahan. Salah satu terobosan terbesar saat ini adalah penerapan sistem peradilan berbasis digital yakni e-Court. "Peradi SAI adalah anggota organisasi profesi advokat yang paling pertama menerapkan sistem peradilan e-Court," ungkapnya.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0 class-paragraph"><span class="cf1">Pengadilan Negeri yang pertama kali menerapkan e-court di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ke depannya, Juniver Girsang meminta agar semua anggota Peradi SAI dimana saja berada agar selalu mengedepankan penerapan e-Court untuk menjunjung tinggi efisiensi dan transparansi proses hukum. </span>&nbsp;</p> <p><span class="cf1">Peradi SAI harus tampil sebagai organisasi Advokat yang terdepan dalam mendukung dan mengimplementasikan sistem e-Court di seluruh Indonesia. Peradi SAI secara konsisten program modernisasi peradilan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan bagi para anggotanya dalam menggunakan platform e-Court.</span></p> <p></p>

Reformulasi KUHAP adalah kebutuhan mendesak. Hakim sebagai pelaksana hukum di ujung proses harus didengar dalam perumusan ulang.

Reformulasi KUHAP Dinilai Kebutuhan Mendesak di Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/sengketa-rumah-3833283334.jpg" alt="Ketua Bidang Hukum dan HAM GRIB Jaya Jawa Timur, Renald Christoper (kiri), yang juga merupakan kuasa hukum Tri Kumala Dewi menunjukkan bukti laporan yang diajukan. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Hukum dan HAM GRIB Jaya Jawa Timur, Renald Christoper (kiri), yang juga merupakan kuasa hukum Tri Kumala Dewi menunjukkan bukti laporan yang diajukan. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Kasus sengketa kepemilikan rumah di Jalan Dr. Soetomo No. 55, Surabaya, yang melibatkan dugaan mafia tanah dan mafia peradilan, kini memasuki tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri. Penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Tri Kumala Dewi, pemilik rumah yang berasal dari keluarga TNI AL.</p> <p>Ketua Bidang Hukum dan HAM GRIB Jaya Jawa Timur Renald Christoper, yang juga merupakan kuasa hukum Tri Kumala Dewi, mengungkapkan bahwa ada dua orang yang dilaporkan dalam kasus ini, yaitu Handoko Wibisono&mdash;pihak yang menggugat kepemilikan rumah&mdash;serta Ninik Sujiati, seorang notaris yang diduga terlibat dalam proses hukum yang dipermasalahkan.</p> <p>"Laporan ini didasarkan pada Pasal 264 KUHP juncto Pasal 266 KUHP, yang berkaitan dengan tindakan memberikan keterangan palsu dalam akta autentik," ujar Renald saat diwawancarai di Surabaya.&nbsp;</p> <p>Kuasa hukum Tri Kumala Dewi menduga adanya pemalsuan berbagai dokumen hukum terkait rumah tersebut. Beberapa dokumen yang dipersoalkan mencakup Ikatan Jual Beli (IJB), akta notaris, serta bukti pembayaran yang digunakan sebagai dasar gugatan oleh Handoko Wibisono.</p> <p>Menurut Renald, pihaknya menemukan indikasi kuat bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat dengan keterangan yang tidak benar untuk mendukung klaim kepemilikan Handoko. Oleh karena itu, mereka berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan cepat dan transparan.</p> <p>"Kami menunggu perkembangan lebih lanjut. Harapan kami, setelah keluarnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), status perkara ini segera naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, hingga penetapan tersangka dapat segera dilakukan," jelasnya.</p> <p>Selain tengah ditangani oleh Bareskrim Polri, perkara ini juga mendapat perhatian khusus dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kuasa hukum Tri Kumala Dewi telah mengajukan surat resmi kepada Komnas HAM untuk meminta peninjauan terhadap proses hukum yang berlangsung serta permohonan penundaan eksekusi rumah tersebut.</p> <p>Renald menyatakan bahwa pihaknya telah menerima tanggapan dari Komnas HAM terkait surat permintaan keterangan dan permohonan pembatalan eksekusi.&nbsp;"Kami telah bersurat kepada Komnas HAM, dan mereka telah memberikan respons atas permintaan kami agar eksekusi rumah ini dibatalkan," tegasnya.</p> <p>Dengan penyelidikan yang kini ditangani oleh aparat kepolisian serta perhatian dari Komnas HAM, kasus ini diperkirakan akan terus berkembang. Semua pihak kini menunggu hasil penyelidikan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. (*)</p>

Kasus sengketa rumah di Surabaya yang melibatkan dugaan mafia tanah dan mafia peradilan kini dalam penyidikan Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Mafia Tanah dan Peradilan di Kasus Sengketa Rumah Jalan Dr. Soetomo Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Jubir-KPK-Tessa-Mahardika-Sugiarto-Dery-RidwansahJPG-1558011942.jpg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa prihatin atas perkara dugaan suap terhadap vonis bebas pelaku dugaan penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tannur berujung kematian, Dini Sera Afrianti. Hal itu turut menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, di tengah pengungkapan kasus itu Mahkamah Agung (MA) juga masih dihadapkan polemik peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Salah satu bentuk keprihatinan bahwa dari sisi yudikatif masih ada intervensi para koruptor yang ingin menganggu objektifitas hakim dalam memutuskan perkara. Ya tentunya ini perlu menjadi perhatian di Mahkamah Agung juga yang membawahi para hakim-hakim ini, celah-celah mana yang sekiranya bisa ditutup,&rdquo; kata juru bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Minggu (27/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015242313/sim-keliling-jakarta-minggu-27-oktober-2024-hanya-ada-di-jakarta-timur-dan-jakarta-barat">SIM Keliling Jakarta Minggu 27 Oktober 2024: Hanya Ada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa berharap, kasus pejabat MA, yakni Zarof Ricar dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dapat menjadi pembelajaran bagi para hakim Agung. Terlebih, kesejahteraan para hakim telah dinaikkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Info terakhir sudah disetujui untuk dinaikkan ya kalau enggak salah oleh Bapak Presiden ya. Walaupun kenaikan gaji ini memang tidak serta merta dapat menghilangkan perilaku koruptif, tapi, harapan kita setidaknya dapat meminimalisir upaya-upaya tersebut,&rdquo; ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyatakan, pihaknya berhasil menyita uang tunai senilai Rp 920 miliar dari tangan eks pejabat tinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Namun, uang tersebut dipastikan bukan hanya terkait dengan suap pembebasan terdakwa Gregorius Ronald Tannur di tingkat kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015242238/orang-yang-sehat-secara-fisik-dan-kuat-berpergian-kemanapun-seiring-bertambahnya-usia-biasanya-mengadopsi-7-perilaku-ini">Orang yang Sehat Secara Fisik dan Kuat Berpergian Kemanapun Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 7 Perilaku Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain perkara permufakatan jahat, untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat sebagai Kapus Diklat yang tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di MA," ujar Qohar, Sabtu (26/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejauh ini yang terkait dengan suap Ronald Tannur hanya senilai Rp 5 miliar untuk 3 hakim agung, dan Rp 1 miliar untuk Zarof sebagai imbalan menjadi perantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Qohar menyebut, selama menjabat di MA, Zarof diduga menjadi makelar kasus. Dia menerima imbalan dalam bentuk uang tunai, baik mata uang rupiah atau asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa penyidik Jampidsus pada Kamis 24 Oktober telah melakukan penggeledahan di rumah ZR yang berlokasi di kawasan Senayan Jaksel dan penginapan ZR di hotel Le Meridien Bali," pungkasnya.</div>

KPK prihatin atas perkara dugaan suap terhadap vonis bebas pelaku dugaan penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tannur.

Prihatin MA Masih Bisa Diintervensi Koruptor, KPK Harapkan jadi Momentum Bersih-bersih Peradilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/6_men_1-2799245206.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure> <p><strong>Oleh GIRI AHMAD TAUFIK</strong>, <em>Dosen Pascasarjana Universitas Djuanda, peneliti PSKN FH Unpad</em></p> <p>---</p> <p>Kekuatan analisis dari buku ini terletak pada kedalaman bahasan tentang praktik inkonsistensi penggunaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.</p> <p><strong>MAX</strong> Weber dalam bukunya, Wirtschaft und Gesellschaft, yang diluncurkan pada abad lalu menyatakan suatu masyarakat yang tidak dapat mempertahankan suatu tatanan normatif dalam memberikan kepastian hukum tidak akan bertumbuh dan berkembang menjadi suatu masyarakat modern. Bagi Weber, kunci masyarakat modern yang berkembang adalah tersedianya hukum modern yang rasional dan bersifat logis, yang keputusan-keputusan hukumnya dapat diprediksi dan diperhitungkan, sehingga memberikan suasana yang stabil dan berkepastian bagi anggota masyarakat yang hidup di dalamnya.</p> <p>Pada konstruksi tersebut di atas, saya membaca karya buku Binziad Kadafi, anggota Komisi Yudisial, yang berjudul Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan. Buku ini adalah sebuah buku yang lahir dari kegelisahan seorang pegiat hukum melihat gagalnya sistem peradilan dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia.</p> <p>Salah satu persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum ini adalah tidak adanya standar yang ajek terkait dengan finalitas proses peradilan di Indonesia. Situasi ini terjadi disebabkan ketidakkonsistenan Mahkamah Agung (MA) di dalam memberikan batasan terhadap upaya hukum peninjauan kembali (PK).</p> <p>Secara normatif, PK seharusnya merupakan upaya luar biasa untuk mengoreksi &ndash;dalam hal keadaan yang terbatas&ndash; sebuah putusan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Pada praktiknya, MA beberapa kali menyidangkan PK perkara hukum, memiliki karakteristik yang sama, namun dengan keputusan yang berbeda.</p> <p>Misalnya, dalam persoalan PK dalam kasus Sujono Timan, MA mengabulkan permohonan PK dari terdakwa yang buron. Pendekatan yang berbeda diambil MA dalam kasus Hendra Subrata yang juga buron yang PK-nya ditolak.</p> <p>Buku ini merupakan karya ilmiah hukum yang komprehensif yang lahir dari hasil studi doktoral di Universitas Tilburg, Belanda. Kekuatan analisis dari buku ini terletak pada kedalaman bahasan tentang praktik inkonsistensi penggunaan PK oleh MA yang menyelidiki, membahas, dan menggali masalah yang diajukan mulai sudut pandang doktrin sampai dengan praktik empiris di pengadilan.</p> <p>Pembahasan komprehensif ini sangatlah langka akhir-akhir ini. Sulit ditemukan karya hukum ilmiah dalam level doktoral yang memiliki kedalaman analisis dalam membahas topik hukum di Indonesia seperti disajikan dalam buku ini.</p> <p>Salah satu kekuatan analisis yang mendalam adalah jelasnya kerangka berpikir di dalam studi ini yang melihat problem ketidakkonsistenan dalam keraguan MA untuk membuat garis tegas terkait dengan finalitas putusan dan falibilitas hakim. Finalitas putusan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi doktrin dalam ilmu hukum yang menyatakan setiap perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet).</p> <p class="class-paragraph">Namun, di sisi lain, buku ini juga tampaknya memahami sikap MA yang melihat ada kemungkinan kesalahan hakim sebagai manusia di dalam melihat fakta dan hukum sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan (miscarriage of justice). Salah satu contoh adalah sering kali terjadinya peradilan sesat yang mengambinghitamkan seseorang terhadap kesalahan pihak lain, seperti dalam kasus terkenal era &rsquo;80-an Sengkon dan Karta.</p> <p>Untuk menyelesaikan pertentangan ini, buku ini melihat secara dekat konsep ne bis in idem di dalam hukum untuk mencari batasan antara finalitas dan falibilitas dengan mengkaji konsep ne bis in idem. Ne bis in idem adalah prinsip pokok dalam ilmu hukum yang menyatakan suatu perkara tidak dapat diperkarakan untuk kali kedua.</p> <p>Setelah mengulas secara tuntas seluruh konsep tersebut, buku ini kemudian menyajikan beberapa batasan untuk menjembatani antara kebutuhan finalitas dan falibilitas dalam penerapan upaya hukum PK. Salah satu yang relevan dengan kekacauan yang ada adalah menghapuskan persoalan penerapan hukum (question of law) dan membatasinya hanya untuk melihat pada persoalan fakta/pengungkapan fakta baru (question of fact) sebagai dasar untuk mengajukan PK.</p> <p>Buku ini merupakan khazanah terbaru dan signifikan untuk membawa perbaikan kepada sistem peradilan Indonesia untuk mencapai kepastian hukum sebagai syarat penciptaan masyarakat modern yang maju sebagaimana dikemukakan Max Weber di atas. <strong>(*)</strong></p> <p>---</p> <ul> <li>Judul Buku: Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan</li> <li>Penulis: Binziad Kadafi</li> <li>Cetakan: I, April 2023</li> <li>Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia</li> </ul>

Kekuatan analisis dari buku ini terletak pada kedalaman bahasan tentang praktik inkonsistensi penggunaan peninjauan kembali oleh MA.

Mendudukkan Finalitas dan Falibilitas Sistem Peradilan Indonesia

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/ptun-tolak.jpg" alt="HASIL ADU BUKTI: Sunaryo Edi Wibowo menunjukkan putusan e-court yang memenangkan rektor Unair. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HASIL ADU BUKTI: Sunaryo Edi Wibowo menunjukkan putusan e-court yang memenangkan rektor Unair. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Praktisi hukum Clara Viriya menilai hadirnya e-Court dalam sistem peradilan di Indonesia mampu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi peradilan yang terintegrasi dalam satu sistem elektronik. Namun, tak bisa dipungkiri masih ada celah merugikan dari penerapan e-Court.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Khususnya pencari keadilan yang memiliki keperluan mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama via e-Court,&rdquo; kata Clara kepada wartawan, Senin (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerugian yang timbul seperti adanya&nbsp; pengajuan banding tidak dapat diterima dengan di putus N.O (niet ontvankelijke verklaard) atau putusan yang menyatakan gugatan cacat formal dengan alasan pendaftaran dilakukan melampaui batas waktu pengajuan banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01682911/hore-kereta-api-surabaya-gambir-keberangkatan-pagi-ada-lagi">Hore, Kereta Api Surabaya &ndash; Gambir Keberangkatan Pagi Ada Lagi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Padahal, sesuai dengan keterangan, peraturan dan dokumen yang ditunjukkan oleh narasumber, pendaftaran banding via e-Court tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu 14 hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangnya, atau lebih tepatnya di hari terakhir periode 14 hari kalender tersebut,&rdquo; jelas Clara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, setelah dilakukan penelusuran peraturan dan praktik di lapangan, ditemukan fakta yang patut diduga menjadi hulu permasalahan tersebut. Dengan adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik (SK e-Court) yang salah satunya memuat frasa; &ldquo;Pendaftaran perkara secara elektronik yang dilakukan di luar jam yang ditentukan pada angka 13 akan diproses pada hari kerja berikutnya&rdquo; yang diduga membuat adanya kerugian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01682909/tgb-beberkan-data-anggap-anies-keliru-sebut-sby-lebih-banyak-bangun-jalan-dari-jokowi">TGB Beberkan Data, Anggap Anies Keliru Sebut SBY Lebih Banyak Bangun Jalan Dari Jokowi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Clara juga menyebut, ditambah dengan fungsi otomatisasi e-Court yang belum matang dan sumber manusia pendukung yang belum siap, patut diduga menjadi kombinasi tidak ideal yang menghambat e-Court untuk mencapai potensi maksimalnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Diproses pada hari kerja berikutnya, tentu tidak sama dengan &lsquo;dianggap didaftarkan pada hari kerja berikutnya&rsquo;. Keduanya memiliki makna dan konsekuensi hukum yang berbeda. Seharusnya sistem e-Court juga memiliki kemampuan untuk mendiferensiasi antara perkara yang sudah didaftarkan dan sudah diproses dan perkara yang sudah didaftarkan dan belum diproses. Keduanya juga memiliki makna dan konsekuensi hukum berbeda,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01682907/manchester-city-juarai-liga-inggris-tiga-kali-beruntun-gundogan-istimewa">Manchester City Juarai Liga Inggris Tiga Kali Beruntun, Gundogan: Istimewa!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sumber Daya Manusia pendukung di lembaga peradilan, lanjut Clara, khususnya yang dipercaya untuk mengoperasikan fungsi penyelenggaraan e-Court, juga seharusnya bisa membedakan antara perkara yang didaftarkan dalam kurun waktu sesuai peraturan dengan yang tidak, terlepas kapan perkara tersebut diproses.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kolaborasi dari peraturan, sistem, dan sumber daya manusia yang belum cukup baik dalam memenuhi kebutuhan pencari keadilan tersebut merupakan hal yang perlu dibenahi,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, SK e-Court, perlu diatur dengan tegas mengenai tetap sahnya pendaftaran banding selama dilakukan dalam kurun waktu 14 hari, walaupun diproses pengadilan pengajuan pada hari melampaui 14 hari tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01682906/jadi-stadion-tertutup-bertaraf-asia-pada-2024-renovasi-stadion-teladan-tetap-pertahankan-bangunan-menara">Jadi Stadion Tertutup &amp; Bertaraf Asia Pada 2024, Renovasi Stadion Teladan Tetap Pertahankan Bangunan Menara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam konteks sistem elektronik, fungsi otomatisasi berdasarkan <em>source code</em> sistem e-Court juga perlu dipastikan memilki kemampuan untuk melakukan inventarisasi perkara secara presisi sesuai dengan sifat dan konteksnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, in casu mencatat limitasi waktu administrasi teknis sesuai dengan panduan dalam peraturan perundang-undangan,&rdquo; jelas Clara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga secara otomatis dapat dipastikan bahwa apabila seseorang masih dapat diterima pendaftaran bandingnya dalam sistem e-court, artinya pendaftaran tersebut masih sesuai dengan koridor limitasi waktu perundang-undangan,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan, sumber daya manusia pendukung dan penyelenggara sistem elektronik e-Court juga harus diberikan pelatihan dan pemahaman yang memadai akan hal-hal krusial yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban hukum pencari keadilan, in casu batas waktu pengajuan banding.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01682902/ini-harga-tiket-night-zoo-di-kebun-binatang-surabaya">Ini Harga Tiket Night Zoo di Kebun Binatang Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lebih jauh daripada itu, seharusnya sumber daya manusia pendukung dapat memberikan input dan revisi yang bersifat real time atas kemungkinan ketidaksempurnaan sistem yang ada, sehingga keduanya berkolaborasi secara harmonis dalam menjalankan fungsi e-Court,&rdquo; jelas Clara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini dianggap mendesak untuk diperbaharui dan disempurnakan, mengingat hak untuk mengajukan upaya hukum dan mendapatkan keadilan objektif, menurut Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), merupakan Hak Asasi Manusia.&nbsp;</div>

Hadirnya e-Court dalam sistem peradilan di Indonesia mampu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi peradilan yang terintegrasi.

Sistem E-Court di Peradilan Masih Ada Celah Merugikan, Ini Saran Praktisi Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) diminta untuk menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo atas dakwaan pembuatan surat jalan palsu terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Hakim diminta melanjutkan pada sidang pemeriksaan saksi-saksi.<br /> <br /> "Menolak eksepsi penasihat hukum Terdakwa Prasetijo Utomo. Serta melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Prasetijo Utomo," kata Jaksa Yeni Trimulyani di PN Jaktim, Jumat (23/10).<br /> <br /> Yeni menegaskan, surat dakwaan Jaksa terhadap Brigjen Pol Prasetijo Utomo terkait pembuatan dokumen palsu telah memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Jaksa menilai, tim kuasa hukum Brigjen Prasetijo tidak membaca dengan cermat.<br /> <br /> "Tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat. Kami tidak sependapat dengan pengacara terdakwa," tegas Yeni.<br /> <br /> Yeni menyebut, surat dakwaan tersebut telah cermat, jelas dan lengkap dengan menunjukan waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan. Karenanya, hakim harus melanjutkan persidangan pada pokok perkara.<br /> <br /> "Bahwa dalam surat dakwaan tersebut telah dijelaskan unsur-unsur secara objektif dan subjektif. Dimana unsur objektif yaitu, mengenai lingkup atau macam tindak pidana dan cara cara terdakwa melakukan. Sedangkan unsur subjektif yaitu pasal penanggung jawab pidana menurut hukum," ucap dia.<br /> <br /> Dalam nota keberatannya, Brigjen Prasetijo merasa keberatan didakwa membuat dokumen palsu untuk Djoko Tjandra. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri itu pun tidak mengakui menyuru anggotanya Dodi Jaya agar membuat surat jalan ke Pontianak untuk kepentingan Djoko Tjandra. Sebab, hal ini terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra.<br /> <br /> "Dari narasi yang disusun Tim Jaksa Penuntut Umum tersebut, sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah sangat mengetahui dan mengerti bahwa yang membuat surat jalan adalah Dodi Jaya," kata salah satu anggota tim kuasa hukum Brigjen Prasetijo, Iran Sahril Siregar, saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/10).<br /> <br /> Iran menyebut, surat palsu yang didakwakan kepada kliennya hingga perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negari JakartaTimur barang buktinya tidak ditemukan. Dia menyebut, surat dakwaan Jaksa tidak relevan. "Tidak ditemukan surat yang dibuat oleh Dodi Jaya dan Sri Rejeki Ivana Yuliawati sebagai barang bukti. Sehingga pembuktian tentang adanya surat palsu yang dibuat oleh terdakwa atau oleh Dodi Jaya atau Sri Rejeki tidak akan dapat dilakukan," urai Iran.<br /> <br /> Brigjen Prasetijo didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=gbkP9nb67RE&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Jaksa Nilai Brigjen Prasetijo Tidak Baca dengan Cermat Surat Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pungli-di-pengadilan-salinan-putusan-dijual-rp-1-juta_m_179951.jpeg" alt="Ilustrasi hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hakim</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Perang terhadap pungutan liar (pungli) di pengadilan sebagaimana digadang-gadang Mahkamah Agung (MA) masih menjadi isapan jempol. Buktinya dari hasil survei yang dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menemukan "perjualbelian" administrasi perkara seharga Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta. Khusus untuk salinan putusan dibanderol Rp 1 juta.<br /> <br /> Peneliti Mappi FHUI Siska Trisia membeberkan, temuan itu merupakan hasil survei di Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Serang, PN Bandung, PN Jogja, PN Malang, dan lima wilayah PN di Jakarta pada 2017. Di setiap PN, mereka mewawancarai 404 narasumber atau responden yang berlatar belakang mahasiswa, advokat, dan masyarakat.<br /> <br /> "Survei dan wawancara mendalam kepada pihak yang memiliki pengalaman dimintakan 'pungutan liar' di pengadilan," ungkap Siska saat diskusi Refleksi Wajah Peradilan Indonesia Tahun 2017 di kawasan Cikini, Jakarta, kemarin (7/1). Dari PN yang disurvei, pungli salinan putusan di pengadilan wilayah Jakarta paling tinggi. Yakni, Rp 500 ribu-Rp 1 juta.<br /> <br /> Total 63 persen responden yang disurvei di wilayah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/07/179871/gawat-praktik-korupsi-di-pengadilan-6-kota-ini-masih-tinggi" target="_blank" rel="noopener">pengadilan</a> ibu kota itu mengaku pernah dimintai pungutan dengan nominal tersebut. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya penyerahan turunan atau salinan putusan per lembar dipatok Rp 300. Sementara itu, pendaftaran surat kuasa Rp 5.000.<br /> <br /> Siska menyatakan, responden mengaku dimintai biaya tambahan di luar ketentuan itu oleh oknum panitera dan panitera pengganti. Modusnya bermacam-macam. Mulai pengganti uang "lelah" hingga tidak ada kembalian. Bila tidak ada "uang pelicin", mayoritas layanan pengurusan administrasi perkara tersebut bakal diulur-ulur. "Pembayaran itu tanpa ada bukti bayar," terangnya.<br /> <br /> Hanya, survei tersebut belum menemukan ke mana saja uang haram itu mengalir. Pengguna layanan peradilan yang diwawancarai mengaku tidak tahu-menahu lebih jauh soal struktur praktik <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/08/180002/sidik-korupsi-kondensat-polri-klaim-selamatkan-uang-negara-rp-32-t" target="_blank" rel="noopener">korupsi</a> tersebut. Namun, Siska menduga, pungli itu dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan pimpinan PN. "Karena tidak mungkin pimpinan tidak tahu kalau ada praktik (pungli) seperti itu," ujarnya.<br /> <br /> Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah belum mau memberikan tanggapan terkait temuan tersebut. Saat dikonfirmasi wartawan koran ini, Abdullah tidak menjawab. Termasuk soal sistem <em>whistle-blowing</em> yang berkaitan dengan persoalan pungli itu. Pada 2016, MA menerbitkan peraturan MA (perma) tentang pedoman penanganan pengaduan.

Pungli di Pengadilan, Salinan Putusan "Dijual" Rp 1 Juta

peradilan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peradilan

Berita Terkini