<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/Kapal-Kandas-Terbakar1-1038889240.jpeg" alt="Personel Posal Subi mengevakuasi korban selamat dan korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan kapal di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. (TNI AL)." width="100%">
<figcaption>Personel Posal Subi mengevakuasi korban selamat dan korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan kapal di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. (TNI AL).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TNI AL mengevakuasi Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Motor Lyyra yang kandas dan terbakar di wilayah Perairan Natuna, Kepulauan Riau pada Selasa (18/3). Dalam kecelakaan kapal tersebut, seorang ABK dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Sementara empat lainnya selamat meski dua diantaranya mengalami luka bakar.&nbsp; Dalam laporan yang disampaikan oleh Pejabat sementara (Pjs) Komandan Posal Subi Letda Laut (P) Edi Sandra pada Rabu (19/3), kapal yang kandas dan terbakar itu berjenis pompong dengan bobot 46 GT. Kapal itu mengalami insiden saat mengangkut 80 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Insiden terjadi ketika KM Lyra hendak memasuki alur perairan menuju Pelabuhan Rakyat Pulau Subi. Nakhoda kapal sempat berusaha mengendalikan kapalnya agar bergerak maju dan mundur untuk keluar dari karang. Namun, kapal justru mati mesin. Saat dinyalakan kembali, kebakaran terjadi.&nbsp; &rdquo;Pada saat mencoba menghidupkan mesin kembali, stater mengalami trouble yang menyebabkan percikan api dari ruang mesin dan menyambar bahan yang mudah terbakar di kapal. Selanjutnya api membesar dan menyebar dengan cepat hingga membakar seluruh badan kapal,&rdquo; terang Edi Sandra.&nbsp; Total ada lima ABK termasuk nakhoda di atas kapal tersebut. Seluruhnya berhasil dievakuasi oleh personel Posal Subi. Dua dalam keadaan sehat walafiat, dua mengalami luka bakar, dan satu ABK dalam keadaan tidak bernyawa. Dua ABK yang terluka juga sudah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.&nbsp; &rdquo;Posal Subi terus berkoordinasi, melakukan evaluasi dan mendalami penyebab kecelakaan ini agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih preventif di masa depan, serta memastikan bantuan yang maksimal bagi korban yang selamat,&rdquo; kata dia.&nbsp;

TNI AL mengevakuasi Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Motor Lyyra yang kandas dan terbakar di wilayah Perairan Natuna.

Kapal Motor Kandas dan Terbakar di Perairan Natuna, Satu Orang ABK Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230111-WA0082.jpg" alt="Kapal MV DAI CAT 06 asal Malaysia yang dilaporkan hilang saat berlayar di perairan Natuna pada 8 Januari 2023. ANTARA/HO-Basarnas Natuna/Cherman" width="100%">
<figcaption>Kapal MV DAI CAT 06 asal Malaysia yang dilaporkan hilang saat berlayar di perairan Natuna pada 8 Januari 2023. ANTARA/HO-Basarnas Natuna/Cherman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal MV DAI CAT 06 asal Malaysia dinyatakan hilang saat berlayar di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berdasarkan laporan yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Basarnas Natuna pada 8 Januari 2023. "Kami telah memberangkatkan satu unit RIB 03 Natuna menuju Serasan hari Kamis ini bersama dukungan dari Kantor SAR (Kansar) Pontianak dan Guskamla melakukan pencarian ke lokasi koordinat pancaran 'distress alert' terakhir guna mendapatkan informasi," kata Kepala KPP Basarnas Natuna, Mexianus Bekabel, di Natuna, Kamis (12/1). Mexianus mengatakan kronologi kabar hilangnya kapal MV DAI CAT 06 tersebut berawal dari Kantor SAR Natuna menerima email distress alert (sinyal marabahaya) pada 8 Januari 2023 pukul 09.08 WIB, dan setelah berkoordinasi dengan Kansar Pontianak, maka dilaksanakan pemantauan ke lokasi pada koordinat 01 32.8 N 108 27.1 E. Oleh Kansar Pontianak, dengan menggunakan RIB Pos SAR SINTETE serta kelengkapan alat pendeteksi distress alert yaitu direction finder dengan hasil tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan kapal atau benda-benda mencurigakan. Kapal MV DAI CAT 06 berbendera Malaysia diketahui berangkat dari Lumut Malaysia bagian barat menuju Kuching, Sarawak, Malaysia Timur sejak 23 Desember 2022 dengan estimasi tiba pada 31 Desember 2022, tipe kapal cargo bermuatan tiang pancang atau pailing. Kapal tersebut membawa serta lima orang kru beserta Nahkoda dengan 2 orang di antaranya Warga Negara Indonesia dan 3 orang lainnya warga negara asal Malaysia. Sejak Rabu (11/1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna telah berkoordinasi dengan Kansar Pontianak, Kansar Pangkal Pinang, Lanal Ranai, Polairud Ranai, BMKG Ranai, SROP Sintete dan Unit Siaga SAR Serasan guna memapelkan berita Distress Alert yang diterima Kansar Natuna kepada seluruh unsur terkait. "Upaya kordinasi juga telah di bangun kepada MRCC Putra Jaya, MRSC Serawak serta Agen Kapal yang ada di Serawak Malaysia maupun Lumut yang merupakan pelabuhan awal MV DAI CAT 06," katanya Mexianus. Selanjutnya, tim SAR melalui Unit Pos SAR Serasan melanjutkan upaya pencarian di lokasi dengan dukungan Lanal Ranai yaitu KRI Karontang dan KRI Sembilang. "Selain KRI dan RIB 03 milik Kansar Natuna, ikut serta rercue boat 214 Pontianak dan pemantauan melalui udara rencananya akan didukung dengan Pesawat Patroli milik PSDKP Dirjen Kelautan dan Perikanan," pungkas Mexianus Bekabel.

Kapal MV DAI CAT 06 Asal Malaysia Hilang di Perairan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11397_29080_natuna.jpg" alt="Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal" width="100%">
<figcaption>Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk segera meningkatkan keamanan patroli di wilayah terluar Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan guna mencegah masuknya kapal asing ke batas laut Indonesia.  Hal tersebut disampaikan setelah Badan Keamanan Laut (Bakamla) menentukan adanya ratusan, bahkan ribuan kapal Vietnam hingga Tiongkok masuk ke wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara saat dilakukan pemantauan dari udara.  Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga bisa membahayakan kedaulatan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Sukamta meminta pemerintah serius untuk meningkatkan kapasitas patroli keamanan wilayah laut terluar Indonesia.  "Terutama di wilayah Laut Natuna Utara, perlu ada konsentrasi yang lebih besar untuk melakukan patroli. Wilayah ini berdekatan dengan zona sengketa di laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan negara-negara Asean,” ungkap dia kepada wartawan, Minggu (19/9).  Apalagi ini bukan pertama kalinya, beberapa kali juga terjadi insiden kapal coast guard Tiongkok masuk wilayah Indonesia. Jika pemerintah tak bisa menjamin keamanan dengan melakukan patroli di lintas batas laut, pihak asing akan leluasa mengobok-obok.  “Jika Indonesia tidak bisa menujukkan kekuatan patroli keamanan yang memadai, pihak asing akan leluasa mengobok-obok wilayah Indonesia,” tuturnya.  Ia menambahkan, perlu juga adanya pendekatan dalam mengatasi persoalan ini. Pertama adalah memperkuat kekuatan kapal patroli Bakamla. Bakamla menyebut, hanya ada 10 kapal untuk patroli, di mana jumlah ini tentu sangat minim untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang luas.  "Industri pertahanan milik Indonesia bisa lebih digiatkan untuk memproduksi kapal-kapal jenis coast guard. Ini untuk mendukungan cakupan patroli yang selama ini dilakukan,” tambahnya.  Lalu, perlu diperkuat adalah koordinasi keamanan laut, dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki. Kerjasama yang telah dilakukan Bakamla dengan TNI AU untuk melakukan patroli udara ini bagus dan perlu diperkuat.  "Bakamla juga bisa bekerjasama dengan LAPAN untuk memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan melalui satelit dan udara,” jelas dia.  Terakhir adalah pendekatan untuk mengamankan wilayah Laut Indonesia bisa dengan mencontoh strategi Tiongkoi mengerahkan milisi laut dalam sengketa di Laut Tiongkoo Selatan. Indonesia punya banyak nelayan handal, mereka bisa dilibatkan untuk ikut mengamankan wilayah Laut Natuna Utara.  "Pengerahan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah yang rawan dimasuki pihak asing, bisa ikut membantu memberikan informasi ke Bakamla. Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan fasilitasi berupa alat monitor dan BBM kepada nelayan-nelayan Indonesia,” pungkas Sukamta.

Kapal Asing Masuk Perairan Natuna Lagi, Jangan Sampai Diobok-obok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com-JKT-1-RAKOR-NATUNA-MENKOPOLHUKAM-FED-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi I DPR akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Rapat kerja itu dilakukan guna membahas langkah kongkrit soal konflik di perairan Natuna.  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan rapat bersama itu akan membicarakan klaim sepihak Tiongkok terhadap perairan Natuna. "Masih dibicarakan Natuna dengan menteri-menteri lain," ujar Prabowo si Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/1).  Selain itu Prabowo mengatakan pembicaraan lainnya adalah mengenai pembangunan kekuatan di Natuna. Sehingga tidak ada kapal dari Tiongkok yang memasuki perairan milik Indonesia. "Dibicarakan pembangunan kekuatan dan juga dibicarakan beberapa masalah," katanya sambil meninggalkan wartawan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Nelayan-Natuna.jpg" alt="Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna. (Imam Husein/Jawa Pos)  Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.  Retno menyampaikan, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah menetapkan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu ia meminta China mematuhi aturan tersebut.  Retno juga mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Prabowo Sambangi DPR Bahas Penyelesaian Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nelayan-natuna-3.jpg" alt="Penanggungjawab Pangkalan Kapal Rawai Dede Ardiansyah dengan speedboatnya di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Penanggungjawab Pangkalan Kapal Rawai Dede Ardiansyah dengan speedboatnya di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>Di luar ketegangan di lautan, ada kedekatan antara warga Kepulauan Natuna dan negeri jiran yang telah terjalin. Urusan kehidupan sehari-hari mereka lebih nyaman terhubung dengan negara-negara tetangga itu.  AGUS DWI PRASETYO, Natuna, Jawa Pos  ---  ALI, 41, tekong (nakhoda) kapal rawai di Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), tengah berada di Johor, Malaysia, ketika Dedek Ardiansyah menghubungi melalui video call WhatsApp (WA). Dari layar ponsel, Ali tampak kurang sehat. Dia baru menjalani cek darah di salah satu RS ternama negeri jiran itu. ”Empedu batu tak jelas,” ujar dia dengan suara terbata.  Karena koneksi internet kurang bagus, komunikasi itu diakhiri Dedek. Sejurus kemudian, percakapan beralih ke sambungan telepon reguler.  Dedek yang masih penasaran menanyakan kondisi relasi kerjanya tersebut. ”Sakit apa kau, Li?” tanya Dedek. ”Empedu batu,” jawab Ali mengulang.  Bukan karena gengsi jika Ali memilih berobat ke luar negeri. Tapi, karena merasa cocok. Sebelum ke Johor, Ali berobat ke salah satu RS di Surabaya. Namun, penyakitnya tak kunjung sembuh. Atas saran sejumlah kerabat, Ali ke Johor. Tentu, semua biaya dia tanggung mandiri karena kartu BPJS Kesehatan tak berlaku di sana.  Beberapa tekong lain yang kapal ikannya mangkal di depan rumah Dedek juga berobat ke Johor. Abeng salah satunya. Nakhoda kapal pancing rawai berkapasitas 20 gross tonnage (GT) asal Tanjung Balai Karimun, Kepri, itu sembuh dari penyakit kencing batu setelah berobat ke Johor. Abeng sebelumnya berobat di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Dia juga sudah menjajal RS di Kota Batam. Namun, semua tak membuahkan hasil. ”Dan waktu berobat di Johor langsung sembuh,” kata dia saat ditemui di pangkalan kapal nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Natuna.  Berobat ke Malaysia juga menjadi kebiasaan keluarga Dedek sejak bertahun-tahun. Bos kapal pancing rawai di Tanjung Kumbik Utara itu membawa semua anggota keluarganya berobat ke daerah yang terletak di selatan Semenanjung Malaysia tersebut. Yang paling baru, ayah tiri Dedek, Sabli, awal tahun lalu operasi kornea mata. Saat ini penglihatannya nyaris sembuh seperti sediakala. ”Kami senang ke Johor karena obatnya bagus,” tutur suami Siti Kumalasari tersebut.  Tradisi berobat ke Johor dilakukan warga lantaran fasilitas rumah sakit daerah yang belum lengkap. Dedek pernah punya pengalaman pilu. Kakak pertamanya, Norman, meninggal karena penanganan yang menurutnya kurang maksimal. ”Saat itu alat CT scan kepala tidak ada (di RSUD Natuna), padahal waktu itu abang merasakan ngilu sekali di kepala,” kata Dedek. ”Kalau sekarang kami nggak tahu, sudah ada atau belum (alat CT scan kepala, Red),” imbuh bapak dua anak itu.  Warga di Natuna –khususnya kalangan ekonomi menengah ke atas– menurut Dedek, memang lebih memilih berobat ke Johor. Meski, ironisnya, hingga sekarang mereka sulit menghafal nama rumah sakitnya lantaran berbahasa asing. ”Sebagian besar memang nggak hafal nama rumah sakitnya, yang penting sembuh,” terang Dedek, lantas tertawa.  Kedekatan Natuna dengan negara tetangga juga terbangun lewat hubungan bisnis ikan. Rodhial Huda, warga Pulau Tiga Barat, beberapa tahun terakhir memelihara ikan kerapu cantik di belakang rumah panggungnya. Ikan perkawinan silang antara kerapu cepak dan kerapu tiger itu laku dijual ke Hongkong melalui pengepul.  Saat ini 1.000 kerapu dipelihara pria yang sehari-hari berprofesi petugas sekuriti tersebut. Seekor ikan dengan berat 2 kg dihargai Rp 500 ribu. Sementara itu, ikan dengan berat 1 kilogram biasanya dibeli Rp 145 ribu. ”Kalau (ikan) sudah umur 2 tahun biasanya baru bisa dipanen,” terangnya.  Mayoritas warga di pesisir Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, sampai Sedanau yang ada di Natuna menggantungkan hidup dari bisnis jual beli ikan. Ikan-ikan itu diekspor pengepul. Paling banyak ke Singapura dan Hongkong. Ada pula yang dibawa ke Malaysia. Pemasukan dari bisnis tersebut amat menggiurkan. Sekali transaksi bisa ratusan juta rupiah.  Misalnya, bisnis ikan tangkapan yang digeluti Dedek secara turun-temurun. Awal Desember lalu dia mengirim 18 ton ikan ke Tanjung Balai Karimun dengan nilai transaksi Rp 460 juta. Jenis ikan yang dikirim, antara lain, kurisi bali, kakap merah, kurisi, kerapu, dan jahan. Dari Tanjung Balai Karimun, ikan-ikan itu dikirim ke Singapura melalui Batam.  Di pertengahan November, Dedek juga mengirim ikan ke lokasi yang sama. Jumlah ikan lebih sedikit, yakni 15 ton, tapi nilai jualnya lebih bagus daripada Desember. Yaitu, Rp 570 juta. Kebetulan, harga beberapa jenis ikan terbilang bagus di bulan itu. ”Harga ikan ini memang tidak pasti, kalau lagi bagus, ya bagus juga pendapatan kita,” tuturnya.  Kedekatan masyarakat pesisir dengan negara luar juga terlihat dari kebiasaan membeli produk kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak isian dapur yang merupakan hasil ”impor”. Di situ mudah sekali menemukan kecap produksi Selangor, Malaysia. Begitu pula dengan produk-produk camilan atau minuman berperisa.  Produk tersebut sejatinya tidak diperbolehkan beredar di Indonesia. Termasuk wilayah Pulau Tiga Barat yang minim listrik itu. Pasalnya, tidak ada nomor registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI di kemasannya. Juga, tidak ada label Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, sebagian besar warga merasa tidak peduli. Sebagian mengaku tidak tahu.  Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengakui kedekatan masyarakatnya dengan negara-negara tetangga sudah terjalin sejak lama. Di bidang kesehatan, misalnya, biayanya relatif lebih terjangkau berobat ke Malaysia atau Singapura daripada ke Jakarta. ”Fasilitas kesehatan mereka lebih bagus. Ini memang jadi masalah,” ujarnya saat dihubungi.  Soal bisnis ikan, secara historis kedekatan antara masyarakat Natuna dan asing memang sudah terjalin. Pasalnya, secara geografis, menjual ikan memang lebih dekat ke Singapura dan Malaysia. ”Natuna itu memang sudah seperti saudara (bagi Malaysia dan Singapura, Red),” tutur perempuan berjilbab itu.  Harus diakui, kedekatan Natuna dengan negara tetangga memang tercatat sebagai warisan leluhur masyarakat setempat. Namun, kedekatan itu semestinya tidak menjadi pintu masuk kapal ikan asing (KIA) mencuri ikan di sana. Atau mengedarkan produk-produk olahan tanpa izin edar. ”Historinya tetap jalan, tapi pelanggaran jangan dibiarkan,” kata Ngesti.

Nelayan Natuna: Berobat ke Johor, Jual Ikan ke Singapura dan Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Nelayan-Natuna.jpg" alt="Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa rencana mobilisasi nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa ke perairan Natuna tidak akan menyisihkan nelayan lokal. Sebaliknya, nelayan Natuna akan mendapat prioritas.  Keterangan tersebut disampaikan Mahfud saat berkunjung ke Natuna kemarin (15/1). ”Jangan salah paham seakan-akan kami mau mengedrop nelayan dari luar Natuna ke sini. Kemudian nelayan-nelayan Natuna tidak diperhatikan. Justru prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat,” beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  Mahfud memastikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan gubernur Kepulauan Riau dan bupati Natuna. Dia menyebutkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan mengurus masalah teknis. Pihaknya masih mendata dan menyiapkan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan di Natuna. Baik untuk nelayan yang datang dari luar Natuna maupun nelayan lokal. Mulai membangun sentra ekonomi sampai memperbanyak kapal-kapal ikan.  Selain Mahfud dan pejabat teras Kemenko Polhukam, dalam kunjungan kemarin turut serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Selain itu, hadir pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mahfud menegaskan, kedatangannya ke Natuna bertujuan untuk meneruskan dan menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Yakni memastikan patroli oleh aparat di Natuna berjalan. Kemudian mengisi zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Natuna Utara dengan kegiatan ekonomi yang dimotori para nelayan.

Isi ZEE, Mahfud MD Janji Prioritaskan Nelayan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/cerita-minggu-1-12-20-b.jpg" alt="Penanggungjawab Pangkalan Kapal Rawai Dede Ardiansyah dengan speedboatnya di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Penanggungjawab Pangkalan Kapal Rawai Dede Ardiansyah dengan speedboatnya di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ponselnya terus berdering. Sementara ”komandan” Dedek masih bercengkerama dengan beberapa tamu yang singgah.  Beberapa kali dia membuka ponsel, mengecek identitas penelepon atau pengirim pesan. Kemudian, melanjutkan obrolan di rumah panggung miliknya di Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna.  Tak lama, ponsel pria bernama lengkap Dedek Ardiansyah itu kembali berdering.  Dua ponsel sekaligus. Bunyinya cukup ramai. Dedek pun harus meresponsnya. Dia bergegas beranjak dari sofa di ruang tamu cukup besar itu. ”Sebentar, saya angkat telepon dulu, ya,” ujar dia kepada tamunya tersebut Sabtu (11/1).  Sejenak dia duduk di sofa warna cokelat tersebut. Namun, lagi-lagi ponsel berdering. Menggunakan logat Melayu, Dedek bercakap dengan seseorang di seberang telepon. Dari pembicaraan terdengar sekilas pembahasan tentang ikan-ikan tangkapan. Serta dokumen perizinan kapal ikan nelayan yang mangkal di depan rumahnya.  Beberapa saat kemudian, seorang pria berkulit hitam legam tampak muncul di beranda rumah Dedek. Mengenakan celana pendek dan kaus berkerah lusuh, laki-laki berusia sekitar kepala empat itu menanyakan dokumen keberangkatan kapal nelayan.  Dedek lantas meraih ponsel, menghubungi seseorang. ”Tolong ambil dokumen dulu,” ujarnya singkat.  Seharian, aktivitas ”komandan” Dedek tidak bisa lepas dari dua ponselnya. Gawai itu ibarat kekasih yang saban hari menemani ke mana pun pergi. Maklum, Dedek adalah penanggung jawab kapal-kapal rawai yang melaut di Natuna. Dialah yang memegang izin penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap itu dari pemerintah setempat.  Karena tanggung jawab itulah, Dedek harus memastikan puluhan kapal di bawah kendalinya aman dan nyaman saat ”nyangkul” di Natuna. Tepatnya di titik koordinat 4 lintang utara (LU) dan 109 bujur timur (BT).  Sejauh ini, musuh terbesar pelayaran nelayan itu adalah kapal ikan asing (KIA) dari sejumlah negara. Di antaranya, Vietnam dan Thailand. Terkadang juga dari Tiongkok dan Malaysia.  Dia selalu mendapat laporan dari para tekong (nakhoda) kapal bermuatan 20 grass tonnage (GT) itu setiap hari perihal kondisi laut dan keadaan kapal.  Laporan pertama biasanya dikirim para tekong pukul 09.00. Menjelang sore, sekitar pukul 15.00, laporan kembali masuk. ”Untuk sekarang (kapal) yang aktif itu ada 38,” tutur bapak dua anak itu.  Di Natuna sejatinya cukup banyak kelompok nelayan dan pengepul ikan. Mereka tersebar di Ranai, Pulau Tiga, sampai Sedanau. Dedek salah satunya.  Namun, tidak semua punya koneksi ke pengawasan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau otoritas keamanan kelautan. Koneksi itulah yang digunakan Dedek untuk melaporkan setiap kejadian di laut. Pengawas ”swasta” istilahnya.  Istilah pengawas ”swasta” tersebut tidak hanya melekat pada Dedek. Tapi, juga pada Sandi Terisno (ayah) dan Norman (kakak pertama Dedek). Namun, keduanya sudah lama meninggal.  Dedek-lah yang kemudian meneruskan tugas sukarela pengawasan laut itu sejak tiga tahun lalu sampai sekarang. ”Kalau diawali dari bapak, sudah 20 tahun (jadi pengawas swasta),” tuturnya.  Jaringan kuat nelayan dan otoritas keamanan laut Dedek sudah mengakar dari sang ayah. Dedek juga punya relasi di lingkungan KKP dari jaringan pertemanan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta. Tak heran, tiap laporan yang disampaikan ke otoritas keamanan selalu direspons cepat. ”Pasti akurat, kita nggak buat laporan palsu,” tutur angkatan XLIV (44) STP Jakarta itu.  Dedek ingat betul saat awal-awal berkecimpung dalam pengawasan laut sekitar 2016 lalu. Dia melaporkan aktivitas KIA di perairan Natuna yang direspons cepat oleh KKP. Kala itu KKP menerjunkan Orca 3 dengan Kapten Martin sebagai awak. Kapal pengawas tersebut berhasil menangkap 12 kapal berbendera Vietnam.  ”Kalau tidak salah, ketika kapal Orca 3 diresmikan, beliau (Martin) langsung nangkap 12 kapal,” kenang suami Siti Kumalasari itu. Dedek pun tidak pernah takut melaporkan KIA pencuri. Meski beberapa kali kerabat memperingatkan agar berhati-hati berurusan dengan KIA. Sebab, tidak jarang kapal-kapal itu dibekingi ”orang dalam”.  Kecintaan terhadap laut dan ikanlah yang memotivasi Dedek dan ”tim guard” swasta untuk terus membantu pemerintah memberantas KIA pencuri ikan di Natuna. Sama dengan kebanyakan nelayan dan pemerhati laut, Dedek miris melihat KIA menangkap ikan menggunakan pukat (trawl) secara bebas. Alat tangkap itu merusak ekosistem laut. Dan ”menghabisi” mata pencaharian nelayan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/12/01/2020/mereka-menjaga-natuna-dari-kapal-asing-pencuri-ikan/">Mereka Menjaga Natuna dari Kapal Asing Pencuri Ikan</a>

Awasi Laut Natuna, Komandan Dedek Teruskan Jejak Ayah dan Kakak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/cerita-minggu-1-12-20-a.jpg" alt="Pemandangan Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/1/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Pemandangan Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/1/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>Lebih dari 50 kapal ikan sukarela bertugas melaporkan aktivitas kapal ikan asing (KIA) ilegal yang belakangan marak di perairan Natuna. Pencurian oleh kapal-kapal asing itu mengakibatkan ikan tangkapan nelayan setempat menurun.  AGUS DWI P., Natuna, Jawa Pos  ---  CUACA di Laut Natuna, tepatnya di titik koordinat 4 derajat lintang utara (LU) dan 109 derajat bujur timur (BT), sebenarnya tak jelek-jelek amat. Namun, M. Daud memutuskan pulang lebih ”pagi” hari itu.  Tekong (nakhoda) kapal motor (KM) Pesona Mandiri tersebut pun meminta delapan anak buah kapal (ABK) berkemas lebih cepat. ”Hari ini kita nggak bisa kerja,” seru Daud kepada para ABK.  Keputusan itu dia ambil berdasar apa yang dia lihat di sana: ada puluhan kapal berbendera Vietnam. Mereka ”menguasai” perairan yang sejatinya menjadi ”ladang” ikan para nelayan Natuna tersebut.  Dalam perjalanan pulang, Daud sesekali mendongak ke arah monitor sistem posisi global (global positioning system/GPS) yang terpacak di kompartemen atas setir perahu. Jelas terpampang di sana, kapal-kapal itu menangkap ikan di wilayah Indonesia.  Gagang telepon radio single-sideband modulation (SSB) pun dia angkat untuk meng-update aktivitas kapal-kapal Vietnam tersebut. Suaranya cepat menyebar ke radio lain yang memiliki frekuensi sama. Total ada lebih dari sepuluh KIA yang berekspansi di Laut Natuna pada Rabu (8/1) siang menjelang sore itu. Kapal-kapal tersebut berukuran besar. Jauh lebih besar daripada KM yang diawaki Daud.  KIA itu juga dilengkapi beragam peralatan canggih: telepon satelit, radar angin, radar ikan, GPS, dan sebagainya. Kecepatan kapal mereka pun di atas rata-rata KM Indonesia.  Sembari terus mengendalikan kemudi, Daud sekilas teringat pengalaman apes setiap kali bertemu kapal-kapal ikan asing. Yang paling membuatnya kesal adalah saat semua pancing rawai berkail mustad lengkap dengan bendera apung yang ditebar ABK lenyap karena terjerat jaring trawl (pukat) ganda KIA. Kejadian yang membuatnya rugi besar itu berlangsung beberapa tahun lalu.  Pukat ganda memang ancaman bagi semua nelayan Natuna. Pasalnya, alat tangkap yang umumnya selebar tiga kali ukuran lapangan sepak bola dan telah dilarang pemerintah sejak lama itu dapat dengan mudah mengeruk semua ikan di perairan. Baik ikan timbul (permukaan) semacam tenggiri dan tongkol hingga ikan dasar seperti kakap merah, jahan, kurisi bali, dan kerapu.  Dalam batinnya, pengalaman pahit itu tak boleh terulang. Untuk sementara, pulang lebih baik ketimbang harus kehilangan rawai. Harus diakui, rawai lebih krusial baginya. Juga bagi delapan ABK yang ikut dalam rombongan penangkap ikan di pengujung Desember lalu itu. ”Tidak apa kita setengah hari saja kerja,” serunya kepada para ABK.  Mendengarkan seruan sang bos, Sam, Boncil, Jon, Bacok, Iwan, Nur, Arifin, dan Buyung pun merapikan pekerjaan masing-masing. Ada yang mengecek ikan tangkapan di bagian lambung kapal. Sisanya gotong royong menggulung tali rawai dan memastikan alat tangkap itu bisa digunakan kembali.  Gara-gara kapal Vietnam, tangkapan hari itu tidak melimpah seperti biasanya. Daud dan timnya hanya dapat membawa 2 ton ikan. Padahal, saat situasi normal, mereka bisa membawa 3 hingga 4 ton sekali ”nyangkul” di tengah laut. Tangkapan tersebut dibongkar di Selat Lampa untuk kemudian dijual ke Tanjung Balai Karimun, ibu kota Kepulauan Riau.  ”Kalau ada kapal Vietnam, kami nggak bakalan bisa kerja,” ucap Daud kepada Jawa Pos di pangkalan kapal nelayan di Tanjung Kumbik Utara, Pulau Tiga Barat, Rabu lalu. Cerita tentang merajalelanya KIA itu juga disampaikan kepada ”komandan” Dedek, penanggung jawab pangkalan kapal ikan rawai tersebut.  ”Tim Guard” Swasta  Dari laporan para tekong itulah, peran ”komandan” Dedek terbilang sentral bagi petugas pengawas laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Dari Dedek, informasi soal KIA yang membabi buta menangkap ikan secara ilegal (illegal, unreported and unregulated fishing/IUUF) di perairan Natuna dengan cepat sampai ke otoritas keamanan laut.  Menjelang akhir tahun lalu publik sempat digegerkan video viral aktivitas kapal asing di perairan Natuna yang berujung pada mencuatnya isu kedaulatan Indonesia di kabupaten yang wilayahnya kepulauan tersebut. Nah, ketegangan itu berawal dari laporan para nelayan yang terganggu dengan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing. Salah satunya dari Vietnam.  ”Komandan” Dedek-lah yang kali pertama mengunggah video pelanggaran itu di media sosial miliknya pada 23 Desember lalu. Kemudian ditanggapi beragam oleh banyak pihak. Tidak terkecuali Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ”Sebenarnya sudah saya laporkan ke KKP dari tanggal 17 dan 18 Desember, tapi belum ada tindakan di laut,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Cerita kapal asing dalam video yang menyebar itu tidak jauh berbeda dengan yang diceritakan Daud dkk. Video tersebut menggambarkan sekumpulan KIA yang identik dengan kapal Vietnam sedang menangkap ikan di wilayah perairan Natuna secara bebas.  Merujuk aturan, penangkapan itu jelas ilegal dan pelakunya bisa ditangkap. Bahkan, kapalnya sah-sah saja ditenggelamkan seperti di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ”Waktu itu (laporan di tanggal 17 dan 18 Desember, Red) alasan dari KKP dananya habis karena akhir tahun,” bebernya.  Selain ke KKP, Dedek melaporkan aktivitas KIA itu kepada TNI Angkatan Laut (AL) dan polisi perairan yang bermarkas di kawasan Natuna. ”Kalau dari TNI-AL, ditindaklanjuti operasi kapal,” ujar pria 31 tahun tersebut.  Karena video telanjur menyebar dan banyak diperbincangkan orang, KKP yang seolah kecolongan lantas menggunakan kapal pengawas perikanan menindak tegas KIA di Natuna. Hasilnya, pada 30 Desember lalu, tiga kapal Vietnam berukuran besar ditangkap di perairan Natuna secara dramatis. Yaitu kapal KG 95118 TS ukuran 125 GT, KG 94629 TS berkapasitas 98 GT, dan KG 93255 TS (98 GT).  Sejatinya laporan Dedek ke otoritas kelautan dan perikanan bukan kali itu saja dilakukan. Semenjak menjadi penanggung jawab pangkalan kapal rawai di Tanjung Kumbik Utara tiga tahun lalu, Dedek rutin melaporkan setiap kegiatan KIA pencuri ikan di perairan yang terkenal kaya sumber daya laut tersebut. ”Di era Bu Menteri Susi kami sudah melakukan hal yang sama,” ungkapnya.  Saat ini ada 53 kapal ikan dari Tanjung Balai Karimun yang menjadi bagian ”tim guard” swasta di bawah arahan Dedek. Setiap kapal dilengkapi GPS, radio komunikasi, dan telepon satelit. Dengan peralatan itu mereka bisa kapan saja melaporkan KIA pencuri ikan kepada Dedek dari jarak puluhan mil di tengah laut Natuna.  Kapal-kapal berkonstruksi kayu itu biasanya teken kontrak 3–4 bulan dengan pemodal. Selama kontrak itu, mereka bisa menghabiskan Rp 400 juta untuk operasi. Puluhan kapal yang selalu mangkal di depan rumah Dedek setelah melaut tersebut bergantian ”nyangkul” di zona terluar perairan Indonesia yang sejak lama diincar KIA berbagai negara itu. Misalnya Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Tiongkok.  Menjaga Natuna, Menjaga Indonesia  Pengawasan KIA sejatinya bukan tugas utama Daud dkk atau Dedek dan timnya. Mereka tidak digaji untuk melakukan itu. Negara memiliki infrastruktur lebih lengkap ketimbang KM Pesona Mandiri atau kapal-kapal ikan lain ukuran kecil yang notabene hanya mampu menangkap ikan.  Di Selat Lampa kerap mangkal kapal pengawas perikanan milik KKP di bawah naungan Satuan Pengawas (Satwas) Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP). Beberapa hari terakhir ini juga ada Kapal Perang RI (KRI) Usman-Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di selat tersebut.  Meski begitu, Dedek dan timnya hingga kini tetap rutin melaporkan semua hal yang berkaitan dengan pelanggaran penangkapan ikan di Natuna. Laporan tersebut berisi lokasi titik koordinat dan jumlah KIA yang menebar pukat di perairan Natuna. ”Kami hanya relawan biasa. Saya senang kalau nelayan di Natuna bisa kerja di laut tanpa diganggu trawl (pukat) itu,” kata Dedek.  Begitu pula Aswadi dan Papang, dua anggota tim guard swasta Dedek yang paling setia. Sebagai anggota tim ”militan”, Aswadi dan Papang selalu siap kapan saja membantu dan menjalankan perintah komandan demi menjaga Natuna dan Indonesia dari ”jajahan” kapal asing. ”Pokoknya, apa kata ’komandan’ Dedek saja,” kata Papang, lantas tertawa.  Para tekong juga demikian. Kedaulatan Indonesia bagi mereka tidak bisa ditawar. Mereka pun berharap aktivitas KIA di perairan Natuna ditindak tegas seperti di era Menteri Susi. Penindakan KIA sangat menentukan keselamatan dan kenyamanan kerja mereka. Semakin banyak KIA ditindak, semakin melimpah pula ikan tangkapan di ”surga” laut Natuna.  Terlepas dari semua itu, ada rahasia penting yang selalu dijaga Dedek dan timnya, yaitu racikan akar kayu. ”Jamu” seduh berisi campuran berbagai akar kayu dan daun limau itu resep turun-temurun yang diyakini masyarakat Tanjung Kumbik Utara sebagai minuman penghangat tubuh di tengah cuaca Natuna yang tak menentu. ”Racikan ini (akar kayu) ampuh sangat,” kata Dedek, lantas tersenyum sambil menunjukkan sebungkus racikan akar kayu siap seduh.

Mereka Menjaga Natuna dari Kapal Asing Pencuri Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kapuspen-sebut-akun-tni-indonesia-update-beraroma-bisnis_m_.jpg" alt="Kapuspen Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi di Balai Media TNI, Kramat Raya, Jakarta, Rabu (6/2)." width="100%">
<figcaption>Kapuspen Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi di Balai Media TNI, Kramat Raya, Jakarta, Rabu (6/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketegangan di laut Natuna Utara mulai mereda. Kapal ikan dan coast guard milik Tiongkok dipastikan telah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia setelah adanya kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke wilayah tersebut.  "Berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal Tiongkok yang waktu itu melakukan ilegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca kunjungan Bapak Presiden ke Natuna," kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1).  Sisriadi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna merupakan pesan Pemerintah Indonesia kepada Tiongkok bahwa wilayah tersebut bagian sah dari Indonesia. TNI menilai pesan tersebut dibaca dengan baik oleh Tiongkok sehingga menarik kapal-kapalnya.  Kendati demikian, TNI memastikan akan tetap melakukan operasi pengamanan seperti biasa di wilayah Natuna. Hanya saja intensitasnya akan disesuaikan dengan kondisi di laut.  "TNI tetap melakukan operasi rutin, mungkin hanya intensitasnya akan kita lihat perkembangannya di lapangan, artinya perkembangan taktis," imbuh Sisriadi.  Dalam sepekan terakhir memang TNI meningkatkan operasi pengamanan di Natuna. Karena masuknya kapal coast guard Tiongkok. Apabila di Natuna dinilai sudah tak ada lagi ancaman, maka operasi pengamanan akan dilakukan seperti biasanya.  Sementara itu, terkait personel yang saat ini masibh disiagakan di Natuna, Sisriadi tak banyak menjelaskan. Dia hanya mau berbicara terkait jumlah KRI dan pesawat udara yang digunakan untuk patroli.  "Kita kerahkan terakhir ke wilayah itu (Natuna) ada 8 KRI, kemudian patroli udara intensif 1 sampai 2 flight. Satu flight 4 pesawat udara," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi ‎berkunjung ke Natuna. Dalam kunjungannya tersebut ‎Presiden Jokowi menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden mengatakan kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.  “Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000 jiwa, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” kata Presiden dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1).  Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar-menawar kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya. Termasuk wilayah Kepulauan Natuna. Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.  “Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada,” kata Presiden Jokowi.

TNI Pastikan Tak Ada Lagi Kapal Tiongkok di Perairan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok-tni-al.jpg" alt="China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos" width="100%">
<figcaption>China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Tiongkok Xiao Qian menyebut bahwa permasalahan antara Tiongkok dengan Indonesia di perairan Natuna tidak mengganggu hubungan baik antar dua negara tersebut. Menurutnya, masing-masing negara memiliki perspektif yang berbeda terhadap suatu persoalan, dalam hal ini menyangkut aturan teritorial zona kedaulatan di perairan tersebut.  “Kami punya hubungan yang sangat baik di banyak area, tapi teman baik kadang punya perspektif yang berbeda,” ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indoensia (BEI) Jakarta, Rabu (8/1).  Xiao menegaskan, dari pihak Tiongkok maupun Indonesia akan mengkomunikasikan persoalan ini secara baik-baik untuk mencari titik penyelesaiannya.  “Kami bisa menyelesaikan masalah ini. Kami memiliki komunikasi yang baik dan saya pikir masalah ini akan terselesaikan dengan baik,” tuturnya.  Persoalan di laut Natuna, kata Xiao juga tidak akan mempengaruhi hubungan ekonomi.  “Saya tak berpikir demikian,” tandasnya.

Dubes Tiongkok Yakin Persoalan Di Laut Natuna Tak Ganggu Investasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perairan natuna

Berita Terkini