<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tak-hanya-di-level-pemda-pejabat-tingkat-desa-pun-lakukan-pungli_m_153571.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindakan pungutan liar (pungli) tidak hanya terjadi di level pejabat daerah ataupun aparatur sipil negara (ASN) di kantor pemerintahan. Aparatur di tingkat desa (nagari) pun demikian. Seperti yang diringkus oleh Tim saber pungutan liar (pungli) Polres Solok Kota yang baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua sekretaris nagari atau sekretaris desa. Keduanya Sekretaris Nagari Aripan Syafrianto dan Kasi Pemerintahan Nagari Aripan Badrianto. Mereka diduga melakukan pungli dalam pengurusan program nasional (prona) sertifikat tanah bagi warga tak mampu. Informasi dihimpun Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Syafrianto tertangkap tangan sesaat setelah menerima uang pengurusan sertifikat tanah (prona) dari warga Nagari Aripan bernama Widya Widy Ramli sebesar Rp 450 ribu, pada Jumat (25/8) di rumah tersangka pukul 21.00. Usai ditangkap dan diinterogasi petugas, Syafrianto pun bernyanyi, bahwa Kasi Badrianto juga melakukan pungli prona sertifikat tanah. Akhirnya, tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Badrianto. Dari penangkapan itu petugas menyita barang bukti berupa surat pernyataan warga tentang rincian biaya untuk pengurusan sertifikat prona. Dari tangan Syafrianto ditemukan barang bukti berupa 7 sertifikat hak milik, uang tunai Rp 450 ribu, satu unit motor Honda Verza BA 3313 H, satu unit HP Samsung warna putih, satu buku tabungan, satu buku tanda terima pembelian mobil. Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan mengatakan, menurut pengakuan kedua tersangka dalam melancarkan aksinya mereka memungut biaya pengurusan sertifikat prona Rp 500 ribu sampai Rp 550 ribu per sertifikat. Alasannya untuk biaya administrasi, pengukuran tanah dan pemasangan patok. Kedua tersangka kini sudah ditahan. Keduanya dijerat Pasal 12 huruf (e) jo pasal 11 dan 12 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11.

Tak Hanya di Level Pemda, Pejabat Tingkat Desa pun Lakukan Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bidang-pendidikan-sasaran-empuk-pungli_m_137519.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik pungutan liar (pungli) di Sumatera Barat (Sumbar) lebih banyak terjadi di bidang pendidikan. Terbaru, praktik pungli baru dibongkar oleh Tim Saber Pungli Kota Padang di bidang pendidikan. Pungli ini terkait penerimaan siswa baru atau proses penerimaan peserta didik baru (PPBD) tahun ajaran 2017. Akibatnya dua orang jadi tersangka.&nbsp; Ketua Tim Saber Pungli Sumbar, Kombes Dody Marsidy mengatakan, selama dua tahun belakangan ini pihaknya berhasil mengungkap tujuh kasus OTT Pungli dengan delapan tersangka. Yang paling banyak pengungkapan kasus OTT Pungli adalah Kota Padang dengan tiga orang tersangka.&nbsp; &rdquo;Rincian Provinsi Sumatera Barat berhasil mengungkap satu kasus dengan satu tersangka, Kota Padang dua Kasus dengan tiga pelaku, Kabupaten Pesisir Selatan dengan satu kasus dan satu pelaku. Kemudian, Kabupaten Sawalunto satu kasus dengan satu pelaku, Kota Pariaman satu kasus satu pelaku, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan satu pelaku dengan satu kasus,&rdquo; ungkapnya seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (14/6).&nbsp; Sementara itu, instansi paling banyak terlibat kasus OTT pungli adalah di bidang pendidikan. Yakni ada tiga kasus dengan lima orang tersangka. Semua itu tersebar di Kota Sawalunto, Kota Pariaman, dan Kota Padang.&nbsp; &rdquo;Kami berharap ini (OTT di MTsN Model Gunungpangilun) kasus yang terakhir. Jangan sampai ada kasus-kasus pungli lainnya. Saya mengapresiasi kinerja Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang karena berhasil mengungkap dua kasus dengan tiga pelaku. Pelajaran ini hendaknya dijadikan contoh bagi pelaku-pelaku pungli lain. Ingat kami akan terus memburu pelaku pungli yang bergentayangan di Sumatera Barat,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Terpisah Kepala Ombudsman Sumbar, Yunafri mengatakan, pihaknya sebenarnya telah mencium pungutan liar di beberapa sekolah di Kota Padang ini. Tetapi barang bukti belum cukup untuk melaporkanya.&nbsp; &rdquo;Jangan main-main dengan yang namanya pungli karena melawan hukum. Saya berharap semoga sekolah lain tidak melakukan hal serupa, utamakan pelayanan, jangan uang. Kita juga berharap semoga ini kasus yang terakhir di Sumatera Barat,&rdquo; tukasnya. (e/iil/JPG)

Bidang Pendidikan Sasaran Empuk Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kepala-mtsn-favorit-kena-ott-begini-tanggapan-kemenag_m_137518.jpeg" alt="Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Japeri (tengah) bersama Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang AKBP Tomi Bambang Irawan (kiri) dan Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz (kanan)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Japeri (tengah) bersama Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang AKBP Tomi Bambang Irawan (kiri) dan Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz (kanan).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkap tangannya dua orang petinggi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Gunungpangilun Padang memberi tamparan keras pada Kementerian Agama (Kemenag). Sebab sekolah itu merupakan salah satu madrasah favorit di Kota Padang. Kepala Kemenag Kota Padang, Japeri yang juga hadir pada jumpa pers OTT Tim Saber Pungli itu mengatakan, pihaknya baru mengetahui setelah Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz memberi tahu kepadanya melalui telepon genggam.&nbsp; &rdquo;Sekarang kami serahkan masalah hukum ini ke Polresta Padang. Yang jelas saya sudah laporkan masalah ini ke Kemenag Provinsi Sumatera Barat dan keduanya terancam dipecat,&rdquo; ujarnya seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (14/6).&nbsp; Japeri menyebut kasus ini adalah tamparan buat Kemenag Kota Padang. Pihaknya sudah mewanti-wanti kepada MTsN yang ada di Kota Padang supaya jangan ada pungutan liar. &rdquo;Saya terus menyuarakan kepada kepala MTsN yang ada di Kota Padang, supaya jangan main-main dengan yang namanya pungli. Karena itu adalah perbuatan dilarang hukum,&rdquo; ujarnya. Sebagaimana berita sebelumnya disebutkan, Tim Saber Pungli Kota Padang baru saja membongkar praktik pungli di dunia pendidikan. Kali ini dilakukan oleh oknum Kepala sekolah atau MTsN Gunungpangilun Padang, Chandra Karim bersama rekannya Rahmi Jandras, Wakil Kepala MTsN Model Gunungpangilun Padang bidang humas. Penangkapan itu berlangsung pada Senin (12/6), sekitar pukul 11.30 WIB. OTT pertama dilakukan terhadap Chandra. Dia tertangkap tangan sedang melakukan pungli terhadap wali murid yang mendaftarkan anaknya di sekolah yang dipimpinya itu.&nbsp; Kemudian dilakukan penggeledahan di ruang kepala sekolah tersebut dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 4.488.000. Uang tersebut diduga hasil pungli. Setelah dilakukan interogasi terhadap Chandra, terungkap bahwa dia tidak bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan Rahmi. Polisi pun langsung bergerak. Tak jauh dari ruang kepala sekolah, polisi menangkap Rahmi. Saat itu didapatkanbarang bukti yang ada di laci mejanya uang Rp 14.000.000 dan rapor murid SD calon siswa MTsN itu. Kedua pelaku mempunyai peran masing-masing. Kepala sekolah berperan sebagai eksekutor yang meminta langsung kepada wali murid yang anaknya mau masuk MTsN Model Gunungpangilun. Sedangkan Rahmi sebagai penerima uang dan disimpan di dalam lemarinya.&nbsp; Atas perbuatannya kini kedua tersangka dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 374 dan pasal 372 KUHP, dengan ancaman penjara paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dengan denda paling banyak Rp 750.000.000. (e/iil/JPG)

Kepala MTsN Favorit Kena OTT, Begini Tanggapan Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ketika-kepala-mtsn-favorit-tertangkap-tangan-pungli_m_137514.jpeg" alt="Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang AKBP Tomi Bambang Irawan (kiri) bersama Kakan Kemenag Padang Jaferi dan Kapolres Kombes Pol Chairul Aziz memperlihatkan barang bukti pungli kasek dan wakasek MTsN Model Gunungpangilun Padang." width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang AKBP Tomi Bambang Irawan (kiri) bersama Kakan Kemenag Padang Jaferi dan Kapolres Kombes Pol Chairul Aziz memperlihatkan barang bukti pungli kasek dan wakasek MTsN Model Gunungpangilun Padang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindak pungutan liar tidak hanya terdapat di pelayanan publik ataupun pada pelaksanaan proyek besar. Di sekolah pungli tak jarang terjadi dengan sasaran siswa atau orang tua siswa. Kali ini terjadi di Kota Padang. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) kota setempat baru saja meringkus dua orang yang diduga melakukan pungli. Mirisnya pelaku adalah kepala sekolah keagamaan alias madrasah. Dia adalah Chandra Karim, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Gunungpangilung, Kota Padang dan Rahmi Jandras, Wakil Kepala MTsN Model Gunungpangilun Padang bidang humas). Dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz menyebutkan, keduanya tersangka ditangkap di MTsN Model Gunungpangilun Padang, Senin (12/6).&nbsp; Penangkapan berawal ketika adanya informasi dari masyarakat tentang pungli yang dilakukan oknum pihak MTsN Model Gunungpangilun. Setelah itu Tim Saber Pungli Polresta Padang melakukan penyelidikan. Setelah memastikan adanya dugaan pungli yang dilakukan kedua oknum terkait penerimaan siswa baru, Tim Saber Pungli Kota Padang langsung bergerak.&nbsp; Pada Senin (12/6), sekitar pukul 11.30 dilakukan penangkapan terhadap Chandra. Dia tertangkap tangan sedang melakukan pungli terhadap wali murid yang mendaftarkan anaknya di sekolah yang dipimpinya itu.&nbsp; Kemudian dilakukan penggeledahan di ruang kepala sekolah tersebut dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 4.488.000. Uang tersebut diduga hasil pungli. Setelah dilakukan interogasi terhadap Chandra, terungkap bahwa dia tidak bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan Rahmi. Polisi pun langsung bergerak. Tak jauh dari ruang kepala sekolah, polisi menangkap Rahmi. Saat itu didapatkanbarang bukti yang ada di laci mejanya uang Rp 14.000.000 dan rapor murid SD calon siswa MTsN itu. Menurut Chairul Aziz, kedua pelaku mempunyai peran masing-masing. Kepala sekolah berperan sebagai eksekutor yang meminta langsung kepada wali murid yang anaknya mau masuk MTsN Model Gunungpangilun. Sedangkan Rahmi sebagai penerima uang dan disimpan di dalam lemarinya.&nbsp; &rdquo;Dua tersangka tersebut ditangkap karena mencoba meminta uang kepada wali murid yang akan masuk MTsN Model Gunungpanggilun tersebut. Dari informasi itulah kami menangkap kedua tersangka," sebut Chairul Aziz. Atas perbuatannya kini kedua tersangka dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 374 dan pasal 372 KUHP, dengan ancaman penjara paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dengan denda paling banyak Rp 750.000.000,&rdquo; &nbsp;ujarnya. Untuk diketahui, MTsN Gunungpangilun Padang merupakan salah satu madrasah setingkat SMP yang paling favorit di Kota Padang. Setiap lulusan SD ataupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) berupaya bisa melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.&nbsp;(e/iil/JPG)

Ketika Kepala MTsN Favorit Tertangkap Tangan Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kepala-dinas-kena-ott-itu-dua-bulan-lagi-akan-pensiun_m_121668.jpeg" alt="Tim tipikor Polda Sumut menggiring Kadis ESDM Sumut Eddy Saputra Salim (tengah) yang terkena OTT." width="100%">
<figcaption>Tim tipikor Polda Sumut menggiring Kadis ESDM Sumut Eddy Saputra Salim (tengah) yang terkena OTT.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkapnya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Eddy Saputra Salim oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda setempat menjadi kado terburuk baginya menjelang akhir pengabdiannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Betapa tidak, Eddy Saputra Juni mendatang akan pensiun. Sekda Prov Sumut, Hasban Ritonga mengaku kaget dan prihatin atas kejadian yang menimpa anak buahnya itu. Apalagi katanya, yang bersangkutan pada Juni mendatang sudah memasuki masa pensiun. &ldquo;Bulan 6 kami pensiun. Ada tiga nanti yaitu selain saya juga Pak Eddy dan Pak Bukit (Tambunan),&rdquo; terang Hasban Ritonga seperti dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Jumat (7/4). Hasban mengaku, hanya baru menerima laporan bahwa ada OTT tim saber pungli Polda Sumut di kantor Dinas ESDM. &ldquo;Saya terkejut karena setahu saya orang yang bersangkutan itu orang baik, makanya kami kaget. Apalagi selama ini belum ada laporan yang saya terima terkait perlakuan-perlakuan seperti itu," sambungnya. Yang membuat Hasban tidak percaya lagi, karena saat ini sedang dilakukan peralihan kewenangan dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Hasban menilai, selama ini Eddy juga merupakan sosok yang kompeten dalam tugasnya. Sebab berdasarkan hasil nilai uji kompetensi yang dilakukan untuk pejabat di jajaran Pemprov Sumut, Eddy Saputra Salim mendapatkan nilai yang baik. Atas kasus ini, sambungnya, Pemprov Sumut memegang prinsip praduga tak bersalah.&nbsp; &ldquo;Kalau ditanya sikap kami sudah pasti Pemprov akan berpihak kepada penegakan hukum, itu sudah pasti meski hal itu pahit ya tapi tetap Pemprov Sumut berpihak ke penegakan hukum. Dalam kasus ini kami tetap dalam koridor azaz praduga tidak bersalah," terangnya. Hasban meminta kepada semua jajaran ataupun aparat SKPD di jajaran Pemprov Sumut untuk dapat menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran dan harus lebih berhati-hati dan berani untuk berkata tidak dan berani untuk jujur. (bal/mag-1/adz/iil/JPG)

Kepala Dinas Kena OTT Itu Dua Bulan Lagi Akan Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/usai-ikut-acara-mou-dengan-kpk-kepala-dinas-esdm-kena-ott_m_121666.jpeg" alt="Tim tipikor Polda Sumut menggiring Kadis ESDM Sumut Eddy Saputra Salim yang terkena OTT." width="100%">
<figcaption>Tim tipikor Polda Sumut menggiring Kadis ESDM Sumut Eddy Saputra Salim yang terkena OTT.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Polda Sumatera Utara (Sumut) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pejabat nakal. Kali ini Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Eddy Saputra Salim diamankan, usai menerima uang yang diduga suap dari pelaku bisnis tambang. Disinyalir uang suap itu untuk izin pertambangan galian C. Informasi yang dihimpun Sumut Pos (Jawa Pos Group), OTT itu terjadi sesaat Pemprov Sumut usai melakukan acara penandatanganan komitmen dan Rapat Koordinasi, Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korups (KPK), Kamis (6/4). Acara yang berlangsung di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut itu juga dihadiri oleh Eddy Saputra Salim. Bahkan pimpinan KPK, Basaria Panjaitan juga ikut melakukan tanda tangan pada acara itu. Selain Basaria, juga hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih, dan lainnya tersebut. Pada OTT yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB itu, Tim Saber Pungli dipimpin Direktur Intelijen Polda Sumut Kombes Dedy Kusuma. Jajaran tersebut menangkap itu, Eddy Saputra Salim bersama dua pemohon izin galian C, Dora Simanjuntak dan Suherwin. Selain ketiganya, dikabarkan ada empat orang lainnya yang juga ikut diamankan tim Saber pungli Polda Sumut. Mereka adalah Atriawati dan Erix Estrada (Staf Umum Dinas ESDM), Suryani Tambunan (Staf Pengusahaan Dinas ESDM), dan Putra (konsultan swasta). Sementara barang bukti yang diamankan OTT oleh tim Saber pungli Polda Sumut tersebut tas hitam berisi uang kontan Rp 14.900.000 diduga sebagai suap kepada Eddy Saputra dan uang Rp 25.000.000 lagi yang dibawa keduanya, selanjutnya dua lembar surat persetujuan dokumen. "Kita menangkap beliau karena menerima sesuatu dari seseorang. Dugaan sementara terkait kasus izin pertambangan," ungkap Direktur Intelijen Polda Sumut Kombes Dedy Kusuma. (bal/mag-1/adz/iil/JPG)

Usai Ikut Acara MoU Dengan KPK, Kepala Dinas ESDM Kena OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/istilah-dan-modus-pungli-di-sumbar-3habis_m_115650.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pungutan liar yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar) berlangsung dengan berbagai modus. Bahkan istilah permintaan uang itu pun beragam. 1. Uang "Bagak" Uang "Bagak" adalah uang yang diserahkan oleh sopir kepada sejumlah oknum yang disebut orang bagak atau orang preman atau jagoan. Uang bagak ini dimintakan dengan begaram modus. Mulai dari meminta uang secara lansung kepada sopir angkot, memberikan tisu dan air mineral. Cara yang paling ekstrem pungli yang dialami oleh sopir angkot, mereka digertak dengan senjata tajam. Jika tidak memberikan uang dimintakan, armadanya akan digores. Bahkan keselamatan sopir pun diancam. 2. Uang Takut Uang takut ini merupakan jenis pungli yang dialami para kontraktor yang mengerjakan pekerjaan dari pemerintah daerah. Modusnya dari uang takut ini lebih beragam. Mulai dari permintaan uang keamanan yang dilakukan pemuda di lokasi proyek sedang berlangsung. Selain meminta uang keamanan, modus lainnya dengan meminta pekerjaan, seperti memasukan bahan batu, kerikil, pasir dan sebagainya. &rdquo;Tapi, ketika sudah kita berikan kepercayaan, bahan yang diantarnya sering tidak sesuai pesanan. Kalau diingatkan, langsung marah dan tidak mau bertanggung jawab,&rdquo; beber Ahi, salah seorang kontraktor di Kabupaten Solok, Sumbar. Selain itu ada pula jenis pungli yang tidak kalah klasik, yakni&nbsp; pemilik tanah meminta ganti rugi ke kontraktor karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan. Modus tidak kalah menakutkannya lagi yakni meminta setoran kepada mobil truk pembawa material bangunan. Nilai setorannya Rp 10 ribu untuk sekali melintas. 3. Uang sumbangan sukarela Meksi namanya uang sukarela, namun kontraktor yang mengerjakan proyek kerap merasa terpaksa atas sumbangan itu. Biasanya dilakukan oleh oknum pemuda desa, lokasi proyek. Nilai sumbangannya mulai dari Rp 500 ribu hingga di atas Rp 5 juta. Angka itu biasanya berdasarkan nilai proyek. (e/rch/roy/atn/iil/JPG)

Istilah dan Modus Pungli di Sumbar (3/habis)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kontraktor-sasaran-pungli-paling-ampuh-2_m_115649.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain sopir angkutan kota (angkot), kalangan yang tidak kalah sering menjadi sasaran pungutan liar (pungli) di Sumatera Barat (Sumbar), yakni kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintahan daerah. Pungli untuk kalangan ini disebut dengan "uang takut" yang dilakukan oleh oknum preman atau pemuda daerah lokasi pengerjaan proyek. &ldquo;Kalau tidak diberi, bahan bangunan dan alat-alat pekerjaan kita bisa hilang,&rdquo; kata Ahi Dt Rajo Johan, 39, salah seorang kontraktor di Kabupaten Solok seperti Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (12/3). Kata Ahi, pungutan uang takut ini hampir terjadi di setiap lokasi pengerjaan proyeknya. Bahkan, ketika mendapat pekerjaan pembangunan di Kecamatan Lembahgumanti, Ahi sudah membayar uang keamanan pada pemuda setempat, namun bahan bangunan tetap saja hilang. Ahi menyebutkan, berbagai alasan oknum pemuda nagari (desa) ini datang kepada kontraktor ketika mengerjakan suatu proyek pemerintah. Permintaannya pun beragam. Ada yang meminta uang langsung, ada pula yang meminta pekerjaan. Seperti memasukan bahan batu, kerikil, pasir dan sebagainya. &rdquo;Tapi, ketika sudah kita berikan kepercayaan, bahan yang diantarnya sering tidak sesuai pesanan. Kalau diingatkan, langsung marah dan tidak mau bertanggung jawab,&rdquo; bebernya. Ada pula pemilik tanah yang minta ganti rugi pada kontraktor karena pembebasan tanahnya tidak diselasaikan. &rdquo;Kadang di lapangan itu, kita sebagai kontraktor sering seperti kena peras,&rdquo; sebut Ahi yang enggan menyebutkan besaran uang yang diberikan pada oknum pemuda dan preman itu. Kendati demikian, pihaknya sebagai pemborong tentu tidak ingin rugi. Melainkan mencari akal, sehingga proyek tetap sesuai spesifikasi pekerjaan. &ldquo;Pastilah kita cari jalan keluarnya,&rdquo; sebut Ahi tanpa merinci cara yang dimaksudkan. Di lain hal, Ahi menilai, keterbukaan lelang pengadaan barang/jasa secara online justru dianggap sebatas tuntutan undang-undang (UU). Untuk menghilangkankan kecurigaan para pemborong dan masyarakat terhadap kinerja daerah. Selain di Solok, pungli terhadap kontraktor proyek pemerintahan juga terdapat di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). Seperti yang disampaikan salah seorang kontraktor asal Pasbar yang namanya diminta tak disebutkan. Dia mengatakan, saat memulai pekerjaan ada juga oknum masyarakat di sekitar lokasi&nbsp; yang meminta uang. Misalnya, setiap mobil truk yang melintas di persimpangan lokasi proyek harus setor Rp 10 ribu. Lalu ada juga pemuda setempat yang meminta &rdquo;jatah&rdquo;. Kalau tidak diberikan uang, kegiatan proyek itu tidak dijamin keamanannya. Kalau nilainya bisa mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. &rdquo;Saya berkecimpung di bidang kontraktor ini baru sekitar satu tahun ini. Rupanya banyak juga uang keluar yang anggarannya tidak ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB),&rdquo; katanya. Dia menyebut, padahal di Pasbar, pengukuhan tim Saber Pungli ini telah dilakukan. Hal serupa juga terdapat di Kota Solok.Alasan keamanan dan kelancaran proyek selalu menjadi alasan oknum ini melakukan pungli kepada kontraktor. Bila keinginan oknum itu tidak dipenuhi, tak jarang akan muncul masalah. Ujung-ujungnya pengusaha jasa kontruksi harus berpandai-pandai mencarikan uang sesuai tuntutan. Seperti yang diakui, Sofinal, 52, salah seorang kontraktor dan pemilik CV Anisa. Dia mengaku tidak sekali dua kali menjadi sasaran pungli atas pengerjaan proyek fisik milik pemerintah daerah. Bahkan saking kesalnya, dia pernah terlibat adu jotos dengan oknum preman. &rdquo;Mengerjakan proyek pemerintah tidaklah segampang yang dibayangkan. Justru sangat beragam tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah pungutan liar. Padahal pembangunan tersebut gunanya untuk kepentingan masyarakat juga,&rdquo; kata Sofinal. Pengalaman terbaru, pada awal 2016 lalu, mantan Pengurus Kadin era 1990-an ini sempat terlibat cekcok dengan seorang oknum preman di daerah Batusangkar.&nbsp; Karena ngotot minta uang keamanan senilai Rp 10 juta atas pekerjaan gedung pemerintah. Itu pun uang keamanan sebelumnya juga pernah diminta oleh sejumlah pemuda setempat dengan dalih uang sumbangan sukarela. &rdquo;Dia meminta secara paksa, gayanya uring-uringan, hingga saya sempat terpancing emosi mengajaknya berkelahi saja. Setelah sebelumnya dicoba dijelaskan secara baik-baik, malah tidak diterima,&rdquo; aku Sofinal. Kontraktor asal Solok lainnya, Yazit Kasim, juga memiliki segudang pengalaman menjadi sasaran pemalakan oleh berbagai pihak terkait pelaksanaan proyek pembangunan di berbagai lokasi. Jumlah uang yang diminta cukup bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga di atas Rp5 juta. Dalihnya rata-rata uang keamanan dan sosial. Semakin tinggi nilai proyek, akan semakin banyak dan semakin besar pula jumlah uang yang diminta. Hingga membuat kontraktor cenderung tertekan. Kadang memeras dilakukan dengan jalan mencari-cari kesalahan, serta membuat opini yang meresahkan. Kendati demikian pihaknya terus berusaha agar pekerjaan fisik yang dipercayakan pemerintah tetap terlaksana dengan baik, sesuai kontrak, Rencana Angaran Biaya (RAB). (rch/roy/atn/iil/JPG)

Kontraktor Sasaran Pungli Paling Ampuh (2)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/sopir-angkot-dipungut-uang-bagak-1_m_115648.jpeg" alt="Sopir angkot di Kota Padang kerap jadi sasaran pungli oleh oknum masyarakat dengan mengatasnamakan uang keamanan dan lainnya." width="100%">
<figcaption>Sopir angkot di Kota Padang kerap jadi sasaran pungli oleh oknum masyarakat dengan mengatasnamakan uang keamanan dan lainnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) seperti yang digalakkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan efek yang signifikan di daerah. Padahal pemerintah daerah telah membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Akan tetapi tim ini belum menunjukkan tajinya. Sehingga praktik pungli di tengah masyarakat tetap saja merajalela. Seperti halnya di Kota Padang. Sopir angkutan kota (angkot) kerap menjadi sasaran pungli oleh oknum masyarakat. Pungli itu disebut oleh kalangan sopir sebagai uang "bagak". Data yang dihimpun Padang Ekspres (Jawa Pos Group), praktik pungli itu dialami oleh sejumlah sopir angkot dengan jurusan yang berbeda. Ditemukan ada oknum pemuda yang meminta uang pada sopir angkot. Para sopir angkot ini menyebutnya uang &rdquo;bagak&rdquo;. Para sopir mengaku paling sering terjadi di kawasan Air Mancur Pasar Raya Padang. Pertama, pungli yang dialami angkot jurusan Pasar Raya-Indarung. Terpantau ada tiga titik para sopir angkot dimintai uangnya. Ada juga yang berdalih dengan memberikan tisu dan air mineral. Ada juga yang meminta secara langsung. Lokasinya seperti di Bandarbuat, Indarung dan Pasar Raya Padang. Untuk angkot jurusan Pasar Raya-Lubukbuaya, terlihat ada dua titik di mana para sopir angkot membayar uang &rdquo;bagak&rdquo;. Yakni di Jalan Diponegoro dan Pasar Raya Padang. Uang tersebut dibayarkan ke oknum masyarakat. Sedangkan angkot jurusan Pasar Raya-Teluk Bayur, juga terlihat ada dua titik para sopir yang membayar uang &rdquo;bagak&rdquo; kepada oknum, yakni di Pasar Gaung dan Pasar Raya Padang. Rafles, 26, pengemudi angkot jurusan Pasar Raya-Lubukbuaya mengatakan, dalam sehari dia mengeluarkan uang sebanyak Rp 15 ribu untuk hal-hal semacam ini. Dia menceritakan ada oknum yang berdalih menjual air mineral dan tisu. Meski tak dirasa perlu, namun sopir ini mesti membayar. &rdquo;Kadang kami resah akan hal itu, tapi harus bagaimana kami mencari sesuap nasi kami harus mengikuti. Jadi kami berharap kepada pemerintah setempat tolong di basmi hal yang seperti itu,&rdquo; ungkapnya seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (12/3). Erika, 33, pengemudi angkot jurusan Pasar Raya-Telukbayur mengatakan, dalam sehari dia mengeluarkan uang sebesar Rp 20 ribu bahkan lebih. Di Pasar Raya Padang yang lebih banyak dia mengeluarkan uang. Bahkan ada preman yang memakai senjata tajam untuk menggertak. &rdquo;Kalau tidak membayar kami diancam,&rdquo; katanya. Hamsen, 30, pengemudi angkot jurusan Pasar Raya-Indarung mengatakan setiap pagi ia membayar uang &rdquo;bagak&rdquo; kepada preman di sekitar Pasar Bandarbuat. Kalau di Pasar Raya dia hanya membayar seperlunya kepada preman. Kalau tidak dibayar, mobilnya akan digores. &rdquo;Kalau pungutan yang saya katakan itu tak ada karcisnya. Kalau yang resminya ada juga. Yang resmi pakai karcis,&rdquo; tandasnya. (e/iil/JPG)

Sopir Angkot Dipungut Uang "Bagak" (1)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/begini-kronologi-ott-kepala-bpn-tim-saber-pungli-sita-uang-rp-100-juta_m_108882.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Sapu Bersih (Saber) pungutan liar (pungli) Polda Sumatera Utara (Sumut) berlangsung selama empat jam di Kantor Kantor ATR/BPN Deliserdang.&nbsp; Dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), OTT ini bermula dari laporan warga yang kecewa dengan kinerja BPN Deliserdang. Pasalnya, sertifikat tanahnya tak selesai hingga tiga tahun lamanya. Si pengurus sertifikat itu kemudian mengadu ke Polda Sumut. Mendapat laporan itu, Tipikor Polda Sumut langsung membuat rencana. Diatur strategi agar uang yang diminta pejabat BPN itu diberikan. Kemudian, si pelapor yang mengurus sertifikat itu menghubungi Kepala Seksi (Kasi) Pengukuran, Maltus Hutagalung via ponsel. Dalam percakapan yang speakernya didengarkan kepada petugas Saber Pungli Polda Sumut, Maltus meminta uang Rp 40 juta dan diserahkan kepadanya di Kantor BPN Deliserdang. Si pengurus sertifikat menyanggupi Rp 20 juta dan disetujui Maltus. Lantas Tim Saber Pungli dan si pengurus sertifikat bergerak ke kantor BPN Deliserdang untuk menyerahkan uang yang diminta. Setibanya di kantor BPN, si pengurus sertifikat mengajak Maltus keluar ruangannya dan masuk ke mobilnya. Maltus pun disergap Tim Saber Pungli saat menerima uang Rp 20 juta yang dimasukkan dalam pelastik keresek hitam. Setelah menangkap tangan Maltus, Tim Saber Pungli Polda Sumut masuk ke kantor BPN Deliserdang untuk melakukan penggeledahan. Mereka bergegas ke ruang Maltus di lantai dua. Di ruangan itu, ada dua staf yakni Ayu dan Imel. Ayu dan Imel langsung diperintahkan keluar ruangan dan berjongkok menghadap dinding di depan pintu masuk lantai dua. Mengetahui adanya personel Tipikor Polda Sumut di ruangan Seksi Pengukuran, para pegawai BPN di lantai dua terlihat ketakutan. Bahkan mereka tak ada yang turun meninggalkan rungan. Dibantu personel Polres Deliserdang, anggota Tipikor Polda Sumut menutup akses keluar masuk kantor BPN dengan menyiagakan personel Shabara&nbsp; berpakaian lengkap. Maltus yang semula juga diminta jongkok, diminta berdiri. Dia ditanyai tentang uang yang diterimanya dari warga yang mengurus sertifikat tanah. Tak berkutik, Maltus menunjukkan letak uang yang dimaksud. Dibantu Imel, personel Tipikor Polda Sumut menggeledah kendaraan dinas Maltus yang terparkir di depan Kantor BPN Deliserdang. Seluruh bagian dalam mobil Kijang Inova&nbsp; BK 1173 M warna putih itu tak luput dari pemeriksaan. Pengeledahan itu menjadi tontotan warga yang hendak mengurus sertifikat hak milik tanah. Lima menit kemudian, petugas menemukan uang Rp 60 juta dalam keadaan terbungkus plastik kresek warna merah. Petugas turut memboyong sejumlah dokumen dari kendaran dinas yang dipinjamkan Pemkab Deliserdang itu. Tak puas dengan temuan Rp 60 juta, petugas terus melakukan penggeledahan dan menemukan Rp 40 juta lagi dari dalam rungan Maltus. Sejumlah dokumen yang ada di dalam ruangan kerjanya diperiksa satu persatu oleh petugas. Dokumen terkait pengukuran tanah di periksa. Selesai di ruangan seksi pengukuran, petugas melanjutkan pemeriksaan ke ruangan Kepala Seksi Pengesahan Pertanahan, Indra Imanuddin. Setiap sudut ruangan dan lemari serta laci disisir petugas. Petugas menemukan uang dari dalam laci kerja, Indra senilai Rp 7 juta. Namun, menurut pengakuan Indra kepada petugas Tipikor, uang tersebut adalah uang cicilan kredit. Petugas Tipikor tak langsung percaya dengan pengakuan Indra.&nbsp; Selesai melakukan pengeledahan di ruang Seksi Pengesahan Pertanahan, petugas menyasar ruangan Kepala Kantor BPN Deliserdang Calvyn A Sembiring. Di sana petugas hampir satu jam. Pemeriksaan tak terpantau Sumut Pos, karena ruangan tersebut terisolasi dari aktivitas pegawai BPN. "Di ruang Kakan (Calvyn) petugas lama memperiksa dan sejumlah berkas dibawa keluar. Tak bisa dilihat dari luar, karena ruangannya harus melalui ajudan dan melewati ruang rapat," ujar seorang pegawai BPN yang enggan identitasnya disebutkan. Setelah menggeledah hampir semua ruangan di kantor yang mengurus pertanahaan itu, Calvyn A Sembiring, Maltus dan Indra disatukan di ruangan kepala BPN. Mereka ditanyai soal sejumlah dokumen dan uang yang disita. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu Kombes Toga Habinsaran Panjaitan membenarkan adanya penangkapan terhadap sejumlah pejabat di kantor BPN Deliserdang. "Sementara diperiksa enam orang nanti akan berkembang," bilang Toga. Lebih lanjut dijelaskan Toga, uang yang disita Tipikor Polda Sumut ada sekitar ratusan juta rupiah. "Ratusan, nanti ya masih diperiksa mereka (pejabat BPN,red)," bilang Togar sambil berlalu ke mobilnya. Hampir empat jam petugas Tipikor Polda Sumut mengacak-acak gedung bercat putih itu. Sekitar pukul 18.45 WIB, petugas Tipikor mengakut sembilan orang dari BPN Deliserdang dengan empat kendaran. Mereka yang diamankan adalah Kepala BPN Deliserdang Calvyn Sembiring; Kepala Seksi Pengukuran Maltus Hutagalung; Kepala Tata Usaha Hendrik; Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Indra Imanuddin; Kepala Sub Seksi Pengukuran Iwan Muslim; Ayu, ajudan Maltus; Imel, ajudan Maltus, petugas pengukuran Beslin Panggabean, serta supir Maltus disebut-sebut namanya Anggora. (btr/mag-2/ted/adz/iil/JPG)

Begini Kronologi OTT Kepala BPN, Tim Saber Pungli Sita Uang Rp 100 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perang pungli

Berita Terkini