<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/BANDARA22222-728973797-834324383.jpg" alt="Beberapa pengunjung sedang mengamati kondisi di dalam terminal penumpang. (Foto: WAHYU ADJI/JPRK)" width="100%">
<figcaption>Beberapa pengunjung sedang mengamati kondisi di dalam terminal penumpang. (Foto: WAHYU ADJI/JPRK)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>&nbsp;Jelang beroperasinya Bandara Internasional Dhoho, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus dikebut berbagai macam persiapannya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Salah satunya, persiapan terkait peraturan bupati (perbup) yang mengatur tentang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dilansir Radar Kediri (JawaPos Grup), Kamis (14/3), sayangnya, diketahui hingga kini payung hukum tersebut belum kunjung rampung.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014441830/tim-pengadaan-tanah-tol-kediri-tulungagung-klaim-lahan-untuk-ruas-jalan-ke-bandara-internasional-dhoho-siap-dibangun">Tim Pengadaan Tanah Tol Kediri-Tulungagung Klaim Lahan untuk Ruas Jalan ke Bandara Internasional Dhoho Siap Dibangun</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Dari informasi yang dihimpun, perbup KKOP sebenarnya sudah mulai digodok sejak Januari 2024 lalu. Namun sayang, hingga kemarin, perbup masih belum rampung disahkan.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Saat ini masih proses,&rdquo; terang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukadi saat dikonfirmasi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Meski belum juga rampung, Sukadi mengaku, hingga kemarin, proses penggodokan dan penyelesaian perbub KKOP Bandara Internasional Dhoho masih terus dilakukan dan berprogres.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014441062/soal-rencana-operasional-bandara-internasional-dhoho-begini-kata-pemkab-kediri">Soal Rencana Operasional Bandara Internasional Dhoho, Begini Kata Pemkab Kediri</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sama seperti yang lainnya, ia juga berharap perbup tersebut dapat segera disahkan dalam waktu dekat. Paling tidak sebelum bandara melayani penerbangan komersial. &ldquo;Akan kami coba rampungkan dalam waktu dekat,&rdquo; katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam rencananya, usai dirampungkan nanti, pemkab melalui pemerintah desa dan kecamatan akan kembali melakukan sosialisasi.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tujuannya, untuk memastikan agar warga paham terkait KKOP. Alhasil, risiko terhadap masalah KKOP dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014437513/pemprov-jatim-targetkan-jembatan-jongbiru-selesai-mei-bakal-jadi-akses-bandara-dhoho-kediri-dan-pengurai-kemacetan"> Pemprov Jatim Targetkan Jembatan Jongbiru Selesai Mei, Bakal Jadi Akses Bandara Dhoho Kediri dan Pengurai Kemacetan&nbsp;</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Semoga bandara dapat beroperasi dengan lancar dan tidak ada masalah terutama tentang KKOP,&rdquo; tegasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, meski perbup KKOP belum rampung, pemkab sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait KKOP yang akan diberlakukan di Bandara Internasional Dhoho dan wilayah sekitarnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Setidaknya, sudah dua kali sosialisasi dilakukan. Sosialisasi pertama dilakukan pada 10 Januari lalu dengan melibatkan perangkat kecamatan dan desa di daerah sekitar bandara.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014436260/dapat-hibah-dua-bidang-tanah-dari-kpk-kabupaten-kediri-sebut-fokus-pembangunan-bandara-internasional-dhoho">Dapat Hibah Dua Bidang Tanah dari KPK, Kabupaten Kediri Sebut Fokus Pembangunan Bandara Internasional Dhoho</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, sosialisasi kedua dilakukan pada 17 Januari lalu. Sosialisasi ini menyasar langsung pada masyarakat yang ada di lima daerah di sekitar bandara, yakni Desa Bulusari, Tarokan, Grogol, Jatirejo, dan Kalipang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh warga di sekitar bandara. Mulai dari bermain layang-layang, laser, drone, balon udara, memelihara burung yang dipelihara secara liar, dan pembangunan bangunan di atas ambang batas ketinggian.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Untuk drone, masih memungkinkwn untuk diperbolehkan. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemilik drone. Salah satunya dengan mengurus izin secara online melalui web yang telah disediakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).</div>

Salah satunya terkait peraturan bupati (perbup) yang mengatur tentang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP).

Perbup KKOP Bandara Dhoho Kediri Masih Belum Juga Rampung hingga Pertengahan Maret, Begini Penjelasan Pemkab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/Desain-tanpa-judul49-1072615697-1528809008.jpg" alt="Bandara dhoho kediri (Foto: Wahyu Adji/JPRK)" width="100%">
<figcaption>Bandara dhoho kediri (Foto: Wahyu Adji/JPRK)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>&nbsp;Penyelesaian Peraturan Bupati (Perbup) terkait kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Dhoho Kediri saling kejar-kejaran dengan waktu operasional bandara.&nbsp;</p> <p>Perbup tersebut memang sengaja terus dikebut pengerjaannya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, agar saat bandara beroperasi nanti sudah bisa digunakan sebagai acuan resmi berkekuatan hukum.&nbsp;</p> <p>Dilansir Radar Kediri (JawaPos Grup), Kamis (15/2), informasi hingga kemarin (14/2), perbup yang mengatur soal keselamatan di wilayah bandara itu diketahui masih belum juga rampung.</p> <p>Kendati demikian, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukadi mengatakan pengerjaannya sudah ada di tahap proses penyelesaian.</p> <p>&ldquo;Saat ini masih proses penyelesaian,&rdquo; terang Sukadi saat dikonfirmasi oleh tim Radar Kediri (JawaPos Grup).</p> <p>Seperti diketahui sebelumnya, Pemkab Kediri awalnya menargetkan penyelesaian Perbup mengenai KKOP Bandara Dhoho Kediri ini di bulan Januari 2024 lalu.&nbsp;</p> <p>Sayangnya, hal tersebut tak berjalan sesuai rencana. Prosesnya mengalami kemoloran. Hal itu dapat disimpulkan karena hingga kemarin, proses pembuatan perbup tersebut masih berjalan.&nbsp;</p> <p>Kendati demikian, Perbup tentang KKOP itu tetap akan diusahakan untuk setidaknya dapat rampung sebelum Bandara Internasional Dhoho Kediri melayani penerbangan komersil nanti.&nbsp;</p> <p>Terkait hal itu, Sukadi mengaku dirinya optimistis jika perbup KKOP dapat segera rampung. Paling tidak, perbup tersebut harus selesai antara bulan Februari atau Maret 2024 mendatang.</p> <p>Rencananya, usai dirampungkan nanti, pemkab melalui pemerintah desa dan kecamatan akan kembali melakukan sosialisasi untuk memastikan warga paham terkait KKOP.&nbsp;</p> <p>Sehingga harapannya, dapat mengurangi resiko terhadap masalah KKOP. &ldquo;Semoga bandara dapat beroperasi dengan lancar dan tidak ada masalah terutama tentang KKOP,&rdquo; tambahnya.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, sosialisasi terkait KKOP juga sebenarnya sudah pernah dilakukan bahkan sebelum perbup KKOP mulai digodok. Pemkab sudah melakukan setidaknya dua kali sosialisasi.</p> <p>Sosialisasi yang pertama, dilakukan pada tanggal 10 Januari yang dilakukan kepada perangkat kecamatan dan desa di daerah sekitar bandara. Sedangkan sosialisasi kedua dilakukan 17 Januari, yang sasarannya langsung kepada masyarakat.&nbsp;</p> <p>Setidaknya ada lima daerah di sekitar bandara yang mendapat sosialisasi terkait KKOP tersebut. Diantaranya Desa Bulusari, Tarokan, Grogol, Jatirejo, dan Kalipang.</p> <p>***</p> <p>&nbsp;</p>

Ditargetkan rampung bulan Januari 2024, perbup yang mengatur soal KKOP bandara dhoho kediri diketahui masih belum juga rampung.

Soal Perbup KKOP Bandara Internasional Dhoho Kediri, Ditargetkan Pemkab Selesai Februari atau Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/WhatsApp-Image-2023-05-16-at-1519491-1514509225.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor temui pengelola sampah di Pendopo Delta." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor temui pengelola sampah di Pendopo Delta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116-118 Tahun 2022 tentang perhitungan biaya pengelolaan persampahan dikeluhkan paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).</p> <p>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang menemui sejumlah perwakilan paguyuban TSPT mendengarkan satu per satu keluhan yang disampaikan para pengelola sampah. Para pengelola sampah di TPST/TPS 3R merasa keberatan dengan penetapan tarif pada Selasa (16/5) di Pendopo Delta Wibawa.</p> <p>Tarif yang ditetapkan untuk warga desa dan permukiman Rp 25 ribu-Rp 35 ribu per bulan yang tertuang dalam Perbup Nomor 116, 117, dan 118, Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan.</p> <p>Kemudian tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per ton Rp 150.000 dan biaya angkut truk sampah dari TPST ke TPA Jabon Rp 165.000. Latar belakang dibuatnya perbup sampah tersebut untuk mengurangi volume sampah di TPA Jabon.</p> <p>Sampah yang dikirim di TPA Jabon saat ini sudah <em>overload,</em> mencapai 600 ton per hari. Bila hal itu dibiarkan terus, umur TPA Jabon diprediksi hanya mampu bertahan 5 tahun.</p> <p>&rdquo;Pertemuan untuk mencari titik temu <em>win-win solution</em>, tidak boleh ada yang dirugikan. Pemkab mendapat solusi jalan keluar mengatasi sampah dan paguyuban pengelola TPST tidak merasa dirugikan. Tujuan kita semua duduk di sini mencari jalan keluar. Jangan sampai anak cucu kita mendapat warisan sampah jika sampah yang ada sekarang tidak dikelola dengan baik,&rdquo; ujar Gus Muhdlor.</p> <p>Pada pertemuan tersebut disepakati Perbup Sampah akan direvisi terkait penetapan tarif yang dinilai memberatkan. Sedangkan para pengelola TPST diminta berkomitmen mengelola sampah di TPST sehingga sampah yang dikirim ke TPA Jabon berkurang.</p> <p>&rdquo;Tidak ada menang-menangan, semua duduk bersama mencari solusi terbaik mengatasi masalah sampah Sidoarjo. Saya minta pengelola sampah yang tergabung dalam paguyuban TPST berkomitmen untuk mengelola sampah di TPS masing-masing paling tidak yang dikelola capai 60 persen dan sisanya yang sudah tidak bisa dikelola dikirim ke TPA Jabon,&rdquo; terang Gus Muhdlor.</p> <p>Bupati Gus Muhdlor meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan segera duduk bersama dengan para perwakilan paguyuban untuk membahas besaran retribusi sampah di TPA Jabon.</p> <p>&rdquo;Perbup sampah yang mengatur tarif akan direvisi. Saya minta DLHK dan perwakilan paguyuban duduk bersama membahas kesepakatan tarif ini,&rdquo; jelas Gus Muhdlor.</p>

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116-118 Tahun 2022 tentang pengelolaan persampahan dikeluhkan paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Volume Sampah di Sidoarjo Capai 600 Ton Per Hari, Bupati Lakukan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/sekda-jbr-mirfano.jpeg" alt="Sekda Jember Mirfano saat memimpin apel pagi di halaman kantor Pemkab Jember. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekda Jember Mirfano saat memimpin apel pagi di halaman kantor Pemkab Jember. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Gaji ASN dan honorer Pemkab Jember sudah ditransfer ke rekening masing-masing pegawai sejak Rabu (27/1) hingga Kamis (28/1). Hal itu dilakukan dengan menggunakan peraturan bupati (perbup) pencairan gaji mendahului APBD 2021.<br /> <br /> Namun, Sekretaris Daerah Jember Mirfano mengingatkan tentang risiko pencairan gaji ASN dan honorer yang tidak sesuai dengan aturan akan berdampak pada risiko hukum.<br /> <br /> ”Alhamdulillah, kami bersyukur sudah bisa menerima gaji Januari. Namun, kalau ada yang salah di belakang hari, kasihan kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang harus menanggung risikonya,” kata Mirfano seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Jember, Kamis (28/1).<br /> <br /> ”Total anggaran untuk gaji kalau tidak salah sekitar Rp 130 miliar. Mudah-mudahan ada jalan yang dapat mencairkan gaji secepatnya. Namun, tidak menabrak aturan dan tidak berisiko di kemudian hari,” tabah Mirfano.<br /> <br /> Menurut dia, pada kondisi keuangan normal, pencairan anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengajukan surat penyediaan dana (SPD) kepada Bidang Anggaran. Setelah SPD diterbitkan, OPD dapat menyusun surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM). OPD selanjutnya mengajukan SPM tersebut kepada Bidang Perbendaharaan untuk diproses menjadi surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai dasar pencairan.<br /> <br /> ”Prosedur itu tidak berjalan karena anggaran gaji tersebut dicairkan tanpa ada pengajuan dari OPD. Kalau informasi itu benar, berarti seluruh pencairan ditangani sendiri oleh kepala BPKAD,” kata Mirfano.<br /> <br /> Miffano mengaku tidak tahu pencairan tersebut menggunakan prosedur dan aturan yang mana serta menggunakan dasar hukum apa. Sehingga, pihaknya juga ragu akan keabsahan pencairan anggaran gaji tersebut karena tidak biasa.<br /> <br /> ”Tanpa pengecualian, seluruh perbup harus difasilitasi gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 pasal 88. Sedangkan Perbup Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penatausahaan dan Pencairan Anggaran belum mendapat pengesahan gubernur,” terang Mirfano.<br /> <br /> Dia mengingatkan kembali kepada para ASN terkait surat Gubernur Jatim tanggal 15 Januari yang menyebutkan penunjukan pelaksana tugas (plt) oleh Bupati Faida tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<br /> <br /> ”Apabila terdapat kebijakan yang dilakukan oleh para plt, kebijakan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” kata Mirfano.<br /> <br /> Sebelumnya, Bupati Faida mengaku telah mencairkan gaji ASN dan honorer dengan menggunakan Perbup Pencairan Gaji yang menggunakan anggaran mendahului APBD 2021.<br /> <br /> ”Pencairan gaji ASN dan honorer merupakan masalah yang mendasar dan tidak boleh terganggu. Sehingga, Perbup Pencairan Gaji tersebut tidak perlu difasilitasi Provinsi Jawa Timur,” ujar Faida.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://youtu.be/wW8DS0iqUIQ

Sekda Jember Ingatkan Risiko Pencairan Gaji Tak Sesuai Aturan