<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/Pramono-Anung-571323755.jpg" alt="Gubernur DKI Pramono Anung akan melarang konsumsi daging anjing di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Pramono Anung akan melarang konsumsi daging anjing di Jakarta.</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Pramono Anung akan melarang konsumsi daging anjing di Jakarta. Hal itu disampaikan Pramono setelah menerima audiensi dari koalisi Dog Meat Free Indonesia di Balai Kota, pada Senin (13/10). Politisi PDI Perjuangan itu bahkan menyampaikan jajarannya di Balai Kota sudah diperintahkannya untuk menyiapkan draft peraturan gubernur (pergub) larangan mengkonsumai daging anjing tersebut. &ldquo;Saya sudah meminta kepada Balai Kota untuk mempersiapkan dan mudah-mudahan dalam waktu sebulan selesai pergub ini, berkaitan dengan larangan untuk konsumsi daging anjing, perdagangan daging anjing di Jakarta maupun kucing tentunya,&rdquo; terangnya. Pramono juga menyebutkan bahwa sebenarnya sudah ada undang-undang (UU) yang mengatur terkait larangan konsumsi daging anjing tersebut. Yakni, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. &ldquo;Sehingga, kedua undang-undang itulah yang menjadi acuan. Mudah-mudahan Jakarta akan menjadi contoh untuk hal tersebut,&rdquo; jelasnya. Selanjutnya, Pramono mengakui, permintaan yang disampaikan kepadanya tidak hanya regulasinya dalam bentuk pergub, tetapi juga peraturan daerah (perda). Namun, karena perda butuh persetujuan DPRD DKI, maka pergub terlebih dahulu yang disusun. &ldquo;Kalau perda, maka nanti akan kami usulkan ke DPRD Provinsi DKI. Dan kebetulan juga ada Ibu Francine anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan penggiat acara ini, sehingga dengan demikian, mudah-mudahan juga akan bersambut di DPRD DKI,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, Pramono juga menyebutkan, untuk pengawasan larangan itu, maka Satpol PP DKI yang akan turun langsung ke lapangan. &ldquo;Ya, nanti kalau pergubnya sudah jadi, tentunya aparat yang dimiliki oleh pemda, termasuk Satpol PP yang akan bertugas untuk melakukan pengecekan,&rdquo; tambahnya. Menurut Pramono, saat pergub larangan konsumsi daging anjing diterbitkan, maka akan berlaku secara umum. Tidak memandang agama atau suku apapun yang ada di Jakarta. &ldquo;Yang namanya pergub itu berlaku secara umum. Nggak melihat suku, nggak melihat agama, nggak melihat apa pun, tetapi berlaku bagi semuanya,&rdquo; tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta melarang konsumsi daging anjing setelah audiensi dengan koalisi Dog Meat Free Indonesia.

Sebulan Lagi, Jakarta Akan Punya Pergub Larangan Konsumsi Daging Anjing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/e01bb148-ecc9-4c04-987a-dbdcc5457698-1286019892.jpg" alt="Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso (kiri). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso (kiri). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menegaskan pentingnya sinkronisasi dan penguatan kelembagaan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Perubahan Raperda ini bukan hanya soal penyesuaian administratif, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga. Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda perubahan tersebut di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (13/10). &rdquo;Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiatif mengajukan perubahan Perda ini. Langkah ini merupakan upaya strategis dan visioner untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan bencana di daerah,&rdquo; ujar Cahyo seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Setiap kebijakan harus berangkat dari pandangan bahwa keselamatan manusia adalah hak asasi tertinggi yang wajib dijamin negara,&rdquo; kata Ketua DPC Gerindra Surabaya ini. Cahyo menjelaskan, secara yuridis Raperda ini telah menyesuaikan perkembangan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, sinkronisasi antar aturan tetap harus diperhatikan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. &rdquo;Kami mengingatkan agar sinkronisasi vertikal dan horizontal dilakukan secara cermat, supaya tidak ada duplikasi norma antara provinsi, kabupaten/kota, maupun desa,&rdquo; jelas alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini. Menurut dia, revisi peraturan ini sangat relevan karena Jawa Timur merupakan daerah dengan tingkat kerentanan bencana tinggi, mulai dari gunung api aktif, potensi tsunami, hingga kekeringan. &ldquo;Kebijakan baru harus memastikan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi pentahelix benar-benar hidup di lapangan,&rdquo; tegas Cahyo. Fraksi Gerindra juga menyebut pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, pembentukan forum relawan kebencanaan, serta penguatan peran BPBD. &rdquo;Kami ingin memastikan perlindungan bagi kelompok rentan,&rdquo; kata Cahyo. Selain itu, dia menambahkan pentingnya keberlanjutan anggaran kebencanaan agar tidak bergantung pada transfer pusat. &rdquo;Harus ada pengawasan dan evaluasi kinerja secara periodik agar implementasinya benar-benar melindungi masyarakat,&rdquo; tutur Cahyo.

Fraksi Gerindra DPRD Jatim tegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dalam revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan bencana

Fraksi Gerindra Sebut Revisi Perda Penanggulangan Bencana untuk Penguatan Tanggulangi Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/WhatsApp-Image-2025-06-05-at-135335-860966572.jpg" alt="Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengusulkan agar pemprov memberikan pelayanan belajar bahasa asing gratis untuk warga DKI Jakarta. Hal itu dia sampaikan pada rapat Bapemperda bersama Pemprov DKI dengan agenda Pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Kamis (5/6). &rdquo;Bicara tentang Jakarta menuju kota global, saya mengusulkan agar pemprov dapat memberikan pelayanan belajar bahasa asing gratis, pesertanya anak muda dengan waktu belajar minimum 1 tahun,&rdquo; ujar Abdurrahman Suhaimi. Menurut Suhaimi, bahasa asing penting untuk dikuasai anak muda di Jakarta dalam menguatkan daya saing dengan sumber daya manusia dari negara lain. &rdquo;Keahlian bekerja insya Allah kita tidak kalah, tetapi bahasa ini yang kadang menjadi kendala untuk bisa bersaing. Minimal anak-anak kita kuat di (bahasa) Inggris, Mandarin, atau Turki,&rdquo; tambah Abdurrahman Suhaimi. Penasihat Fraksi PKS tersebut juga memberi masukan kepada Pemprov Jakarta agar pembelajaran bahasa di sekolah lebih menekankan pada komunikasi. &rdquo;Kurikulum pembelajaran bahasa asing harus mengantarkan anak-anak agar dapat berkomunikasi dengan baik, jadi dari sekolah sudah kuat modal bahasanya,&rdquo; ucap Suhaimi.

DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar pemprov memberikan pelayanan belajar bahasa asing gratis untuk warga DKI Jakarta

Menuju Kota Global, DPRD Ingin Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Layanan Kursus Bahasa Asing Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/Aksi-Relawan-Camping-di-TPA-Cipayung-Depok-Dery-Ridwansah-6-3322430902.jpg" alt="Tumpukkan sampah di TPA sampah." width="100%">
<figcaption>Tumpukkan sampah di TPA sampah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada Mohammad Pramono Hadi mengusulkan penyusunan peraturan daerah (perda) terkait dengan pengelolaan sampah berbayar sesuai berat atau tonase di Daerah Istimewa Jogjakarta. Pramono Hadi saat dihubungi di Jogjakarta menyebut, penerapan regulasi itu akan membantu mengurangi beban sekaligus mengompensasi pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan yang saat ini telah melebihi kapasitas. &rdquo;Sampah berbayar bisa jadi solusi karena selama ini yang masuk ke TPA Piyungan bukan hanya residu. Semua sampah masuk,&rdquo; kata Pramono seperti dilansir dari Antara. Dengan regulasi sampah berbayar sesuai dengan tonase, Pramono menjelaskan, masyarakat akan membayar jasa pembuangan sampah rumah tangga berdasar berat timbangan sampah yang dibuang. Makin berat sampah yang dibuang, biaya akan makin mahal sesuai dengan harga dasar yang ditentukan. Sebaliknya, makin ringan biaya yang dikeluarkan makin murah. Menurut Pramono, secara perlahan aturan tersebut akan membuat masyarakat mau memilah sampah organik dan anorganik secara mandiri sehingga yang dibuang dan sampai di TPA Piyungan hanya residu saja. &rdquo;Karena dari situ, masyarakat akan berpikir bagaimana cara mengurangi berat timbangan sampah tadi,&rdquo; kata Mohammad Pramono Hadi. Sementara itu, biaya jasa sampah yang dibayar masyarakat sebagian dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan serta operasional teknologi pengelolaan sampah secara mekanik di tingkat hilir atau di TPA Regional Piyungan. &rdquo;Yang mampu membayar lebih banyak karena tidak sempat mengelola sampahnya sendiri tidak masalah karena dapat membantu pembiayaan pengelolaan sampah di tingkat hilir,&rdquo; ujar Mohammad Pramono Hadi. Dengan teknologi itu, menurut Pramono, sampah yang terkumpul sebanyak 600 ton per hari di TPA Piyungan dapat dikelola dengan dicacah, dikompres, dan diangin-anginkan, kemudian dikemas menjadi RDF atau bahan bakar. Pada akhirnya, sampah di TPA Piyungan bisa ditambang sedikit demi sedikit kemudian dipilah dan diolah menjadi pupuk dan bahan bakar sehingga akan bisa memfungsikan lagi luas TPA Piyungan. Oleh karena itu, dia meyakini apabila konsep itu dapat dibahas Pemda Jogjakarta bersama DPRD Jogjakarta sehingga menjadi perda maka akan dapat menjadi solusi dari hilir sampai hulu terkait dengan pengelolaan sampah. Perda tersebut, menurut dia, akan menjadi landasan penegakan aturan sekaligus mengatur tarif minimum jasa sampah. &rdquo;Tarif iuran itu kalau masuk perda harus ada izin dari menteri keuangan sehingga harus ada pembahasan dahulu dari hulu ke hilir,&rdquo; tutur Mohammad Pramono Hadi.

Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada usulkan penyusunan perda terkait dengan pengelolaan sampah berbayar sesuai berat

Pakar UGM Usulkan Penyusunan Perda Sampah Berbayar di Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Screenshot-1974-1552772012.png" alt="Ilustrasi Kota Mojokerto." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kota Mojokerto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kota Mojokerto menambah luas wilayah daerahnya menjadi 20,48 kilometer (km) persegi. Penetapan luas wilayah ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2043. Sebelumnya Kota Mojokerto hanya memiliki luas wilayah 16,26 km persegi. Hal itu juga membuat wilayah Kota Mojokerto pernah tercatat sebagai kota terkecil di Indonesia yang hanya memiliki tiga kecamatan saja. Dikutip dari Radar Mojokerto (Grup JawaPos), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Mojokerto Agung Moeljono Soebagijo menyatakan, dalam perda terbaru No 3/2023, luas wilayah RTRW 2023-2043 Kota Mojokerto bertambah menjadi 20,48 km persegi. &rdquo;Luas Kota Mojokerto saat ini bertambah menjadi 2.048 hektare, dengan total 20,48 km persegi yang sebelumnya 16,26 km,&rdquo; ungkap Agung Moeljono kepada Radar Mojokerto (Grup JawaPos). Penambahan luas wilayah itu juga menjadi perubahan dalam penetapan batas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Agung menjelaskan, terdapat sepuluh segmen titik koordinat perbatasan yang diusulkan untuk diubah. &rdquo;Dari sepuluh titik ini, sudah ada terjadinya pencocokan dan tertuang dalam berita acara kedua pemerintahan daerah,&rdquo; tambah Agung Moeljono. Beberapa wilayah yang mengalami perubahan batas adalah, perbatasan antara Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari; dengan Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar; serta Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon; dengan Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko. &rdquo;Wilayah yang sebelumnya masuk kabupaten, dengan adanya perubahan batas daerah maka akan menjadi wilayah kota, sehingga memengaruhi luas kota,&rdquo; tutur Kepala Bappeda Litbang Kota Mojokerto Agung Moeljono Soebagijo.

Luas wilayah Kota Mojokerto bertambah menjadi 20,48 km persegi. Itu berdasar Perda Nomor 3/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Bertambah 4 Km Persegi, Berikut Luas Wilayah Terkini Kota Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-20-at-15.22.42.jpeg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mendorong terciptanya kualitas hidup yang baik dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian. Perlunya kehadiran Pemerintah Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan perdagangan dan perekonomian melakukan pembinaan pada pelaku ekonomi. Selain itu, penataan sarana supaya aktivitas perekonomian dapat terlaksana secara optimal. Pertumbuhan ekonomi tercatat naik sebesar 7,17 persen pada 2022. Sehingga, memberikan dampak positif bagi perekonomian Surabaya dari segi pendapatan dan belanja daerah maupun sektor perdagangan dan perindustrian. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyebutkan, kehadiran Pemerintah Kota Surabaya dalam harmonisasi retail dengan pelaku UMKM dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian. &rdquo;Pemerintah kota Hadir untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan perindustrian, hingga menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan,&rdquo; kata Armuji. Dia menyebutkan, yang diatur di antaranya pasar rakyat, pusat perbelanjaan, pasar swalayan, hingga toko eceran atau tradisional. Armuji mengungkapkan, pembinaan dan pengawasan adalah wujud perhatian Pemerintah Kota Surabaya mendistribusikan akses ekonomi secara berkeadilan. &rdquo;Diatur juga, jarak toko swalayan dengan pasar rakyat sekurang-kurangnya 500 meter sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang sehat,&rdquo; tegas Armuji politikus senior PDI Perjuangan tersebut. Dia menambahkan, keseimbangan antara retail, pasar rakyat, dan UMKM, harus dijaga dengan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Sehingga, tidak ada istilah pasar rakyat tergerus dengan retail. &rdquo;Berjalan beriringan untuk Surabaya yang lebih baik,&rdquo; tutur Armuji.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebut, sudah ada Perda No 1 Tahun 2023 mengatur pasar rakyat, pusat perbelanjaan, swalayan, dan toko eceran

Wakil Wali Kota Surabaya Pastikan Pemkot Atur Jarak Swalayan dan Pasar Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/03/WhatsApp-Image-2023-06-02-at-212224-904366949.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038. Dalam RDTRK tersebut, terdapat beberapa zona yang sudah ditetapkan sebagai unit distrik pengembangan usaha berdasar wilayah kecamatan. Selain itu, RDTRK juga mengatur terkait dengan penataan ruang terbuka hijau (RTH) hingga kawasan perumahan. &rdquo;Di Surabaya ini, kita sudah tetapkan rencana kota. Ada unit distrik, mana yang akan kita kembangkan. Yang kedua mana tempat-tempat yang sudah kita tetapkan sebagai ruang terbuka hijau. Yang ketiga sudah kita tetapkan mana yang sudah dibangun sebagai tempat perumahan. Nah, di sini dibutuhkan sinergi yang luar biasa,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Eri memaparkan perencanaan RDTRK tersebut. Pertama, ketika sebuah kawasan sudah ditetapkan sebagai unit distrik pengembangan usaha, di sini menjadi pusat perdagangan atau usaha. Menurut dia, unit distrik pengembangan usaha itu harus dipastikan bisa menyerap berapa banyak tenaga kerja dari warga sekitar. &rdquo;Maka dia harus menyerap dari tenaga-tenaga (kerja) di wilayah Surabaya,&rdquo; ujar Eri. Yang kedua, kata dia, ketika sebuah kawasan sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, zona tersebut bisa dijadikan untuk tempat-tempat wisata. Seperti misalnya yang telah dibangun di Romokalisari Adventure Land. &rdquo;Maka yang bekerja adalah orang-orang Surabaya,&rdquo; papar Eri. Ketiga adalah pembangunan kawasan perumahan yang harus memperhatikan lingkungan. Sebab lanjut Wali Kota Eri, belum ada aturan pemerintah yang mengatur ketika bangun perumahan harus ada kolam tampung pembuangan. &rdquo;Ketika pihak perumahan dibangun, jangan seperti dulu. Kenapa Surabaya ini ada genangan besar, itu karena apa? Tidak ada aturan pemerintah ketika bangun lahan perumahan tidak ada kolam tampungnya,&rdquo; ungkap Eri. &rdquo;Sehingga air itu langsung dibuang ke sungai masyarakat. Ya entek sungaine (penuh sungainya). Ini yang saya ingin kuatkan di situ,&rdquo; sambung dia. Di samping melakukan penataan tata ruang, Wali Kota Eri tak menampik bahwa kesejahteraan masyarakat juga harus dipikirkan. Sebab, ketika Surabaya sudah menjadi kota besar, persoalan yang timbul adalah pengangguran terbuka. &rdquo;Maka meskipun (warga Kecamatan) Tambaksari lebih besar dari Blitar, tapi saya harus berpikir warga Tambaksari harus sejahtera. Dengan cara apa? Ayo kalau kita membeli sesuatu, dari warga, untuk warga, dan hasilnya dapat dirasakan warga,&rdquo; tutur Eri. Eri berharap warga terus menjaga semangat gotong-royong dan keguyuban. Hal tersebut adalah fondasi utama untuk menyongsong Kota Surabaya di masa depan. &rdquo;Fondasi Surabaya di masa depan, jangan pernah melupakan keguyuban, jangan pernah melupakan bahwa tetangga kita adalah saudara kita sampai yaumil qiyamah (hari akhir),&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya tetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Terdapat beberapa zona dan penataan RTH hingga kawasan perumahan

Surabaya di Masa Depan, Wali Kota Eri Cahyadi Tetapkan Unit Distrik Pengembangan Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-15-at-15.32.25.jpg" alt="Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto meresmikan destana. BPBD Jatim untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto meresmikan destana. BPBD Jatim untuk JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;BPBD Jawa Timur resmi tetapkan setiap 27 April sebagai Hari Jadi BPBD Jawa Timur. Peringatan perdana Hari Ulang Tahun (HUT) BPBD Jatim itu sesungguhnya sudah memasuki usia yang ke-14. &rdquo;Mungkin, selama ini kita tidak tahu dan banyak yang belum tahu kalau Hari Jadi BPBD Jatim ini tanggal 27 April. Ini adalah hari ulang tahun BPBD Jatim yang ke-14,&rdquo; ujar Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto. Sebagai penanda hari ulang tahun, Kalaksa sempat potong tumpeng dan lakukan doa bersama. &rdquo;Jika diibaratkan manusia, usai 14 tahun ini masih kategori masih belia. Tapi Alhamdulillah, keberadaan BPBD selama ini telah mampu dirasakan masyarakat,&rdquo; tutur Gatot Soebroto. Gatot berharap, dengan bertambahnya usia BPBD Jatim akan semakin meningkatkan profesionalisme kerja dan menambah keguyuban, serta memperkuat loyalitas dan dedikasi karyawan. &rdquo;Semoga keberadaan BPBD Jatim terus bisa dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat,&rdquo; harap Gatot Soebroto. Lalu apa dasar penetapan 27 April sebagai hari jadi BPBD Jatim? Kalaksa Gatot Soebroto menjelaskan, penetapan HUT BPBD Jatim itu didasarkan pada tanggal penetapan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur, pada 27 April 2009. Dalam Perda itu, diktum pendirian BPBD Jatim tertera, pada bab II pasal 2, yang berbunyi dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga lain Provinsi Jawa Timur, terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. &rdquo;Atas dasar inilah, akhirnya kita putuskan bahwa Peringatan Hari Jadi BPBD Jatim jatuh pada 27 April,&rdquo; papar Gatot Soebroto.

BPBD Jawa Timur resmi tetapkan setiap 27 April sebagai hari jadi. BPBD Jawa Timur dibentuk berdasar perda sejak 2009

Kalaksa Tetapkan 27 April Sebagai Hari Jadi BPBD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Screenshot_20230410-222427_Gallery-1411404926.jpg" alt="Pekerja membongkar komponen dari tower ilegal di kawasan Jimbaran, Badung, Bali, Senin (10/4)." width="100%">
<figcaption>Pekerja membongkar komponen dari tower ilegal di kawasan Jimbaran, Badung, Bali, Senin (10/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mulai melakukan pembongkaran terhadap puluhan tower dan menara telekomunikasi. Sebab tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan Perda Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu. &rdquo;Kami berkomitmen terhadap penegakan hukum dan menunjukkan kepada pihak Bali Towerindo Sentra (BTS) selaku para pihak yang diajak bekerja sama terkait dengan pembangunan menara di Badung. Ini komitmen kami untuk melakukan langkah-langkah penertiban seperti yang menjadi harapan pihak BTS juga,&rdquo; Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa seperti dilansir dari Antara di Mangupura. Dia mengatakan, berdasar laporan, saat ini terdapat sekitar 48 tower yang akan dibongkar. Pembongkaran puluhan tower itu diharapkan dapat menghilangkan keberadaan tower-tower liar di wilayah Badung. Sebelumnya, jajaran Bareskrim Mabes Polri sempat memasang garis polisi di tiga kantor dinas lingkungan Pemkab Badung yang diduga terkait permasalahan tower liar. Menurut Sekda Adi Arnawa, penyelidikan Bareskrim Mabes Polri itu sebagai bentuk keberatan dari BTS, yang menganggap Pemkab Badung tidak serius dan konsisten terhadap Perjanjian Kerja Sama yang pernah dibuat Tahun 2017-2027. Pihak Bali Towerindo Sentra berpendapat bahwa ada beberapa perangkat daerah yang dianggap tidak serius. Padahal Pemkab Badung sudah berproses. Karena tahap-tahap penertiban tidak serta merta langsung bisa dilaksanakan dengan pembongkaran. &rdquo;Ada tahap sesuai dengan SOP, dari memberikan surat peringatan dari Dinas Kominfo dan hari ini sudah ditindaklanjuti dengan pembongkaran oleh tim Yustisi. Dan sesuai dengan informasi dari Kasatpol PP, ditargetkan ada 2-3 tower yang bisa dikerjakan saat ini,&rdquo; ujar I Wayan Adi Arnawa. Dia menjelaskan, terkait dengan pengurusan izin pembangunan menara, jika melihat perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan pihak BTS bahwa sampai 2027 tidak akan mengizinkan pembangunan menara baru. Hal itu dilakukan agar di Badung tidak terjadi pembangunan ribuan tower, mengingat Badung sebagai destinasi pariwisata sehingga estetika harus tetap dijaga. &rdquo;Salah satunya bagaimana melakukan penataan tower, sebab tower ini tidak mungkin dihilangkan karena merupakan infrastruktur pendukung telekomunikasi dan perkembangan. Namun bagaimana teknologi saat itu tapi tetap diatur dan dikendalikan,&rdquo; tutur Sekda Adi Arnawa. Dia menambahkan proses penegakan hukum dengan membongkar tower ilegal itu akan tetap berlanjut, dengan komitmen melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan tower menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin melalui Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) di bawah komando Kadis Kominfo. &rdquo;Ini akan kami tetap lakukan secara konsisten dan sekaligus walaupun nanti terdapat bangunan tower yang tidak memiliki izin seperti kondisi ini, tentu kita akan melakukan penertiban dan pembongkaran,&rdquo; ucap Sekda Adi Arnawa.

Pemkab Badung mulai bongkar puluhan tower dan menara telekomunikasi tak berizin dan melanggar Perda Badung Nomor 18 Tahun 2016

Pemkab Badung Mulai Bongkar Menara Telekomunikasi Tanpa Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-19-at-20.36.17.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati temui perwakilan Unicef beberapa waktu lalu di Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati temui perwakilan Unicef beberapa waktu lalu di Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Surabaya telah merampungkan rancangan perubahan peraturan daerah (raperda) perlindungan perempuan dan anak (PPA).  Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati memastikan jika raperda itu selaras dengan Unicef. Perempuan yang juga menjadi wakil ketua Pansus Raperda PPA itu menyebutkan, raperda PPA selaras dengan 5 tujuan kota layak anak dunia oleh Unicef.  Salah satunya perubahan perda mengubah 14 pasal. Antara lain mengenai pemenuhan hak anak bidang pendidikan, kesehatan serta sosial, pasal kota layak anak (KLA) yang menggenjot program Forum Anak Surabaya (FAS) hingga tingkat per kelurahan supaya suara anak masuk dalam musbangkel, pemenuhan akses segala anak baik penyandang disabilitas hingga minoritas.  ”Jadi kami sebagai legislatif mempersiapkan segalanya dengan baik sesuai kebutuhan dan memastikan perlindungan yang maksimal untuk anak-anak Surabaya,” papar Ajeng.  Lantas, apa isi raperda PPA tersebut? Ada 14 pasal yang wajib diketahui. Misal, pasal hak anak dalam pendidikan; kesehatan; sosial termasuk perlindungan terhadap anak disabilitas.  Lalu, kata Ajeng, ada juga pasal yang fokus perlindungan khusus terhadap korban-korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak terkecuali untuk anak HIV dan penyakit menular, anak minoritas, dan anak korban musibah bencana.  ”KLA dengan mengakomodir kelurahan ramah anak, sekolah ramah anak, dan kampung ramah anak, serta memfasilitasi FAS di setiap kelurahan,” ungkap Ajeng.  Politikus Gerindra itu menambahkan, melalui raperda perlindungan juga diberikan untuk bidang tenaga kerja. Anak tidak boleh dieksploitasi ekonomi ataupun lainnya.  ”Dan ada bab pembiayaan yang memastikan KLA nasional dan dunia bisa berkelanjutan. Sehingga, wajib di APBD Kota Surabaya memfasilitasi hak-hak anak,” papar Ajeng.

DPRD Surabaya Nilai Raperda PPA Selaras dengan Tujuan KLA Unicef

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peraturan daerah

Berita Terkini