<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230130-WA00081.jpg" alt="Arak Bali yang telah lolos izin BPOM dan dipamerkan saat perayaan Hari Arak Bali, Senin (30/1). Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Arak Bali yang telah lolos izin BPOM dan dipamerkan saat perayaan Hari Arak Bali, Senin (30/1). Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, setelah adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, produksi arak Bali semakin meningkat. Yakni mencapai 40,1 juta liter per tahun.  ”Jumlah produksi arak Bali meningkat menjadi sebanyak 40,1 juta liter per tahun dari sebelumnya 16,4 juta liter per tahun,” kata Koster seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (30/1).  Dari angka tersebut, terlihat kenaikan produksi tahunan mencapai 23,7 juta liter, di mana jumlah tersebut sejalan dengan bertambahnya merek arak Bali yang telah lolos izin Badan POM dan berpita cukai.  Dalam pidato yang disampaikan serangkaian peringatan Hari Arak Bali, Gubernur Koster menyebut, hingga saat ini, sebanyak 32 merek arak telah terdaftar. Sebelumnya, hanya 12 merek, dengan dinaungi 10 koperasi yang mengelola.  Dengan itu pula, lanjut Wayan Koster, terdapat kenaikan jumlah tenaga kerja yang tertampung, dari yang sebelumnya 920 KK dan 1.820 orang, kini menjadi 1.486 KK dan 4.458 orang pekerja.  ”Harga tuak yang menjadi bahan baku arak Bali naik menjadi Rp 5.000-Rp 6.000 per liter, sebelumnya Rp 3.000-Rp 4.000 per liter,” ujar Wayan Koster.  Salah satu faktor pendorong meningkatnya dampak positif perekonomian dari arak Bali adalah telah ikut sertanya hotel-hotel berkelas dunia di Bali yang memasarkan dan memanfaatkan produk arak Bali untuk para wisatawan. Koster menilai, arak Bali telah nyata menjadi salah satu sumber dari kehidupan masyarakat Pulau Dewata, karena mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan mereka.  Dia berharap agar seluruh pelaku usaha arak Bali dari hulu ke hilir benar-benar melaksanakan Pergub yang ada dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.  ”Pelaku usaha arak Bali agar berkomitmen penuh kepada petani yang menghasilkan tuak sebagai bahan arak Bali, yakni membeli tuak dengan harga yang pantas, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka,” ucap Wayan Koster.  Koster juga berharap agar pelaku usaha terus menjaga dan meningkatkan kualitas, cita rasa, aroma, dan kemasan yang menarik memakai aksara Bali untuk memberi identitas yang unik. Para pelaku usaha juga diarahkan untuk memperluas jaringan pemasaran secara konvensional dan melalui marketplace, serta mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.  ”Pelaku usaha arak Bali agar memproduksi dengan mempertahankan cara pengetahuan tradisional karena telah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, dilarang keras memproduksi arak gula, yang merusak cita rasa arak tradisional, mengganggu kesehatan, dan merusak harga,” tutur Koster.  Dia mengimbau untuk pelaku usaha mengurangi secara drastis, bahkan tidak memakai produk minuman beralkohol impor, dan untuk masyarakat Bali diingatkan untuk mengonsumsi secara semestinya agar tidak merusak kesehatan.  Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, setelah adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, produksi arak Bali semakin meningkat. Yakni mencapai 40,1 juta liter per tahun.  ”Jumlah produksi arak Bali meningkat menjadi sebanyak 40,1 juta liter per tahun dari sebelumnya 16,4 juta liter per tahun,” kata Koster seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (30/1).

Produksi Arak Bali Capai 40,1 Juta Liter Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG20220804103245.jpg" alt="Perwakilan KRMP serahkan surat permohonan audiensi terkait janji pencabutan Pergub Nomor 207 Tahun 2016 soal penggusuran yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ricky Prayoga/Antara" width="100%">
<figcaption>Perwakilan KRMP serahkan surat permohonan audiensi terkait janji pencabutan Pergub Nomor 207 Tahun 2016 soal penggusuran yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ricky Prayoga/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan belum dapat mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 terkait penggusuran pada 2022. Sebab, belum masuk program perencanaan penyusunan regulasi.  "Kalau pun dicabut, tidak bisa tahun ini, harus tahun depan karena dimasukkan dulu dalam program penyusunan Pergub 2023," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (8/8).  Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang mengevaluasi regulasi itu setelah sejumlah kelompok masyarakat berulang kali mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mencabut peraturan itu. "Apakah dicabut apakah tidak, sedang diproses. Sebab, untuk mencabut atau menyusun pergub itu memang harus ada perencanaannya," ujar Yayan.  Menurut dia, sebuah regulasi daerah apabila tidak masuk perencanaan akan ditolak kementerian dalam negeri.  Yayan menambahkan, pihaknya siap menerima masukan masyarakat yang akan dikaji dalam evaluasi pergub yang sebelumnya diterbitkan pada era gubernur terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. "Kalau memang ada masukan dari masyarakat untuk dikaji suatu regulasi, kami kaji apakah ini masih sesuai, apakah masih dibutuhkan," ucap Yayan Yuhanah.  Sebelumnya, Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) mendatangi Balai Kota Jakarta menuntut pencabutan Pergub 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak, pada Kamis (4/8).  Kedatangan mereka ke Balai Kota Jakarta sudah berulang kali dilakukan dan sempat beraudiensi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri Anies Baswedan pada 6 April 2022. Hasil pertemuan itu disepakati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meninjau ulang pergub tersebut. Namun hingga saat ini belum hasil yang signifikan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait tuntutan Pencabutan Pergub DKI 207 Tahun 2016.  Kelompok masyarakat itu menilai angka penggusuran memang berkurang dari pemerintahan sebelumnya, namun pola yang digunakan saat ini masih sama atau direplikasi.  "Pola yang sama masih direplikasi, tidak ada musyawarah, juga ada penggunaan kekerasan seperti yang terjadi di Tebet Dalam. Ini tentunya mau seribu, mau satu, itu tetap pelanggaran HAM," ucap perwakilan kelompok masyarakat Charlie Albajili saat melakukan aksi di Balai Kota Jakarta, Kamis (10/2).

Pemprov DKI Belum Bisa Cabut Pergub Soal Penggusuran pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211125_153309-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan peraturan gubernur (pergub) soal pengendalian Covid-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Itu dilakukan terkait rencana pemerintah pusat menerapkan PPKM level 3 serentak di Indonesia pada 24 Desember 2021–2 Januari 2022.  ”Jakarta akan membuat peraturan gubernur menerjemahkan dari instruksi Mendagri,” kata Anies Baswedan seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta.  Gubernur DKI menjelaskan, sudah ada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terkait pengendalian kegiatan masyarakat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Nanti, dalam peraturan gubernur itu merangkum sejumlah hal spesifik yang isinya menjadi turunan dari Inmendagri dan yang belum terangkum dari instruksi tersebut.  Anies menargetkan, pergub tersebut selesai pada 1 Desember 2021 dan cukup waktu untuk mensosialisasikan sebelum PPKM level tiga diberlakukan 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.  ”Pada prinsipnya kita akan sama dengan semua wilayah di Jawa dengan ada beberapa ketentuan yang unik yang terkait Jakarta yang nanti diumumkan,” ungkap Anies.  Begitu juga terkait ketentuan surat izin keluar masuk (SIKM), lanjut dia, apabila dalam Inmendagri diatur, pihaknya juga akan melaksanakannya.  ”Kalau itu (SIKM) ada dalam instruksi Mendagri akan kita laksanakan juga. Jadi kita akan ikuti apa yang ada di instruksi Mendagri,” ujar Anies.

Anies Siapkan Pergub Pengendalian Covid-19 saat Libur Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211021_150752-1.jpg" alt="Kepala ORI Perwakilan Jogjakarta-Jateng Budhi Masturi serahkan LHP Pergub Nomor 1 Tahun 2021 kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Jigjakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, di Kantor ORI Perwakilan Jogja-Jateng, Kamis (21/10). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala ORI Perwakilan Jogjakarta-Jateng Budhi Masturi serahkan LHP Pergub Nomor 1 Tahun 2021 kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Jigjakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, di Kantor ORI Perwakilan Jogja-Jateng, Kamis (21/10). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jogjakarta-Jateng menyarankan Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau ulang Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2021. Pergub itu melarang penyelenggaraan demonstrasi di sejumlah lokasi di Jogjakarta, termasuk kawasan Malioboro.  ”Kami menyarankan agar gubernur meninjau ulang peraturan gubernur tersebut terkait proses dan substansialnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” kata Kepala ORI Perwakilan Jogja-Jateng Budhi Masturi seperti dilansir dari Antara usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pergub Nomor 1 Tahun 2021 kepada Pemda Jogjakarta di Jogjakarta, Kamis (21/10).  Saran tersebut, menurut Budhi, mengacu temuan hasil investigasi ORI Jogja-Jateng yang menyimpulkan adanya malaadministrasi dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.  ”Kami berkesimpulan bahwa dalam hal ini pernah terjadi malaadministrasi dalam bentuk tindakan tidak patut dalam proses itu (penyusunan pergub),” ujar Budhi.  Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018, menurut dia, disebutkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan masukan dalam proses perumusan peraturan kepala daerah. Meski demikian, hasil investigasi menyimpulkan tidak ditemukan aktivitas pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan hingga pengesahan Pergub Nomor 1 Tahun 2021.  ”Itu yang kemudian luput dalam pencermatan Kepala Biro Hukum (Setda Jogjakarta). Kami melihat seperti itu, sehingga sepatutnya itu diberikan kesempatan pertama kepada masyarakat untuk memberikan masukan,” papar Budhi.  Tahap penyusunan pergub, lanjut Budhi, sepatutnya diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat, dengan menyediakan ruang penyampaian masukan. Apalagi regulasi itu berkaitan dengan harkat hidup masyarakat.  ”Ada banyak pihak yang terdampak dengan kebijakan ini. Menjadi masuk akal, menjadi patut kalau hak itu diberikan juga kepada masyarakat sebelum dilakukan pembahasan atau pengesahan,” tutur Budhi.  Dia menuturkan, secara substansi hukum, pemerintah daerah memang memungkinkan melakukan sejumlah pembatasan di area cagar budaya, terlebih telah dinyatakan sebagai objek vital nasional. Hal itu merujuk pada Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata.  ”Secara substansi hukumnya memungkinkan untuk dilakukan pembatasan. Tapi kan sebenarnya bisa ada proses dialog seperti apa harusnya pembatasan itu. Kalau proses dialog itu terjadi dengan warga, ada proses deliberasi yang baik yang bisa dilakukan,” ucap Budhi Masturi.  Budhi menuturkan, LHP yang diserahkan kepada Pemda Jogjakarta memuat saran yang harus ditindaklanjuti Gubernur Jigjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam jangka waktu 30 hari. Apabila saran tersebut tidak dijalankan, ORI Jogja-Jateng akan melimpahkan ke ORI Pusat untuk diusulkan sebagai rekomendasi.  ”Harapan kami tidak perlu sampai ke rekomendasi mohon dijalankan. Meninjau ulang monggo diartikan sendiri kesimpulannya apakah itu kemudian bisa dilakukan dengan atau tanpa pencabutan (pergub) lalu diproses lagi, monggo,” kata Budhi Masturi.  LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan ORI Jogja-Jateng menindaklanjuti aduan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) pada Februari terkait dugaan malaadministrasi dalam penyusunan Pergub Jogjakarta Nomor 1 Tahun 2021.  Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Jogjakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengatakan, bakal mempelajari substansi serta saran yang tertuang dalam LHP tersebut. ”Kami akan laporkan dulu ke pimpinan. Kami pelajari dulu terkait dengan konten maupun saran dari ORI,” kata Hari saat menerima LHP mewakili Gubernur Jogjakarta.

ORI Jogja-Jateng Minta Tinjau Ulang Pergub Larangan Demo di Malioboro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/20210819_103449.jpg" alt="Sejumlah warga mengantre membayar pajak kendaraan bermotor di Gerai Samsat Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/8). Sihol Hasugian/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga mengantre membayar pajak kendaraan bermotor di Gerai Samsat Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/8). Sihol Hasugian/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga menyambut gembira kebijakan keringanan berupa pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta.  ”Wah bagus itu diskonnya sampai sepuluh persen, sangat menguntungkan di tengah pandemi seperti sekarang,” kata Yogi seperti dilansir dari Antara di kawasan PGC, Cililitan Jakarta Timur.  Yogi yang kendaraannya harus membayar pajak pada Januari 2021 berharap agar prosesnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan fasilitas keringanan tersebut.  Hal senada juga diungkap Farhan, pengemudi taksi daring. Dengan diskon sebanyak itu, dia sangat berminat apalagi perpanjangannya sampai akhir tahun.  Begitu juga diungkap Agus, penjual sembako. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya serta berniat mengurus surat-surat kendaraannya. ”Sangat bagus dan meringankan pembayaran pajak, saya sangat setuju dengan adanya diskon pajak dan pemutihan,” ucap Agus.  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon pokok pajak dan pemutihan sanksi denda pajak kendaraan bermotor (PKB) selama periode Agustus sampai September 2021. Ketentuan tersebut diberikan pemerintah dalam upaya meringankan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sekaligus dalam rangka merayakan HUT ke-76 Republik Indonesia.  Landasan hukumnya adalah Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dan disebarkan secara resmi melalui akun Instagram @humaspajakjakarta. Penghapusan sanksi dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor itu meliputi penghapusan sanksi administrasi dan pemberian keringanan pokok piutang pajak kendaraan bermotor sebelum tahun 2021. Yakni sebesar lima persen untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran di bulan Agustus sampai dengan September 2021.  Selain itu, penghapusan sanksi administrasi dan pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2021, sebesar sepuluh persen. Diberikan untuk yang melakukan pembayaran pada Agustus dan lima persen untuk melakukan pembayaran pada September.

Warga Sambut Gembira Keringanan Pajak Kendaraan di DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Ekbis_Gojek-patuhi-Prtokol-kesehatan-pada-tatanan-baru_puguh2.jpg" alt="Beberapa driver gojek di Surabaya dilengkapi dengan sekat pembatas antara driver dan penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan, Jumat (26/6). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Beberapa driver gojek di Surabaya dilengkapi dengan sekat pembatas antara driver dan penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan, Jumat (26/6). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gojek Indonesia mengaku siap untuk menaati Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah. Saat ini, pihaknya tengah menunggu Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai PSBB yang mulai diterapkan pada 14 September mendatang.  “Gojek terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Chief of Corporate Affairs Nila Marita dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Kamis (10/9).  Ia menyampaikan, sejak awal Gojek telah sigap beradaptasi menyesuaikan operasionalnya mengikuti kondisi dan kebutuhan masyarakat menghadapi pandemi. Yakni dengan mewajibkan seluruh ekosistemnya termasuk mitra driver untuk selalu mengedepankan protokol Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan (J3K).  Dari sisi teknologi, pengaturan geofencing yang dimiliki Gojek dapat memastikan layanan tidak dapat beroperasi pada wilayah zona merah. “Kami juga melengkapi inovasi tersebut dengan berbagai inisiatif yang dapat mendukung produktifitas masyarakat dengan tetap memperhatikan prosedur pencegahan secara menyeluruh,” tuturnya.  Selain itu, pihaknya mewajibkan seluruh mitra melakukan pengecekan suhu tubuh, melakukan disinfeksi kendaraan secara rutin di Posko Aman J3K yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota lain. Serta menggunakan masker di tempat umum dan saat sedang bertugas.  Penggunaan sekat pelindung yang berfungsi meminimalisasi penyebaran virus melalui droplet juga telah diimplementasikan secara bertahap kepada belasan ribu armada roda empat GoCar di 16 kota operasional utama. Fasilitas yang sama juga diterapkan secara bertahap pada armada roda dua GoRide.  “Gojek mewajibkan penumpang dan mitra driver menggunakan masker selama perjalanan. Apabila ada salah satu pihak yang tidak menggunakan masker, baik mitra driver dan penumpang berhak membatalkan pemesanan dan membuat laporan di aplikasi,” ucapnya.  Terakhir, mengoperasikan puluhan Zona Nyaman J3K termasuk di empat Stasiun Terpadu Pemprov DKI Jakarta. Di tempat ini terdapat empat jenis layanan yaitu pengukuran suhu tubuh bagi pelanggan dan mitra driver, pengelolaan antrian dengan prinsip physical distancing, penyediaan hand sanitizer, hairnet, dan distribusi masker.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PT-4eu9Gb7c

PSBB Total DKI Jakarta, Gojek Tunggu Peraturan Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200504-WA0015-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pergub keluar berbarengan dengan Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang Pemberlakukan PSBB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Covid-19.  Dalam Kepgub tersebut ditetapkan PSBB Jawat Barat berlangsung 14 hari 6–19 Mei. Gubernur juga membuat Surat Edaran Nomor 460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB Bidang Transportasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota. Baik kepgub, pergub, dan SE ditantangani Gubernur Ridwan Kamil pada Senin (4/5) atau dua hari jelang hari pertama PSBB Wilayah Jabar.  ”Tadi pagi Pak Gubernur telah menandatangani semuanya. Insya Allah Jabar siap melaksanakan PSBB,” ujar Juru Bicara Covid-19 Provinsi Jawa Barat Daud Ahmad seperti dilansir dari Antara pada Senin (4/5).  Khusus mengenai pergub, secara umum tidak jauh berbeda dengan Pergub PSBB Bodebek dan Bandung Raya. Mulai dari ketentuan umum, pembatasan di berbagai sektor, urusan yang dikecualikan, hak dan kewajiban masyarakat, serta diskresi bupati/wali kota, dan sanksi. Perbedaan mencolok ada pada sektor transportasi terutama motor baik pribadi maupun angkutan umum daring (online).  Pasal 16 ayat 6 menyebutkan motor pribadi boleh berboncengan dua orang asalkan memiliki KTP dengan alamat yang sama dan atau dalam rangka kegiatan penanggulangan Covid-19, dan atau dalam kondisi gawat darurat kesehatan. Sementara ayat 8, motor transportasi umum daring diperbolehkan mengambil penumpang asalkan dilakukan dalam rangka menanggulangi Covid-19 dan atau dalam kondisi gawat darurat kesehatan. Hal teknis ini yang salah satunya diatur dalam SE gubbernur yang ditujukan kepada bupati/wali kota.  Menurut Daud, pergub disempurnakan setelah melihat fenomena di masyarakat saat PSBB Bodebek dan Bandung Raya. Banyak pengendara motor suami istri dan yang satu rumah protes karena tidak boleh melintas padahal untuk urusan kesehatan. ”Perundangan yang baik adalah yang adaptif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi dalam pergub ini ada penyempurnaan,” terang Daud.  Dengan mekanisme baru itu, Daud berharap tidak ada lagi pro dan kontra di masyarakat dan PSBB dapat berjalan lancar. ”Kalau sudah diatur semuanya enak. Petugas enak, masyarakat enak. Tidak ada lagi yang nyolong-nyolong pakai jalan tikus,” kata Daud.  Pergub juga mewajibkan masyarakat menjalani tes masif apabila telah ditetapkan petugas sebagai bagian dari pemetaan penyakit, isolasi mandiri di tempat yang ditentukan, serta melapor jika dirinya dan keluarga mengalami gejala Covid-19. Mengenai pasal tersebut, sebetulnya sama dengan pergub sebelumnya.  Menurut Daud, keberhasilan PSBB itu warga pun harus disiplin isolasi mandiri jika terkategori ODP, dan harus jujur melapor ke puskemas atau klinik jika mengalami gejala Covid-19. ”Kalau tidak ada tes masif, PSBB tidak punya ukuran keberhasilan karena tidak ada pemetaan. Penting juga, tes masif untuk mendeteksi orang tanpa gejala (OTG) yang aktif,” kata Daud.  Dua hari menjelang PSBB Jabar, Gugus Tugas Covid-19 semakin intens berkomunikasi dengan pemkab/pemkot dan berkoordinasi dengan instansi vertikal pemerintah pusat. ”Kami harapkan semua kabupaten/kota siap melaksanakan PSBB maksimal. Tapi kalau pun ada yang PSBB parsial, kita benar-benar hitung untung ruginya,” ucap Daud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BQt8X2XOK7w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BrZgEOLmwYA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HUlrl5a3Tjc

Ridwan Kamil Tanda Tangani Pergub PSBB Wilayah Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perbaiki-moralitas-siswa-kepada-guru-anies-siapkan-pergub_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Video mengenai murid yang berperilaku kurang sopan terhadap gurunya kerap kali viral di media sosial. Terakhir video viral memperlihatkan seorang murid pria tanpa mengenakan baju menyawer gurunya di depan kelas. Hal itu pun menjadi perhatian dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena video tersebut belakangan diketahui diambil dari salah satu sekolah di Jakarta.&nbsp; Agar tidak terulang hal yang sama, Anies mengaku tengah menyusun pergub untuk mengantisipasi kekerasan di lingkungan sekolah. Hal tersebut dirasa perlu sebab belum ada aturan yang mengatur tentang itu. "Kami sedang susun pergubnya. Sebenarnya sudah ada di Permendikbud Nomor 82 tahun 2015, saat itu saya menterinya. Jadi nanti akan ada gugus pencegahan kekerasan (pelajar) di tingkat sekolah dan kota," ucap Anies, Jumat (29/3) malam. Tak hanya melalui pergub, Anies berencana membuat aturan lebih tinggi yakni dengan peraturan daerah (perda). Sehingga aturan yang dibuat lebih tinggi, tidak hanya melibatkan sekolah saja tetapi juga semua elemen masyarakat bahkan hingga pemerintah. "Pergubnya sudah disusun ini dalam proses sudah berjalan 4-5 bulan ini. Nanti juga ada perdanya, sehingga ada pencegahan di level sekolah dan kota yang melibatkan unsur siswa, guru, tokoh masyarakat di bidang sosial, psikologi, dan pendidikan, serta pemerintah," terang Anies. Anies melihat seringkali persoalan ini tidak mendapat penyelesaian yang jelas dan berakhir dengan menggantung. Maka ia berharap aturan dalam pergub dapat menyelesaikan masalah moralitas siswa agar kapok melakukan hal yang sama. "Kalau tidak dilaporkan ke polisi sebagai tindak kriminal, ya diselesaikan secara damai. Kan selama ini begitu. Maka perlu Pergub untuk mengaturnya," tandas Anies. Sebagai informasi, sudah ada dua peristiwa murid yang tidak berlaku sopan kepada gurunya. Pertama di SMA Al-Azhar pada 19 Februari dan Kedua di SMP Maha Prajna, Cilincing pada 22 Maret yang lalu.

Perbaiki Moralitas Siswa kepada Guru, Anies Siapkan Pergub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-segel-pulau-d-anies-terbitkan-pergub-untuk-kelola-reklamasi_m_220024.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang pengelolaan dan pemanfaatan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub itu mengatur Badan Koordinasi Pengelolaan reklamasi sekaligus fungsinya. Pergub 58/2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta itu ditandatangani Anies pada 4 Juni 2018, dan diundangkan pada 7 Juni 2018. Saat ini, telah diunggah dan dapat diakses publik melalui https://jdih.jakarta.go.id. Dalam pasal 4 ayat 2 buruf b, BKP Pantura memiliki fungsi pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis dan program pengembangan reklamasi Pantura Jakarta. Tugas mereka antara lain pemanfaatan tanah pulau reklamasi, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana, pemeliharaan lingkungan reklamasi, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Dengan adanya tugas di pasal 4, besar kemungkinan pergub itu memang untuk melanjutkan pengelolaan pulau reklamasi. Tetapi, tidak seperti rencana eksisting. Pemprov ingin pulau reklamasi yang sudah terlanjur ada dimanfaatkan dengan cara baru. Itu terlihat dari Pasal 4 ayat 2 (c) poin satu. Tertulis kalau penataan meliputi perbaikan lingkungan, pemeliharaan kampung luar batang dan kampung nelayan. Termasuk, penataan kembali lingkungan permukiman kelompok masyarakat bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum di deretan pantai utata Jakarta. Pergub terkait juga merinci pembentukan BKP Pantura Jakarta yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, diwakili oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Terkait kemungkinan Anies melanjutkan reklamasi atas adanya Pergub tersebut belum dapat terkonfirmasi. Sekda DKI Jakarta Saefullah tidak merespons pesan singkat dan telepon yang dilayangkan JawaPos.com. Sebelumnya, Anies menyegel 932 bangunan di Pulau D reklamasi Pantai Utara Jakarta pekan lalu, Kamis (7/6). Dia mengatakan akan membentuk badan yang menangani masalah reklamasi Pantai Utara Jakarta. "Kiya akan segera menuntaskan penyusunan raperda sekaligus juga kita akan nanti membentuk semua badan-badan yang yang yang diharuskan oleh Peraturan Presiden nomor 52 tahun 95 dan juga oleh Perda yang menyangkut reklamasi," ujar Anies di Pulau D. Namun, dia belum mendetilkan pembentukan badan terkait. Padahal, Pergub BKP Pantura yang dimaksud diundangkan pada hari yang sama dengan penyegelan tersebut. "Nanti kita akan segera umumkan, timnya sudah ada orangnya semua sudah siap nanti akak kita umum kan segera.," tandasnya.

Setelah Segel Pulau D, Anies Terbitkan Pergub untuk Kelola Reklamasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peraturan gubernur

Berita Terkini