<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/UGrIE0enK7uIaaVIsjtfmgL7owTRtSWe1GUudoYP-943784943.jpg" alt="Menpora Erick Thohir. (Rizky Ahmad Fauzi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menpora Erick Thohir. (Rizky Ahmad Fauzi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir akan melakukan terobosan dengan penyederhanaan Peraturan Menteri (Permen). Dari 191 Permen sejak 2009 akan diringkas maksimal hanya 20. Termasuk mencabut Permenpora No 14 Tahun 2024 yang banyak ditentang stakeholder olahraga Indonesia. "Kita harus kerja efisiensi dan efektif, ingin birokrasi di Kemenpora sesuai ekspektasi Presiden, mengayomi melayani, memastikan arah tujuan bisa tercapai. Salah satu terobosan adalah deregulasi, ada 191 peraturan Menteri akan kita kurangi sebanyak mungkin kalau bisa dibawah 20, untuk mempermudah kerjasama dengan stakeholder dan pemuda dibawah Kemenpora," ujar Erick kepada media, Selasa (23/9). "Secara bersamaan, setelah mempertimbangkan masukan stakeholder dunia olahraga, diskusi dengan banyak pihak yang mengerti dari segi hukum nasional dan internasional, kita putuskan mencabut, Permenpora No 14 Tahun 2024," papar Erick Thohir. "Langkah deregulasi ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan ekosistem olahraga yang lebih dinamis, inklusif, dan berdaya saing global," imbuh dia. Dengan pencabutan ini, Kemenpora menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dengan organisasi olahraga dan memastikan kebijakan yang diterapkan bersifat mendukung dan tidak membatasi. "Kebijakan deregulasi ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap aspirasi pelaku olahraga. Artinya, kami bersinergi untuk bersama membangun prestasi," ungkap Erick Thohir. Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi ditandatangani Menpora sebelumnya Dito Ariotedjo pada 18 Oktober 2024.&nbsp;Di dalamnya antara lain menetapkan bahwa kongres atau musyawarah induk organisasi olahraga baru bisa diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian. Hadirnya Permenpora itu menuai polemik di kalangan insan olahraga karena pemerintah dinilai bisa melakukan intervensi yang terlalu jauh ke dalam federasi olahraga dengan aturan tersebut. Selain itu, aturan tersebut juga menghilangkan beberapa wewenang federasi maupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dilarang menggunakan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, akan menyederhanakan 191 Peraturan Menteri menjadi 20 untuk efisiensi

Menpora Erick Thohir Akan Sederhanakan 191 Jadi 20 Permen, Termasuk Pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/WhatsApp-Image-2024-08-23-at-182207-3121622753.jpg" alt="Kadin Jatim bersama lima organisasi lain tolak Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tarif Kepelabuhanan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kadin Jatim bersama lima organisasi lain tolak Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tarif Kepelabuhanan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur bersama lima organisasi lain menolak Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tarif Kepelabuhanan perubahan atas PM Perhubungan Nomor 121/2018 turunan dari UU 17/2008 pasal 110. Lima organisasi itu yakni Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Surabaya, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim, dan Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia (GPEI) Jatim. Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengungkapkan, RPM Tarif Kepelabuhanan oleh Menteri Perhubungan yang akan menggantikan PM Perhubungan 121/2018 tidak senapas dengan semangat pemerintah untuk menurunkan cost logistik. &rdquo;Peraturan 121/2018 itu sudah benar, ketika akan menaikkan tarif harus melibatkan asosiasi di kepelabuhanan. Ini adalah kolaborasi yang benar. Tetapi sekarang ada usul Menteri Perhubungan yang akan menghilangkan kolaborasi tersebut, menghapus gotong royong, sehingga Badan usaha Pelabuhan (BUP) bisa menaikkan tarif semaunya sendiri yang akan berdampak pada mahalnya biaya logistik. Ini kontraproduktif dan harus disikapi sebelum disetujui,&rdquo; ungkap Adik di Surabaya, Jumat (23/8). Adik yakin pemerintah paham akan penolakan tersebut mengingat peta jalan pemerintah adalah menurunkan cost logistik agar daya saing produk Indonesia semakin naik. &rdquo;Tinggal sensitivitas Kementerian Perhubungan tentang hal ini yang kita pertanyakan karena usul tersebut sangat meresahkan pelaku usaha logistik,&rdquo; ujar Adik. Kadin Jatim akan berkirim surat ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan akan melakukan hearing dengan DPR RI &rdquo;Minggu depan kami berkirim surat ke Presiden yang akan kami tembuskan ke Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN. Saya yakin Pak Jokowi mengerti apa yang kami rasakan karena dulu beliau adalah pelaku usaha kayu yang pernah melakukan ekspor,&rdquo; kata Adik. Ketua INSA Surabaya Stenven H. Lasawengen menyebut dalam PM Perhubungan Nomor 17/2018 ditegaskan bahwa untuk mengubah golongan tarif, sebelum disahkan harus meminta persetujuan asosiasi terkait. &rdquo;Tetapi saat ini ada gerakan massif akan menghilangkan keterlibatan asosiasi. Kalau pasal dihilangkan, kenaikan tarif di pelabuhan tidak terkontrol. Ini harus dihentikan karena akan berakibat kenaikan tarif logistik yang luar biasa,&rdquo; kata Stenven Lesawengen. Sementara Ketua Organda Tanjung Perak Kody Lamahayu mengatakan, selama ini asosiasi bertindak sebagian pengontrolan BUP, khususnya Pelindo. &rdquo;Jika tidak ada kami, tarif akan dinaikkan dengan seenaknya, seperti di Teluk Lamong,&rdquo; papar Kody Lamahayu. &rdquo;Pemerintah saat ini tengah menekan cost logistik, tetapi melepas aturan yang bisa membuat naik cost Logistik,&rdquo; imbuh dia.&nbsp;&nbsp; Padahal menurut Ketua GPEI Isdarmawan Asrikan peran logistik sangat penting dalam perekonomian nasional. Sebab, logistik adalah ekosistem dari pergerakan barang. &rdquo;Dan di wilayah Indonesia timur, khususnya Jatim sebagian besar melalui Tanjung Perak baik ekspor maupun impor atau perdagangan dalam negeri,&rdquo; kata Isdarmawan. &rdquo;Peran Pelabuhan Tanjung Perak ini sangat penting bagi pergerakan ekonomi di Jatim. Jika tarif di pelabuhan naik, performa index logistik kita akan semakin turun. Padahal saat ini indeks kita sudah kalah dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Untuk itu, peran asosiasi harus tetap diperjuangkan agar performa indeks kita tidak semakin turun,&rdquo; tutur Isdarmawan. Ketua ALFI Jatim Sebastian Wibisono menegaskan, di Jakarta, semua DPP asosiasi sudah berkirim surat ke Kementerian Perhubungan. Bagi pelaku usaha, penolakan itu adalah sebuah keniscayaan untuk menuju Indonesia Emas 2045. &rdquo;Kami di Jatim juga merapatkan barisan karena hal ini sangat tidak relevan. Pemerintah berupaya menurunkan biaya logistik tetapi monopoli dibesarkan,&rdquo; tegas Wibisono. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan GINSI Jatim Medy Prakoso menegaskan, masyarakat termasuk asosiasi adalah pengendali dan penyeimbang. Kalau tidak dikendalikan, pemerintah akan liar. &rdquo;Pemerintah harus tahu bahwa kita punya harapan. Dan sebagai pengendali, kita harus memberikan masukan agar Indonesia lebih maju,&rdquo; tandas Medy.

Kadin Jawa Timur bersama lima organisasi lain tolak RPM Tarif Kepelabuhanan perubahan atas PM Perhubungan Nomor 121/2018 turunan UU 17/2008

Kontra Produktif, Kadin Jatim dan Lima Asosiasi Tolak RPM Tarif Kepelabuhanan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/IMG_20240606_093351-1087406902.jpg" alt="Kepala Direktorat Dikdasmen Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Ai Kiki Rokibah (kanan) merespons implementasi Kurikulum Merdeka di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Kepala Direktorat Dikdasmen Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Ai Kiki Rokibah (kanan) merespons implementasi Kurikulum Merdeka di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tahun pelajaran baru 2024/2025 segera dimulai. Menyambut tahun pelajaran baru tersebut, Kemendikbudristek menerbitkan Peraturan Menteri tentang 12/2024 tentang Kurikulum di jenjang PAUD sampai dengan SMA sederajat. Sejumlah sekolah antusias menyambut penerapan Kurikulum Merdeka.&nbsp; Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam peraturan tersebut menguraikan muatan pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan. Misalnya di jenjang PAUD, muatan pembelajaran dirumuskan secara terintegrasi dengan kompetensi yang ingin dibangun. Kemudian di jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SM sederajat), muatan pembelajaran dirumuskan lewat mata pelajaran.&nbsp; Di dalam peraturan yang sudah diunggah di website resmi Kurikulum Nasional, juga dikupas mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Masing-masing lembaga, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai satuan pendidikan atau sekolah memiliki tugas sendiri-sendiri. &rdquo;Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan berdasar kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang ditetapkan Kementerian,&rdquo; kata Nadiem dalam aturan itu.&nbsp; Kemudian satuan pendidikan juga harus menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus. Selain itu, sekolah juga harus melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.&nbsp; Sementara itu, di lapangan sejumlah sekolah antusias menyambut tahun ajaran baru 2024/2025. Termasuk juga menyambut implementasi Kurikulum Merdeka yang semakin luas. Di antaranya disampaikan Kepala Direktorat Dikdasmen Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar Ai Kiki Rokibah. Pendidik yang akrab disapa Ai itu mengatakan saling melengkapi soal kurikulum.&nbsp; &rdquo;Sebenarnya kami menggunakan kurikulum nasional yang digunakan pemerintah,&rdquo; kata Ai Kiki Rokibah di sela penandatanganan kerja sama dengan Cambridge University Press &amp; Assessment di Jakarta pekan lalu. Ai mengatakan, di tempatnya tidak hanya menggunakan kurikulum nasional.&nbsp;Tapi ditambah dengan kurikulum luar negeri serta kurikulum internal sekolahan. Dia menjelaskan, kurikulum internasional untuk memperluas wawasan dan kemampuan murid. Pasalnya saat ini orang tua menuntut anak-anaknya berwawasan global. &rdquo;Kurikulum nasional yang terkini, yaitu Kurikulum Merdeka juga sudah berkolaborasi dengan kurikulum dari berbagai negara,&rdquo; ujar Ai Kiki Rokibah.&nbsp; Sedangkan kurikulum internal mereka, mengarahkan anak didik menguasai ilmu dasar. Seperti matematika dan sains. Kemudian dikolaborasikan dengan kemampuan agama. Sehingga diharapkan dapat mencetak anak didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki iman dan takwa yang kuat.

Kemendikbudristek terbitkan Peraturan Menteri tentang 12/2024 tentang Kurikulum di jenjang PAUD sampai dengan SMA sederajat

Jelang Tahun Ajaran Baru, Kemendikbudristek Terbitkan Panduan Kurikulum di PAUD Hingga SMA 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1658050911527.jpg" alt="Ilustrasi pupuk urea. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pupuk urea. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10 Tahun 2022 mengatur tentang tata cata penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Langkah itu diambil pemerintah untuk menghadapi gejolak kenaikkan harga pangan dan energi global.  Salah satu isi dari peraturan tersebut adalah jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani hanya Urea dan NPK. Dua jenis pupuk itu dipilih karena diyakini sesuai dengan kondisi lahan pertanian yang sangat memerlukan unsur hara makroesensial.  Kebijakan subsidi pupuk jenis Urea dan NPK disambut baik petani di Jawa Timur. Mereka berharap pembatasan pupuk bersubsidi mencegah kelangkaan pupuk.  Darmuji, salah satu petani di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban menyatakan, terbatasnya pupuk bersubsidi justru membuatnya senang. Menurut dia, pupuk bersubsidi sering langka dipasaran. Sehingga membuat petani kesulitan mencari pupuk.  Dia berharap dengan tata kelola berdasar peraturan baru dapat mengurangi kesulitan pupuk yang selama ini terjadi. Dia juga berharap penyaluran pupuk subsidi Urea dan NPK benar-benar tepat sasaran.  ”Saran saya, pemerintah harus lebih melibatkan kelompok tani (Poktan), karena yang bersentuhan langsung dengan para petani,” ujar Darmuji.  Hal serupa disampaikan M. Fahri, petani asal Desa Kepurejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Dia menilai kedua jenis pupuk itu bagus digunakan untuk semua jenis tanaman.  ”Kedua jenis pupuk itu menurut saya bagus, cocok untuk menjaga ketahanan pangan pokok,” ujar Fahri.  Menurut dia, Pupuk Urea dan NPK memiliki manfaat dan fungsi yang sama terhadap tumbuhan. Pupuk NPK memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium, membuat tanaman lebih hijau dan segar, pertumbuhan tanaman secara keseluruhan menjadi lebih cepat.  Selain itu menurut dia, mampu meningkatkan kandungan protein, memperbanyak anakan, menambah cabang tanaman, serta dapat meningkatkan hasil panen. ”Kelebihannya hampir sama, cuma kalau pupuk Urea kalau tidak salah dapat meningkatkan daya tahan terhadap penyakit dan hama,” papar Fahri.  Dia meminta distribusi pupuk lancar agar membantu petani. Mengingat, jumlah pupuk terbatas serta tingginya harga pupuk nonsubsidi di pasaran.  ”Harga pupuk urea subsidi Rp 2.250 per kilogram, sedangkan nonsubsidi bisa mencapai Rp 10 ribu hingga Rp 12 ribu per kg di tingkat kios. Mudah-mudahan penyalurannya tepat sasaran, sehingga betul-betul bisa dirasakan petani,” harap Fahri.  Sementara itu, Sekjen Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Suprapto menjelaskan, yang terpenting ketersediaan pupuk di lapangan. Persoalan pupuk harus menjadi prioritas utama pemerintah.  ”Karena apa, sejauh ini petani masih tergantung pupuk bersubsidi. Sehingga diharapkan pemerintah melalui kementerian pertanian memberikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi di Jatim,” papar Suprapto.  Dia menambahkan, petani membutuhkan pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Saat ini, harga pupuk nonsubsidi di pasaran sangat mahal dengan selisih bisa mencapai lima hingga enam kali lipat dari harga pupuk bersubsidi.  ”Pupuk urea tahun lalu selisih harga antara subsidi dan nonsubsidi hanya dua kali lipat, sekarang selisihnya bisa mencapai lima hingga enam kali lipat,” ucap Suprapto.

Pupuk Subsidi Dibatasi, Petani Berharap Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kue-Keranjang-Imlek-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja membuat kue keranjang di UKM Kue Keranjang Hoki, Sawangan, Depok, Jumat (5/2/2020). Menurut pelaku usaha, permintaan kue keranjang jelang Perayaan Tahun Baru Imlek turun hingga 50 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal tersebut disebabkan" width="100%">
<figcaption>Pekerja membuat kue keranjang di UKM Kue Keranjang Hoki, Sawangan, Depok, Jumat (5/2/2020). Menurut pelaku usaha, permintaan kue keranjang jelang Perayaan Tahun Baru Imlek turun hingga 50 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal tersebut disebabkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PWNU Jatim mendesak pemerintah mengambil langkah serius terhadap dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 03 Tahun 2021. Dari riset yang dilakukan, terdapat kerugian ekonomi yang cukup besar akibat aturan tersebut.  Ketua Lakpedam PW NU Jawa Timur Listiyono Santoso mengatakan, makin lama para pelaku UMKM dan IKM makanan minuman (Mamin) di Jawa Timur mengalami ketidakpastian jaminan pasokan gula rafinasi yang berkualitas dan kompetitif, makin besar kerugian terhadap ekonomi Jawa Timur. Riset terbaru dari Lakpesdam PW NU Jawa Timur bertajuk Dampak Permenperin No 3 Tahun 2021 Terhadap IKM Mamin di Jawa Timur menunjukkan, pemberlakuan aturan tersebut berpengaruh signifikan terhadap bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur, yang dipicu penutupan UMKM dan IKM.  Akibat aturan tersebut, lebih dari 40 persen atau sekitar 269.671 dari 674.178 UMKM dan IKM Mamin Jawa Timur terpaksa harus menutup operasi dan gulung tikar. Penyebabnya, UMKM dan IKM Mamin Jawa Timur tidak dapat menanggung ekonomi biaya tinggi yang berdampak pada peningkatan biaya usaha. Usaha kecil mengalami peningkatan biaya Rp 2,73 miliar per tahun dipicu disparitas harga gula rafinasi dan gula pasir. Usaha menengah mengalami peningkatan biaya Rp 27,57 miliar karena kenaikan biaya transpor dan harga gula rafinasi di pasar.  ”Dampak lanjut dari kondisi tersebut adalah terjadi penurunan nilai produksi Rp 1,19 triliun per tahun. Pilihan terburuk yang telah dilakukan UMKM dan IKM adalah melakukan PHK kurang lebih 387 ribu orang atau 13 persen dari total 2.597.815 tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada UMKM dan IKM Mamin di Jawa Timur,” ujar Listiyono dalam konferensi pers pada Rabu (7/7).  Dengan adanya PHK masal tersebut, masyarakat kehilangan pendapatan utama sehingga memicu angka kemiskinan di Jawa Timur sebesar 688 ribu orang atau 60 persen dari angka kemiskinan saat ini sebesar 458 ribu orang.  ”Pasokan gula rafinasi kalau pun ada, mengalami keterlambatan lebih dari seminggu dengan harga lebih mahal atau tinggi dari harga yang diperoleh dari produsen Jawa Timur,” kata Listiyono.  Untuk mengatasi masalah pasokan gula rafinasi yang tersendat tersebut, pelaku UKM dan IKM terpaksa membeli gula konsumsi di pasar tradisional dengan harga Rp 12.000–Rp 13.000 per kilogram. Harga gula rafinasi dalam kondisi normal berkisar Rp 8.000–Rp 9.000 per kilogram. Disparitas harga tersebut menyebabkan biaya produksi UKM dan IKM naik berkali lipat.  Mengatasi biaya yang tinggi tersebut, termasuk ongkos biaya angkut gula rafinasi dari luar Jawa Timur, mayoritas pelaku UKM dan IKM melakukan pemangkasan produksi dan penjualan hingga 50 persen, mengurangi ukuran produk makanan minuman dari ukuran normal, dan akhirnya melakukan PHK karyawan.  ”Kami menyadari pemerintah sedang dihadapkan pada tantangan serius masalah Covid-19 yang kembali meledak. Namun, dampak yang memprihatinkan dari pemberlakuan Permenperin 03/2021 ini perlu disikapi juga dengan upaya serius dari berbagai pihak, baik Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat agar kondisi yang ditimbulkan karena Covid-19 dan beleid (aturan) ini tidak makin buruk dirasakan masyarakat,” ucap Listiyono.  Sementara itu, Tim Riset Lakpedam NU PW Jawa Timur Miftahus Surur mengatakan, pihaknya memberikan rekomendasi atas permasalahan tersebut. Demi menjaga produksi UMKM dan IKM Mamin secara efisien dan kompetifif, sebaiknya diberlakukan klasterisasi pasokan gula rafinasi dengan memperbolehkan pabrik gula setempat memproduksi dan mendistribusikan gula rafinasi.  ”Jawa Timur sebagai provinsi yang berkontribusi besar terhadap industri mamin sudah seharusnya memiliki pabrik gula yang dapat memproduksi dan memasok gula rafinasi dengan harga kompetitif kepada pelaku UMKM dan IKM di Jawa Timur. Kami juga menghimbau agar dilakukan penyusunan kembali regulasi bahan baku gula rafinasi yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder,” tutur Miftahus Surur.  Dia menegaskan, seharusnya Permenperin 03/2021 dicabut karena memberikan dampak kerugian yang signifikan kepada masyarakat, terutama di Jawa Timur.  Sekretaris Lakpesdam PW NU Jatim Khoirul Rosyadi menambahkan, ketidakberdayaan para pelaku UMKM dan IKM tersebut menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo menjadikan UMKM dan IKM sebagai tuan rumah di pasar nasional dan kompetitif di pasar global. Sehingga, UMKM dan IKM naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional pada masa depan.

Dua Ratus Ribu Pengusaha Makanan dan Minuman di Jatim Gulung Tikar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aturan-baru-terkait-taksi-online-segera-diluncurkan_m_206340.jpeg" alt="Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (21/4)." width="100%">
<figcaption>Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (21/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya untuk membuat aturan baru yang mengatur mengenai keberadaan taksi online. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan meminta masukan dari berbagai pihak terkait keberadaan taksi online. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tidak akan mengubah atau merevisi Peraturan Menteri (PM) nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. "Untuk PM 108 tidak akan kami revisi tapi terkait untuk masalah taksi online akan kami keluarkan menjadi PM baru," ungkap Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub kepada JawaPos.com di sela-sela kunjungannya ke Terminal Tirtonadi, Sabtu (21/4). PM baru tersebut nantinya akan dikhususkan dalam mengatur keberadaan taksi online.&nbsp; Dan saat ini proses untuk PM baru sudah memasuki tahap-tahap akhir. Sebelumnya, Budi menambahkan, pihaknya sudah mengundang aliansi dari beberapa latar belakang untuk berdiskusi. Hal ini tidak lain adalah untuk meminta masukan terkait keberadaan taksi online. "Selanjutnya minggu depan sudah masuk tahap finalisasi. Dan kami akan mengundang beberapa pihak lagi seperti Organda, aplikator, para ahli atau pakar, dan juga aliansi akan kembali kami undang," katanya. Setelah tahap finalisasi rampung, selanjutnya Kemenhub akan mengundang sejumlah pihak terkait lainnya termasuk stakeholder dan juga pemerintah untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Dengan penyelenggaraan FGD, Budi berharap aturan baru mengenai taksi online bisa segera dikeluarkan. Dengan begitu, polemik mengenai keberadaan taksi online saat ini bisa segera diselesaikan.

Aturan Baru Terkait Taksi Online Segera Diluncurkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terancam-jatuh-miskin-giliran-nelayan-modern-demo-ke-kantor-gubernur_m_187349.jpeg" alt="Massa AMAN Sumut saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Kamis (8/2)." width="100%">
<figcaption>Massa AMAN Sumut saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Kamis (8/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan nelayan yang menggunakan alat tangkap modern menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Kamis (8/2). Dalam aksinya mereka menolak Peraturan Menteri (Permen) Nomor 71 tahun 2016.&nbsp; Para nelayan mengklaim mereka terancam jatuh miskin karena alat tangkap mereka dilarang dalam peraturan itu. Massa yang mengatasnamakan dirinya dengan Aliansi Masyarakat Nelayan (AMAN) Sumut itu meminta pemerintah untuk mengkaji ulang Permen 71.&nbsp; "Ribuan nelayan terancam jadi pengangguran. Karyawan pabrik pengalengan ikan terancam PHK," kata Koordinator Aksi Bambang di sela-sela aksinya.&nbsp; Bambang mengatakan, perusahaan pengolahan ikan tidak beroperasi lagi karena ada 18.900 kapal nelayan yang tidak melaut. Pasalnya kapal-kapal itu dilarang menggunakan alat tangkap seperti pukat hela dan pukat tarik.&nbsp; Mereka meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Pemerintah dituntut mengambil kebijakan yang mendukung kesejahteraan nelayan. Selain itu, dalam aksinya mereka juga meminta DPRD Sumut mengajukan pembagian zonasi bagi para nelayan kepada pemerintah pusat.&nbsp; "Kami juga meminta pemerintah memberikan tenggang waktu agar bisa melaut untuk mencari nafkah sampai ada solusi dari pemerintah. Apabila dalam waktu dekat tidak ada solusi bagi kami, maka kami tetap beroperasi sebagaimana biasanya dan apapun resikonya kami tanggung," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Aliansi Nelayan Tradisional Sumatera Utara (ANSU) juga menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (6/2). Berbeda dengan AMAN Sumut, ANSU mendorong pemerintah untuk menjalankan Permen 71 tahun 2016. Karena selama ini pemerintah dinilai kurang tegas menindak&nbsp; kapal yang memakai pukat trawl beroperasi di wilayah bibir pantai.

Terancam Jatuh Miskin, Giliran Nelayan Modern Demo ke Kantor Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ylki-jamin-peraturan-menteri-cegah-konflik-transportasi-online_m_117959.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama ini angkutan umum konvensional sangat iri dengan kehadiran transportasi berbasis aplikasi. Beberapa kali para sopir angkutan di lapangan terjadi persinggungan yang mengakibatkan konflik luas. Untuk menanganinya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno meyakini, dengan adanya revisi PM tidak akan ada lagi pergejolakan para pengusaha dan sopir angkutan umum. Sebab, jika peraturan tersebut diterapkan akan adanya tarif batas bawah dan atas kepada angkutan berbasis aplikasi. "Karena memang ada tarif batas bawah dan batas atas, dan ini akan menjadi persaingan fair," ungkapnya kepada JawaPos.com, Rabu (22/3). Sementara di tempat terpisah, Divisi Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsi mengatakan, adanya pertaruran menteri itu akan memberikan satu kesetaraan atau suatu keadilan bagi para pelaku transportasi. Pasalnya, menurut Sularsi, tidak adil jika suatu perusahaan transporasi menjadi mati akibat angkutan berbasis aplikasi terus memberikan harga murah ke para konsumen. "Tapi setidaknya adanya satu persaingan sehat antara transortasi regional ataupun trasportasi online. Karena tarif murah melakukan promo terus mengakibatkan kompetitornya mati. Ini tidak dapat dibenarnyakan," ujar perempuan yang akrab disapa Larsi ini. Sebelumnya, Revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek akan segera diberlakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bulan April 2017. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto mengatakan, sedikitnya, ada sebelas poin revisi yang ditujukan kepada payung hukum transportasi berbasis aplikasi itu. Dalam revisi itu pihaknya menerapkan jumlah kuota maksimal akan kehadiran transportasi online di tiap wilayah. Yang mana, untuk itu pemerintah akan melemparnya kepada para pejabat di daerah, atau Pemda. Berikut ini isi kesebelas poin revisi tersebut, pertama soal jenis angkutan transportasi berbasis aplikasi atau online akan dimasukan kepada jenis angkutan khusus. Kedua, ukuran mesin kendaraan kepada angkutan sewa khusus minimal 1000 cc. Ketiga, menyoal tarif sudah ditentukan melalui aplikasi pemesanan transportasi. Keempat, ialah kuota untuk tiap armada transportasi daring yang nantinya akan diatur oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing wilayah. Kelima, berkewajiban Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kini atas nama badan hukum. Keenam, armada transportasi online wajib melalui serangkaian kegiatan pengujian kendaraan bermotor atau biasa disebut KIR. Ketujuh, kewajiban memiliki tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah dimiliki. Kedelapan, penyediaan bengkel, paling tidak bekerjasama dengan fasilitas pemeliharaan kendaraan dan pihak lain. Kesembilan, adalah tambahan baru untuk ketentuan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, misalnya perusahaan penyedia aplikasi berbasis IT wajib berbadan hukum dengan enam kriteria yang ditetapkan. Kemudaian, kesepuluh adalah ketentuan baru, yaitu akses dashboard. Akses tersebut berguna untuk memantau dan mengawasi perusahaan, yang sengaja diberikan kepada pemerintah. Dan kesebelas adanya penambahan sanksi. Terdapat penambahan pasal baru (Pasal 62) yang mengatur prosedur pemberian sanksi kepada perusahaan penyedia transportasi berbasis aplikasi. (cr2/JPG)

YLKI Jamin Peraturan Menteri Cegah Konflik Transportasi Online