<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/masih-minim-baru-73-juta-wajib-pajak-lapor-spt_m_.jpg" alt="ilustrasi pajak" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pajak</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan (PMK ) 66 Tahun 2023 yang resmi diterbitkan per 1 Juli 2023 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, namun bisa juga berdampak negatif bagi perusahaan. PMK 66 Tahun 2023 sendiri mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Jika aturan baru ini tak segera disadari lalu terjadi keterlambatan atau ketidakcermatan perusahaan dalam melakukan penghitungan, objek pajak sangat rawan memicu beban keuangan hingga kegaduhan di internal karyawan. Fenomena ini, ungkap Tax Senior Manager BDO, Octa Surya Fatra, banyak dialami perusahaan di Tanah Air. &ldquo;Masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya menjalankan. Jika mereka tak segera menyesuaikan maka beban pajaknya bisa sangat berat karena mungkin tercampur-aduk antara yang masuk ke objek dan yang tidak. Belum lagi ada kewajiban secara individual untuk menghitung objek pajak antara Januari-Juni 2023 sebelum berlakunya PMK. Semakin cepat perusahaan mengimplementasikan regulasi ini maka akan lebih lincah dan sehat,&rdquo; ujar Octa dalam keterangan tertulisnya. Octa melanjutkan, perusahaan harus segera memiliki sistem administrasi dan pelaporan pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan yang memadai untuk memastikan bahwa pajak penghasilan dapat dilaporkan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu. "Serta menerapkan ketentuan secara tepat dan efisien dalam hal evaluasi, restrukturisasi dan pembuatan tax planning (perencanaan pajak) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,&rdquo; katanya. Menuerutnya, sistem administrasi dan pelaporan tersebut harus dapat mencatat dan melacak semua jenis natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan untuk tujuan ekualisasi biaya dengan objek pajak penghasilan, serta dapat menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan atas pemberian natura dan atau kenikmatan tersebut. "Di sini lah perlunya keterlibatan penilai publik dalam rangka memberikan opini nilai sebagai dasar penghitungan pajak atas penggantian atau imbalan berbentuk natura sebagaimana dimaksud dalam PMK 66/2023," ujarnya. Sementara itu, Head of Valuation BDO Panca A Jatmika menjelaskan, PMK 66 mengatur bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura diharuskan menggunakan Nilai Pasar (Market Value). Ini sebagai dasar dalam pengenaan PPh. &ldquo;Hal ini untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan karyawan serta meminimalisasi dampak risiko perpajakan di masa yang akan datang,&rdquo; kata&nbsp;Panca. Menurut Panca, ada beberapa peran penilai publik dalam rangka menghitung pajak atas penggantian atau imbalan berbentuk natura itu. Antaralai,n melakukan penilaian dari natura yang berwujud tanah dan atau bangunan serta selain tanah dan atau bangunan. Penilaian ini merujuk pada Standar Penilaian Indonesia (SPI). Kemudian, menerbitkan laporan penilaian yang akan menjadi dasar bagi pemberi kerja untuk menghitung pajak yang akan terutang dari imbalan dalam bentuk natura. Selain administrasi, tax planning dan valuasi, ada hal yang tidak kalah penting harus diperhatikan terkait dengan dijalankannya PMK 66 tahun 2023 ini, yaitu karyawan. &ldquo;Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan mengetahui dan memahami mengenai ketentuan pajak natura dan atau kenikmatan yang baru agar karyawan dapat memahami pelaksanaan hak dan kewajibannya secara perpajakan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi amat diperlukan karena karyawan memiliki peran penting dalam menjalankan PMK 66 tahun 2023, lantaran masuk dalam objek pajak, maka karyawan wajib menyampaikannya dalam laporan pajak penghasilan (PPh) pribadinya masing-masing,&rdquo; kata&nbsp;Arina Marldiyah, Managing Director Human Capital &amp; Training BDO Indonesia. Selain itu, perusahaan butuh untuk menganalisis serta merumuskan strategi terbaik dalam pemberian compensation and Benefit kepada karyawan yang win-win. &ldquo;Misal dengan mengupayakan bentuk natura/kenikmatan yang diberikan diubah menyesuaikan nilai batas kena pajak,&rdquo; tutup Arina.

PMK 66 Tahun 2023 dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, namun bisa juga berdampak negatif bagi perusahaan.

Peraturan Pajak Terbaru, Perhatikan Beberapa Poin Penting Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/DANA-DESA-DIHENTIKAN.jpg" alt="Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti (kedua dari kiri)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti (kedua dari kiri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Saldo simpanan dana pemerintah daerah (pemda) di bank terus menumpuk. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, per Juni 2022 jumlahnya mencapai Rp 220,95 triliun.  Simpanan pemda terbesar di perbankan tersebut ada di wilayah Jawa Timur, mencapai Rp 29,82 triliun. Sedangkan yang terendah ada di Kepulauan Riau sebesar Rp 1,17 triliun.  Pengendapan dana tersebut merupakan persoalan lama yang terus-menerus berulang. Itu mendorong pemerintah pusat memberikan ’’sanksi” bagi pemda yang tidak gesit melakukan belanja.  Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menuturkan, Kemenkeu tengah menggodok peraturan menteri keuangan (PMK) khusus untuk penyaluran dana alokasi umum (DAU). Nanti pemerintah pusat hanya mentransfer DAU sesuai kebutuhan daerah.  ’’Ini sedang kami rancang untuk melihat sebenarnya berapa kebutuhan daerah dan nanti kami kasih sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalau belum butuh, belum kami kasih,’’ ujarnya pada media briefing di Bogor kemarin (28/7).  Selain itu, laporan yang dibuat pemda akan menentukan kapan DAU disalurkan. Tujuannya, pemda disiplin dalam menggunakan anggaran.  ’’Biasanya laporan yang diminta terkait berapa porsi anggaran untuk pegawai. Ada sistemnya, tapi kami juga meminta self-declaration (deklarasi mandiri) dari daerah,” katanya.  Ada daerah, lanjut dia, yang tidak memberikan laporan. ’’Kami perlu kroscek untuk melihat penggunaan anggaran daerah masih sesuai atau tidak,’’ jelasnya.  Dia melanjutkan, pemerintah pusat selama ini menyalurkan DAU 12 kali dalam setahun. Penyalurannya dilakukan pada hari terakhir setiap bulan untuk memastikan pemda memiliki anggaran untuk membayar gaji pegawai.  ’’DAU menjadi anggaran transfer ke daerah terbesar dibandingkan yang lain. Ini perlu menjadi perhatian. Kalau dilihat, penyaluran DAU setiap bulan bisa tinggi (atau) bisa berkurang sedikit karena ada persyaratan penyalurannya,’’ tutur Prima.  Nanti regulasi itu diatur dalam peraturan menteri keuangan. Rencananya, aturan tersebut rampung tahun ini.  Dia menjelaskan, persoalan penumpukan dana pemda di bank itu disebabkan berbagai hal. Salah satunya, pola belanja yang tidak berubah, yakni baru gencar menggunakan anggaran ketika mendekati akhir tahun.  Selain itu, pemda kurang gesit merampungkan kontrak lelang sejumlah proyek. Prima menceritakan, sering kali realisasi kontrak pembangunan infrastruktur daerah baru meningkat belakangan ini. Itu terjadi setelah Kemenkeu melayangkan surat ke pemda terkait.  Prima menilai, untuk mengatasi persoalan dana pemda mengendap di bank, diperlukan reformasi secara struktural.  Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga gemas kepada pemda yang dananya masih mengendap di bank. Hal itu mencerminkan realisasi belanja pemda yang belum optimal.  "Kalau ingin diberi transfer secara cepat, jangan sampai ini hanya berhenti di dalam deposito di perbankan. Kami berharap akselerasi daerah pada semester II bisa dipicu lebih baik untuk membangkitkan ekonomi daerah," jelas Ani.

Transfer DAU Hanya Sesuai Kebutuhan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se" width="100%">
<figcaption>Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se</figcaption>
</figure>KEBIJAKAN Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021 sempat menjadi polemik. Beleid itu mengatur penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.  Sebagian masyarakat khawatir kebijakan tersebut membebani mereka sebagai konsumen.  PMK 6/2021 itu sebenarnya lebih ditujukan pada upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan kesederhanaan tata cara pemajakannya. Jadi, yang perlu ditekankan adalah tidak ada pemungutan pajak baru.  Pada dasarnya, rezim PPN di Indonesia sejak lama mencakup barang/jasa tersebut sebagai objek PPN. Namun, dalam implementasinya sering terdapat kebingungan maupun kendala lain yang mengakibatkan pemungutan PPN tidak optimal. Karena itu, contohnya, pemerintah kemudian mengatur bahwa kewajiban pemungutan PPN atas penjualan pulsa itu hanya sampai di distributor tingkat II.  Contoh lainnya, jasa atas penjualan/penyediaan voucer dan token listrik juga diperjelas. Termasuk menekankan bahwa PPN-nya dikenakan bukan atas nilai voucer atau tokennya, melainkan atas komisinya.  Untuk PPh, sistem di Indonesia juga berpedoman pada pengenaan atas seluruh tambahan kemampuan ekonomis. Dalam hal ini, termasuk atas penghasilan yang diterima dari pelaku usaha di ekosistem penyerahan pulsa, kartu perdana, dan sebagainya. Pada kenyataannya, belum tentu seluruh pelaku usaha tersebut patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Terlebih dalam sistem self-assessment yang saat ini berlaku.  Karena itu, melalui beleid tersebut, pemerintah membuat penyederhanaan tata cara pajak dengan mekanisme withholding tax. Sejak awal tidak ada suatu sinyal untuk membebani konsumen. Ini justru membuatnya lebih adil, feasible secara administratif, dan berkepastian.  Untuk PPN, misalnya, sistem PPN di Indonesia juga mengenal mekanisme pajak keluaran-pajak masukan. Hal itu dapat mencegah harga yang meningkat berlipat-lipat. Beleid itu juga tetap dalam koridor tersebut.  Untuk PPh, yang diatur hanyalah mekanisme withholding tax. Yaitu, pembayaran pajak di muka yang nanti bisa dijadikan pengurang pajak pada akhir tahun (kredit pajak). Artinya, beban pajak tetap sama.  Beleid itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk tetap menjamin kepatuhan para pelaku di ekosistem penyerahan barang/jasa tersebut demi menutup celah tax gap. Strategi menutup tax gap (potensi penerimaan yang belum bisa dipungut) ini adalah cara untuk menjamin kesinambungan fiskal dan daya tahan anggaran kita.  Polemik yang berkembang di masyarakat seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah. Bahwa kebijakan yang dikeluarkan perlu diimbangi pemerintah dengan edukasi dan sosialisasi, baik pajak secara umum maupun beberapa kebijakan secara khusus. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi lagi kebingungan dan multitafsir serta upaya untuk mendapatkan akseptabilitas publik.  *) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=38U-XfSCI4U

Sosialisasi Kebijakan dan Akseptabilitas Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se" width="100%">
<figcaption>Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak resmi memperpanjang masa berlaku insentif pajak hingga Desember 2020. Sebelumnya, kebijakan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga September tahun ini.  Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020. Aturan itu merupakan revisi dari PMK sebelumnya, yakni PMK Nomor 44 Tahun 2020, tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi korona.  Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama juga menjelaskan bahwa insentif pajak bagi industri terdampak pandemi kini tersedia untuk lebih banyak sektor usaha. ”Prosedurnya juga lebih sederhana,” ujar Yoga kemarin (18/7).  Lima insentif yang diperpanjang tersebut adalah insentif PPh pasal 21, PPh pasal 22 impor, angsuran PPh pasal 25, pajak UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), serta PPN. Yoga menjelaskan dengan lebih terperinci, insentif PPh pasal 21 akan diberikan kepada karyawan perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat. ”Fasilitas itu sebelumnya hanya tersedia bagi 1.062 bidang industri dan perusahaan KITE,” tambahnya.  Selanjutnya, sambung Yoga, insentif pajak UMKM akan berupa pembebasan PPh final UMKM sebesar 0,5 persen. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas itu cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan, tak perlu mengajukan surat keterangan yang sebelumnya diwajibkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.  Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani sempat memberi catatan pada langkah pemberian insentif pajak yang dilancarkan oleh pemerintah. Apindo menganggap stimulus-stimulus itu belum maksimal terserap atau dirasakan oleh pelaku usaha. ”Pada intinya, semua stimulus perlu terkait dengan meringankan beban biaya. Itu yang paling kami butuhkan untuk memperpanjang napas,” ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9B0ZXbeO4Pc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s7EHdbHkwKA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mGzKb-GqnLc

Masa Berlaku Insentif Pajak karena Pandemi Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Grafis-realisasi-PPH.jpg" alt="Infografis realisasi Pajak Penghasilan (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Infografis realisasi Pajak Penghasilan (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah telah mengeluarkan aturan teknis mengenai faktor pengurang pajak untuk pajak penghasilan (PPh) badan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019. Melalui aturan itu, perusahaan dimungkinkan mendapat potongan penghitungan penghasilan bruto 200 persen.  Fasilitas tersebut bisa didapatkan asalkan perusahaan bekerja sama dengan dunia pendidikan maupun pelatihan kerja. Pihak-pihak itu, antara lain, SMK, perguruan tinggi D-3, serta balai latihan kerja (BLK). Untuk kerja sama dengan SMK, penghitungan penghasilan bruto akan dikurangi jika perusahaan bekerja sama dengan SMK yang mewadahi 127 bidang kompetensi tertentu.  Untuk perguruan tinggi D-4, perusahaan harus mau meningkatkan kapasitas mahasiswa yang belajar di antara 268 kompetensi. Terakhir, untuk kerja sama dengan BLK, ada 58 kompetensi yang bisa didukung perusahaan demi mendapatkan insentif fiskal. Kompetensi-kompetensi itu, antara lain, kompetensi di bidang perhotelan untuk siswa SMK, animasi untuk mahasiswa D-3, serta asistensi rumah tangga untuk pembelajar di BLK.  "Peraturan ini berlaku mulai tanggal yang diundangkan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri yang kerap di sapa Ani itu juga menuturkan, semakin besar faktor pengurang penghitungan penghasilan bruto, PPh yang dibayarkan wajib pajak akan semakin kecil. Peraturan tersebut dibuat untuk memberikan kelapangan fiskal bagi wajib pajak serta meningkatkan kualitas SDM melalui peranan industri.  Sementara itu, kemarin (13/9) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) juga meluncurkan penerapan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM). CRM adalah program manajemen lanjutan dari program amnesti pajak serta transparansi informasi keuangan. Program tersebut memungkinkan pemerintah membangun profil risiko wajib pajak secara lebih canggih dan akurat.  "Kepada wajib pajak yang ingin patuh, DJP akan membantu agar mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, kepada wajib pajak yang sengaja menolak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, DJP akan tegas menindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan.  Paradigma itu, lanjut dia, menggantikan cara pandang yang lama. Yakni, antara wajib pajak dan DJP terdapat sikap saling tidak percaya serta curiga. Hal tersebut menghambat terciptanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan dari wajib pajak. Dalam model atau program manajemen yang lama, semua wajib pajak diperlakukan secara seragam sehingga justru menimbulkan ketidakadilan antara wajib pajak yang patuh dan tidak patuh.

Training Bisa Dapat Diskon Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembelaan-jk-untuk-suryadharma-ali-terkait-pemakaian-dom_m_226947.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla saat menjadi saksi meringankan pada sidang PK Suryadharma Ali." width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla saat menjadi saksi meringankan pada sidang PK Suryadharma Ali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan terdakwa Suryadharma Ali menghadirkan saksi meringankan. Tak tanggung-tanggung, terdakwa perkawa dugaan penyalahgunaan dana dana operasional menteri (DOM) itu menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Di depan majelis hakim JK menjelaskan penggunaan DOM. Dia menerangkan, pendapatan seorang menteri hingga saat ini menerima gaji sebesar Rp 19 juta per bulan. Dalam menyukseskan kinerjanya menteri diberi dana penunjangan yakni DOM yang nilainya Rp 122 juta per bulan. "Hal itu diatur dalam Nomor 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 6 Tahun 2006," kata pria berdarah Bugis itu di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Pada peraturan Nomor 3 PMK 6/2006 itu, sambungnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/06/2018/terlihat-kurus-suryadharma-ali-alami-sakit-jantung-dan-penyakit-lain" target="_blank">DOM</a> dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan keleluasaan terhadap pemakaian DOM aturan tersebut kemudian diperbaiki menjadi Nomor 5 PMK 268/2014. "Aturan yang baru memberikan keleluasan lebih banyak kepada menteri untuk mempergunakan DOM," ujarnya. Oleh karena itu,Nomor 5 PMK 268/2014 mulai berlaku pada 31 Desember 2014. Pada prinsipnya 80 persen <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/07/2018/terlihat-kurus-suryadharma-ali-mengaku-sedang-diet" target="_blank">DOM</a> merupakan anggaran yang diberikan secara utuh kepada menteri, sedangkan sebesar 20 persen yang harus dipertanggungjawabkan. "Berbeda dengan keputusan lama yang harus dipertanggungjawabkan. Sekarang tidak perlu dipertanggung jawabkan yang 80 persen, 20 persen tetap membutuhkan pertanggung jawaban," jelas JK. Kehadiran JK di persidangan Suryadharma, lantaran sempat mengutip keterangan JK ketika bersaksi dalam sidang mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pada Januari 2016. JK disebut pernah mengatakan setiap menteri diberi keleluasaan dalam menggunakan DOM. Pada 11 Januari 2016, Suryadharma divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 1,821 miliar. Suryadharma terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Suryadharma juga dijatuhi hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak politik.

Pembelaan JK untuk Suryadharma Ali Terkait Pemakaian DOM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/komisi-xi-dpr-dukung-pmk-penyederhanaan-sturktur-cukai_m_180398.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) Abdillah Hasan menilai, regulasi yang mengatur penyederhanaan sistem struktur cukai tembakau yang ada di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/PMK.010/2017 dinilai sudah tepat.&nbsp; "Kentu kita apresiasi pemerintah yang sudah melaksanakan aturan ini. Karena PMK 146 ini merupakan produk hukum yang tepat dan kuat," kata Abdillah Hasan, Selasa (9/1). Abdillah juga menyoroti soal jangka waktu pelaksanaan selama 5 tahun yang dinilainya terlalu lama. Pasalnya, dikhawatirkan bila nanti terjadi perubahan kepemimpinan akan berimbas pula ke pergantian kebijakan.&nbsp; &ldquo;Idealnya, waktu yang tepat&nbsp;adalah sampai 2019&nbsp;saat pergantian kepemimpinan di Indonesia,&rdquo; ujarnya. Abdillah juga mengusulkan, sebaiknya golongan cukai sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) digabungkan menjadi satu pada 2021. Sementara, sistem struktur cukai sigaret kretek tangan (SKT) disederhanakan menjadi dua golongan, bukan tiga, pada 2021. Terkait aspek peningkatan penerimaan negara, Abdillah mengatakan, PMK 146 tersebut menutup celah yang sering digunakan industri untuk melakukan kecurangan dengan membayar tarif cukai yang lebih rendah. &ldquo;Sistem yang belapis-lapis itu akan mendorong dan memberikan insentif untuk melakukan penghindaran pajak. Kalo sistemnya simple, maka penindakan dan pengawasan juga mudah,&rdquo; kata dia. Abdillah mengatakan, aspek yang tak kalah pentingnya adalah pengawasan. Sebab, publik juga harus memastikan bahwa rencana penyederhanaan cukai yang tertuang dalam PMK ini dilaksanakan pemerintah. Senada dengan Abdillah, anggota DPR Komisi XI Ahmad Nadjib Qudratullah juga mengapresiasi PMK 146 tahun 2017 tersebut. Ia menilai, PMK ini turut menciptakan persaingan yang sehat di industri hasil tembakau. &ldquo;Persaingan itu akan muncul secara sehat dimana dalam sebuah aturan diterapkan aturan yang secara adil. Persaingan jadi jorok karena aturannya yang memang banyak celahnya,&rdquo; kata Ahmad melalui keterangan tertulisnya. Ahmad juga berpandangan, PMK ini juga dinilai sebagai jalan keluar dari tuntutan penyerdahanaan struktur tarif cukai yang dianggap memiliki lapisan yang terlalu banyak. &ldquo;Sehingga dengan PMK 146 tahun 2017 ini dapat mengurangi kerancuan pada struktur tarif cukai. Ini tentu bisa menutup celah yang selama ini selalu dimanfaatkan oleh produsen ataupun wajib pajak&rdquo; jelas Ahmad.

Komisi XI DPR Dukung PMK Penyederhanaan Sturktur Cukai