<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/PERBARINDO-2672930433.jpg" alt="Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dukcapil ) bersama (Perbarindo dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dukcapil ) bersama (Perbarindo dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bersama Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2). Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia, termasuk BPR DP Taspen, yang menjadi salah satu dari tujuh BPR yang telah memenuhi syarat untuk menandatangani PKS ini. Dalam sambutannya, Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah menekankan pentingnya standar sistem manajemen keamanan informasi bagi seluruh BPR. &ldquo;ISO 27001: 202 adalah kunci untuk memastikan bahwa semua BPR memenuhi regulasi perlindungan data pribadi. Ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang melindungi industri kita dari risiko penyalahgunaan data,&rdquo; ujar Tedy. Tedy menambahkan bahwa industri BPR harus siap menghadapi perubahan preferensi nasabah yang semakin mengarah pada layanan digital. &ldquo;Sekarang berbeda, eranya 5.0 di mana sudah artificial intelligence. Kita berharap dan mohon dukungan bapak-Ibu," tegasnya. Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh anggota Perbarindo bisa mendapatkan akses ke layanan identitas kependudukan digital dari Dukcapil. &ldquo;Ini adalah komitmen kami untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengakses layanan keuangan,&rdquo; tutup Tedy. Sementara itu, Direktur Utama BPR DP Taspen, Iwan Soeroto, menjelaskan bahwa penandatanganan PKS ini bertujuan untuk memperkuat platform digitalisasi layanan di sektor BPR. &ldquo;Ini adalah langkah persiapan kami untuk masuk ke era digitalisasi, khususnya dalam hal layanan keuangan, sesuai tag line kami "#mudah dan nyaman". Kerjasama dengan Dukcapil difasilitasi oleh Perbarindo, dan ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi nasabah,&rdquo; ujar Iwan kepada Jawapos.com usai acara. Iwan menambahkan, kerjasama ini memungkinkan BPR untuk melakukan verifikasi data nasabah secara langsung melalui sistem Dukcapil. Dengan KTP elektronik, BPR bisa melakukan autentikasi data nasabah secara real-time. Hal ini sangat membantu dalam memastikan keaslian data dengan lebih cepat dan akurat, serta mencegah penyalahgunaan. "Di Dukcapil itu kan data semua masyarakat Indonesia itu kan sudah ada, nah disitu nanti bisa adanya KYC (Know Your Customer). Jadi bagaimana kita mengautentifikasi data pribadi tersebut," ujarnya. BPR DP Taspen, yang telah memulai transformasi digital sejak 2024, melihat kerjasama ini sebagai langkah strategis untuk memperluas layanan digital mereka. "Nah, dengan adanya peradatanganan ini, ini menambah lagi kita untuk bagaimana kita dengan channeling-channeling yang digital juga," kata Iwan. Iwan berharap kerjasama ini akan mendorong BPR DP Taspen dan BPR lainnya untuk terus mengadopsi teknologi canggih. &ldquo;Semua BPR ini harus bisa mendapatkan sertifikasi ISO dan Dukcapil sebagai pintu untuk masuk data-data yang dilindungi oleh negara ke masyarakat. Jadi menambah (layanan keuangan) BPR itu lebih baik lagi,&rdquo; pungkasnya.

Industri BPR harus siap menghadapi perubahan preferensi nasabah yang semakin mengarah pada layanan digital.

 Penandatanganan PKS Dukcapil dan Perbarindo Perkuat Digitalisasi dan Perlindungan Data Pribadi di Sektor BPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/PERBARINDO-DKI-3667097219.jpg" alt="Bank DKI menjalin kerjasama dengan DPD Perbarindo DKI Jaya dalam pemanfaatan jasa layanan perbankan, khususnya kepada nasabah BPR/BPRS anggota DPD Perbarindo DKI Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bank DKI menjalin kerjasama dengan DPD Perbarindo DKI Jaya dalam pemanfaatan jasa layanan perbankan, khususnya kepada nasabah BPR/BPRS anggota DPD Perbarindo DKI Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bank DKI menjalin kerjasama dengan DPD Perbarindo DKI Jaya dalam pemanfaatan jasa layanan perbankan, khususnya kepada nasabah BPR/BPRS anggota DPD Perbarindo DKI Jaya melalui layanan Abank (Agen Bank) BPR. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya Bank DKI dalam meningkatkan layanan digital dalam perluasan akses perbankan kepada masyarakat. Penandatanganan dilakukan Direktur Teknologi &amp; Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono dan Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya &amp; Sekitarnya, Ricardo Simatupang serta Wakil Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya &amp; Sekitarnya, Antonius Teddy S. Turut hadir dalam seremoni tersebut perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Roberto Akyuwen. &rdquo;Kerjasama ini diharapkan bisa mendorong BPR dan BPRS untuk semakin dapat tumbuh dan bersaing melalui peningkatan fee based income dari layanan berbasis digital,&rdquo; ujar Direktur Teknologi &amp; Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono dalam keterangannya, Senin (17/7). Menurutnya, kerjasama yang dilakukan diharapkan dapat menghadirkan manfaat bagi BPR/BPRS maupun bagi masyarakat khususnya dalam peningkatan inklusi keuangan. Melalui kolaborasi ini, Bank DKI siap memberikan dukungan dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur layanan JakOne Abank kepada nasabah BPR untuk menjadi agen yang di-branding menjadi Abank (Agen Bank) BPR. Nantinya, nasabah BPR dapat melakukan berbagai transaksi perbankan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu ke kantor cabang, dengan menggunakan aplikasi Abank BPR. &ldquo;Melalui kemudahan layanan perbankan digital, diharapkan loyalitas nasabah BPR/BPRS dapat terus meningkat dan semakin memberi manfaat kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional&rdquo; ujar Amirul. Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, kolaborasi antara Bank DKI dan anggota DPD Perbarindo DKI Jaya &amp; Sekitarnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan. &ldquo;Bank DKI siap mendorong pertumbuhan kinerja BPR dan BPRS melalui kolaborasi pemanfaatan jasa layanan perbankan, mengingat bahwa BPR dan BPRS memiliki koneksi yang kuat dalam menghubungkan masyarakat dengan sektor keuangan dengan cakupan wilayah yang lebih fokus.&rdquo; tutup Arie.

Nasabah BPR dapat melakukan transaksi perbankan kapan dan dimana saja tanpa perlu ke kantor cabang, dengan menggunakan aplikasi Abank BPR.

Kolaborasi Bank DKI dan DPD Perbarindo Dorong Layanan Digital Agen BPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/InShot_20230309_215745478.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 yang digelar di Semarang, Rabu (8/3). Rakornas tersebut membahas program-program prioritas dan agenda penting lainnya.  Rakornas kali ini juga membahas rencana perubahan nama dan logo Perbarindo seiring dengan terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Anggota Perbarindo sepakat untuk tidak mengubah logo Perbarindo sehingga eksisting logo tetap dipakai.  Para peserta Rakornas juga membahas ketentuan wajib ISO 27001 terhadap BPR dan BPRS dalam akses online data Dukcapil. Kemudian diskusi materi masukan terhadap Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) sebagai turunan UU PPSK. Dalam Rakornas ini juga dibahas rencana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 Perbarindo serta isu-isu strategis lainnya.  Rakornas yang diikuti oleh Dewan Pengawas, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP), seluruh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perbarindo, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Tedy Alamsyah, Wakil Ketua Riwandari Juniasti, serta Sekretaris Jenderal Perbarindo Ascar Setiyono.  Tedy menyampaikan terima kasih kepada seluruh Dewan Pengawas, Pengurus Harian DPP, dan DPD Perbarindo yang telah memberikan saran dan masukan atas berbagai isu terkait BPR dan BPRS untuk ditindaklanjuti.  "Melalui dukungan, kekompakan serta seiring sejalan semua anggota Perbarindo, insyaallah kita mampu menghadapi berbagai tantangan. Rakornas ini telah merumuskan berbagai poin penting atas masukan dari seluruh anggota Perbarindo. Masukan, ide, dan pemikiran akan dielaborasi untuk menjadi sebuah keputusan," tuturnya melalui keterangan.  Menurutnya, 10 poin penting berhasil dirumuskan dalam Rakornas 2023. Pertama, berbagai masukan terhadap Rancangan POJK sebagai turunan UU PPSK yang sedang disusun oleh OJK serta respons atas UU PPSK terkait dengan perubahan nama dan perluasan usaha BPR dan BPRS.  Kedua, pemenuhan modal inti sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum. Beleid ini menegaskan, BPR wajib memenuhi modal inti minimum Rp 3 miliar pada 2020 dan Rp 6 miliar paling lambat pada 2024.  "Saat ini masih ada beberapa BPR yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum dan akan ditindaklanjuti oleh tim asistensi," lanjutnya.  Ketiga, terkait dengan stimulus Covid-19 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 34/KDK.03/2022 yang akan resmi berlaku pada 1 April 2023 - 31 Maret 2024. Keempat, berbagai tantangan dan peluang digitalisasi produk dan layanan serta konsolidasi BPR dan BPRS.  Kelima, tindak lanjut atas kewajiban ISO 27001 dalam penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan oleh BPR dan BPRS paling lambat Juni 2023. Solusi sementara melalui sharing bandwidth milik DPP Perbarindo kepada BPR dan BPRS. Keenam, terkait biaya pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi Certif sebesar 5 persen.  Ketujuh, perayaan Hari BPR dan BPRS akan digelar di Jakarta, sedangkan bentuk kegiatan akan segera diinformasikan kepada anggota Perbarindo. Kedelapan, Rakernas 2023 akan dilaksanakan di Sumatra Barat atau Bali. Kesembilan, DPP Perbarindo telah menjadi anggota Kadin Indonesia, kemudian bisa diikuti oleh seluruh DPD melalui koordinasi dengan Kadin daerah masing-masing.  Poin terakhir, Pengurus Harian DPP Perbarindo siap membantu dan hadir untuk menyampaikan berbagai update informasi kepada pemegang saham BPR dan BPRS. Rakornas tahun ini juga disertai dengan Seminar Nasional dengan tema 'Peluang dan Tantangan Industri BPR BPRS di Tengah Hadirnya UU PPSK' yang diikuti sekitar 700 anggota Perbarindo dari seluruh Indonesia.

Rakornas Perbarindo Bahas Ketentuan Modal Minimum hingga Digitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PERBARINDO-BALI.jpg" alt="Wujudkan Kemitraan dengan BPR Wilayah Bali" width="100%">
<figcaption>Wujudkan Kemitraan dengan BPR Wilayah Bali</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPR wilayah Bali melakukan kerja sam dengan PT Komunal Sejahtera Indonesia untuk meningkatkan kinerja usaha. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh perwakilan dari PERBARINDO Bali dan Direktur PT Komunal Sejahtera Indonesia, Kamis, (23/12).  Kerja sama ini diharapkan dapat mengakselerasi kinerja setiap BPR dalam akses digital, publikasi nasional, dan mendapatkan deposan potensial dari seluruh Indonesia. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan agar dapat membantu setiap BPR untuk dapat semakin fokus menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada UMKM lokal di wilayah kerja masing-masing demi mempercepat pemulihan ekonomi daerah.  Demi mempercepat digitalisasi, 20 BPR wilayah Bali telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Komunal Sejahtera Indonesia sehingga setiap BPR mendapatkan publikasi nasional melalui platform Komunal DepositoBPR yang merupakan produk dari PT Komunal Sejahtera Indonesia. Pada kesempatan ini, I Ketut Wiratjana selaku Ketua DPD PERBARINDO Bali juga memberikan dukungan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk bertransaksi melalui Bank Perkreditan Rakyat.  “BPR sama seperti bank umum yang dilindungi oleh LPS, bahkan BPR lebih istimewa karena memberikan bunga yang lebih tinggi.” kata I Ketut Wiratjana selaku Ketua DPP PERBARINDO Bali.  Dalam hal ini, pemerintah juga kembali memberikan dukungan atas kerja sama yang terjadi antara perusahaan teknologi keuangan dengan BPR. Tujuannya adalah agar BPR dapat berkompetisi dengan bank-bank umum dan berkembang sehingga penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada UMKM dapat semakin tersalurkan dengan lancar.  Ini merupakan langkah pertama bagi PT Komunal Sejahtera Indonesia untuk mendorong BPR agar terbiasa dengan digitalisasi dan mengedukasi masyarakat agar melek keuangan digital. Kedepannya Komunal Sejahtera Indonesia berharap untuk dapat membantu lebih banyak BPR dari seluruh Indonesia dalam pembukaan deposito BPR secara digital dan paperless serta sistem transaksi yang terintegrasi sehingga setiap BPR dapat berperan aktif untuk membantu mempercepat pemulihan perekonomian daerah di wilayah kerja masing-masing.  Diharapkan dengan penandatanganan kerja sama di wilayah Bali, akan segera disusul dengan kerja sama dengan BPR di wilayah lainnya di Indonesia. Saat ini Komunal telah bekerja sama dengan BPR di Jawa Timur dan Bali, di mana deposan Komunal DepositoBPR dapat mengakses dari seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan penempatan deposito di BPR yang telah bekerja sama dengan Komunal di platform Komunal DepositoBPR.

PERBARINDO Bali Jalin Kerja Sama dengan PT Komunal Sejahtera Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bpr-siap-gandeng-fintech_m_176857.jpeg" alt="SINERGI: Direktur Grup Perumusan Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dimas Yuliarto (kanan) dan Ketua Perbarindo Jatim Sujatno dalam media gathering di Surabaya kemarin." width="100%">
<figcaption>SINERGI: Direktur Grup Perumusan Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dimas Yuliarto (kanan) dan Ketua Perbarindo Jatim Sujatno dalam media gathering di Surabaya kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menggali strategi baru yang sejalan dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau fintech. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jawa Timur Sujatno menyatakan, strategi yang disiapkan adalah merangkul fintech. Fungsi fintech yang sama dengan perbankan, terutama menghimpun dan menyalurkan dana, bisa memudahkan BPR untuk menjalankan fungsi tersebut.  &rdquo;Misalnya penyaluran, NPL (non performing loan) di fintech itu nol persen,&rdquo; katanya dalam diskusi yang digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Surabaya kemarin.  Upaya menekan kredit macet itu tidak terlepas dari penggunaan teknologi untuk menganalisis debitur. Nah, proses analisis tersebut yang ingin dimanfaatkan BPR. Karena itu, Perbarindo menjajaki kemungkinan kerja sama. &rdquo;Di Jatim, kami sudah melakukan pembicaraan dengan dua perusahaan fintech,&rdquo; kata Sujatno. Selain di Jatim, Perbarindo pusat tengah melakukan pembahasan kerja sama dengan perusahaan fintech lainnya. Rencananya, kerja sama tersebut bisa direalisasikan dalam waktu dekat.  Untuk itu, BPR harus menyiapkan infrastruktur pendukung. &rdquo;Kami pakai teknologi mereka, tapi perangkatnya juga harus kami siapkan,&rdquo; paparnya. Berdasar data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rata-rata rasio NPL BPR di Jatim mencapai 8,09 persen. Angka itu di atas ambang aman 5 persen. Sedangkan pertumbuhan kredit mencatatkan 6,70 persen (yoy).  Direktur Grup Perumusan Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dimas Yuliarto menuturkan, tingkat kepatuhan pengurus bank amat berpengaruh terhadap kesehatan bank di daerah. Sejak 2011&ndash;2017, terdapat enam BPR di Jatim yang dicabut izin usahanya. &rdquo;Semuanya karena fraud,&rdquo; kata Dimas. Dari enam bank tersebut, total simpanan mencapai Rp 55,05 miliar dari 11.817 rekening. Sedangkan yang layak bayar Rp 44,83 miliar untuk 9.690 rekening. Namun, kemudian yang dibayarkan LPS Rp 42,013 miliar. (*)

BPR Siap Gandeng Fintech

perbarindo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perbarindo

Berita Terkini

Penandatanganan PKS Dukcapil dan Perbarindo Perkuat Digitalisasi dan Perlindungan Data Pribadi di Sektor BPR

Kolaborasi Bank DKI dan DPD Perbarindo Dorong Layanan Digital Agen BPR

Rakornas Perbarindo Bahas Ketentuan Modal Minimum hingga Digitalisasi

PERBARINDO Bali Jalin Kerja Sama dengan PT Komunal Sejahtera Indonesia

BPR Siap Gandeng Fintech

Download Aplikasi JawaPos.com