<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/WhatsApp-Image-2024-08-08-at-072936-3614255639.jpeg" alt="Kemendagri bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas tengah mematangkan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemendagri bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas tengah mematangkan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BSKDN Kemendagri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas tengah mematangkan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Hal ini dilakukan guna percepatan pembangunan daerah. Pernyataan ini diutarakan oleh Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi tanggapan dalam kegiatan Rapat Pertemuan Komite Teknis Program SKALA Tahun 2024-2025 di Aula Frans Seda DJPPR Kemenkeu pada Rabu&nbsp;(7/8). "Kami sangat mengapresiasi terkait perluasan program SKALA ini. Melalui program ini kami sangat berharap layanan dasar di daerah dapat menjadi lebih cepat" ungkap Yusharto. Yusharto&nbsp;menjelaskan, program SKALA pada dasarnya bertujuan mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. Tidak hanya itu, SKALA juga memiliki peran mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat perencanaan berbasis bukti demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. "Kami membutuhkan SKALA untuk mendukung percepatan layanan dasar di daerah. Kami yakin kolaborasi yang kuat dapat menjadi kunci keberhasilan program ini," terangnya lewat keterangan tertulisnya, Kamis (8/8). Dalam penerapan program SKALA tersebut, BSKDN diberi kepercayaan untuk mengawal dua fokus pembahasan mengenai penguatan perencanaan daerah guna penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif. Sementara fokus lainnya mengenai penguatan komite pimpinan daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan kualitas belanja daerah. Di lain sisi, Yusharto juga mengatakan, melalui program SKALA pihaknya berharap dapat melakukan kerja sama proses adopsi inovasi dengan strategi replikasi inovasi yang ada di BSKDN kepada daerah yang menjadi lokasi kerja SKALA. Harapan lainnya dari kerja sama program SKALA yakni adanya peningkatan kapasitas aparatur BSKDN maupun Pemda yang melaksanakan fungsi riset dan pemanfaatan inovasi. "Kami harap melalui program SKALA, seperti yang sudah disebutkan di sini untuk mencatat kapasitas dari para pejabat fungsional analis kebijakan untuk bisa menghasilkan berbagai informasi yang ada," pungkasnya

Pemerintah tengah mematangkan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) guna percepatan pembangunan daerah.

Genjot Percepatan Pembangunan Daerah, Pemerintah Matangkan Program SKALA 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BAPPENAS.jpg" alt="Caption foto: Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dalam acara rakor bersama Bappenas." width="100%">
<figcaption>Caption foto: Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dalam acara rakor bersama Bappenas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna menyelaraskan pemerintahan pusat dan daerah, pemerintah di daerah menegaskan koordinasi. Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang kembali melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas. Rakor yang diiniasi langsung oleh Bupati Malra ini merupakan salah satu upaya percepatan realisasi percepatan pembangunan daerahnya.  Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mengatakan melalui rakor tersebut pihaknya dapat menyelaraskan rencana pembangunan Maluku Tenggara dengan rencana pembangunan nasional sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.  Beberapa poin strategis yang masuk dalam pembahasan di antaranya terkait dengan realisasi percepatan jalan Trans Pulau Kei Besar sepanjang 101,6 Km, pengembangan sektor potensial di bidang perikanan kelautan serta bidang pariwisata sebagai sektor unggulan daerah, selain sektor pendukung lain yang berhubungan dengan konektivitas dan infrastruktur.  Saat ini total produksi perikanan tangkap di Maluku tenggara mencapai 94.000 ton/ tahun. Dengan adanya jalan trans ini potensi ekonomi seperti perikanan tangkap termasuk budidaya kelapa dan energi di pulau Kei Besar dapat lebih ditingkatkan. "Masyarakat tidak perlu lagi kuatir produksinya terbuang karena adanya jalan Trans tersebut mempermudah distribusi produksi ke pasar," ujar Thaher.  Menurut Thaher, kepulauan Kei memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan pusat kegiatan nasional sektor perikanan tangkap. Sektor perikanan sendiri menunjukkan pertumbuhan positif, naik 9,69 persen pada kuartal kedua 2021. Kenaikan dipicu meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan ekonomi Indonesia triwulan II-2021 tumbuh 7,07 persen dari triwulan II-2020 (yoy). Di mana usaha perikanan termasuk sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan.  Di bidang pariwisata, dengan 93 persen wilayah terdiri dari perairan dan sisanya daratan tak dipungkiri Maluku Tenggara memiliki potensi besar dalam pariwisata. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mutlak diperlukan untuk mendukung potensi ini.  Sebagai informasi Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 telah ditetapkan sebagai wilayah perbatasan negara dan menjadi koridor Pemerataan Pembangunan Nasional dan Major Project Jalan Trans Pulau Kei Besar.  “Kawasan perbatasan memiliki kesempatan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, saya berharap target pembangunan seperti yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 serta kebijakan afirmasi lainnya untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wilayah terdepan NKRI dapat terealisasi dengan baik,” tutup Thaher.  &nbsp;

Gandeng Bappenas, Pemerintah Daerah Dorong Percepatan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210224-WA0011.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih di Makassar, Rabu, (24/2). Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih di Makassar, Rabu, (24/2). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah membuktikan jika dirinya tidak ada masalah dengan Wali Kota Makassar terpilih Moh Ramdhan Pomanto. Nurdin Abdullah mengatakan itu saat menerima kunjungan dan silaturahmi Ramdhan Pomanto di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar, Rabu (24/2).  Dia menilai, pertemuan itu memiliki makna bahwa hubungan yang terjalin antara gubernur dengan wali kota terpilih selama ini tetap harmonis.  ”Saya kira hari ini (24/2) kita patut bersyukur bahwa sudah terjawab kepada masyarakat. Gubernur dengan wali kota terpilih itu tidak ada masalah,” ucap Nurdin seperti dilansir dari Antara Rabu (24/2).  Menurut dia sosok Ramdhan Pomanto telah banyak memberikan kontribusi di Sulsel. Merancang pembangunan di Sulsel dan kabupaten/kota lainnya. Harapan dan titipan diberikan kepada wali kota terpilih untuk membangun Kota Makassar.  ”Saya titip Makassar. Karena Makassar ini adalah etalase Sulsel bahkan Indonesia Timur. Pemerintah Provinsi siap bersinergi, tentu tanggung jawab kita bersama Kota Makassar ini,” tutur Nurdin.  Pemprov dan pemkot, lanjut Nurdin, akan membangun team work yang kuat untuk terus mendorong percepatan pembangunan di Kota Makassar. Pertemuan awal itu, sebagai tanda kolaborasi yang baik ke depan. Serta sebagai momen yang tepat untuk bertemu menjelang pelantikan.  ”Kita bicara dari hati ke hati. Apa yang bisa kita support tentu kita juga harus mendengar dari wali kota terpilih maupun dari wakil wali kota,” ujar Nurdin.  Tidak ketinggalan, Nurdin memuji Fatmawati sebagai pendamping Moh Ramdhan Pomanto. Dengan pengalaman yang dimiliki menjadi kombinasi kepemimpinan yang baik. ”Ibu wakil wali kota juga punya pengalaman yang luar biasa. Saya kira ini kombinasi yang sangat bagus,” sebut Nurdin.  Sementara itu, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan meminta izin dan dukungan dari gubernur. Demikian juga laporan program-program yang akan dijalankan diluncurkan termasuk memperkuat program-program yang sudah ada, seperti penanganan Covid-19.  ”Saya kira dengan Pak Gub, bukan orang baru saling kenal. Saya sudah kenal sejak lama. Jadi saya kira tidak terlalu sulit. Apalagi ada sosok perempuan. Jadi lengkap kami,” tutur Moh Ramdhan Pomanto.  Kabar soal hubungan gubernur atau dalam hal ini Penjabat Wali Kota Rudy Djamaluddin yang ditunjuk Gubernur dengan Ramdhan Pomanto sempat mencuat beberapa waktu lalu. Di antaranya sulit bertemu dan koordinasi mengenai sejumlah hal. Mulai pengumpulan ASN, pembentukan tim transisi, hingga yang terbaru mengenai lelang jabatan di lingkup Pemkot Makassar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/eXlk9vWVrBI

Gubernur Buktikan Tak Ada Masalah dengan Wali Kota Makassar Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Pembangunan-Proyek-Kawasan-Wisata-Heritage-Kayutangan-111120-abs-2-1.jpg" alt="Pekerja proyek pembangunan kawasan wisata cagar budaya (heritage) di Kayutangan, Malang, Jawa Timur, pada Rabu (11/11). Ari Bowo Sucipto/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja proyek pembangunan kawasan wisata cagar budaya (heritage) di Kayutangan, Malang, Jawa Timur, pada Rabu (11/11). Ari Bowo Sucipto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta Pemerintah Kota Malang melakukan percepatan pembangunan kawasan Malang Heritage. Kawasan itu diharapkan menjadi salah satu daerah wisata unggulan di Kota Malang, Jawa Timur.  Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arif Wahyudi mengatakan, percepatan pembangunan kawasan Malang Heritage di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang tersebut harus dilakukan. Sebab, saat ini banyak sektor ekonomi yang terdampak.  ”Percepatan atas pembangunan tersebut mutlak dilakukan. Berdasar pernyataan Wali Kota Malang, proses pengerjaan akan dilakukan 24 jam,” kata Arif seperti dilansir dari Antara di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (16/11).  Namun, lanjut Arif, pihaknya beberapa kali telah melakukan pemantauan langsung proses pengerjaan kawasan Malang Heritage tersebut dan didapati bahwa pembangunan tidak dilakukan selama 24 jam. Hal tersebut, harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Malang. Proses pembangunan Malang Heritage memberikan dampak cukup besar kepada pelaku usaha skala kecil di wilayah itu.  ”Ini harus menjadi perhatian serius. Karena jika tidak dilakukan secara maksimal, kerugian yang diderita masyarakat cukup besar. Kami mohon dilakukan pengerjaan selama 24 jam,” ujar Arif.  Dampak yang timbul akibat pembangunan kawasan Malang Heritage tersebut, tidak lepas dari adanya penutupan akses jalan utama di Kota Malang. Penutupan ruas jalan protokol itu, memberikan dampak terhadap penurunan omzet pedagang dan pelaku usaha.  ”Sebagai contoh, salah satu pedagang di Jalan Semeru, menyatakan bahwa omzet menurun hingga 70 persen akibat dampak pembangunan,” tutur Arif.  Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, pihaknya tidak menampik bahwa proses pembangunan kawasan Malang Heritage tersebut tidak dilakukan selama 24 jam. Bahkan, Sutiaji memberikan teguran kepada pelaksana proyek. ”Saya malam hari ke sana dan tidak ada pengerjaan. Kemudian pagi hari saya tegur,” kata Sutiaji.  Pemerintah Kota Malang meminta pelaksana proyek untuk bisa melakukan proses pembangunan selama 24 jam, agar akses jalan bisa kembali dibuka dan dipergunakan masyarkat. Saat ini, lanjut Sutiaji, tahap pembangunan koridor satu dan dua sudah memasuki pengecoran. Diharapkan, proses tersebut bisa dilakukan dengan cepat dan akses kendaraan bisa segera dibuka untuk masyarakat.  ”Ini memang harus dilakukan percepatan, karena ini adalah akses keluar masuknya orang akan berdampak pada tumbuh kembangnya perekonomian Kota Malang,” terang Sutiaji.  Kawasan Kayutangan atau Jalan Basuki Rachmad merupakan pusat perdagangan dan pertokoan pada masa Hindia Belanda. Di kawasan tersebut, berderet bangungan tua yang memiliki nilai sejarah tinggi. Proyek pembangunan Malang Heritage tersebut dimulai 9 November, untuk penataan ulang koridor Kayutangan. Koridor tersebut akan dibuat menyerupai Malioboro di Yogyakarta, atau Jalan Braga di Bandung dan Ditarget rampung pada 20 Desember. Pendanaan proyek pembangunan Malang Heritage di kawasan Kayutangan tersebut, sebagian besar berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan total mencapai Rp 23 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=bIydn58KOYE

DPRD Kota Malang Minta Percepatan Pembangunan Kawasan Malang Heritage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pengembangan-potensi-sulsel-harus-didukung-infrastruktur-memadai_m_.jpg" alt="Kepala DSDA-CKTR Sulsel Andi Darmawan Bintang, dalam agenda Konsulstasi Regional PUPR di Makassar, Jumat (1/3)." width="100%">
<figcaption>Kepala DSDA-CKTR Sulsel Andi Darmawan Bintang, dalam agenda Konsulstasi Regional PUPR di Makassar, Jumat (1/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Percepatan didorong, menyusul ditetapkannya Sulsel sebagai pintu gerbang ekonomi di kawasan Timur Indonesia. "Konsultasi ini diharapan bisa menyelaraskan rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur. Agar percepatan pembangunan bisa dilaksanakan dan segera dinikmati oleh warga masyarakat," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (DSDA-CKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang, Jumat (1/3). Dalam beberapa tahun terakhir disebutkan, pembangunan infrastruktur perlahan dapat dirasakan. Mulai dari jalan penghubung, bendungan, hingga infrastruktur penghubung lainnya. Menurut Darmawan apabila proses pembangunan massif dilakukan, Sulsel dapat berkontribusi lebih besar dalam sektor pengembangan potensi nasional. "Sulsel hari ini sudah menjadi tulang punggung pangan nasional, sebagai ibu kota dari Indonesia Timur. Dan Indonesia Timur hari ini masih menyimpan berbagai potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan," terang Darmawan. Di sisi lain, dalam sektor pariwisata terdapat berbagai tempat yang memiliki potensi keindahan alam dan dianggap dapat menjadi lokasi menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Beberapa di antaranya disebutkan Darmawan adalah, objek wisata di Kabupaten Tana Toraja. Darmawan menjelaskan, untuk bisa mencapai daerah wisata di sana, masih harus membutuhkan waktu 8 jam menggunakan jalur darat dari Makassar. Sempitnya akses jalan menuju lokasi, dianggap menjadi salah satu faktor lamanya perjalanan. Untuk memangkas waktu tersebut, penyelesaian pembangunan jalur darat katanya harus menjadi prioritas utama. "Berbagai potensi tersebut masih harus didukung oleh infrastruktur yang memadai," harapnya. Contoh lainnya adalah, masih adanya daerah yang terisolir. Seperti di Kecamatan Seko dan Rampi, Kabupaten Luwu Utara. Padahal, daerah tersebut sangat potensial untuk pengembangan ekonomi. "Kita sudah merencanakan untuk Seko sebagai lokasi ranch (peternakan) sapi. Sehingga Sulsel bisa menjadi penyuplai daging nasional. Kita rencanakan Seko tahun ini sudah bisa dilalui kendaraan roda empat," paparnya. Pemprov berharap, contoh tersebut bisa memberikan gambaran mengenai kondisi di Sulsel. Pemerintahan ke depan pun diharapkan dapat mempertahankan komitmen dan perhatian yang sama besarnya kepada pembangunan. "Saya yakin dengan pembangunan infrastruktur yang masif, maka Indonesia Timur akan menjadi masa depan Indonesia," pungkas Darmawan.

Pengembangan Potensi Sulsel Harus Didukung Infrastruktur Memadai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/holding-bumn-infrastruktur-dan-perumahan-ditarget-terbentuk-akhir-2018_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan infrastruktur cukup masif dibangun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan infrastruktur cukup masif dibangun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mematangkan pembentukan Holding BUMN Infrastruktur serta Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan. Pembentukan kedua holding yang bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi ini ditargetkan rampung akhir 2018. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro mengatakan, holding BUMN Infrastruktur akan terdiri dari enam perusahaan dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai holding, dan didukung anggota holding yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero). Pembentukan holding tersebut bertujuan menciptakan BUMN yang besar, kuat dan lincah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis nasional. Selain itu, pembentukan holding bertujuan meningkatkan kompetensi, skala perusahaan, kapasitas pendanaan dan mendorong inovasi untuk mewujudkan perannya sebagai integrator pembangunan infrastruktur secara end-to-end. "Melalui penguatan permodalan dan peningkatan kapasitas pendanaan, serta didukung pengembangan keahlian BUMN, pembentukan holding diharapkan mempercepat pengembangan infrastruktur yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan koridor-koridor ekonomi baru dan dapat menurunkan logistic cost di Indonesia" ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (15/11). Ia menambahkan, untuk Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan berisikan tujuh perusahaan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai lead holding, dan didukung oleh anggota holding yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero). Holding ini akan berperan dalam memastikan kebutuhan perumahan nasional di seluruh cakupan geografis serta menyediakan Perumahan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Lebih lanjut, Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan tersebut akan memiliki peranan penting dalam membangun lebih banyak perumahan untuk mengatasi defisit rumah bagi masyarakat. Termasuk juga menyediakan jasa dan produk berkualitas tinggi melalui sinergi antar anggota Holding. "Dengan menjamin pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkelanjutan serta mengutilisasi kompentensi menyeluruh yang ada di seluruh anggota holding, maka holding bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ungkapnya. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal menambahkan, pembentukan kedua holding tersebut akan memiliki empat tahapan. Pertama yakni legalitas hukum berupa Peraturan Pemerintah sehubungan dengan penambahan penyertaan modal negara pada Hutama Karya dan Perumnas. Kedua, penetapan Keputusan Menteri Keuangan sehubungan dengan nilai 2 inbreng pada Hutama Karya dan Perumnas. Kemudian ketiga, yakni penetapan akta inbreng. Ketiga tahap tersebut ditargetkan untuk dilakukan pada Desember 2018. Sementara, tahap keempat yakni pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham anggota holding rencananya dilaksanakan paling lambat pada Mei 2019. "Untuk proses holding kali ini diharapkan dapat berjalan lancar, sebab sudah tidak ada lagi masalah pada landasan hukum. Dimana dasar hukum pembentukan holding mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016. Di mana Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia tetap bertindak sebagai ultimate shareholder dengan memiliki 1 saham Seri A Dwiwarna (Golden Share)," pungkasnya.

Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan Ditarget Terbentuk Akhir 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/mantan-pimpinan-kpk-bambang-widjojanto-disebut-sebut-masuk-tgupp_m_178398.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih enggan mengumumkan 73 nama-nama yang masuk dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan dan Pembangunan (TGUPP). Padahal mulai 1 Januari 2018 mendatang, Tim tersebut seharusnya sudah mulai bekerja. Kendati demikian, secara spontan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut nama mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto sebagai salah satu tim yang nantinya akan digaji Rp 24 juta per bulan tersebut. "Salah satunya Pak BW (Bambang Widjojanto) karena Pak BW yang paling mumpuni di bidang itu," ujarnya Sabtu (30/12). Menurut pria yang akrab disapa dengan Sandi ini, TGUPP tersebut nantinya akan diisi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dan tidak asing di telinga masyarakat. "Memang kita ingin yang betul-betul mumpuni di bidang pencegahan korupsi, penataan pesisir, bidang percepatan pembangunan. Tokoh-tokoh yang sudah dikenal sebagai expert di masyarakat," papar dia. Terkait penunjukkan Bambang Widjojanto imbuhnya, dilakukan berdasarkan banyaknya kasus korupsi Pemprov DKI Jakarta yang masih banyak terjadi. Dirinya ingin BW membantu dalam hal pencegahan korupsi seperti itu. Kemaren kita lihat sendiri ada korupsi bertebaran di DKI seperti di Cengkareng. Jadi memang pencegahannya di aparat kita dan kita akan genjot pembangunan infrastruktur, pembangunan Jakarta yang siap untuk bersaing itu, kan kita harus pastikan semua pembangunan itu bersih dari korupsi," tuturnya. Sebelumnya, Bambang Widjojanto sempat terlihat beberapa kali menyambangi Anies ke kantornya di Balai Kota, yakni pada tanggal 30 November 2017 dan 20 Desember 2017. Saat ditemui awak media, Bambang saat itu masih mengelak pertemuannya membahas keterlibatan dirinya untuk masuk dalam TGUPP. "Soal kompetensi saya, pencegahan korupsi. Saya cuma ngomongin bahwa kalau memetakan korupsi itu simpel," kata Bambang di Balai Kota, Kamis (30/11).

Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto Disebut-sebut Masuk TGUPP