<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Screenshot-1974-1552772012.png" alt="Ilustrasi Kota Mojokerto." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kota Mojokerto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kota Mojokerto menambah luas wilayah daerahnya menjadi 20,48 kilometer (km) persegi. Penetapan luas wilayah ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2043. Sebelumnya Kota Mojokerto hanya memiliki luas wilayah 16,26 km persegi. Hal itu juga membuat wilayah Kota Mojokerto pernah tercatat sebagai kota terkecil di Indonesia yang hanya memiliki tiga kecamatan saja. Dikutip dari Radar Mojokerto (Grup JawaPos), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Mojokerto Agung Moeljono Soebagijo menyatakan, dalam perda terbaru No 3/2023, luas wilayah RTRW 2023-2043 Kota Mojokerto bertambah menjadi 20,48 km persegi. &rdquo;Luas Kota Mojokerto saat ini bertambah menjadi 2.048 hektare, dengan total 20,48 km persegi yang sebelumnya 16,26 km,&rdquo; ungkap Agung Moeljono kepada Radar Mojokerto (Grup JawaPos). Penambahan luas wilayah itu juga menjadi perubahan dalam penetapan batas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Agung menjelaskan, terdapat sepuluh segmen titik koordinat perbatasan yang diusulkan untuk diubah. &rdquo;Dari sepuluh titik ini, sudah ada terjadinya pencocokan dan tertuang dalam berita acara kedua pemerintahan daerah,&rdquo; tambah Agung Moeljono. Beberapa wilayah yang mengalami perubahan batas adalah, perbatasan antara Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari; dengan Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar; serta Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon; dengan Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko. &rdquo;Wilayah yang sebelumnya masuk kabupaten, dengan adanya perubahan batas daerah maka akan menjadi wilayah kota, sehingga memengaruhi luas kota,&rdquo; tutur Kepala Bappeda Litbang Kota Mojokerto Agung Moeljono Soebagijo.

Luas wilayah Kota Mojokerto bertambah menjadi 20,48 km persegi. Itu berdasar Perda Nomor 3/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Bertambah 4 Km Persegi, Berikut Luas Wilayah Terkini Kota Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Tugu-Kujang-01-1.jpg" alt="Tugu Kujang yang menjadi ikon Kota Bogor" width="100%">
<figcaption>Tugu Kujang yang menjadi ikon Kota Bogor</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011–2031 belum juga selesai. Hal itu dinilai dapat berdampak menurunkan produk domestik regional bruto (PDRB) karena tidak ada pembangunan baru.  ”Revisi Perda RTRW harus segera diselesaikan. Pembangunan baru di Kota Bogor belum bisa dilakukan jika revisi Perda RTRW belum disahkan,” kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.  Syarifah Sofiah menegaskan, penyelesaian revisi Perda RTRW wajib dipercepat. ”Kalau sudah selesai, segera disosialisasikan ke investor dan pengembangan perumahan,” ujar Syarifah Sofiah.  Menurut dia, dengan adanya pembangunan, ada pertumbuhan ekonomi. ”Kalau ada pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik lainnya, PDRB akan meningkat dan pendapatan daerah meningkat,” terang Syarifah Sofiah.  Syarifah melihat, kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, pada periode 2019–2024, visi misinya adalah membangun perubahan Kota Bogor dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Agar ada pembangunan baru di Kota Bogor, revisi Perda RTRW harus segera selesai.  ”Stakeholder Kota Bogor juga harus memikirkan pembangunan pusat ekonomi baru atau kawasan pembangunan baru,” papar Syarifah Sofiah.  Syarifah menyebut, Kota Bogor di bagian tengahnya ada Kebun Raya menjadi heritage atau warisan sejarah dan tidak boleh diubah. Sehingga, pembangunan baru dilakukan di kawasan lain yang potensial.  Dia menambahkan, di Jalan Suryakencana ada perkampungan pecinan serta di Kelurahan Empang ada Kampung Arab. ”Kawasan ini bisa menjadi obyek wisata baru. Generasi muda ingin kota Bogor berubah,” tutur Syarifah Sofiah.  Menurut dia, Kota Bogor sudah mendapatkan julukan Heritage City, Smart City, Green City, City of Runner, kota ramah keluarga, serta yang terbaru Science City. ”Julukan-julukan tersebut bisa menjadi potensi ekonomi kreatif untuk dikembangkan. Pada situasi Covid-19 saat ini. Meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan, harus dipersiapkan dari sekarang,” ucap Syarifah Sofiah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ofgB8fuv-kY

Revisi Perda RTRW Belum Selesai, PDRB Kota Bogor Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-janji-rencana-penataan-empat-pulau-reklamasi-akan-dipublikasi_m_.jpg" alt="Rencana penataan empat pulau reklamasi akan dibuka ke publik." width="100%">
<figcaption>Rencana penataan empat pulau reklamasi akan dibuka ke publik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan bangunan yang telah jadi di empat pulau akan diberikan pemanfaatannya untuk masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, nantinya pulau-pulau itu akan dikelola Pemprov DKI sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tengah diselesaikan. Menurutnya, revisi Perda RTRW yang belum selesai masih menjadi kendala untuk untuk mengosongkan pulau reklamasi itu. Raperda RTRW yang masih disusun nantinya akan membuat peta gambaran penataan wilayah pesisir ke depannya. "RTRW di situ nanti kami tentukan, jadi segalanya termasuk lahan itu kami atur di situ. Mana yang menjadi jalan, perumahan, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru. Mana yang untuk kegiatan komersial, untuk hiburan," tutur Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (28/9). Anies menjelaskan Pemprov DKI tengah fokus menelisik seluruh lahan berserta aktivitas di pulau-pulau reklamasi tersebut. Nantinya, dari hasil itu maka dapat menjadi acuan untuk membuat peta baru kawasan Utara Jakarta. "Jadi bukan sekadar merevisi satu-dua pasal, tapi membuat dulu petanya seperti apa. Kami akan tunjukkan peta ini kepada warga Jakarta, ini loh kira-kira gambaran wilayah pesisir di Jakarta di masa yang akan datang," terangnya. Dirinya mengaku akan bertindak hati-hati dalam menyelesaikan revisi Raperda. Anies ingin revisi Raperda dapat direncanakan lebih matang agar wilayah yang ditata sesuai untuk kebutuhan masyarakat. "Apalagi sebagian dari kawasan-kawasan yang saat ini, itu ingin kami manfaatkan untuk akses publik terutama ke pantai. Jadi kami akan mengusulkan kembali tapi izinkan kami untuk menuntaskan dulu perencanannya, baru nanti kita masukkan(ke revisi raperda)," ucapnya. Diketahui, Raperda untuk mengatur pengelolaan 13 pulau reklamasi yang telah dicabut izinnya masih dalam proses penyusunan. Raperda itu juga termasuk untuk Pulau C, D dan G yang sudah dibangun. Sementara, Pulau N yang dibangun oleh PT Pelindo II tidak termasuk yang akan dikelola karena izin reklamasi tidak diterbitkan Gubernur DKI.

Anies Janji, Rencana Penataan Empat Pulau Reklamasi Akan Dipublikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/perda-rtrw-akhirnya-disahkan_m_120517.jpeg" alt="Ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon saat memimpin Sidang Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke I Tahun 2017." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon saat memimpin Sidang Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke I Tahun 2017.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2017-2037 akhirnya disahkan, Jumat (31/3). Itu setelah melewati proses yang cukup panjang. Perda yang disahkan melalui Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke I Tahun 2017 di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara itu merupakan hasil kerja keras guna mengakomodir semua kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan tata ruang di Kaltara ini. Wakil Ketua DPRD Kaltara, Abdul Jalil Fatah mengatakan, dengan hadirnya payung hukum yang berlaku selama 20 tahun ini diharapkan rencana dari pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kemajuan zaman. &ldquo;Karena kawasan daerah ini merupakan salah satu daripada kepentingan daerah kita. Apalagi kita ini masuk daerah perbatasan,&rdquo; ungkap Jalil kepada Radar Kaltara (Jawa Pos Group) saat ditemui usai rapat paripurna. Ditambah lagi, menurut dia, pembangunan dari perbatasan ini merupakan hal yang berkaitan dengan Nawacita dari Presiden RI, Joko Widodo. Maka dari itu, kata dia, dengan disahkannya Perda RTRW, pemerintah diharapkan dapat benar-benar menaatinya dengan menata tata ruang wilayah provinsi ke 34 ini dengan sebaik-baiknya. &ldquo;Terutama yang berkaitan dengan penggunaan lahan-lahan yang ada. Dengan catatan tidak menghilangkan hak-hak dari pada rakyat kita,&rdquo; ujarnya, seraya mengatakan, terutama desa tua yang sudah ada sejak zaman Belanda. Setidaknya, kata politisi partai Golkar ini, masyarakat yang ada di desa tua itu mendapatkan kesempatan untuk menggunakan lahan-lahan milik masyarakat daerah tersebut. &ldquo;Jangan sampai ada perusahaan yang memiliki kepentingan datang mengklaim lahan desa tua itu sehingga kepentingan rakyat terabaikan,&rdquo; ucapnya. Karena itu, pihaknya menegaskan agar payung hukum itu ditaati oleh semua pihak. Termasuk hak guna usaha (HGU) di Kaltara ini, semuanya harus menaati payung hukum tersebut. &ldquo;Tidak boleh tidak,&rdquo; sebutnya. &ldquo;Termasuk juga di dalamnya cara penggunaan lahan untuk kegiatan investasi itu seperti apa. Dan yang penting tidak mengabaikan kepentingan rakyat itu tadi, sambugnya kembali menegaskan. Selain itu, dirnya juga menegaskan bahwa harus ada sinkronisasi antara Perda RTRW provinsi dengan Perda RTRW yang ada di lima kabupaten/kota di Kaltara agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. &ldquo;Jadi kabupaten/kota harus menyesuaikan. Sama juga dengan kami, tentu harus menyesuaikan dengan pusat,&rdquo; bebernya.Intinya, dengan adanya payung hukum tersebut semua pembangunan di Kaltara ini dapaat tertata dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Hal senada dikatakan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie kepada Radar Kaltara. Dikatakannya, berdasarkan ketentuan berlaku maka RTRW provinsi diharuskan sesuai dengan RTRW nasional. &ldquo;Jadi kalau kabupaten harus sesuai provinsi, sebaliknya provinsi harus sesuai dengan nasional,&rdquo; imbuhnya. Namun, lanjutnya, agar proses sinkronisasi produk hukum daerah tersebut dapat berjalan maksimal dan baik. Maka kabupaten/kota mesti merivisi RTRW yang sudah ada sejak awal itu terlebih dahulu. Penyesuaian itu, kata dia, sangat diperlukan untuk menghindari berbagai persoalan dikemudan hari, terutama mengenai perizinan yang berkaitan erat dengan penerapan RTRW. &ldquo;Kalau keluar dari itu lantas ada penerapan sendiri. Misalnya bupati atau penjabat lain yang mengeluarkan izin bisa saja kena imbas hukum,&rdquo; tegasnya. Terkait dengan potensi terjadi tumpang tindih lahan di bebarapa lokasi proyek strategis, seperti kawasan industri di Tanah Kuning Tanjung Palas Timur, termasuk lokasi rencana pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM). &ldquo;Kalau di Tanah Kuning mungkin ada juga masuk HGU (Hak Guna Usaha). Ini kita bisa sampaikan ke Kementerian Agraria,&rdquo;sebutnya. Hal itu itu sebutnya, bisa saja dilakukan selama menyangkut kepentingan umum atau keperluan masyarakat luas. &ldquo;Yang kena HGU kita minta dicabut saja, karena lahan tidak bisa digunakan juga lantaran berpasir,&rdquo; ungkap Irianto. Termasuk, sambung dia, jika dalam tata ruang tersebut ada perubahan potensi Sumber Daya Alam (SDA) pertambangan ke perkebunan tetap akan bisa direvisi minimal dalam kurun waktu 2 tahun sejak ditetapkan. &ldquo;Tata ruang itu bukan harga mati. Dan berjalan dinamis sehingga bisa melakukan revisi secara parsial atau setahun sekali, atau lima tahun sekali,&rdquo; pungkasnya. (iwk/isl/ana/fab/JPG)

Perda RTRW Akhirnya Disahkan

perda rtrw

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perda rtrw

Berita Terkini

Bertambah 4 Km Persegi, Berikut Luas Wilayah Terkini Kota Mojokerto

Revisi Perda RTRW Belum Selesai, PDRB Kota Bogor Terdampak

Anies Janji, Rencana Penataan Empat Pulau Reklamasi Akan Dipublikasi

Perda RTRW Akhirnya Disahkan

Download Aplikasi JawaPos.com