<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan telah menyerahkan surat Penggantian Antarwaktu (PAW)&nbsp;Viani Limardi sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta ke pimpinan DPRD DKI Jakarta sejak dua tahun lalu. Namun, hingga saat ini hal itu belum juga diproses. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, surat PAW Viani itu sudah diserahkan pada 14 Oktober 2021 lalu dengan nomor surat 037/B/DPP/2021 kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. "Hingga hari ini surat permohonan kami belum diproses oleh pimpinan DPRD DKI," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (20/8). Viani sendiri sudah dipecat secara tak hormat oleh DPP PSI sejak 25 September 2021 lalu. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021. "Keanggotaan yang bersangkutan juga sudah dicabut," ucap Elva. Terkait PAW Viani sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sendiri, ia mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha semampunya agar Viani dicabut keanggotaannya. "Kami telah berupaya semampunya. Namun belum mendapat respon apapun dari pimpinan DPRD DKI," pungkas Elva. Untuk diketahui, Viani sendiri hingga kini masih tercatat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan aktif di Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta. Terkait pemecatannya sebagai anggota PSI, Viani pun sempat menggugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, gugatan bernomor 637/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst itu memperkuat putusan DPP PSI dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Viani.

Surat PAW Viani itu sudah diserahkan pada 14 Oktober 2021 lalu dengan nomor surat 037/B/DPP/2021 kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Sudah Dipecat Sejak September 2021, PSI Minta Pimpinan DPRD Segera Proses PAW Viani Limardi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/WhatsApp-Image-2023-08-08-at-125036-3493901858.jpg" alt="Tri Indah Ratna Sari itu dilantik menjadi anggota DPRD Surabaya masa bakti 2019-2024 melalui pergantian antar waktu." width="100%">
<figcaption>Tri Indah Ratna Sari itu dilantik menjadi anggota DPRD Surabaya masa bakti 2019-2024 melalui pergantian antar waktu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PDIP Surabaya resmi menyampaikan salam perjumpaan terakhir dengan salah satu kadernya yang duduk di Komisi B DPRD Surabaya, Riswanto. Per hari ini (8/8), tugas Riswanto di Komisi B resmi digantikan Tri Indah Ratsana Sari. Penggantian Riswanto tersebut telah diparipurnakan dengan agenda pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Surabaya sisa masa jabatan 2019-2024. Penggantian Tri Indah Ratna Sari itu telah mengantongi keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. &rdquo;Hari ini ada pelantikan anggota DPRD Surabaya melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW), Tri Indah Ratna Sari itu dilantik menjadi anggota DPRD Surabaya masa bakti 2019-2024,&rdquo; ucap Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono. Adi atau Awi panggilan akrabnya itu berharap agar Tri Indah Ratna Sari bisa segera menyesuaikan diri. Dan, lanjut dia, memacu kinerjanya untuk masyarakat. Untuk posisi Tri Indah Ratna Sari di tubuh fraksi DPRD Surabaya dan secara kelembagaan DPRD Surabaya masih menunggu keputusan lebih lanjut. &rdquo;Sementara ini di komisi B DPRD Kota Surabaya yang membidangi Perekonomian dan Keuangan. Menggantikan anggota DPRD Kota Surabaya sebelumnya,&rdquo; terang Awi. Sementara itu, Tri Indah Ratna Sari mengaku bersyukur bisa mendapatkan kesempatan dan amanah baru di masa bakti 2019-2024 di DPRD Surabaya. Dia menyatakan, sebanyak 6.196 suara akan diperjuangkan di rumah wakil rakyat Surabaya itu. &rdquo;Ini adalah amanah dari bapak saya dan tidak luput dukungan dulur-dulur yang ada di dapil 4 yang meliputi Kecamatan Wonokromo, Gayungan, Sawahan, Jambangan, Sukomanunggal,&rdquo; ucap Tri Indah Ratna Sari. Ratna sapaan akrab Tri Indah Ratna Sari menyatakan, siap ditempatkan di Komisi B DPRD Kota Surabaya yang membidangi perekonomian dan keuangan. &rdquo;Saya siap mengikuti program-program pemerintah dan belajar kepada senior-senior yang sudah terlebih dahulu berada di Gedung DPRD Kota Surabaya,&rdquo; kata Tri Indah Ratna Sari.

Tri Indah Ratna Sari itu dilantik menjadi anggota DPRD Surabaya masa bakti 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW)

DPRD Surabaya Resmi Sambut Tri Indah Ratna Sari Gantikan Riswanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/WhatsApp-Image-2023-06-08-at-081217-2672005069.jpg" alt="Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono." width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Karir politik Riswanto di rumah banteng Surabaya berhenti di pertengahan 2023. Pria yang sebelumnya duduk di kursi Komisi B DPRD Surabaya itu dicopot dan digantikan Tri Indah Ratna Sari. Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono mengatakan, majunya Tri Indah Ratna Sari menunjukkan bahwa PDIP Surabaya tidak memandang isi dompet dari para kader. Dia memastikan, Tri Indah Ratna Sari adalah sosok kader yang bisa membawa amanah masyarakat. &rdquo;PDIP itu partainya wong cilik dan mendengarkan suara hati wong cilik. Itu kader sejati bisa menjaga marwah dari partai, pesan dan amanah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri apa itu ya harus dijaga serta dilaksanakan dan tunduk perintah partai,&rdquo; terang Baktiono. &rdquo;Indah ini penjual ikan hias di Pasar Ikan Gunung Sari. Maaf, seorang penjual ikan bisa duduk di parlemen, ini bukti kalau PDIP tidak pernah meminta mahar. Serius ini,&rdquo; tambah Baktiono, yang sudah menjadi anggota DPRD Surabaya selama 5 periode itu. Pria yang juga menjadi Ketua Komisi C DPRD Surabaya itu mengungkapkan, dirinya berjuang bersama PDIP sejak tahun 90-an. Dia menitipkan pesan kepada para kader PDIP yang terutama masih fresh from the oven. &rdquo;Jangan pernah mengkhianati hati rakyat. Berjuang untuk rakyat adalah tugas utama seorang politikus. Saya ini 24 jam handphone whatsapp dulu SMS ya, stand by. Saya punya format WhatsApp khusus bagi warga yang wadul. Ada wadul dari warga dengarkan dan bantu,&rdquo; ungkap Baktiono. Dia berharap, Tri Indah Ratna segera injak gas karirnya sebagai anggota DPRD Surabaya menggantikan Riswanto. Sebelumnya, surat jawaban dari DPP PDI Perjuangan terkait pergantian akhir waktu (PAW) Riswanto, anggota DPRD Surabaya sudah terbit. Di dalam surat itu, Riswanto resmi dipecat dari rumah banteng dan otomatis namanya dicopot dari jabatannya sebagai anggota Komisi B DPRD Surabaya. Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, surat jawaban dari DPP PDIP sudah diterima. Setelah ini, politikus yang akrab disapa Awi itu menyatakan, akan berkirim surat ke DPRD Surabaya. &rdquo;Sudah ada, rekomendasi untuk Tri Indah Ratna Sari sebagai pengganti,&rdquo; tuturnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (7/6). Awi mengungkapkan, Kamis (8/6), terkait PAW itu akan dibawa ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya. Lantas, saat ditanya, kapan Tri Indah Ratna Sari mulai berkantor di DPRD Surabaya sebagai pengganti Riswanto? &rdquo;Mudah-mudahan, bulan ini tuntas,&rdquo; imbuh Awi yang juga Ketua DPRD Surabaya tersebut. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait surat persetujuan PAW, Tri Indah Ratna Sari mengaku belum mengetahui hal itu. Dia menuturkan, ketika sudah mendapatkan lampu hijau dari DPP PDIP, DPD Jawa Timur, hingga DPC Surabaya, baru bisa berkomentar lebih banyak. Dalam kontestasi Pileg 2019, Tri Indah Ratna Sari mendapatkan perolehan suara hingga lebih dari 6 ribu. Secara latar belakang sosial, Indah bukan dari keluarga bergelimpang finansial. Dia bersama keluarga kecilnya tinggal di tepi Sungai Gunung Sari. Selain itu, suami perempuan yang mulai bergabung dengan PDIP Surabaya pada 2010 itu bekerja sebagai tenaga kontrak di RSUD Soewandhie Surabaya. Indah mengungkapkan, akan berkomitmen bekerja untuk masyarakat. Isu ekonomi sosial dan pendidikan menjadi fokus dari Indah. &rdquo;Saya berasal dari anak pinggir kali. Saya besar di sana, saya akan memperjuangkan masyarakat kecil, karena partai ini partainya wong cilik,&rdquo; tegas Indah. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

DPC PDIP Surabaya menyatakan, PDI Perjuangan tidak memandang isi dompet dari para kader untuk bisa membawa amanah rakyat

Sekretaris DPC PDIP Surabaya Sebut Tri Indah Ratna Gantikan Riswanto, Bukti Partai Tak Memandang Isi Dompet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/megawati-geram-kadernya-yang-membangkang-itu-akhirnya-dipecat_m_192815.jpeg" alt="Ilustrasi PDI Perjuangan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PDI Perjuangan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Surat jawaban dari DPP PDI Perjuangan terkait pergantian akhir waktu (PAW) Riswanto, anggota DPRD Surabaya. Di dalam surat itu, Riswanto resmi dipecat dari rumah banteng dan otomatis namanya diparkirkan dari anggota Komisi B DPRD Surabaya. Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, surat jawaban dari DPP PDIP sudah diterima. Setelah ini, politikus yang akrab disapa Awi itu menyatakan, pihaknya akan berkirim surat ke DPRD Surabaya. &rdquo;Sudah ada, rekomendasi untuk Tri Indah Ratna Sari sebagai pengganti,&rdquo; tutur Adi Sutarwijono saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (7/6). Awi mengungkapkan, besok (Kamis, 8/6), terkait PAW itu akan dibawa ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya. Lantas, saat ditanya, kapan Tri Indah Ratna Sari mulai berkantor di DPRD Surabaya sebagai pengganti Riswanto? &rdquo;Mudah-mudahan, bulan ini tuntas,&rdquo; imbuh Awi yang juga Ketua DPRD Surabaya tersebut. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait surat persetujuan PAW, Tri Indah Ratna Sari mengaku, belum mengetahui hal itu. Dia menuturkan, ketika memang sudah mendapatkan lampu hijau dari DPP PDIP, DPD Jawa Timur, hingga DPC Surabaya, dia baru bisa berkomentar lebih banyak. Dalam kontestasi Pileg 2019, Tri Indah Ratna Sari mendapatkan perolehan suara hingga lebih dari 6 ribu. Secara latar belakang sosial, Indah bukan dari keluarga bergelimpang finansial. Dia bersama keluarga kecilnya tinggal di tepi Sungai Gunung Sari. Selain itu, suami perempuan yang mulai bergabung dengan PDIP Surabaya pada 2010 itu bekerja sebagai tenaga kontrak di RSUD Soewandhie Surabaya. Indah mengungkapkan, akan berkomitmen bekerja untuk masyarakat. Isu ekonomi sosial dan pendidikan menjadi fokus dari Indah. &rdquo;Saya berasal dari anak pinggir kali. Saya besar di sana, saya akan memperjuangkan masyarakat kecil, karena partai ini partainya wong cilik,&rdquo; ucap Indah.

PDI Perjuangan Surabaya akan melakukan pergantian akhir waktu (PAW) anggota DPRD Surabaya setelah mendapat rekomendasi DPP PDIP

Resmi, Riswanto Dipecat dari PDIP Surabaya, DPP Kirim Surat ke DPC untuk PAW DPRD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/DPD-0810A.jpg" alt="DPD RI menggelar Sidang Paripurna Ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022. Pada sidang paripurna tersebut DPD RI mengagendakan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengesahan keputusan DPD RI, dan penutupan pada akhir masa sidang II tahun 2020-20" width="100%">
<figcaption>DPD RI menggelar Sidang Paripurna Ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022. Pada sidang paripurna tersebut DPD RI mengagendakan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengesahan keputusan DPD RI, dan penutupan pada akhir masa sidang II tahun 2020-20</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPD RI menggelar Sidang Paripurna Ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022. Pada sidang paripurna tersebut DPD RI mengagendakan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengesahan keputusan DPD RI, dan penutupan pada akhir masa sidang II tahun 2020-2021.  Mengawali sidang paripurna, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin melantik Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPD RI. Berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2021 tentang Peresmian PAW DPD RI dan MPR RI masa jabatan 2019-2024.  Dalam petikan keputusan tersebut telah diputuskan PAW Anggota DPD RI yaitu Ikbal Hi Djabid mewakili Provinsi Maluku Utara menggantikan Suriati Armayn karena wafat pada tanggal 9 Juli 2021. Selain itu, H Nanang Sulaiman mewakili Provinsi Kalimantan Timur menggantikan H Muhammad ldris karena wafat pada tanggal 17 Juli 2021.  “Kami menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung di DPD RI. Kami berharap dengan pengalaman yang Saudara miliki akan memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah khususnya di daerah pemilihannya masing-masing,” ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat memimpin sidang di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (8/10).  Dalam agenda penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi, Wakil Komite I DPD RI Filep Wamafma mengatakan dalam sidang paripurna kali ini, Komite I telah menyelesaikan penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI yaitu RUU tentang Perubahan kedua UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Inisiatif ini dilatarbelakangi setelah mencermati pelaksanaan UU Desa selama tujuh tahun ini, masih ditemukan berbagai permasalahan dan kendala,” terangnya.  Senator asal Papua Barat itu menambahkan bahwa sebagai representasi masyarakat daerah Komite I DPD RI pada tahun sidang yang lalu juga konsen terhadap pelaksanaan UU desa. Namun ada beberapa permasalahan yang ditemukan salah satunya kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional kurang berkembang, masalah perangkat desa, dan masalah keuangan desa.  “Kami mendesak Menteri Dalam Negeri untuk lebih memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa, yang pengaturannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan kriteria,” kata Filep.  Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen menjelaskan Komite II DPD RI pada tahun 2021 telah menyelesaikan RUU Perubahan tentang UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Komite II DPD RI bersama PPUU telah melakukan harmonisasi dan merangkum beberapa isu yang menjadi pokok perubahan dalam RUU ini. “Pertama, fungsionalitas dari penyuluh dan penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh, dan peningkatan kelembagaan,” terangnya.  Di kesempatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menjelaskan implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selama ini berlangsung pada UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial. “Perkembangan situasi dunia saat ini yang cepat berubah yang disebabkan antara lain oleh industrialisasi dan teknologi informasi yang menyebar keseluruh dunia menyebabkan perubahan pada institusi sosial. Perubahan tersebut menimbulkan masalah kesejahteraan sosial yang makin serius,” jelasnya.  Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengatakan bahwa Komite IV DPD RI telah memberikan pandangan RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) kepada DPR RI. Serta pertimbangan atas RUU tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP).  “Ada beberapa pandangan penting DPD RI terhadap RUU HKPD yaitu jenis pajak yang dipungut pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal itu ditetapkan berdasarkan efisiensi dan keadilan substansial agar daerah yang maju dapat memberikan sumbangsih kepada daerah yang miskin,” kata Sukiryanto.

Pimpinan DPD RI Lantik Anggota PAW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210208-WA0061.jpg" alt="Rapat paripurna DPRD Surabaya pengucapan sumpah Cahyo menggantikan Ibnu Shobir. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Rapat paripurna DPRD Surabaya pengucapan sumpah Cahyo menggantikan Ibnu Shobir. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Cahyo Siswo Utomo dilantik menjadi anggota DPRD Kota Surabaya. Cahyo dilantik dalam rapat paripurna pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Surabaya masa jabatan 2019–2024 pada Senin (8/2). Cahyo mengisi kekosongan pasca meninggalnya Ibnu Shobir, anggota komisi D Fraksi PKS.  ”Pertama saya mengucapkan inalilahi rojiun, semoga almarhum ustaz Ibnu Shobir diterima semua kebaikannya dan diampuni dosanya,” ujar Cahyo mengawali sambutan.  Cahyo juga berterima kasih atas kelancaran acara tersebut. Dia kemudian berjanji berperan semaksimal mungkin sebagai anggota DPRD Surabaya.  ”Insya Allah, saya akan berusaha meneruskan kebaikan beliau (almarhum Ibnu Shobir),” ucap Cahyo.  Untuk penetapan komisi, dia akan mengikuti perintah dari partai. ”Nanti bagaimana dan juga hasil rapat fraksi, intinya saya menjalankan saja dimulai dengan kebaikan. Insya Allah,” tutur Cahyo.  Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, hari ini (8/2) dewan mengadakan rapat paripurna pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Surabaya yang baru.  ”Mas Cahyo Siswo Utomo melalui pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Pak Ibnu Shobir yang sudah almarhum,” tutur Adi Sutarwijono.  Ketua dewan meminta Cahyo agar segera bisa beradaptasi dengan DPRD Kota Surabaya. ”Saya minta Mas Cahyo Siswo Utomo beradaptasi dengan DPRD Kota Surabaya,” ucap Adi Sutarwijono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=o6nvjS0X29U  &nbsp;

Cahyo Siswo Gantikan Ibnu Shobir jadi Anggota DPRD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-selingkuh-dpp-nasdem-desak-anggota-dprd-malang-segera-paw_m_201679.jpeg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mendesak Anggota DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur, Lukito Eko Purwandono segera diproses untuk pergantian antar waktu (PAW) dari anggota dewan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen DPP NasDem, Johnny G Plate, Rabu (4/4) Johnny menjelaskan, partai tidak akan menolerir jika ada kader yang melanggar hukum. Apalagi, lanjut dia, yang bersangkutan terbukti selingkuh dan sudah dipecat dari partai. "Harus diproses PAW, dan dilakukan di daerah," tegasnya. Sebagai informasi, Lukito Eko Purwandono yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2014-2019 telah dipecat sebagai kader NasDem. Surat pemecatan Lukito diterbitkan sejak 30 April 2016 dan ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Nining Indra Shaleh.&nbsp; Laki-laki asal Sumbermanjing Wetan itu dianggap melanggar mekanisme partai yang tercantum dalam AD/ART Partai NasDem. Dia terlibat kasus perselingkuhan dengan istri seorang pengusaha asal Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur.&nbsp; Pelanggaran ini diperberat dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dan menghukum Lukito lima bulan kurungan penjara. Lukito resmi menghuni LP Lowokwaru Malang Oktober 2016 hingga Maret 2017.&nbsp; Selama di bui, partai mengusulkan PAW ke DPRD Kabupaten Malang. Namun tidak bisa diproses. Ketua DPRD, Hari Sasongko, menjelaskan, selama proses hukum masih berjalan pihaknya belum bisa menindaklanjuti usulan PAW tersebut.&nbsp; "Lukito waktu itu masih menempuh proses hukum. Kalau kami proses akan disalahkan," kata Hari Sasongko memberi alasan. Pasca dibebaskan dari penjara, Lukito&nbsp;menggugat DPP NasDem Pusat dan DPD NasDem Kabupaten Malang. Alasannya, dia menilai pemecatannya tidak sah. Lukito mendaftarkan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Kepanjen. Dalam persidangan kasus dengan resgister 170/Pdt.G/2016 ini dimenangkan DPP NasDem. Ditingkat banding Lukito kembali kandas setelah Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen. Kuasa hukum DPP NasDem, Setio Eko Cahyono menjelaskan, putusan banding Lukito sudah berkekuatan hukum tetap karena Lukito tidak mengajukan upaya hukum lagi melalui kasasi ke MA.&nbsp; Eko menjelaskan, salinan putusan ini sudah dia terima sejak awal Januari 2018. "Sebagai kuasa hukum (partai), sudah saya laporkan ke DPP NasDem di Jakarta termasuk di DPD," kata dia.&nbsp; Eko menambahkan, proses selanjutnya diserahkan kepada mekanisme partai. Pasalnya, hal ini menjadi ranah partai.

Diduga Selingkuh, DPP NasDem Desak Anggota DPRD Malang Segera PAW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/waduh-19-kepala-daerah-di-jabar-rame-rame-ajukan-cuti_m_182428.jpeg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa usai Rapat Kerja Penyusunan LPPD 2017 di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (18/1)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa usai Rapat Kerja Penyusunan LPPD 2017 di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (18/1)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 19 kepala daerah/wakil kepada daerah di Jawa Barat diketahui telah mengajukan cuti guna mengikuti kampanye Pilkada serentak 2018. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan pengajuan cuti&nbsp;belasan kepala daerah yang masih menjabat atau petahana tersebut tengah diproses. Usai diproses, nanti daerah yang bersangkutan akan mendapatkan tembusan pengajuan cuti. Pihaknya menjanjikan proses pengajuan cuti akan kelar dalam waktu dekat. Cuti kampanye yang diajukan petahana, imbuhnya berlaku sejak penetapan calon kepala dari dari pihak KPU pada 12 Februari 2017. "Setelah itu mereka akan bebas tugas," ucap Iwa saat ditemui di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (18/1). Iwa merinci 19 kepala daerah yang mengajukan cuti tersebut yakni 8 Bupati di Tasikmalaya, Kuningan, Subang, Cirebon, Garut, Sumedang, Ciamis, dan Purwakarta, serta 3 Wakil Bupati di Garut, Majalengka, dan Ciamis. Selanjutnya, 5 orang Wali Kota yakni Cirebon, Banjar, Bogor, Bandung dan Bekasi dan Wakil Wali Kota, 3 orang yakni Sukabumi, Bekasi, dan Bandung. Menurut Iwa pengajuan cuti kampanye tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 74 Tahun 2016. "Sembilan belas petahana yang dimaksud telah mengajukan permohonan cuti di luar tanggungjawab negara," ucapnya. Iwa pun mengatakan bahwa terdapat dua anggota DPRD Provinsi dan 13 DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri. "Yang mana sembilan diantaranya pimpinan DPRD yang turut mencalonkan diri pada pilkada serentak 2018," katanya. Pihaknya mengingatkan bahwa setiap anggota DPRD yang ikut dalam pemilihan kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatan. prosedur pemberhentian dan penggantian antarwaktu (PAW) dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD.

Waduh, 19 Kepala Daerah di Jabar Rame-rame Ajukan Cuti