<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/komitmen-ganjar-2725309499.png" alt="PRO-INVESTASI: Ganjar Pranowo menghadiri acara groundbreaking air separation plant (ASP) pabrik Samator ke-56 di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jumat (17/3)." width="100%">
<figcaption>PRO-INVESTASI: Ganjar Pranowo menghadiri acara groundbreaking air separation plant (ASP) pabrik Samator ke-56 di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jumat (17/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada periode 2019&ndash;2023, Indonesia diterpa pandemi Covid-19 yang tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tapi juga ekonomi. Kondisi tersebut sempat mengempaskan upaya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. "Ada beberapa target yang memang belum berhasil tercapai karena terkena pandemi Covid-19. Tapi, kemudian bisa kita samakan seperti sebelum terkena Covid-19. Kita genjot Kades, camat, dan seluruhnya untuk bergerak, alhamdulillah berhasil,&rdquo; ujar Ganjar Pranowo di Alun-Alun Kabupaten Brebes pada Sabtu (19/8) lalu. Seiring meredanya Covid-19, ikhtiar pemerintah bersama elemen warga Jateng membuat perekonomian Jateng semakin baik. Tercatat angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 3,79 juta orang, turun 66,73 ribu orang bila dibandingkan September 2022 dan turun 39,94 ribu orang bila dibandingkan Maret 2022. Bila dipersentase, jumlah penduduk miskin di Jateng 10,77 persen, hampir menyamai kondisi pada 2019. Selain itu, Ganjar membeberkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan. Bahkan, data BPS Jateng menyebut, angkanya jauh lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan II 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,23 persen secara year-on-year (YoY), sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,17 persen. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan selama menjabat gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar yakin perekonomian di Jateng akan semakin maksimal di masa depan. Karena itu, dia mengajak seluruh pihak untuk selalu pro terhadap investasi. "Kita gaspol investasi, bisa dilakukan bila kita tidak mempersulit perizinan, tak ada pungli, jaga integritas, penegakan hukum bagus, pengusaha kalau datang jangan diperas, jangan dipersulit, itu akan jadi trigger ekonomi,&rdquo; paparnya. Salah satu investasi besar yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah adalah pembangunan pabrik air separation plant (ASP) di Kawasan Industri Terpadu Batang. Pabrik milik PT Samator Indonesia Gas itu dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp 500 miliar. "Kami menyampaikan terima kasih karena ini plant terbesar dari Samator. Jawa Tengah dan Batang dipercaya untuk itu. Karena itu, mesti dilakukan pelayanan yang juga terbaik, cepat, jangan ada pungli, jangan ada korupsi, dan sebagainya,&rdquo; katanya saat menghadiri groundbreaking ASP Samator di Batang pada Jumat (17/3). Dia menambahkan, setelah semua kebutuhan untuk lokasi pabrik terpenuhi, selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja. Menurut Ganjar, suplai tenaga kerja dapat diambil dari masyarakat di Kabupaten Batang, wilayah sekitarnya, atau daerah lain di Jawa Tengah. &rdquo;Kami mendorong agar warga sekitar menyiapkan man power,&rdquo; jelasnya. (als/c6/wir)

Pada periode 2019–2023, Indonesia diterpa pandemi Covid-19 yang tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tapi juga ekonomi.

Komitmen Ganjar Permudah Perizinan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/BINUS-MALANG-23-1963649322.jpg" alt="Ilustrasi pelatihan UMKM. Edukasi yang tepat dan sesuai kebutuhan akan membuat pelaku UMKM bisa mengelola bisnis dengan optimal. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelatihan UMKM. Edukasi yang tepat dan sesuai kebutuhan akan membuat pelaku UMKM bisa mengelola bisnis dengan optimal. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp 500 juta per tahun. Pelaku UMKM biasanya menjalankan kegiatan usaha di rumah sendiri, contohnya warung kelontong, rumah makan, atau jenis jasa lainnya. Malang adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah. Menariknya, Pemkab Malang menyatakan bahwa jumlahnya makin bertambah selama pandemi. Menurut data pada 2021, jumlah UMKM Malang mencapai 400 ribu, jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Cara Mengembangkan UMKM Ada sejumlah strategi yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengembangkan UMKM di Malang. Beberapa di antaranya sebagai berikut: ● Pemasaran Berbasis Online Metode pemasaran produk dan jasa adalah salah satu faktor yang memengaruhi tingkat penjualan. Saat pandemi, intensitas tatap muka berkurang drastis, termasuk untuk kegiatan berbelanja. Para pembeli lebih memilih untuk membeli barang secara online atau melalui ecommerce. Menyadari hal tersebut, memperkuat basis pemasaran online merupakan strategi yang tepat. Pelaku UMKM dibekali dengan edukasi mengenai taktik pemasaran online sehingga bisa memanfaatkan peluang. Selain itu, sarana dan fasilitas yang mendukung tujuan itu juga dipersiapkan. ● Kemudahan Berinvestasi Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengembangkan UMKM di Malang adalah dengan memberi kemudahan berinvestasi kepada investor. Adanya jaminan kemudahan ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak investor untuk mendukung perkembangan UMKM dari segi modal. Selain lebih mudah, proses perizinan investasi juga diupayakan lebih cepat dan tanpa biaya kecuali pungutan yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Langkah lain yang dilakukan pemerintah kabupaten adalah dengan melakukan penguatan infrastruktur berupa fasilitas umum seperti jalan raya. ● Pembinaan UMKM Selain menyediakan fasilitas dan memberi kemudahan, Pemkab Malang juga rutin melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Edukasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan membuat pelaku UMKM bisa mengelola bisnis dengan optimal. Hasilnya, usaha yang dibangun bisa berkembang pesat. Program pembinaan dilakukan secara berkesinambungan. Bukan hanya pemberian materi edukasi kepada pelaku UMKM, tetapi juga menindaklanjuti dengan pameran virtual. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan potensi penjualan produk dalam lingkup yang lebih luas. Kunci Sukses Ekonomi Berkembang Berkembangnya UMKM di Malang akan mendorong perekonomian masyarakat juga membaik. Karena itu, ada sejumlah kunci sukses yang dilakukan untuk berhasil melewati tantangan, yaitu inovasi, kolaborasi, dan adaptasi. Inovasi adalah ide atau penemuan baru, baik dari segi produk maupun cara yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Pelaku usaha harus memiliki inovasi yang segar sehingga dapat mengimbangi kebutuhan konsumen sesuai tren perkembangan zaman. Kolaborasi juga merupakan kunci yang sangat penting pada masa sekarang. Kolaborasi adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi antara sesama pelaku usaha atau dengan pihak lain dapat membuka peluang baru. Kemampuan beradaptasi juga perlu dimiliki oleh pelaku UMKM. Ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar. Saat pandemi misalnya, pelaku usaha dapat terus maju walaupun situasi berubah. Caranya adalah dengan memanfaatkan kreativitas supaya bisnis tetap bertahan. Ada sejumlah sektor bisnis UMKM yang berkembang di Malang, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, dan pariwisata. Keberadaan berbagai usaha tersebut berperan mendorong perekonomian Malang hingga saat ini. Bagi kamu yang tertarik untuk mempelajari seputar dunia bisnis sebelum terjun di dalamnya, berkuliah di Perguruan Tinggi Indonesia BINUS @Malang dapat menjadi langkah pertama. Kampus yang terletak di Kota Malang ini memiliki jurusan yang tepat bagi para calon pebisnis. Dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh kampus, kegiatan kuliah akan lebih optimal. Nah, apakah kamu siap berperan penting dalam perkembangan perekonomian di Malang?

Keberadaan UMKM Malang berperan mendorong perekonomian di daerah tersebut. Ada sejumlah cara yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan

Dorong Perekonomian, Pentingnya Sinergi UMKM dengan Ekosistem Pendidikan di Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kepala-bkpm-bahlil.jpg" alt="Kepala BKPM Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah diluncurkan dan diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sistem tersebut dirancang oleh perusahaan operator seluler PT. Indosat Tbk (ISAT).  Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sistem tersebut bertujuan untuk memudahkan proses perizinan berusaha sehingga iklim investasi akan lebih baik.  Bahlil memaparkan, dalam pelaksanaan sistem ini dibutuhkan infrastruktur listrik dan jangkauan internet. Namun, pihaknya menegaskan akan bertanggungjawab penuh pada pelaksanaan sistem tersebut.  "Kalau ada trouble, Indosat dan kami sebagai Menteri Investasi yang akan bertanggung jawab," ujarnya secara virtual, Senin (9/8).  Meskipun demikian, Bahlil menyadari adanya kemungkinan kendala dalam pelaksanaan OSS terutama untuk daerah yang belum terkoneksi internet dan listrik. Namun, seiring berjalannya waktu, layanan OSS disebut akan terus berkembang.  "Dalam implementasi ini kami akan yakin ada kendala-kendala terutama di daerah-daerah yang belum ada listriknya, atau listriknya ada setengah hari. Jadi tak semua wilayah Indonesia sudah berlistrik juga ada yang listriknya hanya 6 jam," tututnya.  Sehingga, pihaknya menerapkan sistem semi online. Bahlil menyebut, bagi daerah yang masih mengalami kendala dan keterbatasan pengadaan listik dapat melakukan sistem OSS sesuai dengan jam ketersediaan listrik.  "Jadi kalau daerah yang listrik 6 jam per hari, dia akan urus izin pada saat listrik dinyalakan. Untuk daerah yang belum ada listrik, internet, ini yang sedang kami rumuskan, dengan Indosat agar implementasi dari OSS berjalan" ucapnya.  Bahlil menambahkan, adapun penyempurnaan OSS setelah diberlakukannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan melibatkan 18 Kementerian Lembaga (KL). Sehingga seluruh izin yang dibutuhkan kalangan dunia usaha sudah bisa diakses lewat aplikasi ini.  Aplikasi tersebut menghubungkan empat aspek diantaranya, aplikasi ruang lingkup kabupaten/kota, kedua, aplikasi provinsi, ketiga untuk K/L dan keempat aplikasi yang ada di Kementerian Investasi.  "Kami laporkan aplikasi ini sudah mulai kami tes sejak rabu kemarin, dan alhamdulillah sudah stabil," pungkasnya.

Menteri Bahlil: Kalau Ada Kendala Saya dan Indosat Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Tenaga-Kerja-Konstruksi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi pembangunan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky;at (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang untuk tenaga kerja konstruksi. Fo" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi pembangunan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky;at (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang untuk tenaga kerja konstruksi. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - UU Cipta Kerja masih disangsikan dapat berpihak kepada buruh atau tenaga kerja. Di sisi lain, UU yang sempat diwarnai kontroversi itu diklaim pemerintah mampu membangkitkan ekonomi Indonesia.  Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri berpendapat, saat ini kebutuhan lapangan kerja di Indonesia terus meningkat. Selain banyak usia yang baru masuk pasar kerja, tidak sedikit juga tenaga kerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis ekonomi akibat Covid-19.  “Ini adalah angin segar untuk reformasi perekonomian kita yang selama ini dibebani regulasi yang tidak perlu. Bahkan, menjadi sumber-sumber resesi ekonomi,” kata Yose Rizal Damuri dalam diskusi virtual, Rabu (10/11).  Menurut dia, langkah Pemerintah sudah melakukan langka yang tepat untuk pemulihan ekonomi nasional. "Dengan adanya deregulasi yang signifikan dari UU ini dunia usaha di Indonesia semakin meningkat. Saya yakin kelak UU ini akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia," terangnya.  Pendapat senada dilontarkan Peneliti Senior Padjadjaran Inisiatif Slamet Usman Ismanto. Menurutnya, pengesahan UU Cipta Kerja harus mampu menjawab keinginan publik tentang peningkatan daya dorong ekonomi melalui sektor investasi, tata kelola birokrasi, dan peningkatan daya saing global.  "Di tengah kondisi dinamika ekonomi global yang tak menentu, UU Cipta Kerja harus mampu menginjeksi pertumbuhan ekonomi lewat sektor investasi dan membuka seluas-luasnya daya serap tenaga kerja," harap akademisi dari Unpad itu. Daya saing Indonesia harus mampu ditunjukkan oleh kinerja ekonomi yang membaik, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Sehingga, peringkat IMD World Competitiveness Ranking Indonesia terus meningkat tak lagi di peringkat 40.  Sementara itu, Sari Pramono selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi menyakini, UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi bagi angkatan kerja Indonesia. Sebab, regulasi sapu jagat itu dinilai akan memudahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sisi perizinan.  UU Cipta Kerja menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha serta memudahkan persyaratan investasi. Artinya, akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang menjadi kesempatan bagi angkatan kerja Indonesia untuk memiliki pendapatan yang layak dengan adanya UU ini.  "Kami menilai, UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Khususnya pada industri UMKM, sehingga bisa bersaing di tingkat global," kata Sari.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/10/2020/jokowi-keluhkan-indonesia-peringkat-pertama-regulasi-berbelit-dunia/">Jokowi Keluhkan Indonesia Peringkat Pertama Regulasi Berbelit Dunia</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/11/2020/dpr-didesak-lakukan-legislative-review-batalkan-uu-cipta-kerja/">DPR Didesak Lakukan Legislative Review Batalkan UU Cipta Kerja</a></li> </ul> Pengesahan UU Cipta Kerja dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri. Selain itu, juga bisa menarik investasi yang bisa meningkatkan kapasitas industri UMKM nasional.  "Kami sebagai pengusaha berharap UU Cipta Kerja dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat," ucapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Seuv91FJI7o

CSIS: Reformasi Ekonomi Selama Ini Dibebani Regulasi Yang Tidak Perlu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BAHLIL.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat mengunjungi KEK Sanur di Denpasar, Bali." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat mengunjungi KEK Sanur di Denpasar, Bali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menunggu arahan pemerintah pusat terkait dengan batas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendorong tumbuhnya investasi. Ini mengemuka saat Apkasi melakukan Silaturahmi dan Dialog Virtual dengan Kepala BKPM RI di Jakarta, Selasa (13/10). Acara diikuti oleh para Bupati dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).  Ketua Umum Apkasi yang juga merupakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam sambutan webinar yang membedah topik “Kewenangan Daerah dalam Bidang Investasi dan Perijinan Usaha pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK)” ini menyampaikan banyaknya respon yang diperoleh dari Kepala Daerah terkait dengan adanya UU CK ini.  “Harapan kami, dengan diskusi langsung bersama Kepala BKPM ini dapat membangun pemahaman positif dari para Kepala Daerah. Bagi kami bukan masalah berapa halaman Undang-Undang Cipta Kerjanya, tapi bagaimana kewenangan daerahnya,” ujar Azwar.  Atas banyaknya pertanyaan dari para bupati ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam diskusi tersebut lantas menyampaikan poin-poin penting bahwa yang dibutuhkan oleh pengusaha dan investor saat ini yaitu kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi. Maka dari itu, Bahlil menekankan, melalui UU CK, Pemerintah akan menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka melakukan penyederhaan birokrasi perizinan berusaha.  Bahlil juga menegaskan bahwa UU CK ini tidak sedikitpun menggugurkan kewenangan daerah yang ada saat ini. Pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja, kewenangan tetap ada di daerah. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha.  “Tidak ada satu izin usaha yang ditarik ke pusat. Izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan NSPK dan prosesnya melalui online dengan sistem Online Single Submission (OSS). Tidak ada lagi izin-izin manual. Tapi jika waktu prosesnya melanggar NSPK, maka secara otomatis dianggap menyetujui. Ini agar pengusaha mendapatkan kepastian dan efisiensi,” jelas Bahlil.  Bahlil menambahkan dalam rangka pengawasan pelaksanaannya, Pemerintah Pusat akan membentuk tim khusus yang merupakan gabungan dari Kementerian/ Lembaga (K/L) teknis, BKPM, dan Pemerintah Daerah setempat. Saat ini BKPM sedang dalam proses membuat sistem OSS versi UU CK. Dimana sistem tersebut nantinya akan digunakan juga oleh seluruh Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten/ Kota agar terintegrasi.  “Kami yang akan siapkan sistemnya sekaligus. Karena kalau tidak dibuat, nanti ada saja alasan. Tentunya kami akan siapkan pelatihan juga untuk Pemerintah Daerah,” jelas Bahlil.  Kepala BKPM mengingatkan agar para Bupati dapat segera membuat Peraturan Daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sehingga RDTR tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem OSS, dan dapat dipetakan ke dalam sistem OSS. “Jadi nanti dalam sistem OSS yang sudah terpetakan RDTRnya, dapat ditentukan izin yang ditolak dan diterima,” imbuh Bahlil.  Senada dengan ungkapan Azwar Anas, Penasehat Khusus Apkasi, Prof Ryaas Rasyid menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKPM yang memberikan komitmen-komitmen konkrit sehingga para bupati akan merasa nyaman bekerjasama dengan BKPM ke depannya.  "Memang perlu dipikirkan bahwa dalam pembuatan PP ini nanti apakah bisa membatalkan pasal-pasal yang ada di UU No.23/2014 terkait kewenangan daerah dan pusat agar tidak terjadi kekacauan di lapangan, dan kami berterima kasih jika Pak Bahlil ini akan memperjuangkannya," tambahnya.  Ke depan, harap Prof Ryaas, supaya bisa terjalin konsultasi yang makin terbuka untuk bisa melihat di mana ada sela-sela supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, terutama penyederhanaan perijinan ini betul-betul terwujud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7dUpcCfVNQU&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Apkasi Dorong Kepala BKPM Beri Daerah Kewenangan Dalam UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/darmin-nasution-dok-kemenko.jpg" alt="Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tengah gencar menyedernahakan perizinan untuk mempermudah invetasi masuk. Salah satunya melalui perampingan berbagai undang-undang menjadi satu regulasi baru, atau disebut dengan konsep omnibus law.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tengah merampingkan 72 undang-undang. Perampingan ini ditargetkan selesai dalam sebulan.  "Kenapa perlu omnibus law? Karena hampir semua UU kita yang menyangkut sektor itu mengatur perizinan. Sehingga enggak bisa kita ubah (satu-satu). Kalau enggak kita buat omnibus law," kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/9).  Itulah kenapa, Darmin menyatakan bahwa pemerintah akan mengebut pembahasan regulasi itu bersama Kementerian atau Lembaga (K/L) selama waktu satu bulan. Rencananya, regulasi tersebut membahas khusus mengenai perizinan investasi.  "Semua 72 UU yang menyangkut perizinan. Kalau hanya satu dan dua pasal, kami amandemen di omnibus law. Tapi kalau dia membuat lagi pasal yang terkait dengan perizinannya maka kita terpaksa mengamandemennya lebih dari dua pasal," tuturnya.  Namun demikian, Darmin enggan merinci lebih lanjut UU mana yang akan direduksi oleh pemerintah. Ia hanya bilang, regulasi tersebut nantinya akan mengubah sejumlah aturan mengenai perizinan.  "Pokoknya yang manapun, omnibus law akan mengubah pasal-pasal mengenai perizinan. Kemudian UU Otonomi Daerah akan didudukan hierarki kewenangannya dengan kewenangan Presiden," pungkasnya.

Pemerintah Targetkan 'Omnibus Law' 72 UU Selesai dalam Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-permudah-izin-investasi-agar-neraca-perdagangan-surplus_m_230860.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kepala daerah di Indonesia agar tidak mempersulit izin investasi. Sebab, instrumen tersebut sangat penting untuk mendorong peningkatan ekspor. Apalagi, defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia masih defisit tahun ini. Diperkirakan, defisit neraca transaksi mencapai USD 25 miliar. Sementara itu neraca perdagangan secara akumulatif atau Januari - Juni 2018 defisit USD 1,021 miliar. "Jangan mikir panjang-panjang, jangan ditanya macem-macem. Yang namanya investasi ekspor buka lebar-lebar. Kalau bisa selesaikan izin itu hari ini juga biar dia cepat-cepat bangun," ujarnya di Rakornas TPID, Jakarta, Kamis (26/7). Jokowi mencontohkan, pemerintah saat ini punya Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut merupakan reformasi untuk mempermudah izin kepada investor. "Di pusat sekarang sudah ada OSS. Tapi ini nanti bisa masuk ke desa bisa masuk ke kota-kota," tuturnya. Oleh karena itu, mantan Wali Kota tersebut meminta kepada semua kepala daerah agar serius menghadapi masalah perizinan. Jokowi bahkan menyebut dampak dipermudahnya perizinan akan membuat potensi ekspor meningkatkan. Hal itu akan mendorong surplus pada neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan yang saat ini masih defisit. "Kalau kita sudah surplus neraca perdagangan kita, mau ada gejolak kita bisa kipas-kipas. Defisit transaksi berjalan surplus kita bisa kipas-kipas," pungkasnya.&nbsp;

Jokowi: Permudah Izin Investasi Agar Neraca Perdagangan Surplus