<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kuda-terapkan_ganjil_genap.jpg" alt="BROMO DIBUKA LAGI: Para penyedia sewa kuda bersiap menyambut wisatawan di Seruni Point, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, kemarin (1/12). Meski Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sudah membuka Bromo pada Selasa (30/11) lalu, wisatawan tidak boleh s" width="100%">
<figcaption>BROMO DIBUKA LAGI: Para penyedia sewa kuda bersiap menyambut wisatawan di Seruni Point, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, kemarin (1/12). Meski Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sudah membuka Bromo pada Selasa (30/11) lalu, wisatawan tidak boleh s</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengatur mobilitas selama periode Natal dan tahun baru (Nataru). Seiring tidak adanya kebijakan penyekatan, beragam syarat perjalanan akan diberlakukan bagi masyarakat.  Pemerintah bakal mendirikan posko-posko checkpoint dan pengambilan sampel acak.  Juga ada penerapan ganjil genap, one way, contraflow, sistem buka tutup, serta skrining di pintu masuk dan keluar daerah. Di samping itu, skrining syarat perjalanan seperti protokol kesehatan 5M dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang telah berjalan tetap dilakukan.  ’’Arahan dari presiden, Indonesia tidak ingin mengalami kejadian yang menimpa negara-negara besar di dunia saat ini,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemarin (1/12).  Di Komisi V DPR kemarin, Budi memaparkan rencana pengaturan selama momen Nataru oleh pemerintah. Syarat perjalanan bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dari dan ke wilayah Jawa-Bali adalah minimal dosis pertama vaksin disertai tes swab dengan hasil negatif, baik PCR maupun antigen, untuk transportasi non-udara. Untuk transportasi udara, masyarakat yang sudah divaksin lengkap bisa menggunakan swab antigen dan yang baru satu dosis vaksin harus menggunakan RT-PCR. Syarat itu dikecualikan dalam wilayah aglomerasi.  Budi menjelaskan, skema yang diusulkan pihak kepolisian adalah PPDN memverifikasi kelengkapan syarat dan dokumen perjalanan tersebut di tempat keberangkatan. Verifikasi dilakukan ketua RT/RW atau petugas satgas Covid-19 setempat.  Petugas akan memeriksa surat dan kelengkapan dokumen. Jika dianggap lengkap, PPDN akan menerima tiga macam stiker. ”Satu untuk ditempel di mobil, satu untuk daerah keberangkatan, satu lagi untuk daerah tujuan,” jelas Budi.  Aparat yang berjaga di posko-posko checkpoint akan mengenali kendaraan yang memiliki stiker tersebut. Pihaknya sudah meminta semua pemda untuk mendirikan posko checkpoint di area keluar masuk wilayah mereka. Baik di jalan tol maupun non-tol.  Selain itu, tetap dilakukan random sampling, terutama untuk kendaraan pribadi, di berbagai titik strategis. Misalnya, terminal, rest area, pintu masuk dan keluar wilayah, serta pos perbatasan provinsi.  Angkutan umum, lanjut Budi, diizinkan beroperasi dengan dibatasi 50 persen dari total armada dan kapasitas 70 persen. ”Tidak ada pembatasan untuk angkutan logistik. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap aktivitas pertumbuhan ekonomi,” jelas Budi.  Pembatasan lain adalah penerapan sistem ganjil genap untuk kendaraan pribadi di jalan tol, wilayah aglomerasi, ibu kota provinsi, dan tempat wisata. ”Tempat wisata akan dibatasi, protokol kesehatan yang ketat, serta menutup sementara tempat wisata tanpa pengelola,” kata dia.  Rencananya, aturan itu berlaku mulai 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Budi mengatakan, keputusan final aturan perjalanan selama periode Nataru itu akan diumumkan pada 6 Desember.  Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan memperketat seluruh gerbang internasional. Sebaliknya, untuk perjalanan domestik, Sigit meminta persyaratan perjalanan tidak terlalu ketat. ”Karena virus ini dari luar negeri, sebaiknya yang diperketat gerbang internasional, bukan domestik,” katanya.  Dia meminta agar syarat perjalanan domestik tidak lagi mempersulit masyarakat yang hendak bepergian. Salah satunya validasi hasil tes Covid-19 di bandara. ”Apalagi sudah ada aplikasi PeduliLindungi yang memuat semua informasi tentang vaksin dan tes calon penumpang. Kenapa harus divalidasi lagi?’’ kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.  Di bagian lain, kemarin Menko PMK Muhadjir Effendy berkunjung ke Wisma Keuskupan Agung Jakarta Katedral. Tujuannya, meminta masukan terkait akan diberlakukannya ketentuan khusus selama libur Nataru. Terutama menyangkut kegiatan misa dan peribadatan yang lain. ”Saya mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada gereja Katolik seluruh Indonesia,” katanya.  Menurut Muhadjir, gereja Katolik se-Indonesia memberikan sumbangsih pada penanganan Covid-19. Dia berharap apa yang sudah dilakukan bisa berlanjut.  Setelah kunjungan itu, Muhadjir akan berkonsultasi dengan satgas penanganan Covid-19. Sebab, ada beberapa usulan dari keuskupan yang harus dibahas. ”Yang sudah disepakati, seluruh Indonesia akan menggunakan ketentuan PPKM level 3,” katanya.  Dia menegaskan, bukan seluruh Indonesia akan menerapkan PPKM level 3. Melainkan, hanya aturan selama libur Nataru yang akan mengambil dari ketentuan level tersebut.  Dalam kesempatan yang sama, Uskup Agung Jakarta Mgr Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo menuturkan, pihaknya percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah. ”Pemerintah pasti telah berkonsultasi dengan para ahli,” ujarnya. Karena itu, peraturan yang dibuat akan menguntungkan seluruh pihak. ”Kita jaga kebaikan bersama,” ucapnya.  Terkait teknis pelaksanaan misa, Suharyo memastikan bahwa gereja Katolik se-Indonesia akan menunggu keputusan pemerintah. Pelaksanaan peribadatan akan disesuaikan. ”Meski Natal ada yang merayakan sampai tengah malam, kalau nanti pemerintah tidak mengizinkan, kami akan menyesuaikan,” ujarnya. Keuskupan akan membuat sosialisasi kepada seluruh gereja Katolik se-Indonesia.

Jelang Libur Nataru, Terapkan Ganjil Genap Tol dan Stiker Perjalanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/penumpang-bus-meluncur.jpg" alt="TERAPKAN PROKES: Penumpang bus AKAP menaiki bus Terminal Bayangan Pondok Pinang, jakarta, Senin (1/11). Pelaku perjalanan darat jarak jauh harus menjalani tes antigen. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERAPKAN PROKES: Penumpang bus AKAP menaiki bus Terminal Bayangan Pondok Pinang, jakarta, Senin (1/11). Pelaku perjalanan darat jarak jauh harus menjalani tes antigen. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghapus tes PCR dari syarat pelaku perjalanan orang dalam negeri (PPDN). Kebijakan itu ditetapkan melalui aturan baru, yakni SE Kemenhub Nomor 94 Tahun 2021.  ”Sesuai dengan inmendagri dan SE Satgas Covid-19 baru, tes RT-PCR untuk darat tidak ada lagi. Jadi, kita ya mengikuti perubahannya,” jelas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi kepada Jawa Pos kemarin (3/11). Dalam SE terbaru disebutkan, pelaku perjalanan jarak jauh wajib menunjukkan hasil tes antigen maksimal 1x24 jam dan kartu vaksin minimal dosis pertama.  Ketentuan itu berlaku bagi pengguna kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan angkutan penyeberangan di dalam dan luar Jawa- Bali, dengan kategori PPKM level 3, level 2, dan level 1. ”Hasil tes dan kartu vaksinasi harus ditunjukkan sebelum keberangkatan,” papar Budi.  Budi menjelaskan, ketentuan wajib tes antigen tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 dan SE Satgas Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021. ”Selain syarat vaksin dan antigen, penumpang juga wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” katanya.  Khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik, kata Budi, masih berlaku ketentuan yang sama seperti peraturan sebelumnya. Dalam peraturan sebelumnya disebutkan, sopir dan kernet wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam sebelum keberangkatan. Syarat itu berlaku untuk yang telah menjalani vaksinasi dosis lengkap.  Jika sopir dan kernet baru divaksin dosis pertama, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan. Namun, jika belum divaksin sama sekali, pengambilan sampelnya maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan. Bagi yang belum melaksanakan vaksinasi, akan diarahkan melakukan vaksinasi oleh satgas penanganan Covid-19 jika tersedia di lokasi simpul transportasi darat.  Dalam SE terbaru juga disebutkan, khusus pelaku perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksinasi dan hasil tes antigen.  Pembatasan jumlah penumpang kendaraan pribadi, kendaraan umum, serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) juga berlaku maksimal 70 persen dari kapasitas tempat duduk bagi daerah PPKM level 3 dan level 2. Adapun untuk daerah dengan PPKM level 1, kendaraan boleh diisi 100 persen.  Dalam hal penerbangan, perjalanan dari dan keluar Jawa-Bali kini boleh menggunakan tes antigen dengan durasi sampel maksimal 1 x 24 jam. Meski demikian, kebijakan itu hanya untuk mereka yang sudah mendapatkan vaksin lengkap (dua dosis). Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto menjelaskan, pelaku perjalanan yang masih mendapatkan satu kali vaksin wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 3 x 24 jam dan kartu vaksinasi sebelum keberangkatan.  Novie juga menyebutkan bahwa anak usia di bawah 12 tahun diperbolehkan terbang dengan didampingi orang tua atau keluarga yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu keluarga (KK) serta memenuhi persyaratan tes Covid-19 sebagaimana ketentuan wilayahnya  Selama pemberlakuan SE terbaru itu, kapasitas penumpang pesawat udara kategori lorong tunggal (narrow body) dan lorong ganda (wide body) boleh lebih dari 70 persen kapasitas angkut (load factor). ”Hanya, penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan tiga baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala Covid-19,’’ kata Novie.

Transportasi Darat Tetap Wajib Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/bandara-juanda.jpg" alt="ANTISIPASI: Calon penumpang pesawat di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda kemarin. Petugas memperketat pengawasan, menyortir penumpang, dan memperluas batasan pengantar. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Calon penumpang pesawat di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda kemarin. Petugas memperketat pengawasan, menyortir penumpang, dan memperluas batasan pengantar. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Kurang dari Setahun, Kemenhub Terbitkan Hampir 100 SE  JawaPos.com – Aturan yang memuat syarat perjalanan berganti dengan cepat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengeluarkan empat setel surat edaran (SE) yang memuat aturan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) teranyar pada empat moda transportasi kemarin (2/11).  SE-SE tersebut diterbitkan menyusul diubahnya kebijakan PPDN yang memperbolehkan tes PCR dan antigen sebagai syarat perjalanan udara. Selain itu, kewajiban baru tes PCR atau antigen bagi transportasi darat. ”Empat SE Kemenhub ini diterbitkan merujuk pada terbitnya Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.  Empat SE Kemenhub meliputi SE Kemenhub Nomor 94 Tahun 2021 tentang Petunjuk PPDN untuk Transportasi Darat dan SE Kemenhub Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk PPDN Transportasi Laut. Kemudian, SE Kemenhub Nomor 96 Tahun 2021 untuk Transportasi Udara dan SE Kemenhub Nomor 97 Tahun 2021 untuk Transportasi Perkeretaapian.  Empat SE itu terbit pada 2 November 2021 dan menggantikan empat SE sebelumnya. ”Semuanya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” jelas Adita.  Dengan terbitnya SE Nomor 97 Tahun 2021, Kemenhub total telah mengeluarkan hampir 100 SE dalam kurun waktu kurang dari setahun. SE Kemenhub pertama 2021 diterbitkan pada 9 Januari 2021, yakni SE Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat aturan PPDN untuk transportasi darat.  Jumlah itu belum termasuk SE pengaturan PPDN yang diterbitkan pada 2020. Banyaknya SE tersebut juga dikontribusikan faktor seringnya pemerintah melakukan adendum dan perubahan terhadap aturan yang menaungi SE tersebut, yakni SE kepala Satgas Covid-19 serta inmendagri yang selalu berubah hampir setiap pekan.  Pakar kebijakan publik Agus Pambagio menuturkan, tren gonta-ganti aturan itu tidak baik karena bisa membingungkan masyarakat. Dia mengaku sampai saat ini belum bisa sepenuhnya mengikuti perubahan demi perubahan aturan tersebut.  Menurut Agus, yang menjadi korban dari bongkar pasang peraturan itu adalah masyarakat di bawah serta para penegak hukum. Kedua pihak kerap terlibat gesekan hanya gara-gara peraturan yang berganti. ”Aturan yang berubah-ubah membingungkan publik serta para pelaksana di lapangan, personel kepolisian, dan TNI,” jelas Agus.  Kebingungan itu, misalnya, dirasakan Ganang Rosyidi. Dia melakukan penerbangan dari Semarang ke Bengkulu kemarin. Berbekal pemberitaan di media, Rosyidi yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis kedua hanya membawa hasil tes antigen dan bukti vaksinasi saat tiba di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Namun, Rosyidi ditolak petugas. Alasannya, petugas belum mendapatkan sosialisasi atas aturan yang baru. ”Setelah sampai bandara, petugas KKP merasa aturan belum jelas,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Menurut Agus Pambagio, pada dasarnya, kebijakan muncul setelah ada aturan yang menaungi. Pembuatan aturan harus merujuk pada petunjuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam aturan tersebut ada hierarki. Mulai yang tertinggi UUD 1945, kemudian tap MPR, UU atau perppu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan daerah tingkat I maupun tingkat II. ”Masalahnya, dalam hierarki tersebut tidak ada yang namanya surat edaran atau SE,” tegas Agus.  Menurut dia, SE sejatinya digunakan sebagai anjuran internal sebuah lembaga. Agus mencontohkan seorang kepala sekolah yang memerintahkan agar kegiatan belajar-mengajar dimulai pada hari A. ”SE itu kalau di sekolah seperti majalah dinding. Isinya pengumuman,” jelasnya.  Konsekuensinya, kata Agus, SE tidak memiliki kekuatan hukum tetap. ”Karena tidak berkekuatan hukum, melanggar SE itu tidak apa-apa. Saya heran di setiap kementerian itu kan ada biro hukum, kenapa diam saja?” tanya Agus.  Senada, dosen dan peneliti Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Herlambang Wiratraman mengatakan, SE seharusnya hanya ditujukan pada internal sebuah lembaga. ”Itu hanya internal. Bukan pula aturan, tidak mengikat pihak luar,” jelas Herlambang.  Bivitri Susanti, pakar hukum dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Jakarta, mengatakan, SE secara teoretis memang tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, SE sering dipakai dalam berbagai pengaturan. Misalnya, surat edaran Mahkamah Agung yang sering mengatur hukum acara. ”Secara teoretis, ia istilahnya peraturan kebijakan atau beleidsregel. Tapi, memang dalam praktik ya sering dipakai seperti ini,” jelas Bivitri.  Meski demikian, Bivitri melihat aturan PPDN sebagai sebuah kebijakan memang terlalu sering berganti-ganti dan membuat bingung. Itu menunjukkan tidak adanya basis data dalam mengambil kebijakan. ”Kalau pemerintah mengambil kebijakan benar-benar berdasar sains dan data, bukan untuk kepentingan sekelompok orang saja, serta terkoordinasi dengan baik, ini seharusnya tidak terjadi,” paparnya.  Sementara itu, pemerintah menyebut dinamika perubahan syarat tes dan skrining adalah hal wajar. Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, dalam upaya skrining diagnostik dan pengendalian Covid-19 lainnya, pemerintah berusaha menyesuaikan setiap fungsi metode testing dengan situasi kasus nasional dan daerah, kondisi aktivitas masyarakat, serta kesiapan sarana dan prasarana.  ”Dinamika syarat testing, khususnya yang bersifat diagnostik, adalah hal yang amat wajar mengingat pertimbangan pemilihan metode testing tersebut sangat dinamis,” jelas Wiku.  Pemerintah berupaya keras menjadikan setiap metode testing yang dipersyaratkan dapat terakses dengan baik oleh masyarakat sesuai dengan ketersediaan fasilitas maupun keterjangkauan biaya. ”Menjadi tugas pemerintah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan,” katanya.  Wiku menambahkan, keputusan pemerintah memberi alternatif kewajiban syarat testing PCR atau antigen adalah bentuk kehati-hatian melihat peluang bahwa tidak semua kasus positif terdeteksi dengan baik oleh alat diagnostik.  Sementara itu, menurut epidemiolog dari Universitas Griffith, Ausralia, Dicky Budiman, dengan semakin masifnya cakupan vaksinasi, urgensi untuk melakukan testing dan skrining semakin kecil. Itu berlaku di semua negara yang vaksinasinya sudah menjadi alat syarat bepergian. ”Adanya vaksinasi ini mengubah banyak hal, dalam artian kemudahan orang beraktivitas. Apalagi, PCR saat ini lebih tepat dikategorikan sebagai tes konfirmasi. Lebih tepatnya untuk klinis,” kata Dicky.  Fungsi PCR juga harus dikembalikan sebagai tes konfirmasi. Misalnya, di sebuah tempat saat rapid test antigennya menunjukkan hasil yang meragukan. ”Tapi, tidak jadi semua harus PCR ketika naik kereta dan sebagainya. Tidak begitu. Saya belum pernah melihat negara lain melakukan ini pada konteks saat ini ketika vaksinasi sudah banyak. Beda lagi ketika awal-awal vaksinasi belum ada,” papar Dicky.

Vaksinasi Masif, Urgensi Tes Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PeduliLindungi-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pelaku perjalanan dalam negeri wajib  menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dituangkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melalui addendum Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Covid-19.  Adapun, kewajiban ini menggantikan persyaratan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP), artinya tidak perlu lagi menyertakan dokumen penyerta seperti surat tugas atau surat keterangan perjalanan. Kebijakan ini juga sudah diterapkan sejak 7 September lalu di seluruh moda transportasi dalam negeri.  Penyesuaian ini terkait dengan pelaku perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, seperti kendaraan pribadi atau umum dan kereta api dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan.  Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen Ganip Warsito mengatakan, maksud addendum surat edaran ini adalah untuk mencabut ketentuan untuk melampirkan STRP. Selain itu, menambahkan ketentuan bagi setiap pelaku perjalanan dalam negeri dan semua operator moda transportasi menggunakan aplikasi PeduliLindungi.  "Tujuan addendum tersebut untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi Covid-19 dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna memeriksa hasil test RT-PCR atau swab antingen yang hasilnya menunjukkan negatif dan sudah melakukan vaksinasi," imbuh dia dalam keterangannya dikutip, Senin (20/9).  Kata dia, hal ini juga telah sesuai dengan keputusan hasil rapat koordinasi terbatas tingkat menteri pada 31 Agustus lalu disimpulkan perlu adanya penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan orang dalam negeri. Ini untuk menindaklanjuti perkembangan situasi penanganan Covid-19.  "Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan PeduliLindungi untuk memeriksa hasil test RT-PCR atau swab antigen yang hasilnya menunjukkan negatif dan sudah melakukan vaksinasi dosis pertama atau dosis lengkap bagi setiap pelaku perjalanan dalam negeri sewaktu melakukan check-in," tandas Ganip.

Perjalanan Dalam Negeri Wajib Gunakan Aplikasi PeduliLindungi