<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satu per satu kasus dugaan pelanggaran etik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul di permukaan. Setelah mencuat kasus pungutan liar (pungli) dan pelecehan seksual, lembaga antirasuah tersebut kembali didera kasus dugaan korupsi pegawai yang bertugas di kedeputian penindakan dan eksekusi (dakusi). Kasus dugaan korupsi itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa pada Selasa (27/6) lalu. Dalam keterangannya, Cahya menyebut pegawai yang diduga melakukan korupsi itu telah dibebastugaskan. Pegawai tersebut ditengarai menilap uang perjalanan dinas (perdin) Rp 550 juta selama kurun waktu 2021&ndash;2022. Cahya menerangkan, kasus itu bermula dari keluhan terkait proses administrasi yang berlarut dan potongan uang perdin. Atas keluhan itu, inspektorat sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal kemudian memeriksa oknum pegawai yang bertugas di bagian administrasi. &rdquo;(Ada, Red) dugaan kerugian negara dengan nilai Rp 550 juta,&rdquo; ujarnya. Sayangnya, KPK belum menjelaskan secara terperinci siapa pegawai yang menilap duit perdin itu. Termasuk modus operandinya. Hasil penelusuran Jawa Pos, pegawai itu diduga bertugas di bagian administrasi satuan tugas (satgas) penyidikan di kedeputian dakusi. &rdquo;Kejadian ini (nilap duit, Red) saat satgas penyidikan menangani kasus bupati Probolinggo,&rdquo; ujar sumber Jawa Pos. Sumber tersebut mengungkapkan, si pegawai diduga menggelembungkan laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan perdin satgas penyidikan dengan berbagai cara. Salah satunya menambahkan jumlah unit mobil yang disewa di daerah atau saat satgas melakukan penyidikan di Probolinggo dan sekitarnya. &rdquo;Mobil yang disewa empat unit untuk lima hari, lalu oleh yang bersangkutan dilaporkan enam unit selama tujuh hari,&rdquo; tuturnya. (tyo/c19/ttg)

Satu per satu kasus dugaan pelanggaran etik pegawai KPK muncul di permukaan. Kini mencuat kasus pungli dan pelecehan seks.

Pegawai KPK Ditengarai Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/sujanarko-credit-ridwan.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK sekaligus Capim KPK periode 2019-2023, Sujanarko. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK sekaligus Capim KPK periode 2019-2023, Sujanarko. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menegaskan, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK, sangat berbeda dengan Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Pria yang karib disapa Koko ini menyebut, Perkom 7/2012 biaya perjalanan dinas seluruhnya menerapkan batasan-batasan yang jelas.  Sebab KPK secara kelembagaan berdalih, biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, sudah berjalan sejak 2012. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 3 huruf g, hal komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan oleh pihak/instansi lain maka terhadap komponen biaya yang telah ditanggung tersebut tidak dibebankan lagi pada anggaran komisi.  "Jelas beda maksud isi Perkom 7/2012 dengan Perpim 6/2021. Perkom lama spiritnya seluruh pembiayaan dibiayai oleh KPK dengan menerapkan batasan-batasan yang jelas, tetapi mengakomodasi bila ada pembiayaan dari lembaga lain diatur dengan sangat terbatas, dengan kondisional," kata Koko dalam keterangannya, Selasa (10/8).  Koko menegaskan, sejak 2012 tidak pernah KPK dibiayai oleh APBN lain kecuali anggaran lembaga antirasuah itu sendiri. Hal ini semata untuk menjaga independensi KPK dan menghindari konflik kepentingan.  "Perpim yang baru justru mengharapkan dibiayai oleh panitia pengundang," ucap Koko.  Koko tak memungkiri, aturan ini juga akan menimbulkan komplikasi baru terkait kode etik KPK. Dia mencontohkan, hal ini bisa saja terjadi saat panitia penyelenggara melakukan jamuan makan di restoran atau penyambutan berlebihan akan sulit dihindari.  "Padahal di korporasi, bahkan BUMN luxurious hostapility sudah dilarang, akan tetapi di Perpim perjalanan dinas baru KPK sama sekali tidak diatur," sesal Koko.  Dia menduga, akan banyak daerah yang menganggarkan untuk mengundang KPK sebagai narasumber. Terlebih memang KPK mempunyai alat untuk memferivikasi anggaran daerah terkait kepentingan pemberantasan korupsi di daerah.  "Akan sulit pegawai KPK menjaga kredibilitas, kewibawaan dan indepedensi kalau KPK datang ke daerah dijemput, dikasih uang harian, dibiayai hotel, dikasih makan dan lainnya," cetus Koko.  Dia menyesalkan langkah Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahiri mengubah aturan perjalanan dinas yang kini bisa dibiayai oleh panitia penyelenggara. Dia mempertanyakan, apa aturan tersebut akan memperkuat KPK atau justru meruntuhkan kinerja KPK.  "Peraturan perjalanan dinas ini secara nyata akan menghancurkan branding pegawai KPK yang unik terkait indenpedensi pegawai. Sebelum peraturan perjalanan dinas ini merusak lebih dalam ke pegawai KPK, saran saya untuk dicabut saja," pungkas Koko.

Rusak Muruah KPK, Sujanarko Minta Perpim Perjalanan Dinas Dicabut!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralasan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, sudah berjalan sejak 2012. Pernyataan KPK ini menyikapi polemik Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK.  "Telah diatur dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 3 huruf g, dalam hal komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan oleh pihak/instansi lain, maka terhadap komponen biaya yang telah ditanggung tersebut tidak dibebankan lagi pada anggaran komisi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (10/8).  Ali berdalih, sebagaimana Perkom 2012 tersebut, maka sangat dimungkinkan perjalanan dinas KPK dibayarkan oleh pihak instansi lain. Dia menyebut, hal tersebut merupakan praktik yang sebelumnya juga dilakukan oleh KPK periode - periode yang lalu.  "Itu diperbolehkan sepanjang tidak ada double anggaran," klaimnya.  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini pun menegaskan, dalam audit kinerja keuangan oleh BPK sebelumnya juga menyebutkan bahwa pada pokoknya, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dan ketidakpatutan dalam pengajuan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan pada KPK, dimana mekanisme pertanggungjawaban Perjalanan Dinas TA 2018 pada KPK belum mengacu PMK 113 Tahun 2012. Sehingga mengakibatkan pelaksanaan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak efisien.  "Dengan demikian, kami tegaskan kembali, tidak ada perubahan secara mendasar dalam hal ketentuan perjalanan dinas KPK. Namun saat ini justru diperkuat dengan aturan yang jelas, sehingga diharapkan perjalanan dinas lebih efisien dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Ali.  Oleh karena itu, Ali mengharapkan melalui penjelasan ini masyarakat paham secara utuh. Sehingga tidak ada lagi opini yang keliru untuk menghindari polemik yang beredar dapat dihentikan.  Dia memastikan, pegawai KPK hingga kini dalam pelaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai dan saat ini diperkuat dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan.  "Kami sangat terbuka dengan masukan dan kritik publik, terutama terkait dengan bagaimana memenuhi harapan masyarakat agar KPK tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi. Kami akan bekerja seoptimal mungkin," pungkasnya.

KPK Berdalih Biaya Perjalanan Dinas Ditanggung Panitia Sejak 2012

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik penerbitan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, KPK kini semakin mendegradasi nilai-nilai integritas yang selama ini dibangun di KPK.  "Dengan keluarnya Perpim KPK ini juga kian menambah daftar panjang regulasi internal kelembagaan yang penuh dengan kontroversi. Sebelum aturan ini, terdapat Perkom 7/2020 yang menabrak UU serta menggemukkan struktur birokrasi KPK," kata Kurnia dalam keterangannya, Senin (9/8).  Pegiat antikorupsi ini menyebut, sebelumnya KPK juga telah menerbitkan Peraturan KPK (Perkom) 1/2021 yang memasukkan klausul Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat pengalihan status kepegawaian.  "Bagi ICW, Perpim KPK 6/2021 ini sangat membuka ruang terjadinya praktik gratifikasi dan juga berpotensi konflik kepentingan. Betapa tidak, pihak yang menjadi pengundang KPK nantinya dapat menyajikan berbagai fasilitas, mulai dari penerbangan atau penginapan mewah tanpa ada pengecualian apa pun," cetus Kurnia.  Berkenaan dengan hal tersebut, ICW turut mempertanyakan pernyataan dari Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri. Sebab menyebutkan bahwa perjalanan dinas yang dibiayai oleh pihak lain tidak berlaku bagi pegawai bidang penindakan dan untuk pengundang dari pihak swasta.  "Namun, setelah dicermati lebih lanjut, pengecualian-pengecualian yang disampaikan oleh Ali Fikri tidak tertuang dalam Perpim KPK 6/2021. Jadi, bagi ICW, aturan ini dapat dengan mudah ditafsirkan luas oleh pegawai, Dewan Pengawas, ataupun Pimpinan KPK serta pihak pengundang dari kalangan swasta untuk memperoleh dan memberikan fasilitas-fasilitas tidak wajar," sesal Kurnia.  Kurnia menegaskan, hal-hal semacam ini memang tidak bisa dihindari akan terjadi selama Pimpinan KPK masih diisi oleh orang-orang bermasalah. Berkaitan dengan unsur ekonomi, Pimpinan KPK periode sekarang sedari awal sudah terlihat sangat tidak memiliki integritas.  "Misalnya, sebelum isu perjalanan dinas, terdapat wacana kenaikan gaji Pimpinan dan pembelian mobil dinas mewah di tengah masa pandemi Covid-19. Maka dari itu, melihat situasi terkini, masyarakat sebaiknya menurunkan ekspektasi dan tidak lagi menaruh harapan lebih kepada KPK," papar Kurnia.

ICW Duga Perpim Perjalanan Dinas KPK Celah Penerimaan Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/firli-febri.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri-Febri Diansyah. (FEDRIK TARIGAN-MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri-Febri Diansyah. (FEDRIK TARIGAN-MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan langkah Pimpinan KPK era Firli Bahuri yang menerbitkan Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK Nomor 6 Tahun 2021, tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Febri menyebut, KPK kini semakin sangat menyedihkan.  "Semakin banyak hal menyedihkan yang terjadi di KPK era baru saat ini," kata Febri dikonfirmasi, Senin (9/8).  Pegiat antikorupsi ini menuturkan, alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin memperkuat bukti, revisi UU KPK yang menggeser lembaga antirasuah ke ranah eksekutif. Dia menyebut, pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN dinilai sangat berdampak melemahkan sistem KPK.  "Perubahan-perubahan yang terjadi semakin menjauhkan KPK dari semangat awal ketika lembaga antikorupsi ini dibangun," ujar Febri.  Koordinator Visi Integritas ini menyebut, terdapat beberapa prinsip yang semakin pudar dan bahkan bisa hilang dari KPK. Dia memandang, perjalanan dinas seharusnya bukan untuk mencari penghasilan tambahan, serta harus menghindari celah sekecil apapun bagi pimpinan dan pegawai KPK untuk menerima fasilitas dari pihak pengundang atau penyelenggara.  "Seharusnya semangat agar aturan yang diterapkan di KPK dapat menjadi contoh bagi instansi lain," papar Febri.  Dia mengutarakan, perubahan yang terjadi saat ini perlu dilihat sebagai rangkaian dari perubahan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas pada Peraturan Pimpinan di KPK era baru ini.  "Perubahan awal adalah tentang prinsip at cost yang tidak hanya berlaku bagi pegawai, tapi juga Pimpinan KPK saat itu, sekarang sudah berbeda. KPK sudah sangat berbeda saat ini," sesal Febri.  Terkait hal ini, sebelumnya pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, setelah beralihnya status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 1 Juni 2021, maka lembaga antirasuah perlu melakukan berbagai harmonisasi aturan yang berlaku secara umum di ASN, salah satunya terkait perjalanan dinas.  KPK telah menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021.  "Dalam Perpim dimaksud, disebutkan antara lain perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (8/8).  Ali menjelaskan, jika pegawai KPK menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK, tidak diperkenankan menerima honor. Namun demikian dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya, maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran KPK  "Dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda," tegas Ali.  Dengan demikian, lanjut Ali, berdasarkan Perpim tersebut, sistem perjalanan dinas KPK kini bisa mengakomodir adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar lingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga.  Dalam kegiatan bersama, kata Ali, KPK bisa menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait, dan sebaliknya. Dia menegaskan, peraturan ini tidak berlaku untuk kerjasama dengan pihak swasta.  "Biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan, bukan gratifikasi apalagi suap," ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/08/2021/dulu-air-minum-ditolak-kini-firli-cs-minta-perdin-dibiayai-panitia/">Dulu Air Minum Ditolak, Kini Firli Cs Minta Perdin Dibiayai Panitia</a>  Sharing pembiayaan ini, menurut Ali, mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala, karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Padahal, program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal.  "Penting juga dipastikan tidak adanya pembiayaan ganda dalam kegiatan bersama tersebut," pungkas juru bicara KPK bidang penindakan ini.

Febri: Perjalanan Dinas di KPK Bukan untuk Cari Penghasilan Tambahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/5-Pimpinan-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). L" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). L</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi panen kiritik usai pimpinannya menerbitkan peraturan 6/2021. Ada yang menilai terbitnya aturan tersebut berpotensi konflik kepentingan. Adapula yang menilai, peraturan yang ditanda tangani Firli Bahuri Cs itu melegalkan praktik gratifikasi di lingkungan pegawai hingga pimpinan KPK.  Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua bercerita, pada saat era kepemimpinan sebelum Firli Bahuri Cs, hampir semua pimpinan lembaga antirasuah berupaya keras menjaga nilai-nilai integritasnya. Ini dilakukan karena insan KPK menjadi contoh bagi lembaga lain untuk menjaga diri dari gempuran korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  “Dalam kode etik KPK dulu, insan KPK ketika melaksanakan tugas di lapangan, dilarang menerima bantuan dan fasilitas apapun dari pihak manapun. Sebab, setiap menjalankan tugas, insan KPK sudah dilengkapi fasilitas yang berasal dari APBN. Oleh karena itu, setiap perjalanan dinas, insan KPK tidak menggunakan sistem lumsum seperti masa orde baru. KPK menggunakan sistem at cost. Artinya, biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan kwitansi yang ada. Dengan demikian, sisa anggaran perjalanan dinas harus dikembalikan ke KPK,” kata Abdullah kepada JawaPos.com, Senin (9/8).  Namun, seiring berjalannya waktu, kini KPK justru mengalami kemunduran. Bahkan beberapa pimpinan KPK pun kerap melanggar kode etik dan mengeluarkan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip antikorupsi.  Abdullah mengatakan, demi menjaga integritasnya, dulu dia kerap menolak pemberian apapun dari pihak lain, seperti panitia penyelenggara diskusi atau seminar. Bahkan saking dirinya menjaga nilai-nilai antikorupsi, sebotol air mineral yang disodorkan panitia pun dia kerap menolaknya dengan halus. Dia selalu menyediakan makanan dan minum sendiri untuk menghindari konflik kepentingan, gratifikasi atau suap.  “Soal tidak mau menerima minuman dari panitia ketika menjalankan tugas, saya dasarkan pada pasal 12B, UU Tipikor tentang Gratifikasi. UU mengatakan, gratifikasi adalah penerimaan sesuatu oleh PNS (pegawai negeri sipil) atau PN (penyelenggara negara) dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas. UU juga menetapkan, nilai gratifikasi sebesar 10 juta ke atas, maka penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa hal tersebut bukan suap. Jika nilai gratifikasi yang diterima kurang dari 10 juta, maka jaksa KPK akan buktikan bahwa penerimaan tersebut adalah suap,” jelasnya.  “Nah, air mineral itu ada nilainya, katakanlah Rp 5 ribu rupiah yang berarti kurang dari 10 juta seperti yang dimaksud UU. Jika 1 juta PNS setiap hari terima 1 botol air mineral secara gratis, maka ada Rp 5 miliar rupiah uang yang dihabiskan. Maknanya dalam setahun ada 365 hari x Rp 5 miliar, yakni sebanyak Rp 1,825 triliun uang negara yang hilang,” tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/08/2021/minta-perdin-dibiayai-panitia-eks-penasihat-kpk-bisa-gratifikasi/">Minta Perdin Dibiayai Panitia, Eks Penasihat KPK: Bisa Gratifikasi</a>  Abdullah melanjutkan, jika semua PNS melakukan hal yang serupa, maka berapa banyak pemborosan terhadap keuangan/perekonomian negara.  “Itulah filosofinya mengapa saya tolak air mineral yang disediakan panitia setiap saya jalankan tugas,” tukas Abdullah.

Dulu Air Minum Ditolak, Kini Firli Cs Minta Perdin Dibiayai Panitia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saut-Situmorang-Dan-Pegawai-KPK-Tolak-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyesalkan langkah Pimpinan KPK, yang kini dikomandoi Firli Bahuri menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpim) Nomor 6 Tahun 2021, tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Sebab dalam Perkom ini, pelaksanaan perjalananan dinas di lingkungan KPK untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.  Saut menyebut, langkah tersebut bisa menimbulkan konflik kepentingan. Dia menyebut, banyak risiko jika Perkom 6/2021 diberlakukan.  "Ini entry point yang berpotensi conflict of interest," kata Saut kepada JawaPos.com, Minggu (8/8).  Saut menuturkan, Undang-Undang KPK yang memang sejak awal dibangun memang terdapat fungsi koordinasi supervisi, pencegahan dan penindakan. Sehingga tidak akan terlepas dari interaksi dan kerjasama.  "Sehingga nantinya memang akan ada saja pembenaran bahwa Perkom 6/2021 itu normatifnya ada dasarnya, tapi ada banyak risiko yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi," cetus Saut.  Saut memandang, adanya Perkom 6/2021 yang nantinya akan mendanai anggaran KPK dalam kerjasama upaya pemberantasan korupsi akan menimbulkan kesulitan. Utamanya pada bidang penindakan.  "Variabel kontrolnya menjadi lebih sulit, terutama dalam penindakan," papar Saut.  Hal serupa juga tak dipungkiri akan menyulitkan pada kinerja pencegahan korupsi. Dia tak memungkiri, ke depan potensi kebocoran informasi akan lebih tinggi akibat hal tersebut.  "Pencegahan juga juga demikian, karena peencegahan itu juga ada nuansa penindakan juga. Walau ada kompartementasi, tapi potensi kebocoran jadi lebih mungkin," pungkas Saut.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim Perkom Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyederhanakan biaya hingga waktu dan tenaga pegawai KPK. Sebab dalam Pasal 2A ayat 1 mengatur, pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan KPK untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.  "Manfaatnya peraturan ini lebih mengefisiensikan bukan hanya soal biaya, tapi juga waktu dan tenaga pegawai KPK. Karena dengan peraturan ini antara pihak KPK dengan Kementerian/Lembaga atau daerah bisa saling menyesuaikan, misal program daerah bisa kemudian saling disesuaikan waktunya dengan program KPK kan menjadi efisien," ujarGhufron kepada JawaPos.com, Minggu (8/8).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menjelaskan, selama ini jika pihak KPK diundang ke daerah, pihak KPK harus ke Jakarta terlebih dahulu. Karena tidak bisa melanjutkan program ke daerah.  "Sehingga asal dananya harus dipertangunggjawabkan masin-masing, kan payah kalau begini bukan soal dana juga waktu dan stamina pegawai," tegas Ghufron.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/08/2021/beredar-perkom-perdin-kpk-minta-ditanggung-panitia-celah-terima-suap/">Beredar Perkom Perdin KPK Minta Ditanggung Panitia, Celah Terima Suap?</a>  "Karena dalam peraturan KPK sebelumnya tidak memungkinkan KPK didanai oleh pihak pengundang. Dengan peraturan ini memungkinkan untuk saling memback up, kalau ada dari KPK bisa, jika tidak ada bisa dari pihak pengundang. Begitupun sebaliknya jika KPK selama kegiatan misalnya dengan BPKP ke daerah, selama ini KPK tidak bisa menanggung biaya untuk mereka padahal ini kegiatan KPK, dengan peraturan ini bisa saling menanggung dengan catatan tidak boleh double anggaran, artinya salah satu yang membiayai," imbuhnya menandaskan.

Saut Nilai Perpim Tentang Perdin KPK Berpotensi Konflik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Pimpinan KPK (Perpim) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Perkom ini mengatur mengenai perjalanan dinas bagi setiap insan KPK.  Dalam Pasal 2A ayat 1 berbunyi, Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.  "Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung biayanya, maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda," sebagaimana bunyi Pasal 2A ayat 2 yang dikutip dalam Perkom 6/2021, Minggu (8/8).  Sementara itu, Pasal 2B pada ayat 1 menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam ayat 2 juga dijelaskan, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat lainnya yang melakukan perjalanan dinas.  "Penggolongan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan," bunyi ayat 3.  "Penggolongan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan penyetaraan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan ini," sebagaimana bunyi ayat 4.  Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah Perkom 6/2021 menjadi celah timbulnya suap bagi setiap insan KPK. Ghufron menjelaskan, KPK sejak 1 Juni 2021 merupakan rumpun eksekutif yang para pegawainya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Maka sistem perjalanan dinas menyesuaikan dan mengakomodir akan adanya kegiatan yang bisa bersama, baik diundang atau KPK mengundang antar ASN dari kementerian dan lembaga," kata Ghufron kepada JawaPos.com, di Jakarta, Minggu (8/8).  Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. "Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, rapat kerja yang mengundang KPK memang dimungkinkan pembiayaan ditanggung panitia. Sebelumnya juga sudah seperti itu. Kalau panitia menyatakan biaya akomodasi ditanggung KPK, maka KPK tidak mengeluarkan biaya perjalanan dinas. Prinsipnya pembiayaan tidak boleh double. Tapi perjalanan dinas untuk melaksanakan tupoksi KPK semua menjadi beban anggaran KPK," imbuhnya.  "Nggak ada relevansinya (bertentangan) dengan nilai-nilai anti korupsi. Sering pegawai/pimpinan diundang menjadi narasumber acara seminar di luar negeri. Semua biaya akomodasi ditanggung panitia. Lalu apa masalahnya?" cetus Alex.  Ghufron menyebut, selama ini, KPK memang selalu diajak delegasi seperti dengan Kementerian Luar Negrri RI ke PBB atau luar negeri lainnya, jika ada anggaran dananya di KPK maka diberangkatkan dengan dana KPK, tetapi jika tidak tersedia atau tidak dianggarkan karena bukan dalam program KPK, maka KPK tidak dapat memenuhi atau tidak mengutus delegasi.  Karena dalam peraturan KPK sebelumnya, tidak memungkinkan KPK didanai oleh pihak pengundang. Dengan peraturan ini memungkinkan untuk saling memback up, kalau ada dari KPK bisa, jika tidak ada bisa dari pihak pengundang. Begitupun sebaliknya jika KPK selama kegiatan misalnya dengan BPKP ke daerah, selama ini KPK tidak bisa menanggung biaya untuk mereka padahal ini kegiatan KPK, dengan peraturan ini bisa saling menanggung dengan catatan tidak boleh double anggaran, artinya salah satu yang membiayai," ungkap Ghufron.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/08/2021/ombudsman-belum-terima-surat-resmi-keberatan-dari-kpk/">Ombudsman Belum Terima Surat Resmi Keberatan dari KPK</a>  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini membantah jika hal ini dikategorikan sebagai suap. Sebab, suap merupakan memberi sesuatu dengan maksud untuk menggerakkan perbuatan atau perbuatan tersebut melanggar hukum.  "Masyarakat perlu memahami perbedaan suap itu untuk perbuatan agar ASN melanggar kewajiban atau larangan, sementara biaya perjalan dinas adalah biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang sah secara hukum," tegas Ghufron.

Beredar Perpim Perdin KPK Minta Ditanggung Panitia, Celah Terima Suap?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perjalanan Dinas KPK

Berita Terkini