<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/T3-Soetta-rian-JPC-2499800983.jpg" alt="Situasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten" width="100%">
<figcaption>Situasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Satgas Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) No.1 Tahun 2023 tentang Protokol kesehatan Pada Masa Transisi Endemi Untuk Mencegah Penularan COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa pelaku perjalanan dalam dan luar negeri sudah tidak diwajibkan menerapkan protokol kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, kondisi Covid-19 di Indonesia dan dunia sudah mengarah lebih baik. Badan Kesehatan Dunia juga telah mencabut Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Sehingga kondisi sekarang menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penyesuaian kebijakan protokol kesehatan untuk pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, kegiatan skala besar, maupun kebijakan di fasilitas publik dalam upaya memaksimalkan peningkatan ekonomi di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Demi memaksimalkan perekoniman Indonesia dan proses transisi endemi, Satgas Covid-19 telah melakukan relaksasi kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.1 Tahun 2023 tentang Protokol kesehatan Pada Masa Transisi Endemi Untuk Mencegah Penularan COVID-19," kata Wiku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01834012/eks-ksal-ungkap-alasan-1000-purn-tni-polri-dukung-ganjar-jadi-capres-2024">Eks KSAL Ungkap Alasan 1.000 Purn TNI-Polri Dukung Ganjar Jadi Capres 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, SE terbaru tersebut sekaligus mencabut SE No. 24/2022 tentang pelaku perjalanan dalam negeri, SE No. 25/2022 tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri, SE No.20/2022 tentang Kegiatan Skala Besar, dan SE No. 19/2021 tentang Satgas di Fasilitas Publik.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat edaran terbaru secara umum mengatur terkait protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dalam dan luar negeri, pelaku kegiatan berskala besar, dan kegiatan di fasilitas publik untuk melakukan perlindungan atau tanggung jawab secara pribadi untuk mencegah penularan Covid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anjuran pertama yakni tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua terutama bagi masyarakat rentan seperti lansia dan komorbid.&nbsp; Kedua, diperbolehkan tidak menggunakan masker bagi masyarakat dalam keadaan sehat dan tidak beresiko penularan Covid-19 serta dianjurkan tetap menggunakan masker dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau beresiko penularan Covid-19.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, dianjurkan tetap membawa hand sanitizer atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan untuk terhindar dari virus. Keempat, dianjurkan untuk menjaga jarak bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan beresiko tertular atau menularkan COVID-19.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk terus memonitor kesehatan pribadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, kepada seluruh pengelola dan operator fasilitas transportasi, fasilitas publik, dan kegiatan skala besar bersama dengan pemerintah daerah dianjurkan untuk tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif serta tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksaanaan protokol kesehatan, hal ini bertujuan untuk mengendalikan penularan Covid-19.&nbsp;</div>

Lewat SE terbaru, Satgas Covid-19 menegaskan, pelaku perjalanan dalam dan luar negeri sudah tidak diwajibkan menerapkan protokol kesehatan.

Pelaku Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Tak Diwajibkan Lagi Terapkan Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PASPOR-PEMOHON.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Permohonan paspor di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya mengalami kenaikan. Terutama pengurusan paspor untuk umrah. Hal tersebut merupakan dampak kebijakan pemerintah Saudi yang memperbolehkan umrah dengan kemudahan persyaratannya.  Animo masyarakat untuk membuat paspor sangat tinggi. Dalam sehari, kuota untuk permohonan paspor selalu penuh. ’’Dengan kantor induk, total ada 6 tempat pelayanan,’’ kata Kasi Informasi dan Komunikasi Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya Febby Wilson Sayuti kemarin.  Dia menuturkan, animo masyarakat untuk membuat paspor terlihat sejak akhir tahun kemarin. Tepatnya mulai Oktober lalu. Berdasar data mulai Oktober hingga Februari kemarin, pergerakannya terus naik sampai 26 persen. Dari angka 1.500 pemohon, naik menjadi sekitar 1.800 pemohon.  Data tersebut mungkin bisa bertambah banyak pada Maret ini. Hanya, perekapan data dilakukan di akhir bulan. Febby menyatakan, secara kasatmata, permohonan paspor bulan ini lebih banyak untuk umrah. Maklum, penerbangan internasional, khususnya umrah, sudah bisa dari Bandara Juanda.  Apalagi, pemerintah Saudi tidak memberlakukan karantina bagi para jemaah. Termasuk tidak menggunakan tes swab PCR. Dengan syarat, jemaah sudah mendapat vaksinasi kedua atau booster.  Selain itu, permohonan paspor naik karena animo masyarakat ke luar negeri cukup tinggi. Terlebih beberapa negara mulai melonggarkan syarat bagi wisatawan asing. Misalnya di Malaysia. Mulai April, pelancong ke Malaysia tidak perlu dikarantina. Asalkan syaratnya dipenuhi. Salah satunya sudah mendapat vaksin lengkap.  Febby menjelaskan, ada sedikit perbedaan dalam mengurus paspor umrah. Yakni, harus ada rekomendasi dari biro umrah. Termasuk izin dari biro umrahnya. ’’Tak hanya itu, rekomendasi dari Kemenag juga menjadi syarat wajib. Hal ini sebagai antisipasi penyalahgunaan izin umrah,’’ lanjutnya.

Pemohon Paspor di Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya Melonjak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-20-at-13.15.29.jpeg" alt="Kepala Divisi Humas Pol Irjen Pol Dedi Prasetyo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Pol Irjen Pol Dedi Prasetyo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk memburu mafia karantina untuk para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Sejauh ini memang terindikasi ada celah yang bisa dimanfaatkan hingga terjadi pelanggaran.  "Kelemahannya adalah di pengawasan bandaranya, dari mulai pintu kedatangan dia keluar dari pesawat ini ada oknum-oknum yang menyalagunakan kewenangannya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (3/2).  Dedi mengatakan, dari laporan yang ada, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dengan menawarkan jasa karantina untuk para PPLN. Situasi ini yang akan diawasi secara ketat oleh petugas.  "Dari hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak Imigrasi tentunya sudah tidak ada lagi jalur-jalur tersebut harus clear dari orang-orang yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut," imbuhnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk memburu mafia karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Isu tersebut belakangan cukup ramai menyita perhatian masyarakat usai ditemukan adanya praktik curang.  "Prinsipnya tim yang sudah dibentuk bapak Kapolri akan menindak tegas siapapun yang terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kekarantinaan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (2/2).  Dedi menyampaikan, Polri tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas para mafia karantina. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait akan dilibatkan dalam tim ini.  "Karena ini menyangkut masalah kepercayaan dunia Internasional di Indonesia bahwa untuk sistem kekarantinaan di Indonesia harus berjalan dengan baik, mulai dari kedatangan sampai dengan proses nanti pemantauan oleh monitoring aplikasi Presisi yang sudah direspons oleh bapak Kapolri sampai menuju ke hotel yang ditunjuk untuk melaksanakan karantina," imbuhnya.

Polri Ungkap Celah Adanya Mafia Karantina Untuk PPLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Screenshot-2021-10-25-172124-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah meminta agar masyarakat tidak berpergian ke luar negeri hingga beberapa minggu ke depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, sebab, saat ini kasus terkonfirmasi Covid-19 varian Omicron sedang meningkat di berbagai negara.  "Kami mohon teman sekalian menahan diri untuk berjalan ke luar negeri kecuali penting,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/1).  Luhut mengungkapkan, hingga saat ini kasus terkonfirmasi Covid-19 varian Omicron didominasi oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). ’’Presiden spesifik menganjurkan menahan diri beberapa minggu ke depan untuk tidak ke luar negeri,” tuturnya.  Luhut menyebut, pada 9 Januari 2022, dari 393 kasus Covid-19 di DKI Jakarta, sebanyak 300 kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. "Konfirmasi pelaku perjalanan luar negeri mendominasi proprosi kasus harian. Penyebab kasus aktif dan perawatan pasien Jawa-Bali karena pelaku perjalanan luar negeri,” ungkapnya.  Luhut mengatakan, jika melihat penyebaran varian Omicron saat ini telah memapar sebanyak 150 negara termasuk negara-negara maju. Varian Covid-19 yang berasal dari Afrika Selatan ini lebih cepat menginfeksi dibandingkan varian Delta.  Luhut menambahkan, dengan adanya penyebaran varian baru ini dapat meningkatkan peralatan medis dan rumah sakit terutama di Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan negara-enagra Eropa lainnya. ’’Sebagian besar menginfeksi negara maju hingga mencapai puncaknya dan lebih tinggi dari pada varian sebelumnya, yaitu delta,” paparnya. (*)  &nbsp;

Omicron Menyebar di 150 Negara, Luhut Imbau Warga Tahan Diri ke LN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Ketua-Umum-Partai-Golkar-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan membuka pintu-pintu baru bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) baik moda transportasi pesawat, laut, maupun darat. Airlangga mengungkapkan, selain Jakarta, Bandara Juanda di Surabaya juga akan dibuka sebagai pintu masuk kedatangan perjalanan Internasional. Artinya, pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke Tanah Air.  "Bagi PPLN, pemerintah mempersiapkan pintu-pintu baru. Selain di Jakarta disiapkan juga di Juanda maupun tempat lain. Tentunya disiapkan karantinanya," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Senin (3/1).  Kemudian, Airlangga melanjutkan, untuk pintu masih melalui jalur darat, pemerintah juga sedang menyiapkan di wilayah Kalimantan Barat dan Timur. “Apakah itu yang ada di lintas batas yaitu Entikong, dan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur," ucapnya.  Tak hanya itu, untuk pintu masuk bagi pelaku perjalanan laut juga dibuka yakni Batam dan Tanjung Pinang. Tentunya juga akan disiapkan pula fasilitas karantina di tempat tersebut.  "Selanjutnya juga yang masuk laut antara lain Batam, Tanjung Pinang, Kepri,” imbuhnya.  Airlangga menambahkan, bersamaan dengan kebijakan karantina yang dipangkas, pemerintah akan menambah negara yang dikenakan aturan karantina selama 10 hari.  “Nanti pak Menkomarinves akan memasukkan di dalam satgas. Jadi dua negara yang relatif tinggi juga kita kenakan 10 hari, sedangkan menambah dari yang 13 negara sedangkan yang lain di luar negara tersebut 7 hari,” pungkasnya.

Pemerintah Bakal Buka Pintu Baru Kedatangan Perjalanan Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-31-at-20.17.58.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sebanyak 20 warga Jawa Barat yang hendak pulang ke Indonesia seusai melakukan perjalanan dari luar negeri dinyatakan terpapar virus korona varian Omicron. Saat ini, mereka sedang menjalani karantina di DKI Jakarta.  ”Hari ini (3/1), tercatat warga Jawa Barat yang datang dari luar negeri kemudian dikarantina dan diketahui terpapar Omicron ada 20 orang. Jadi ini ada breaking news,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate Bandung, Senin (3/1).  Ridwan Kamil menegaskan, penyebaran virus korona varian Omicron yang menjangkiti 20 warga Jawa Barat tidak di level komunitas. Sehingga, virus korona varian Omicron hingga saat ini belum ada di Jawa Barat.  ”Tidak ada transmisi/penularan lokal varian baru tersebut di Jawa Barat. Semuanya tersisir di batas negara atau di bandara, cuma KTP-nya tercatat sebagai warga Jawa Barat. Saya ulangi. Omicron belum ada di tanah Jawa Barat per hari ini (3/1). Tapi yang KTP-nya Jawa Barat dikarantina di Jakarta itu ada 20 orang,” terang Ridwan Kamil.  ”Karena semua Omicron ini ialah orang-orang yang berpergian ke luar negeri datang ke Indonesia. Beda sama Jawa Timur, kalau Jawa Timur mah semua dari Bali masuk ke Surabaya,” tambah dia.  Meskipun belum ada penularan lokal varian Omicron di wilayahnya, Ridwan Kamil menyatakan, Pemprov Jabar selalu proaktif menyikapi masalah tersebut.  ”Kami bersama tim komite melakukan perhitungan 14 hari pasca Natal dan Tahun Baru. Kami asumsikan kalau ada berita buruk seperti apa. Peroksigenan kita lakukan persiapan semua diulang persiapan seperti (varian) delta,” papar Ridwan Kamil.  Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan, berdasar keterangan epidemiologi saat melakukan rapat dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui bahwa virus korona varian Omicron itu tingkat penyebarannya cepat. Namun, tingkat hospitalisasinya rendah.  ”Makanya banyak sembuh cepat. Per hari ini (3/1) belum ada yang dirawat di rumah sakit,” tutur Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil Sebut Warga Jabar Terpapar Omicron Usai dari Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT-_penambahan-masa-karantina-dan-pelarangan-11-negara-masuk-ke-indonesia-karena-virus-omicron-_hanung-hambara-_29112021-6-2672.jpg" alt="Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) menjalani proses screening untuk penempatan karantina di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/11/2021). Seiring merebaknya kasus Covid-19 varian baru virus corona B.1.1.529 atau varian Omicron pemerinta" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) menjalani proses screening untuk penempatan karantina di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/11/2021). Seiring merebaknya kasus Covid-19 varian baru virus corona B.1.1.529 atau varian Omicron pemerinta</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Pemerintah kembali mengubah aturan karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi 7 hingga 10 hari disesuaikan berdasarkan kasus Omicron di negara asal. Aturan karantina sebelumnya ditetapkan yaitu 10 hingga 14 hari.  “Diputuskan karantina yang 14 hari menjadi 10 hari dan yang 10 hari menjadi 7 hari,” kata Luhut di Istana Negara, Senin (3/1).  Luhut menjelaskan, kebijakan perjalanan internasional tersebut siring dengan penanganan kasus Covid-19 yang baik dan penyebaran kasus yang sangat minim. “Semua angka-angka membaik. Yang pertama mungkin 2 hari berselang kasus kematian, tidak ada dalam kasus Covid ini. Itu tanggal 26 dan tgl 2. Jadi zero death,” ucapnya.  Luhut melanjutkan, kehadiran varian Omicron ini sudah menyebar menjadi menjadi 132 negara dan Indonesia sendiri masuk dalam ranking di 40. Ia menyebut, jumlah kasus Omicron di Indonesia saat ini ada sebanyak 152 kasus dan yang sudah sembuh 23 persen dari angka tersebut.  “Jadi angka ini memang masih kita lihat cukup baik dibandingkan yang lain,” ungkapnya.  Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga menyampaikan, seiring pemangkasan aturan karantina perjalanan luar negeri, negara asal pelancong juga bakal disaring lagi. Pemerintah bakal menambah negara yang dikenakan aturan karantina selama 10 hari.  “Nanti pak menkomarinves akan memasukkan di dalam satgas. Jadi dua negara yang relatif tinggi (kasusnya) juga kita kenakan 10 hari, sedangkan menambah dari yang 13 negara. Sedangkan yang lain di luar negara tersebut 7 hari,” pungkasnya.

Waktu Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Kini Jadi 7 Hingga 10 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT-_penambahan-masa-karantina-dan-pelarangan-11-negara-masuk-ke-indonesia-karena-virus-omicron-_hanung-hambara-_29112021-15-2668.jpg" alt="Sejumlah Waga Negara Indonesia (WNI) yang pulang dari luar negeri menjalani proses screening untuk penempatan karantina ke Wisma Atlet di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/11/2021). Seiring merebaknya kasus Covid-19 varian baru virus" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Waga Negara Indonesia (WNI) yang pulang dari luar negeri menjalani proses screening untuk penempatan karantina ke Wisma Atlet di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/11/2021). Seiring merebaknya kasus Covid-19 varian baru virus</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus Covid-19 varian Omicron total menjadi 136 orang. Kasus itu mayoritas tertular dari perjalanan ke luar negeri. Rata-rata, pulang dari Turki dan Arab Saudi terbanyak. Dan hanya ada 1 kasus lokal yang dialami warga Medan saat berkunjung ke Jakarta.  Kasus Omicron di Indonesia bertambah 68 orang pada Jumat (31/12), sehingga total kasus konfirmasi sebanyak 136 orang. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan, 68 kasus baru berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Sebanyak 11 di antaranya merupakan WNA.  Nadia mengimbau masyarakat untuk menahan diri tidak bepergian ke negara-negara dengan transmisi penularan Omicron yang sangat tinggi. Dia meminta masyarakat jangan egois.  ”Jangan egois, harus bisa menahan diri untuk tidak bepergian dulu ke negara dengan transmisi penularan Covid-19 yang sangat tinggi. Seperti Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Kita harus bekerja sama melindungi orang terdekat kita dari tertular Covid-19. Mari kita menahan diri,” tegas Nadia dalam keterangan resmi Kemenkes, Sabtu (1/1).  ”Semua kasus merupakan pelaku perjalanan luar negeri, dengan asal negara kedatangan paling banyak dari Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat,” tambah dia.  Dari 68 kasus konfirmasi Omicron tersebut, sebanyak 29 orang tidak memiliki gejala, 29 orang sakit dengan gejala ringan, 1 orang sakit dengan gejala sedang, dan 9 orang lainnya tanpa keterangan.  Data WHO, dari penghitungan prediksi peningkatan kasus akibat Omicron dibandingkan dengan Delta dan dengan mempertimbangkan tingkat penularan dan risiko keparahan, didapat hasil bahwa kemungkinan akan terjadi peningkatan penambahan kasus yang cepat akibat Omicron. Akan tetapi diiringi dengan tingkat penggunaan tempat tidur rumah sakit atau ICU yang lebih rendah dibandingkan dengan periode Delta.  Artinya varian Omicron memiliki tingkat penularan yang tinggi tapi dengan risiko sakit berat yang rendah. Walaupun begitu, masyarakat tetap harus waspada karena situasi dapat berubah dengan cepat.  ”Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian, serta upaya mitigasi lainnya harus tetap berjalan,” ucap Siti Nadia Tarmidzi.

Kasus Omicron 136 Orang, Jangan Egois Ingin ke Arab Saudi dan Turki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pembukaan Bandar Udara Internasional Juanda (Bandara Juanda), Jawa Timur, bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) akan dilakukan secara bertahap. Hal tersebut guna menghindari risiko peningkatan atau penyebaran Covid-19.  “Secara umum kesiapan Bandara Juanda dan tempat karantina sudah baik, tetapi saya minta pembukaan bandara ini dilakukan secara bertahap seperti misalnya setiap seminggu sekali ada evaluasi, ada learning process,” kata Luhut dalam keterangannya, Sabtu (1/1).  Luhut menjelaskan, untuk tahap awal, Bandara Juanda dapat menerima 3 penerbangan internasional per minggunya dan hanya untuk PMI (Pekerja Migran Indonesia). Sementara itu, evaluasi dilakukan setiap satu minggu. Jika hasilnya baik, maka tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah penerbangannya.  “Saya minta Kemenhub, Kemenkes, Pangdam Brawijaya, Kapolda Jatim, dan AP1 memantau dan melakukan evaluasi terus-menerus proses dan alur kedatangan PPLN di Bandara Juanda,” tuturnya.  Untuk alur kedatangan, Luhut memaparkan, ada tiga hal yang menjadi perhatian yakni Alur Proses Kedatangan PPLN supaya tidak terjadi penumpukan, penambahan personel untuk setiap alur serta integrasi data dengan Kementerian Perhubungan.  “Alur bandara ada beberapa titik menjadi perhatian kita, jangan sampai ini menjadi penumpukkan,” ucapnya.  Luhut menyebut telah meminta BNPB, Gubernur Jatim, Pangdam Brawijaya, Kapolda Jatim, dan PHRI memastikan proses karantina berjalan dengan lancar. "Saya minta pengawasan dilakukan secara ketat sehingga tidak ada kebocoran. Selain itu pastikan segala kebutuhan logistik wisma karantina dapat dipenuhi dan anggarannya tersedia,” ungkapnya.  Terkait akan diberlakukannya kebijakan ini, kata Luhut, Ia menekankan agar semua pekerja dari bandara hingga di tempat karantina untuk diberikan proteksi yang memadai dan dilakukan tes secara rutin.  “Dengan persiapan yang baik, Menko Luhut yakin proses penerimaan PPLN di Bandara Juanda akan lebih baik,” pungkasnya.

Pembukaan Bandara Juanda untuk Perjalanan Luar Negeri Secara Bertahap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perjalanan luar negeri

Berita Terkini