<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/25/1000168327-2242416463.jpg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui di Jakarta, Minggu (25/8/2024). (ANTARA/Ilham Kausar)" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui di Jakarta, Minggu (25/8/2024). (ANTARA/Ilham Kausar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Organisasi buruh menolak kesepakatan perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam rangka upaya penurunan penetapan tarif bea masuk yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Buruh menilai, ada klausul berbahaya dalam isi kesepakatan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, ada pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hak asasi rakyat Indonesia dalam perjanjian tersebut. Yakni, bisa membuka dan memindahkan data pribadi warga negara Indonesia, termasuk data kaum buruh, ke yurisdiksi AS. "Bagaimana mungkin data pribadi warga negara bisa dipindahkan ke negara lain?" ujarnya dalam keterangannya Kamis (24/7). Dia pun mempertanyakan dasar yang digunakan tim negosiasi ekonomi Indonesia dalam menyetujui pembukaan akses data rakyat Indonesia kepada negara asing. Apalagi, tanpa seizin dan sepengetahuan rakyat. "Apakah rakyat sudah ditanya? Apakah buruh sudah ditanya? Tidak pernah. Ini kebijakan elitis yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan mengorbankan buruh," keluhnya. Oleh sebab itu, kata dia, KSPI dan Partai Buruh menuntut pemerintah untuk mencabut perjanjian ini. Jika tidak, dia mengancam akan menggerakkan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia. Iqbal menegaskan, rakyat khususnya kaum buruh tidak pernah memberikan otoritas kepada pemerintah untuk menjual data pribadi mereka. "Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal prinsip dan harga diri bangsa," sambungnya. Selain soal data pribadi, ia juga menyoroti ketimpangan tarif perdagangan antara Indonesia dan AS yang semakin menindas. Di mana, tarif barang-barang Indonesia ke AS dinaikkan hingga 19 persen, sementara barang dari AS yang masuk ke Indonesia bisa masuk tanpa bea atau 0 persen. "Ini adalah bentuk nyata dari penjajahan ekonomi model baru: neoliberalisme dan neokolonialisme," ungkapnya. Di samping itu, Iqbal turut mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan tarif Trump ini sebelumnya telah menyebabkan gelombang PHK besar-besaran di berbagai sektor industri Indonesia. Khususnya, padat karya. Apalagi ditambah dengan isi perjanjian perdagangan terbaru yang disepakati oleh pemerintah. Trump sendiri ingin Indonesia menghapus semua hambatan non-tarif bagi produk AS, mulai dari TKDN, lisensi impor, hingga sertifikasi produk. &ldquo;Itu saja sudah menghancurkan kehidupan jutaan buruh. Sekarang, ditambah lagi isi perjanjian terbaru, data pribadi kami dijual ke negara lain. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,&rdquo; tegasnya. Iqbal memastikan, KSPI dan Partai Buruh akan terus mengawal isu ini. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menolak perjanjian yang tidak berpihak pada rakyat ini. &ldquo;Cabut perjanjian ini, atau kami akan melakukan aksi besar-besaran turun ke jalan!&rdquo; pungkasnya. (mia)

Organisasi buruh menolak kesepakatan perdagangan Indonesia-AS, menilai melanggar kedaulatan dan hak asasi rakyat.

Buruh di Bawah KSPI Tolak Perjanjian Perdagangan Indonesia-AS, Said Iqbal: Langgar Kedaulatan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/IMG-20250212-WA0087-3961392586.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Menteri Ekonomi UAE Abdullah Bin Touq Al Marri di sela acara the World Goverment Summit 2025 di Dubai, Rabu (12/2). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Menteri Ekonomi UAE Abdullah Bin Touq Al Marri di sela acara the World Goverment Summit 2025 di Dubai, Rabu (12/2). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab (UAE) atau Persatuan Emirat Arab (PEA) sepakat untuk meningkatkan volume kerja sama perdagangan hingga USD 10 miliar per tahun. Target ini disepakati saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Menteri Ekonomi UAE Abdullah Bin Touq Al Marri di sela acara the World Goverment Summit 2025 di Dubai, Rabu (12/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, pada 2024, nilai perdagangan antara RI dan UAE mencapai USD 5 miliar. Angka itu mengalami peningkatan daripada 2020 yang hanya di angka USD 3 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Target perdagangan ini bisa diwujudkan melalui implementasi perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif, serta peningkatan investasi dan pariwisata dari hasil pertemuan ini," kata Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kerja sama bidang ekonomi antara RI dan UAE bisa terjalin lebih erat melalui I-UAE CEPA. Bahkan, Pemerintah RI juga menawarkan potensi kerja sama di bidang ekonomi digital dengan mengajak pengusaha-pengusaha UAE seperti G42 dan Masdar berinvestasi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015628904/airlangga-hartarto-libatkan-kpk-dan-polri-untuk-wujudkan-transparansi-initial-memorandum-akan-diajukan-ke-oecd-juni">Airlangga Hartarto Libatkan KPK dan Polri untuk Wujudkan Transparansi, Initial Memorandum akan Diajukan ke OECD Juni</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengaku, Indonesia siap memperluas akses penerbangan guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin meningkatkan arus wisatawan ke Indonesia, yang saat ini mencapai sekitar 2 juta kunjungan per tahun. Negara-negara seperti Yunani, Italia, dan AS telah berhasil meningkatkan sektor ini dengan strategi serupa,&rdquo; ujar Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Airlangga juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kargo untuk mendukung pertumbuhan perdagangan. Bahkan, pertemuan itu juga turut membahas potensi pengembangan infrastruktur penerbangan, termasuk rencana pembangunan bandara baru di utara Bali untuk mendukung industri pariwisata Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Menteri Ekonomi UAE Abdullah Bin Touq Al Marri sepakat bahwa pembangunan infrastruktur bandara menjadi strategi utama di beberapa negara, seperti India yang membangun 200 bandara baru untuk meningkatkan pariwisata dan konektivitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menyebut soal rencana peningkatan frekuensi penerbangan dan menambah armada pesawat berukuran besar, seperti Airbus A380 dan Boeing 777, ke kota-kota besar termasuk Jakarta, Surabaya dan Denpasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana ini mengacu pada tingkat animo dan permintaan yang besar terhadap pesawat jenis tersebut, serta kapasitas landasan dan dukungan operasional Bandara di Indonesia yang telah memenuhi standar internasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami melihat peluang untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi melalui kebijakan open sky policy, dengan mengacu pada pengalaman kerja sama penerbangan UEA dengan Mesir,&rdquo; pungkasnya.</div>

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, pada 2024, nilai perdagangan antara RI dan UAE mencapai USD 5 miliar.

Indonesia dan UAE Targetkan Peningkatan Kerja Sama Bidang Infrastruktur-Pariwisata USD 10 Miliar Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/zzcMzFmXYGbg66o7veEZfrky5NN9bJVp87gjxyHh-156805421.jpg" alt="Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement/ BTA). Zulhas menjelaskan, sejak pertama kali berlakunya BTA pada 24 Agustus 1970, BTA diperbarui dengan pertimbangan kondisi dan perubahan terbaru, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengaturan mekanisme, serta peningkatan pengawasan pelaksanaannya. Peninjauan ulang BTA pertama kali dilakukan pada 21&ndash;22 Juli 2009 di Bandung, hingga akhirnya mencapai kesepakatan secara substansi pada pertemuan ke-8 pada 21 Maret 2022. Penandatanganan dilakukan di Perdana Putra, Putrajaya, dan disaksikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Mendag mengatakan bahwa kedua negara menyambut baik penandatanganan perjanjian ini yang diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat kedua negara yang tinggal di daerah perbatasan. "Warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan RI-Malaysia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini. Oleh karena itu, Bapak Presiden sangat gembira atas penyelesaian pembaruan BTA yang diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan warga negara kita yang berada di perbatasan," kata Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6). Ke depan, kata Zulhas, tindak lanjut penyelesaian persetujuan ini memerlukan perhatian. Khususnya dalam hal ratifikasi, sosialisasi, dan pengawasan implementasinya sehingga diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah berlakunya pembaruan ini, maka diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat perbatasan agar dapat memahami serta memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, seluruh lapisan pemangku kepentingan diharapkan dapat bersama-sama melakukan pengawasan implementasinya. "Saya berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam kedua hal tersebut (sosialisasi dan pengawasan),&rdquo;" imbuh Mendag Zulkifli Hasan. Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan bahwa BTA berbeda dengan bentuk kerja sama perdagangan seperti Free Trade Agreement, meskipun kedua negara merupakan anggota ASEAN yang seharusnya diberlakukan bea nol persen. "Secara faktual, jika kita hanya terbatas melihat dalam kerangka skema ASEAN, maka seharusnya bea masuk terhadap barang dari Indonesia-Malaysia sudah nol persen. Namun, dalam BTA diberikan beberapa pengecualian ketentuan ekspor dan impornya dengan tujuan tidak memberatkan masyarakat kita di perbatasan," ujar Djatmiko. Setelah ditandatangani, kedua negara akan melanjutkan proses ratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara sebelum BTA diberlakukan dan dapat memfasilitasi masyarakat di perbatasan.&nbsp;

"Warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan RI-Malaysia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini," kata Mendag.

Mendag Teken Pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PISANG.jpg" alt="Pisang Mas Kirana Lumajang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pisang Mas Kirana Lumajang. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerja sama perdagangan Indonesia dengan Jepang makin harmonis pada masa mendatang. Ada pembaruan perjanjian dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Di antaranya, meningkatkan ekspor ikan tuna kaleng Indonesia dengan tarif yang lebih bersaing jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, menambah kuota bebas bea masuk menjadi 4.000 ton per tahun untuk ekspor pisang, mengubah syarat pembebasan bea masuk, dan menaikkan kuota ekspor buah nanas. Ditargetkan, pembaruan IJEPA bisa selesai dan diumumkan saat KTT G20 di Bali pada November. "Diharapkan, Jepang dapat mempertimbangkan tarif bea masuk untuk beberapa komoditas seperti ikan tuna serta buah pisang dan nanas," tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Nishimura Yasutoshi. Airlangga mengungkapkan, telah ada komitmen investasi swasta Jepang hasil pertemuan presiden dengan CEO's Jepang sebesar USD 5,2 miliar. Di antaranya, berupa pembangunan IKN dan pembangkit listrik, industri otomotif, baterai listrik, baja, serta infrastruktur transportasi. Sektor kelapa sawit turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pemerintah berharap Jepang dapat menerima sertifikasi rantai pasok Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Dengan begitu, ekspor produk kelapa sawit bisa meningkat.

Pembaruan IJEPA Bawa Optimisme Peningkatan Ekspor RI ke Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ZULHAS-0107-A.jpg" alt="Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA), Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi di Abu Dhabi, Kamis (30 Juni 2022)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA), Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi di Abu Dhabi, Kamis (30 Juni 2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meneken persetujuan  Kemitraan Ekonomi  Komprehensif Indonesia–Uni Emirat Arab  (Indonesia-United  Arab  Emirates Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement,  atau IUAE–CEPA). Kesepakatan ini  ditandatangani  hanya  berselang  9  bulan sejak diluncurkan  oleh menteri perdagangan kedua negara.  Pencapaian ini sesuai dengan target yang diberikan oleh kedua kepala negara,yaitu terselesaikannya perundingandalam waktu kurang dari satu tahun.  Penandatanganan IUAE–CEPA dilakukan  oleh  Menteri  Perdagangan  RI  Zulkifli  Hasan  dan  Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA)Abdulla bin Touq Al Marri. Penandatanganandilakukan bersamaan dengan   kunjungan   kerja   Presiden   RI   Joko   Widodo. Penandatanganan IUAE–CEPA menjadi momentum  bersejarah karena ini kali  pertama Indonesia memilikiperjanjian  dagangdengan negara di Kawasan Teluk.  “Bapak  Presiden  RI  menyambut  positif  penyelesaian  persetujuan  IUAE–CEPA.Persetujuan  ini menjadi  pintu  masuk Indonesia ke UEA yang merupakan hub untuk meningkatkan  ekspor  ke negara-negara  tujuan  nontradisionalseperti  di  kawasan  Teluk,  Timur  Tengah,  Afrika,dan  Asia Selatan,”ungkap Mendag Zulhas.  Penyelesaian IUAE–CEPA sekaligus  menjadi  momentum  yang  tepat  untuk  pemulihan  ekonomi pascapandemi   Covid-19. “Covid-19   membuat   hampir   seluruh   negara   di   dunia   mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita harap bersama ketika IUAE–CEPA ini diimplementasikan, peningkatan kinerja  sektor  perdagangan  dan  investasi yang didorong  melaluiIUAE–CEPAdapat semakin  mengakselerasi upaya  pemulihan  ekonomi  pascapandemi  Covid-19serta  meningkatkan daya saing Indonesia,”imbuh Mendag Zulhas.  Sementara    itu,    Direktur    Jenderal    Perundingan    Perdagangan    Internasional    Kementerian Perdagangan  Djatmiko  Bris Witjaksono  menyatakan,perundingan  IUAE–CEPA  sangat  bermanfaat bagi  Indonesia. Salah  satu alasannya  adalah terbukanya  akses  pasar  ke  UEA  melalui  penurunan dan  penghapusan  tarif  bea  masuk  sekitar  94 persen dari  total  pos  tarif  dengan  mekanisme penurunan secara langsung maupun bertahap saat perjanjian berlaku (entry into force).  Persetujuan  IUAE–CEPA mencakup pengaturan di  bidang  perdagangan barang,  perdagangan  jasa, investasi,  hak  kekayaan  intelektual,  ekonomi Islam,  ketentuan  asal  barang,  prosedur  kepabeanan dan  fasilitasi  perdagangan,  kerja  sama  ekonomi,  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  usaha kecil dan menengah, perdagangan digital, serta ketentuan hukum dan isu kelembagaan.  Isu ekonomi  Islam  dalam  IUAE–CEPA  ini  juga  menjadi  satu  catatan sejarah  bagi Indonesia.  Untuk kali  pertama, isu ekonomi  Islam/syariah  dimasukkan  sebagai  salah  satu  cakupan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif dengannegara mitra dagang Indonesia.  “Pengaturan pada  bab terkait ekonomi Islam dalam IUAE–CEPA, yang merupakan terobosan  unik bagi  Indonesia  dalam  upaya  pengembangan  kerja  sama  terkait  ekonomi Islam, antara  lainmelibatkan saling diakuinya sertifikasi  halal masing-masing  negara, usaha  kecil  dan  menengah, serta ekonomi digital. Masih dalam bab yang sama, turut diaturkerja sama pengembangan sektor ekonomi Islam   yang   mencakupbahan   mentah,   makanan   dan   minuman,   obat-obatan   dan kosmetik, modest  fashion,  pariwisata,  media  dan  rekreasi,  serta pembiayaan Islami(Islamic finance),”ungkap Djatmiko.  Berdasarkan analisis Cost Benefitdan PrognosaIUAE–CEPA, dalam sepuluhtahun sejak entry into force (EIF),  ekspor  Indonesia  ke  UEA  diproyeksikan  meningkat  sebesar  USD 844,4  juta  atau meningkat  53,90 persen.  Selain  itu,  impor  Indonesia  dari  UEA  juga  diproyeksikan  meningkat sebesar 307,3 juta atau sekitar 18,26 persen. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi defisit perdagangan dengan UEA.  Setelah  ditandatangani,  proses  lebih  lanjut  adalah  ratifikasi  atau  pengesahan  IUAE–CEPA  yang akan  dilakukan bersama  oleh  pemerintah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesa sebelum  akhirnya  nanti  dapat  berlaku  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  usaha  kedua negara.  Sekilas Perdagangan Kedua Pihak Total  perdagangan  Indonesia–UEApada  2021  mencapai  USD 4,0  miliar atau  meningkat  37,88 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar USD 2,9 miliar. Meskipun sempat turun pada 2019–2020, di tengah pandemi Covid-19ini, nilai perdagangan bilateral kembali naik signifikan.  Pada 2021, ekspor Indonesia ke UEA tercatat sebesar USD 1,9 miliar atau meningkat 52,15 persen dibandingkan ekspor tahun 2020 yang sebesar USD 1,2miliar. Tren kenaikan ekspor Indonesia ke UEA selama 2017—2021 adalah 1,44 persen. Sementara itu, tren kenaikan total perdagangan pada periode  yang sama  adalah  0,44  persen. Komoditas  ekspor  utama  Indonesia  ke UEA yaitu barang perhiasan   dan   bagiannya, minyak   sawit   dan turunannya,   kendaraan   bermotor,apparatus (peralatan) elektronik untuk telepon seluler, dan apparatus penerimaan untuk televisi.  Sementara itu,impor  Indonesia  dari UEAtahun  2021 tercatat  sebesar  USD 2,1miliaratau meningkat 27,33 persen dibandingkan  impor  tahun  2020  yang  sebesar  USD 1,7juta.  Komoditas impor utama Indonesia dari UEA yaituproduk setengahjadi dari besi atau baja, alumuniumtidak ditempa, emas, sulfur, dan polimer propilena.

Tingkatkan Ekspor ke Timteng, Mendag Teken Perjanjian Dengan UAE-CEPA