<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/IK6etOXqkoKACKVPgo1fNqTC8y93BgcbIpXxYu4e-1010715526.jpg" alt="Rektor UI Heri Hermansyah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rektor UI Heri Hermansyah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri masih berlangsung di sejumlah kampus. Universitas Indonesia (UI) salah satunya. Sayangnya, dalam proses yang berjalan banyak diwarnai isu perjokian. Perjokian ini ramai ditawarkan untuk Seleksi Masuk (Simak) UI 2025. Di media sosial X, para joki ini terang-terangan menawarkan jasanya untuk bisa tembus Simak UI 2025. Sebagai informasi, Simak diselenggarakan secara online dan dapat dikerjakan dari perangkat elektronik masing-masing. Merespon hal ini, Rektor UI Heri Hermansyah menegaskan, tak akan menolerir praktik perjokian ini. Dia menegaskan, perilaku tersebut melanggar dan merugikan banyak orang. Apabila terbukti, baik pelaku joki maupun yang menyewa jasa perjokian ini akan dikenakan sanksi tegas. &ldquo;Yang joki sama yang dijokiin kalau itu tertangkap basah, jelas kita akan coret dari penerimaan masuk mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Yang kedua, kita akan bawa ke ranah hukum. Kita akan pidanakan,&rdquo; tegasnya ditemui usai groundbreaking pembangunan Gedung C-Hub (Connectivity Hub) di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, pada Senin (30/6). Sanksi tegas ini tak akan pandang bulu. Bila ternyata, ada warga UI baik itu mahasiswa maupun dosen yang terlibat dalam praktik perjokian ini maka akan dikeluarkan. Pihaknya pun kini tengah melakukan penelusuran atas dugaan-dugaan perjokian tersebut. Heri mengimbau, bagi masyarakat yang mengetahui praktik tersebut dan memiliki bukti untuk melaporkannya ke pihak kampus. &ldquo;Mahasiswa UI jadi joki? DO. Jelas. Selesai. Kita akan proses, jika terbukti nanti seberapa besar perannya di situ. Berat? Ya selesai udah,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, Simak ini jadi satu-satunya tes berbasis online yang diterapkan UI. Hal ini untuk membantu calon mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah untuk bisa mengikuti tes tanpa harus datang ke UI. Pihaknya memahami, bahwa perlu adanya penguatan di bidang security. Karenanya, saat ini penguatan kemananan tengah dilaksanakan. UI telah membangun sistem yang memungkinkan untuk mendeteksi adanya serangan atau kecurangan dengan upaya mengakses pusat sistem saat ujian. &ldquo;Jadi yang mengakses sistem secara gelap dan lain-lain akan ketahuan,&rdquo; pungkasnya. (mia)

Rektor UI menegaskan sanksi tegas bagi peserta dan joki yang terlibat dalam praktik perjokian pada Simak 2025, termasuk kemungkinan pidana.

Soal Dugaan Perjokian di Simak UI, Rektor Pastikan Peserta Didiskualifikasi Hingga Terancam Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/IMG-20250423-WA0093-866938671.jpg" alt="Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer- Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer- Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Fauzan angkat bicara soal banyaknya tindak kecurangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri, jalur seleksi nasional berbasis tes (SNBT) 2025. Ia mengaku prihatin atas kondisi yang terjadi.&nbsp; Fauzan mengungkapkan, upaya kecurangan ini sebetulnya tidak hanya terjadi saat ini. Tapi sudah sejak lama.&nbsp; Sejumlah upaya pun telah dilakukan oleh panitia seleksi, termasuk tim dari perguruan tinggi. Namun sayangnya, kecurangan yang terjadi semakin canggih dan terstruktur. &ldquo;Sebenarnya diharapkan beralih dengan (tes menggunakan) teknologi ini kan akan bisa meminimalisasi, tapi ternyata mereka itu jauh lebih canggih, itu kenyataannya,&rdquo; tutur Fauzan ditemui usai rapat di Kantor Kemenko PMK baru-baru ini.&nbsp; Diakuinya, sejak dulu, kasus perjokian ini paling banyak digunakan untuk mereka yang ingin masuk fakultas kedokteran. Yang mana, ternyata dalam ujian tulis berbasis komputer (UTBK) SNBT 2025 pun masih sama. Mayoritas dari pelaku kecurangan memilih program studi fakultas kedokteran seperti yang dibeberkan tim panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) sebelumnya.&nbsp; &ldquo;Saya ingat betul waktu di 2013, kami waktu itu rektor UMM Malang, khususnya kalau di swasta yang diserang joki itu kan kedokteran. Lalu, kami menemukan alat bantu komunikasi di telinga, kamera di kancing,&rdquo; kenangnya.&nbsp; Menurutnya, kecurangan ini sistemik. Sebab, ada sindikatnya. Dalam operasinya, mereka bahkan menerapkan kelas-kelas yang bisa diikuti dengan tarif yang berbeda-beda. Ada kelas VVIP, bisnis, hingga ekonomi. &ldquo;Saya yakin itu tidak hanya sekadar tes mahasiswa baru. Tapi untuk tes-tes yang prestige itu pasti ada. Saya bisa memastikan itu,&rdquo; keluhnya. Dia pun menyayangkan aksi ini masih terjadi. Padahal, tujuan dari seleksi ini adalah untuk menjaring calon mahasiswa yang terbaik dengan cara yang jujur.&nbsp; Sementara itu, Pengamat Pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai, kecurangan dalam tes masuk seperti di UTBK-SNBT ini merupakan simptom atau tanda semakin rendahnya integritas. Banyaknya tindakan korupsi atau sikap korup di masyarakat seolah-olah membuat laku curang itu normal, dimaklumi, dan akhirnya jadi budaya.&nbsp; &ldquo;Anak didik kita melihat dan mengalami hal itu, entah dari orangtua atau orang dewasa di sekitarnya, akhirnya tidak risih juga untuk curang,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Sementara, mengenai jumlah kecurangan paling banyak untuk masuk Fakultas Kedokteran, Totok justru beranggapan itu sebenarnya sikap rasional para peserta tes. Yang mana makin mahal biaya kuliah, makin sulit tesnya, maka makin canggih kecurangannya. Yang tentu saja hal ini tidak dibenarkan. Oleh karenanya, dia berharap, semua pihak bisa bergotong royong untuk memperbaiki masalah integritas ini. Termasuk, memberikan sanksi berat untuk pelaku sehingga bisa menimbulkan efek jera.&nbsp; &ldquo;Kita semua perlu introspeksi diri untuk memperbaiki masalah integritas ini dengan menghukum berat para pelanggarnya dan menerapkan zero tolerance ke tindak curang dalam tes masuk,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Pada bagian lain, Ketua Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Eduart Wolok, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi dalam pengungkapan identitas salah satu joki di UTBK-SNBT. Yang mana, untuk nama joki Healthy Febriana Jessica terdapat kesalahan pemasangan foto pelaku.&nbsp; Hal ini diketahui setelah ramai konfirmasi dari sang pemilik foto di media sosial X. Pemilik foto dengan nama akun @rotirebus_lia menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Ia mengaku tak menggunakan jasa joki saat UTBK. Seluruh proses UTBK dijalaninya sendiri dengan persiapan panjang selama berbulan-bulan. Eduart pun mengakui adanya kesalahan dalam pemasangan foto tersebut. Meski, untuk nama joki yang disebutkan Healthy Febriana Jessica sudah benar adanya.&nbsp; &ldquo;Sehubungan dengan informasi yang beredar di media sosial menanggapi Konferensi Pers SNPMB tanggal 29 April 2025 tentang adanya peserta yang menggunakan joki, dengan ini kami sampaikan bahwa terjadi kekeliruan dalam pencantuman foto pada konferensi pers tersebut atas nama saudari Aurellia Devina Putri pada gambar di No.3,&rdquo; ujar Eduart. Atas kesalahan tersebut, Eduart mengaku, bahwa panitia sudah sudah menghubungi yang bersangkutan dan pihak keluarga untuk menyampaikan permohonan maaf. &ldquo;Dan alhamdulillah sudah clear,&rdquo; katanya.&nbsp; Dia pun memastikan, Aurellia Devina Putri tidak melakukan kecurangan apapun dalam mengikuti UTBK-SNBT 2025. Baik menggunakan joki maupun menjadi joki. Kesalahan teknis ini pun disebutnya tidak memengaruhi hak peserta dalam proses seleksi SNBT 2025. &ldquo;Dipastikan yang bersangkutan mengikuti proses UTBK dengan baik dan benar. Adapun kesalahan pemasangan foto itu kesalahan atau human error dari tim panitia. Kami secara tulus memohon maaf atas kekeliruan yang terjadi, khususnya kepada peserta yang terdampak,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015932834/peserta-yang-tidak-hadir-utbk-di-unesa-78-peserta-per-hari">Peserta yang Tidak Hadir UTBK di Unesa 7&ndash;8 Peserta per Hari</a>&nbsp; Diakuinya, setelah dilakukan penelusuran, ternyata sebelumnya yang bersangkutan memang sempat ada masalah terkait administrasi sehingga sempat masuk ke dalam list kelompok bermasalah. Tetapi setelah diklarifikasi ulang masalah tersebut sudah diatasi. Sehingga, kesalahan dipastikan murni human error.

kasus perjokian ini paling banyak digunakan untuk yang ingin masuk fakultas kedokteran. Yang mana, ternyata dalam UTBK SNBT 2025 masih sama

Wamendikti Saintek Fauzan Sebut Kecurangan dalam SNPMB Sudah Lama dan Sistemik, Fakultas Kedokteran Paling Banyak Joki-nya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/IMG-20231114-WA0075_copy_1280x863-3537906434.jpg" alt="Petugas menangkap seorang terduga pelaku joki SKD CPNS di Kemenkumham yang berinisial IM, Selasa (14/11)." width="100%">
<figcaption>Petugas menangkap seorang terduga pelaku joki SKD CPNS di Kemenkumham yang berinisial IM, Selasa (14/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&mdash;Panitia Daerah Kementerian Hukum dan Hak Manusia (Kemenkumham) Jatim menggagalkan aksi perjokian Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) dengan terduga pelaku berinisial IM. Pelaku diserahkan ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut. &rdquo;Upaya perjokian ini dapat diungkap saat proses verifikasi berkas dan pelayanan pin registrasi,&rdquo; ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, Selasa (14/10). Setelah didalami, kata dia, IM merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus di Jember yang hendak menjadi joki seorang peserta SKD CPNS yang berinisial AM, seorang peserta SKD CPNS Kemenkumham asal Jombang. &rdquo;AM mendaftar untuk posisi penjaga tahanan dan dijadwalkan mengikuti ujian pada sesi ketiga hari ini,&rdquo; ujar Heni. Namun, IM gagal masuk ke lokasi tes di Auditorium Politeknik Pelayaran Surabaya akibat gelagat mencurigakan yang diendus panitia saat IM memasuki pos pemeriksaan biometrik dan pin registrasi. &rdquo;Sistem menunjukkan notifikasi bahwa data biometrik miss match dengan fisik asli yang bersangkutan,&rdquo; tutur Heni Yuwono. Salah satu ciri paling mencolok adalah foto di KTP dan Kartu Peserta Ujian menunjukkan ciri fisik yang sedikit gemuk. Namun, pada kenyataannya IM punya perawakan yang cenderung kurus. &rdquo;Panitia&nbsp;menangkap mahasiswa tersebut. Dari pengakuannya, IM akan mendapatkan imbalan Rp 25 juta-Rp 30 juta yang diserahkan jika berhasil meloloskan AM,&rdquo; terang Heni Yuwono. Meski begitu, IM mengaku tidak mengenal dan belum pernah bertemu AM sebagai kliennya. Sebab, ada perantara yang merupakan teman IM. &rdquo;Dari hasil pendalaman, kami menduga pelaku berjaringan, karena punya banyak teman sesama joki,&rdquo; papar Heni. Panitia menyerahkan IM ke Polsek Gunung Anyar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu merupakan langkah tegas panitia dalam memberikan sinyal bahwa segala bentuk kecurangan dalam seleksi CPNS tidak akan ditoleransi. &rdquo;Dia mengaku sebelumnya juga pernah beraksi sebagai joki seleksi CPNS, namun di instansi lain, tidak di Kemenkumham,&rdquo; tutur Heni Yuwono. Seleksi kompetensi dasar CPNS Kemenkumham Jatim akan terus berlanjut hingga Kamis (16/11). Semua peserta diingatkan untuk menjalani proses seleksi ini dengan integritas dan kejujuran agar hasil yang diperoleh mewakili kemampuan sebenarnya.

Panitia Daerah Kemenkumham Jatim gagalkan aksi perjokian SKD CPNS. Pelaku diserahkan ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Kemenkumham Jatim Gagalkan Joki SKD CPNS, Tarifnya Bikin Melongo

Perjokian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perjokian

Berita Terkini

Soal Dugaan Perjokian di Simak UI, Rektor Pastikan Peserta Didiskualifikasi Hingga Terancam Dipidana

Wamendikti Saintek Fauzan Sebut Kecurangan dalam SNPMB Sudah Lama dan Sistemik, Fakultas Kedokteran Paling Banyak Joki-nya

Kemenkumham Jatim Gagalkan Joki SKD CPNS, Tarifnya Bikin Melongo

Download Aplikasi JawaPos.com