<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Interior-Rumah-Dp-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diresmikannya Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, atau rumah DP 0 Rupiah masih menyisakan potensi kecurangan. Sebab pemilik yang membeli unit dengan harga murah, berkemungkinan memanfaatkan untuk disewakan atau bahkan dijual kembali dengan harga mahal.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya program rumah murah ini jatuh kepada masyarakat yang tepat. Sehingga dia berharap hunian itu dijadikan tempat tinggal sesuai fungsinya. Tidak untuk dialihkan tangankan kepada pihak lain.  "Mereka yang sedang bersyukur sekali punya rumah. Jadi mudah-mudahan sih rasanya tidak dalam posisi ingin menjual lagi," ujar Anies di Klapa Village, Jakarta Timur, Sabtu (31/8).  Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, jajarannya bersama pihak-pihak bersangkutan telah melakukan seleksi ketat kepada para calon penguni. Sehingga meminimalisir jatuh pada pihak yang tidak tepat.  "Kami ketat dalam proses seleksi. Dan kita arahkan supaya tidak salah orang untuk investasi. Jadi benar-benar warga yang memerlukan," ucap Kelik.  Sistem jual kembali untuk hunian ini pun tidak bisa sembarangan. Penghuni harus menjual rumahnya melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tidak bisa langsung kepada pembeli. Nantinya, BLUD yang akan melakukan verifikasi kepada calon pembeli baru. Sehingga program bantuan pemerintah ini tetap bisa ditujukan kepada rakyat kecil.  "Mekanisme kembali dijual pun tidak mudah, nanti akan harus melewati BLUD kita, tidak bisa langsung ke tangan orang lain lagi," tegasnya.  Pemprov sendiri telah menyiapkan sanksi untuk oknum yang membandel. Bisa berupa teguran di awal, bila tak diindahkan, bisa berupa pencabutan bantuan program rumah DP 0 Rupiah. “Sanksinya tidak akan ada lagi pakai surat peringatan, bisa langsung dicabut subsidinya dan akan diberikan sanksi tegas,” tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Pengajuan-Kredit-Rumah-DP-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-2-750x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas ketika menjelaskan tentang program rumah DP nol rupiah kepada warga. Rumah DP 0 rupiah berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Sejak 28 Juni 2019, bus TransJakarta melayani penghuni rumah DP 0 Rupiah Nuansa Pondok Kelapa dari Halte BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Cawang, Jakarta Timur. Berkolaborasi dengan SMKN 26, SMKN 56, SMKN 52, SMKN 4 Jakarta, serta Universitas Trilogi Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga memberi referensi penataan hunian kepada calon penghuni.  Hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa itu dibangun di atas lahan 5.686 meter persegi, dengan total 21 lantai, terdiri atas 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe. Yaitu, tipe studio berjumlah 240 unit, dengan kisaran harga setiap unit Rp 184,8 – 195,8 juta; tipe 1 kamar berjumlah 180 unit, dengan kisaran harga per unit Rp 210,7 - 213,4 juta; dan tipe 2 kamar berjumlah 360 unit, dengan kisaran harga tiap unit Rp 304,9-310,6 juta.  Adapun fasilitas yang terdapat di hunian ini di antaranya, Balai Warga, PAUD, Taman Bermain Anak, Musala, dan bus Transjakarta. Selain itu, hunian juga dekat dari pasar dan sekolah.

Sanksi Tegas Buat Penjual Rumah DP 0 Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya berhasil mewujudkan cita-cita warga ibu kota untuk mendapatkan rumah. Yaitu dengan program pertama Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur atau yang lebih dikenal rumah DP Rp 0. Pada tahap pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan serah terima kunci kepada 50 calon penghuni.  “Sungguh sebuah kebahagiaan tersendiri. Hari ini kita menyaksikan sebuah menara yang nantinya akan dihuni oleh masyarakat yang mereka terlibat dalam program Rumah DP nol rupiah,” ucap Anies dalam sambutannya di Tower Samawa Klapa Village, Jakarta Timur, seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (26/10).  Proses serah terima kunci tersebut menggunakan aplikasi khusus dalam rangka untuk memudahkan penghuni. Aplikasi berbasis android tersebut berisi daftar cek serah terima unit berupa segala kelengkapan yang harus diterima penghuni dari pengembang. Dengan adanya aplikasi yang beroperasi melalui gawai ini, para penghuni nantinya dapat dengan mudah melaporka jika ternyata kerusakan dari unit yang diterima, yaitu cukup difoto lalu dikirim menggunakan aplikasi ini.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/anies-rumah-dp-0-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>   “Lalu kepada masyarakat yang hari ini sudah terima kunci. Kami ingin kepada Bapak/Ibu sekalian, mulailah tinggal di tempat ini. Kenapa diberi nama Samawa? Memang betul ini Solusi Perumahan Warga. Tapi nama itu pun membawa pesan bahwa yang bisa mengikuti program ini adalah mereka yang sudah menikah,” tambah Anies.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/pemprov-dki-anies-wujudkan-rumah-dp-0-rupiah-457x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)  Sementara itu, pasangan tunanetra asal Cipete, Jakarta Selatan, Firman, 34, dan Tihana menjadi salah satu penerima satu unit rumah DP 0 rupiah. Ditemui usai menggelar akad kredit kepemilikan rumah, Firman mengatakan sangat bahagia sebab akhirnya memiliki rumah sendiri. Karena sebelumnya, dia tinggal menumpang di rumah orang tuanya.  “Kami berdua sangat senang bisa tinggal di sini. Akhirnya ada program DP nol persen ini, dengan patungan, kami berdua melakukan pembayarannya dan alhamdullilah bisa (punya rumah),” ujar Firman.  Firman menuturkan, sudah lama dirinya ingin memiliki rumah sendiri. Namun, karena harga properti di Jakarta yang begitu mahal, dia tak kunjung membeli rumah. Sampai akhirnya ada program rumah DP 0 Rupiah yang dianggapnya sangat membantu.  “Bagaikan mimpi, selama ini kan saya masih numpang di orang tua, terus masih wara-wiri sana-sini. Mustahil bagi kami punya rumah sendiri. Apalagi dengan penghasilan kami yang secukupnya,” jelasnya.  Firman menambahkan, mengetahui program DP 0 Rupiah ini setelah mengunjungi kantor Dinas Perumahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat itu dia mencari hunian di rusun Cipinang, namun menurut petugas sudah tidak ada unit yang kosong.  Petugas kemudian memberi informasi bahwa pada saat itu ada program rumah DP 0 Rupiah. Untuk pendaftarannya sedang dibuka. Tak berpikir panjang dia pun mencoba peruntungan tersebut. Hingga akhirnya dia mendapat unit ukuran 21 dengan luas bangunan 24 meter persegi tipe satu kamar. Selama tenor pembayaran 15 tahun, dia hanya merogoh kocek angsuran Rp 1,6 juta per bulan.  Hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa itu dibangun di atas lahan 5.686 m2, dengan total 21 lantai, terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama tipe studio berjumlah 240 unit, dengan kisaran harga setiap unit Rp 184,8 – 195,8 juta; tipe 1 kamar berjumlah 180 unit, dengan kisaran harga per unit Rp 210,7 - 213,4 juta; dan tipe 2 kamar berjumlah 360 unit, dengan kisaran harga tiap unit Rp 304,9-310,6 juta. Adapun fasilitas yang terdapat di hunian ini di antaranya, Balai Warga, PAUD, Taman Bermain Anak, Musala, dan bus Transjakarta. Selain itu, hunian juga dekat dari pasar dan sekolah.  Menanggapi minat masyarakat yang tinggi dan berdatangan ke lokasi, Pemprov membuka gelombang pendaftaran selanjutnya. Mulai 14 Agustus 2019 dialihkan ke kantor Unit UFPRS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat.  Peminat program Samawa ini dapat mendaftar melalui gelombang kedua untuk hunian di lokasi program yang baru, serta dapat pula mendaftar untuk menjadi waiting list pada hunian Klapa Vilage bila nantinya masih terdapat unit yang tersedia. Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website: samawa.jakarta.go.id.  Sejak 28 Juni 2019, bus TransJakarta melayani penghuni rumah DP 0 Rupiah Nuansa Pondok Kelapa dari Halte BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Cawang, Jakarta Timur. Berkolaborasi dengan SMKN 26, SMKN 56, SMKN 52, SMKN 4 Jakarta, serta Universitas Trilogi Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga memberi referensi penataan hunian kepada calon penghuni.  Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP 0 Rupiah akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 2,8 hektare, pada akhir 2019. Sedangkan rumah DP 0 Rupiah di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektare, pada awal 2020. Untuk pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI mencapai Rp 800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp 500 miliar.  Sangat Membantu Warga  JawaPos.com sempat berbincang dengan salah seorang penghuni bernama Ria yang tengah bermain bersama anaknya di taman.  Ibu satu anak itu menjelaskan, proses kepemilikan rumah Samawa dianggapnya tidak menyulitkan. Selama memang syarat administrasi awal sudah terpenuhi. Proses verifikasinya pun terbilang cepat.  “Kalau dari bank sih cepet prosesnya. Saya aja kemarin paling seminggu. Apalagi sekarang posisinya (rusun) udah dibangun,” ungkapnya.  Keberadaan rumah DP 0 Rupiah ini sendiri dianggapnya cukup membantu warga berekonomi pas-pasan. Pasalnya, harga hunian masih lebih murah dibanding rumah petak. Lebih dari itu, program rumah Samawa ini tidak dibebankan uang muka.  Keamanan di rumah DP 0 Rupiah ini sendiri terbilang cukup baik. Selain dibekali dengan portal bagi kendaraan masuk dan keluar, juga ada kartu akses untuk menuju lantai atas. Kartu tersebut hanya diberikan kepada penghuni. Sedangkan bagi pengunjung harus seizin petugas keamanan.  “Di sini emang nggak semuanya bisa masuk,” kata salah seorang petugas keamanan yang saat itu mendampingi JawaPos.com berkeliling di area dalam gedung.

Anies Wujudkan Mimpi Warga Miliki Rumah DP 0 Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Pengajuan-Kredit-Rumah-DP-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Warga saat melakukan proses kredit rumah DP 0 rupiah Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memproses pengajuan kredit dan pemilihan unit program rumah DP 0 rupiah. Tercatat 220 orang pendaftar yang lolos verifi" width="100%">
<figcaption>Warga saat melakukan proses kredit rumah DP 0 rupiah Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memproses pengajuan kredit dan pemilihan unit program rumah DP 0 rupiah. Tercatat 220 orang pendaftar yang lolos verifi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka gelombang kedua pendaftaran program rumah DP 0 Rupiah. Kebijakan ini menyusul tingginya minat warga kepada program tersebut yang pertama dibuka di Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun, program ini hanya untuk penduduk dengan KTP DKI Jakarta.  Pada tahap pertama, 28 Juli 2019 lalu, sebanyak 1.790 orang dinyatakan lolos seleksi program DP 0 Rupiah, dari 2.359 pendaftar. Dengan program Solusi Rumah Warga (Samawa) ini, warga Jakarta menengah ke bawah bisa memiliki rumah yang cicilannya relatif terjangkau, tanpa harus membayar uang muka.  Hingga Oktober 2019, 78 kepala keluarga juga sudah melakukan akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sedangkan 64 kepala keluarga telah serah terima kunci dan siap menghuni rumah barunya.  Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Provinsi DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan mengatakan peminat untuk program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu cukup tinggi. Sehingga, dibuat gelombang kedua untuk penduduk ibu kota yang ingin mendapatkan rumah subsidi itu.  Menurut dia, pendaftaran pada satu minggu pertama dilakukan di Klapa Village, dan mulai 14 Agustus 2019 akan dialihkan ke kantor Unit UFPRS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peminat untuk program  unggulan Pemprov DKI Jakarta ini terbilang cukup tinggi.  Peminat program Samawa ini dapat mendaftar melalui gelombang kedua untuk hunian di lokasi program yang baru, serta dapat pula mendaftar untuk menjadi waiting list pada hunian Klapa Vilage bila nantinya masih terdapat unit yang tersedia. Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website samawa.jakarta.go.id.  “Kami juga dapat sampaikan, bahwa bila masih ada unit yang tersisa dari hunian gelombang pertama ini maka pemohon yang lolos seleksi gelombang kedua juga dapat dimasukkan untuk mendapat unit di Rusunami Klapa Village,” jelas Dzikran.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Pengajuan-Kredit-Rumah-DP-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-4-750x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Warga terlihat antusias mendaftar Rumah DP o Rupiah di Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Program Samawa Rumah DP 0 Rupiah merupakan program Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan fasilitasi pembiayaan kepemilikan hunian untuk masyarakat DKI Jakarta. Lokasi hunian program gelombang kedua akan berjalan juga di beberapa lokasi di Jakarta yang saat ini masih dalam tahap proses penjajakan dan kerjasama dengan pengembang.  Hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa itu dibangun di atas lahan 5.686 m2, dengan total 21 lantai, terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama tipe studio berjumlah 240 unit, dengan kisaran harga setiap unit Rp 184,8 – 195,8 juta; tipe 1 kamar berjumlah 180 unit, dengan kisaran harga per unit Rp 210,7 - 213,4 juta; dan tipe 2 kamar berjumlah 360 unit, dengan kisaran harga tiap unit Rp 304,9-310,6 juta. Adapun fasilitas yang terdapat di hunian ini di antaranya, Balai Warga, PAUD, Taman Bermain Anak, Musala, dan bus Transjakarta. Selain itu, hunian juga dekat dari pasar dan sekolah.  Syarat Pendaftaran: 1. Warga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun 2. Warga yang belum punya rumah sendiri 3. Warga yang tidak pernah menerima subsidi rumah 4. Prioritas bagi warga yang sudah menikah 5. Warga yang taat pajak 6. Warga yang berpenghasilan Rp4 juta sampai Rp7 juta per bulan 7. Bagi warga yang terpilih (lolos seleksi), wajib memiliki rekening Bank DKI.  Syarat Administrasi 1. KTP DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan) 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Surat permohonan fasilitas pembiayaan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 4. Surat pernyataan penghasilan, terdiri dari surat pernyataan belum memiliki rumah; belum menerima subsidi rumah, akan menempati rumah 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website: samawa.jakarta.go.id.  Pembangunan tahap kedua  Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP 0 Rupiah akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 2,8 hektare, pada akhir 2019.  Sedangkan rumah DP 0 Rupiah di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektare, pada awal 2020. Untuk pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI mencapai Rp 800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp 500 miliar.  Untuk memastikan pemeratan kesejahteraan warga, Pemprov mengerjakan beberapa program yang terintegrasi. Dalam hal pengadaan rumah layak dan terjangkau, pada tahun 2019 rumah DP 0 Rupiah di Nuansa Pondok Kelapa selesai dibangun dengan jumlah sebanyak 780 unit.  Saat ini para peminat untuk program Rumah DP 0 Rupiah itu terus bertambah. Sehingga, program itu bagus untuk warga ibu kota yang ingin memiliki hunian.

Pendaftaran Rumah DP 0 Rupiah Masih Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/perda-sampah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan usulan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi berbagai terobosan dan inovasi dalam pengelolaan sampah Ibukota.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan revisi Perda sangat dibutuhkan, salah satunya untuk mempercepat pembangunan proyek pengelolaan sampah dengan konsep Intermediate Treatment Facility (ITF).  Ia menjelaskan, ITF saat ini sangat diperlukan untuk mengolah sampah di dalam kota. Ini mengingat beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, sudah mencapai 80 persen atau sekitar 39 juta ton sampah dari kapasitas terpasangnya 49 juta ton.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/infografis-Terobosan-Pengelolaan-Sampah-Ibu-Kota-457x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Rata-rata berat sampah yang dikirimkan dari Jakarta menuju TPST Bantargebang pada 2018 per harinya mencapai 7.452,6 ton. Sehingga diperkirakan daya tampung TPST Bantargebang akan mencapai batas maksimal pada 2021. Andono menjelaskan, berbagai terobosan dilakukan pihaknya untuk menyelesaikan masalah tersebut, diantara adalah mendorong lahirnya gerakan masyarakat agar terlibat dalam pengurangan sampah di sumber.  ”Ini sesuai harapan Bapak Gubernur bahwa pengelolaan sampah merupakan kolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat,” kata Andono melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (28/10).  Selain itu, peningkatan kualitas penanganan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan di Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA), yang bentuknya dapat berupa Intermediate Treatment Facility (ITF), TPST, TPST 3R, Bank Sampah, Komposting, dan lainnya.  Berbagai terobosan ini diharapkan mampu mereduksi hingga 80 persen sampah di dalam kota, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada Bantargebang dan memperpanjang usia pakai TPST Bantargebang. Namun, bebagai terobosan dan inovasi tersebut memerlukan dukungan regulasi, kelembagaan dan finansial yang memadai.  “Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang penting untuk melakukan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah,” kata Andono.  Penyediaan ITF Dikebut  Penyediaan ITF dipercepat realisasinya agar Jakarta bisa mengolah sampah di dalam kota. "Salah satu komponen krusial adalah terkait dengan pembiayaan dan di situlah mengapa kita membutuhkan revisi Perda sebagai payung hukumnya," tuturnya.  Terkait pembiayaan, Pemprov DKI mengusulkan terminologi baru, yakni Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dalam revisi perda tersebut. BLPS akan dimasukkan dalam bagian pendanaan pengelolaan sampah. Terminologi BLPS sebelumnya sudah muncul lebih dulu dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.  Selain itu, revisi perda ini juga dimaksudkan agar Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengadaan dan pengoperasian fasilitas pengolahan sampah, baik itu dengan BUMD maupun badan usaha swasta.  DKI Jakarta menargetkan tersedianya empat ITF di dalam kota. ITF Sunter di Jakarta Utara menjadi salah satu ITF yang sudah dilakukan groundbreaking pada 20 Desember 2018, pembangunannya dilakukan dengan skema penugasan kepada BUMD, PT. Jakarta Propertindo. Selain ITF Sunter juga akan dibangun ITF lainnya di daerah Marunda, Cakung, dan di Jakarta Barat.  Diketahui, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memperkirakan TPST Bantar Gebang akan overload pada 2021 mendatang. Data sekarang menunjukan TPST tersebut mendapat kiriman sampah 7.500 ton per hari dari Jakarta. Situasi ini menjadi ancaman, mengingat kecepatan pengolahan sampah di sana tidak sebanding dengan volume sampah yang datang.  Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sudah melakukan groundbreaking pembangunan ITF Sunter guna menyelesaikan masalah sampah. Namun, diperkirakan baru rampung pada 2022, dan kapasitas tampungnya baru 2.200 ton per hari masih di bawah total sampah dari seluruh Jakarta.

Revisi Perda, Terobosan Pengelolaan Sampah Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/samtama.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan sampah masih menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera diselesaikan. Terkait itu, Pemprov kali ini memperkenalkan program Samtama atau gerakan masyarakat untuk mengurangi dan mengolah sampah dari sumbernya. Di tahap awal, sebanyak 22 Rukun Warga (RW) menjadi pelopornya. Nantinya, gerakan ini akan direplikasi ke seluruh RW se-Jakarta.  “Bapak dan ibu memulai sesuatu yang baru. Di Jakarta ada 2.927 RW yang berkumpul hari ini hanya 22 RW. Jumlahnya masih kecil, tapi jangan remehkan jumlah yang kecil. Jumlah yang berkumpul di sini adalah yang pertama untuk memulai gerakan baru untuk mengelola sampah di Ibukota,” kata Anies dalam pengarahannya kepada ratusan relawan Samtama di Balaikota, Sabtu (24/8).  Anies menjelaskan, pengelolaan sampah memerlukan perubahan pola pikir masyarakat. Bahwa kota bukan hanya sekedar terlihat bersih dan rapi dengan mengirimkan sampahnya ke TPST Bantargebang, tapi mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. “Kita harus memulai kegiatan pengurangan sampah dengan aktifitas 3R (reduce kurangi, reuse - guna ulang, recycle - daur ulang),” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/infografis-pemprov-dki-program-samtama-1-457x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Oleh karena itu pegelolaan sampah dimulai bisa dimulai dari selesai digunakannya suatu barang, lalu muncul residu atau sisa. Sisa dari suatu kegiatan itu bisa didaur ulang untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. “Karena kita tidak mengolahnya, maka kita sebut itu sampah,” tambah Anies.  Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu itu menerangkan, kemajuan masayarakat modern bisa dimulai dengan memilah sampah sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Ssperti sampah organik yang terpilah dapat diolah menjadi kompos menggunakan lobang biopori ataupun komposter. Sampah Anorganik yang terpilah dapat ditabung melalui bank sampah untuk selanjutnya di-recycle di industri daurulang.  “Di kota-kota maju dunia, kita akan menemukan bagaimana seluruh masyarakat mengurus sampahnya. Sampah bukan saja diurus oleh pemerintah karena yang menghasikan sampah kita semua,” tutur Anies.  Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sedang menjalankan peran city 4.0. Caranya dengan menyediakan platform bagi warga agar bisa berperan membangun kota dan bergerak bersama.  “Dinas Lingkungan Hidup bersama Tim Pengerak PKK membuat platform pengelolaan sampah dengan sebutan Samtama atau Sampah Tanggung Jawab Bersama ini,” kata Andono.  Kegiatan Samtama terbagi menjadi dua bagian, yaitu Laskar Samtama dan Kampung Samtama. Kampung Samtama diisi oleh warga RW setempat yang memiliki inisiatif untuk memperbaiki pengelolaan sampah di kampungnya. Kampung Samtama ini telah menjaring 330 relawan di 22 RW.  Sedangkan, Laskar Samtama telah diseleksi sebanyak 209 dari 429 orang yang mendaftar untuk menjadi relawan. Ke 209 orang itu terdiri dari 185 relawan umum dan 24 relawan dokumentasi. Relawan Laskar Samtama berasal dari beragam profesi, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai swasta, guru, seniman, bahkan ada ASN Pemprov DKI Jakarta.  Relawan Laskar Samtama akan diajak ke TPST Bantargebang untuk melihat pengolahan sampah secara langsung, sekaligus untuk mengikuti sesi edukasi mengenai pengelolaan sampah. Kegiatan Samtama juga melibatkan komunitas yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah.  “Kami bersyukur di Jakarta banyak orang baik yang ingin bergerak bersama untuk membenahi Jakarta melalui kerelawanan,“ ucap Andono.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/samtama1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Maggot atau belataung putih yang dibudidayakan sebagai pupuk kompos. (Dok Dinas Kominfotik DKI Jakarta)  Selain menjadikan sisa makanan sebagai pupuk kompos, pemprov pun menyarankan cara lain dalam pengelolaan sampah. Yakni membudidayakan maggot atau belatung putih. Sebab hewan tersebut dapat memakan sisa makanan dalam jumlah yang banyak dengan waktu singkat.  1 kilogram maggot misalnya, bisa melahap 3 kilogram sisa makanan dalam waktu sekitar 4 sampai 6 jam. Hal ini dianggap sebuah inovasi yang baik untuk pengurangan volume sampah, khususnya sampah organik.

Kurangi Sampah, Pemprov DKI Kenalkan Program Samtama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/sampah-emas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara meraih juara Program Kampung Iklim (Pro Klim) 2019. Prestasi itu didapatkan salah satunya melalui program tukar sampah jadi emas yang digalangkan sejak April 2019 lalu di Bank Sampah Wijaya Kusuma.  Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) RW 03 Kelurahan Kelapa Gading Timur Budi Winarko mengucap syukur, atas penghargaan Predikat Utama tingkat nasional dalam Pro Klim 2019. RW ini menjadi satu-satunya peserta dari DKI Jakarta yang mampu menoreh penilaian sebesar 92 dari standar minimum yakni 90.  "Alhamdulillah prestasi ini tentunya berkat kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari warga hingga peran pemerintah," kata Budi seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com , Senin (28/10).  Dijelaskannya, salah satu nilai yang diraih yaitu adanya program Tukar Sampah Jadi Emas dari PT Pegadaian Persero yang saat ini diikuti sebanyak 74 nasabah aktif. Tingginya peran masyarakat dalam program bank sampah komposter, penghijauan hingga kebersihan pun menjadi penunjang dalam torehan prestasi tersebut.  "Hal lain yg kami usahakan adalah terwujudnya beberapa aspek mitigasi dan adaptasi yang memang harus dilakukan oleh warga dalam mengantisipasi efek perubahan iklim. Alhamdulillah kami sudah berhasil menerapkan hampir di seluruh aspek adaptasi dan mitigasi di RW 03 Kelapa Gading Timur," jelasnya.  Sementara itu, Camat Kelapa Gading, M Harmawan menerangkan sosialisasi terkait bank sampah ini akan massif digelar di setiap forum pertemuan warga. Apalagi, Bank Sampah Wijaya Kusuma ini memiliki keunikan atau keuntungan hasil tukar sampah dapat dikonversikan menjadi emas.  “Secara berkala kita akan adakan pertemuan warga. Pengurus Bank Sampah ini bisa nanti kita jadikan narasumber untuk bisa mengajak rekan-rekan RW lainnya untuk bisa berpartisipasi dalam pengurangan sampah,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/sampah-emas1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Armada truk pengangkut telah diperbanyak agar dapat memfasilitasi setiap bank sampah. (Dok Dinas Kominfotik DKI Jakarta)  Ia memastikan akan terus memfasilitasi setiap bank sampah dengan armada truk pengangkut sebanyak dua unit di setiap kecamatan. Hingga saat ini, terdapat 346 unit bank sampah dengan beragam jenis se-Jakarta Utara.  “Pembinaan terus dilakukan baik di lingkungan warga, sisa sekolah maupun perkantoran agar masyarakat semakin peduli terhadap program pengurangan sampah dari sumbernya,” tutupnya.  Sementara Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Slamet Riyadi menerangkan, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dalam segala kegiatan masyarakat.  Hasil ini tentu tak lepas dari tingginya parsitispasi warga dalam berbagai program lingkungan, seperti bank sampah, penghijauan, pengurangan sampah dan pemanfaatan pekarangan untuk penghijauan. "Selama ini, kami (Suku Dinas LH) hanya melakukan pembinaan dan memberikan bantuan alat, khususnya di bidang komposting serta bank sampah," tutupnya.  Tak hanya RW 03 Kelurahan Kelapa Gading Timur, prestasi di bidang lingkungan hidup juga ditorehkan oleh Bank Sampah Majelis Taklim Koja. Penghargaan diberikan karena inovasi dalam mengubah sampah atau limbah plastik menjadi conblock.

Tukar Sampah Jadi Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/RPTRA-taman-pinus2.jpg.jpeg" alt="RPTRA Taman Pinus diminati warga karena memiliki spot-spot Instagramable yang cocok untuk berselfie. (Dok Sudin Kominfotik Jakarta Utara)" width="100%">
<figcaption>RPTRA Taman Pinus diminati warga karena memiliki spot-spot Instagramable yang cocok untuk berselfie. (Dok Sudin Kominfotik Jakarta Utara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah sulit mencari tempat interaksi, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) menjadi solusi warga Jakarta untuk berkumpul. Selain memiliki spot-spot yang Instagramable untuk berselfie, RPTRA juga dijadikan untuk ruang interaktif warga.  Seperti terlihat di RPTRA Taman Pinus yang berada di lingkungan RW 012 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. RPTRA itu mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung menikmati berbagai kelengkapan fasilitas yang ada.  Bahkan spot-spot foto keren juga disediakan bagi pengunjung yang hobi berswafoto. "Dari namanya RPTRA Taman Pinus, kita ingin nuansa alam yang banyak pohon rindang dan spot-spot foto keren. Jadi enggak usah jauh-jauh keluar kota untuk cari spot foto karena disini juga ada seperti ayunan gantung yang biasanya ada di objek wisata pohon pinus," ungkap Pengelola RPTRA Taman Pinus, Dian seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (23/10).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-25-at-13.49.34-457x1024.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Berbagai inovasi terus dikembangkan oleh pengurus agar RPTRA Taman Pinus agar makin diminati masyarakat. Semua unsur peduli dan ingin mengembangkan RPTRA Taman Pinus termasuk Ketua RW 012 Sukapura dan warga setempat. Alhasil, RPTRA Taman Pinus diberikan kepercayaan mewakili Kecamatan Cilincing dalam lomba kinerja pengurus RPTRA tingkat kota administrasi Jakarta Utara.  "Ketika kita ada ide ingin membuat sesuatu yang menarik selalu didukung seperti pembuatan spot-spot foto dan ayunan gantung ini yang merupakan hasil swadaya dari masyarakat RW 012 Sukapura,” tuturnya.  Dengan adanya fasilitas tambahan spot-spot foto makin mendongkrak jumlah pengunjung apalagi di musim liburan sekolah. "Sehari tuh bisa 100 orang yang datang kesini. Kalau weekend pengunjungnya lebih banyak lagi bisa 300 orang per hari. Mereka datang untuk berolahraga, bermain ataupun piknik bersama keluarga," ujar Dian.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kue-basah-RPTRA.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Puluhan ibu-ibu mengikuti kegiatan pembuatan kue basah di RPTRA Taman Gajah, Jakarta Selatan. (Dok Dinas Kominfotik Jakarta Selatan)  Sementara itu, di RPTRA Taman Gajah, Jakarta Selatan, dijadikan tempat interaktif warga. Puluhan ibu-ibu mengikuti pelatihan pembuatan kue basah yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan.  Salah satu peserta yang mengikuti pelatihan, Lina mengatakan, kegiatan ini sangat bagus untuk peningkatan perekonomian kerakyatan, terutama untuk para wirausahawan kecil.  “Dengan cara ini saya mencari ilmu yang belum saya dapatkan untuk menambah menu dagangan saya. Ada 15 menu dari semuanya. Saya hanya tertarik untuk membuat kue onde-onde karena saya selalu gagal membuat kue onde-onde,” ungkap dia.  Kepala Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Sudrajat mengatakan, kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu bidang kue basah ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi warga.  Para peserta diharapkan bisa memanfaatkan program guna meningkatkan kreatifitas dalam membuat kue basah. “Mereka mendapatkan pelatihan selama lima hari dari Sudin Nakertrans Jaksel,” ujarnya.  Sudrajat berharap, dengan adanya pelatihan ini, mereka dengan mantap menjadi seorang wirausaha lebih mandiri, yang berdampak terhadap kualitas dari segi ekonomi wirausaha. “Pada awal usaha nanti akan diberikan alat-alat dari Sudin Nakertrans . kita berharap mereka bisa go public seperti yang diharapkan sebelumnya,” terangnya.

RPTRA Jadi Spot Keren Untuk Foto Selfie sampai Ruang Interaksi Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/taman-spot-budaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat patut berbahagia. Ya, selain wisata Kota Tua, Taman Hutan Srengseng disulap menjadi destinasi wisata baru yakni 'Spot Budaya' Taman Kembang. Wisata ini berlokasi di Jalan Ring Road Kembangan, Jakarta Barat.  Untuk menikmati taman yang sudah sebulan terakhir selesai dikerjakan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Antusias masyarakat terlihat sangat tinggi. Dimana, setiap harinya pengunjung semakin bertambah untuk menikmati wisata itu. Bahkan, kalangan karyawan yang berkantor di Kembangan dan sekitarnya juga ikut menikmati.  Taman yang berada tepat di pintu keluar kupingan tol Kembangan ini memiliki beragam sarana ala wahana alam. Terlihat rumah pohon, ayunan jaring yang digemari anak-anak hingga dewasa, jembatan gantung, ayunan biasa, hammoc hingga kolam penampung air hujan menuju sumur resapan (rain garden) dapat dinikmati oleh pengunjung secara gratis. Bahkan, pengunjung dapat berselfie sesuka hati.  Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Anies Baswedan mengapresiasi taman spot budaya Kembang Kerep alias Bangker. Anies mengungkapkan taman tersebut merupakan contoh konsep taman sebagai park, bukan garden.  "Kalau taman sebagai garden itu untuk dilihat, untuk ditonton. Kalau taman sebagai park dia menjadi tempat bermain," ujar Anies.  Anies mengungkapkan, nantinya terdapat 53 taman dengan konsep park di seluruh wilayah Jakarta. Nantinya, pada akhir masa jabatannya akan terdapat 200 taman di Jakarta. Dengan begitu, warga Jakarta memiliki ruang bermain yang cukup. "Pertahun 50 taman, jadi harapannya di tahun 2022 kita nanti akan ada 200 taman," terangnya.  &nbsp;  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/taman-spot-budaya1.jpg.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Taman spot budaya di Hutan Srengseng Sawah, Jakarta Barat jadi destinasi wisata baru warga ibu kota.(Yogi Wahyu/ Jawa Pos)  Pembangunan Tanpa Anggaran  Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kehutanan Jakarta Barat Firdaus Rasyid menyatakan akan terus mendukung visi Anies untuk menciptakan taman sebanyak mungkin. Dirinya pun memutar otak agar visi tersebut tercapai tanpa perlu menunggu APBD.  "Dengan tanpa modal ternyata bisa loh membuat taman yang bagus. Semua bahan-bahannya dari kayu hasil penopingan, rumput kita ambil dari taman-taman lainnya," ucapnya.  Ditaman tersebut disediakan panggung kecil untuk para seniman menampilkan kreasi mereka. Masyarakat pun bisa memanfaatkan taman tersebut untuk berbagai acara secara gratis. "Kan tadi ada pengamen disitu atau mungkin masyarakat sekitar bisa nyanyi atau pentas disitu," terangnya.  Adanya Spot Budaya disambut baik oleh Yanti. Warga Kembangan ini senang dengan kehadiran Spot Budaya Taman Kembang Kerep. Taman ini menjadi terobosan ruang interaksi warga. Ibarat oase di tengah himpitan kota.  "Senang. Saya bisa bawa anak maen di sini, ngga perlu pergi jauh dari rumah dan keluar ongkos. Anak-anak bisa main ayunan jaring disini," tuturya.

Spot Budaya Taman Kembang Jadi Destinasi Wisata Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/taman-maju-bersama-anies-lebih-bervariatif-dibanding-rptra-ahok_m_.jpg" alt="Pemprov DKI berencana membangun 5 Taman Maju Bersama" width="100%">
<figcaption>Pemprov DKI berencana membangun 5 Taman Maju Bersama</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kebut pengerjaan pembangunan Taman Maju Bersama di beberapa wilayah ibu kota. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat akan penyedian ruang ketiga terpenuhi. Setelah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), diharapkan Taman Maju Bersama bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.  Sebanyak 53 Taman Maju Bersama dibangun Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2019. Pemprov DKI Jakarta telah menargetkan pembangunan 261 Taman Maju Bersama, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022.  “Taman Maju Bersama merupakan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang telah ada. Pembangunan masing-masing Taman Maju Bersama disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Tidak ada kriteria khusus lokasi dalam membangun Taman Maju Bersama. Terpenting tujuan utama dibangunnya taman ini untuk menambah RTH sebagai tempat berinteraksi warga,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (23/10).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-25-at-13.48.58-457x1024.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Arah pembangunan RTH dan seluruh pembangunan taman di Jakarta adalah agar semua penduduk dapat mengakses dalam radius kurang lebih sekitar 300 meter dengan berjalan kaki. Sehingga, taman menjadi tempat pertemuan antarperbedaan kelas sosial masyarakat, juga pertemuan antarmanusia dengan alam.  Pada tahun 2018, ditargetkan sebanyak 21 Taman Maju Bersama dibangun dengan anggaran Rp 27,3 miliar. Dari target tersebut, yang masuk ke proses lelang hanya 10 Taman Maju Bersama, dan yang selesai dirampungkan sebanyak 7 Taman Maju Bersama dengan anggaran Rp 10 miliar. Meskipun demikian, pada tahun 2019, target pembangunan Taman Maju Bersama naik hingga mencapai 53 taman dengan anggaran Rp 130 miliar dan total luas 335.807 meter persegi.  Secara realisasi per 2 Oktober 2019, sebanyak 30 lokasi taman telah mencapai progress pembangunan sebesar 80 persen hingga 90 persen. Sisanya, telah mencapai progres antara 40 persen hingga 80 persen, kurang dari 40 persen, terkendala lahan, dan terkendala hasil lelang. Meskipun demikian, Gubernur Anies memastikan bahwa pada 10 Desember 2019, seluruh Taman Maju Bersama di 53 lokasi tersebut dapat tercapai secara pekerjaan fisik.  “Pembangunan ini menggunakan APBD semuanya, itu juga tanahnya sudah ada hasil pembebasan,” terang Suzi.  Sudah Selesai Dibangun  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/taman-maju-bersama-anies-lebih-bervariatif-dibanding-rptra-ahok_c_274451.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Taman Maju Bersama sudah dinikmati warga Ibu Kota Jakarta. (Dok JawaPos.com)  Pembangunan enam taman maju bersama (TMB) di Jakarta Timur kini telah selesai. Walau belum diresmikan, namun TMB sudah dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan. Mulai dari olahraga, bermain, silaturahmi dan kegiatan positif lainnya. Kini, Suku Dinas (Sudin) Kehutanan Jakarta Timur akan melanjutkan pembangunan tiga TMB lainnya. Di tahun 2019 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menargetkan pembangunan sembilan TMB. Kasudin Kehutanan Jakarta Timur Aris Firmansyah mengatakan, pembangunan enam TMB ini rata-rata memakan waktu kurang kebih 3-4 bulan. Sementara, TMB dilengkapi dengan taman, sarana bermain anak, joging track dan ruang serbaguna. Pembangunan TMB ini untuk memberikan ruang bagi warga dalam berinteraksi satu sama lain. Selain untuk silaturahmi juga olahraga warga.  "Pembangunan enam TMB sudah rampung. Saat ini kita sedang menunggu peresmiannya oleh pak gubernur. Namun warga sudah bisa memanfaatkan semua TMB ini untuk aktivitas," kata Aris, Kemarin (15/9).  Menurutnya, enam TMB yang sudah selesai dibangun masing-masing berada di Jl Al Umar 2 Lubang Buaya, Cipayung seluas 3.145 meter persegi. Kemudian TMB Sepakat di Jalan Sepakat, Kelapadua Wetan Ciracas seluas 1.637 meter persegi, TMB Lapangan Tembak di Jalan Lapangan Tembak Cibubur seluas 3.841 meter persegi. Selanjutnya TMB Pondok Kelapa di Jalan Pondok Kelapa seluas 2.492 meter persegi, TMB Bambu Apus di Jalan Bampu Apus seluas 6.140 meter persegi dan TMB PPA Depsos di Jalan PPA Depsos Bambu Apus seluas 3.104 meter persegi.  “Setiap TMB ini dilengkapi dengan lapangan serbaguna, ruang serbaguna, joging track, out door fitness, sarana bermain anak atau children play ground dan sarana publik lainnya,” lanjut Aris.  Dikatakan Aris, pihaknya akan melanjutkan pembangunan tiga TMB. Seperti TMB Manunggal II di Jalan Manunggal II Komp. Kodam Jaya Cipinang Melayu seluas 1.560 meter persegi, TMB PPA Depsos di Jalan PPA Depsos Bambu Apus (lanjutan) seluas 1.290 meter persegi dan Jalan Al Umar Lubang Buaya, Cipayung seluas 3.145 meter persegi. "Untuk TMB Manunggal sudah dalam proses pengerjaan. Sedangkan dua TMB lainnya baru selesai proses lelang," tuturnya.  Proses pengerjaan tiga TMB tersebut ditargetkan rampung bulan Desember 2019. Sementara untuk peresmian diperkirakan dilaksanakan pada bulan Desember. Peresmian menunggu pembangunan TMB selesai. "Kalau peresmian kurang tau pasti. Antara bulan Desember ini. Soalnya masih ada TMB yang masih dalam pembangunan. Nanti peresmian dilakukan oleh pak Gubernur di salah satu TMB," terangnya.  Ia mengatakan, masyarakat dipersilahakan memanfaatkan seluruh TMB yang baru selesai dibangun, walaupun belum diresmikan. Hanya saja ia minta agar masyarakat juga turut merawat dan menjaganya karena ini jika rusak maka warga tidak bisa lagi memanfaatkannya. "Sudah digunakan oleh masyarakat. Karena belum diresmikan, saya harap masyarakat mau menjaga TMB bersama," pungkasnya.

Target Rampung Desember 2019, Pembangunan Taman Maju Bersama Dikebut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perkotaan-pemprovdki

Berita Terkini