<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Screenshot_2024-02-01-08-24-45-95_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-1684545116.jpg" alt="Bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia secara resmi bergabung." width="100%">
<figcaption>Bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia secara resmi bergabung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seluruh penyelenggaraan aplikasi TikTok Shop yang berpindah ke domain PT Tokopedia bakal terus dipantau sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan industri e-commerce agar dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi perekonomian nasional, terutama keberpihakan terhadap UMKM lokal.&nbsp; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Isy Karim menyampaikan telah bertemu dengan manajemen Tiktok dan Tokopedia pada awal pekan ini. Pada pertemuan itu, Kemendag mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang proses transisi dan hasil integrasi platform menjadi Shop Tokopedia. "Tokopedia menyampaikan laporan terkait progres integrasi, bahwa secara umum, proses integrasi telah dilakukan oleh PT Tokopedia dan diwujudkan dalam aplikasi bernama Shop | Tokopedia dimana aplikasi ini merupakan aplikasi e-commerce yang dikelola sepenuhnya oleh PT Tokopedia mulai dari pembayaran, data pengguna, dan pengelolaan merchant. Kemendag terus memantau penyelenggaraan aplikasi tersebut seperti halnya e-commerce lainnya sesuai dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/4). Aplikasi &ldquo;Shop | Tokopedia&rdquo; menggantikan aplikasi TikTok Shop yang sebelumnya dikelola oleh TikTok. Saat ini, aplikasi "Shop | Tokopedia" telah memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo. Presiden Tokopedia, Melissa Siska Juminto, mengatakan secara umum proses transisi sistem elektronik TikTok Shop berjalan dengan baik berkat komitmen dan keseriusan seluruh pihak yang terlibat dalam hal ini TikTok, Tokopedia, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), termasuk dukungan arahan dari Kemendag dan Kementerian Koperasi dan UKM. "Dapat kami sampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 27 Maret 2023, Tokopedia dan Shop | Tokopedia telah menyelesaikan dan memenuhi seluruh ketentuan sesuai masa uji coba yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan," paparnya. Lebih lanjut, seluruh aktivitas layanan e-commerce di Shop | Tokopedia, termasuk pembayaran, aktivitas pemesanan, dan transaksi sudah seluruhnya dilakukan pada sistem elektronik Tokopedia.&nbsp;"Dengan demikian, kami dapat sampaikan bahwa Tokopedia dan Shop | Tokopedia telah patuh Peraturan Menteri Perdagangan 31/2023," ujarnya.

Saat ini aplikasi "Shop | Tokopedia" telah memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo.

Tokopedia Tuntaskan Proses Transisi, Kemendag akan Pantau Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/03/tiktokshop-1616227279.jpg" alt="Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto." width="100%">
<figcaption>Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memerangi praktik&nbsp;predatory pricing&nbsp;atau jual rugi yang terjadi dalam perdagangan digital atau&nbsp;e-commerce. Melissa mengatakan, Shop Tokopedia akan selalu mendukung pemerintah untuk menghentikan penjualan produk di bawah harga produksi. Namun, Ia menyebut bahwa praktik ini sudah memiliki rantai pasok dan beredar di banyak platform perdagangan digital. "Terkait&nbsp;predatory pricing, semua&nbsp;e-commerce&nbsp;Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, Lazada. Semua bekerja keras bersama pemerintah, karena kita lihat ini masalah bukan di&nbsp;e-commerce&nbsp;platform tapi&nbsp;supply chain," ujar Melissa di Jakarta, Rabu (3/4). Melissa menyebut,Tokopedia telah beberapa kali melakukan&nbsp;takedown&nbsp;atau menutup lapak dari pedagang e-commerce karena terindikasi&nbsp;predatory pricing. Namun, hal ini terus terjadi lantaran sudah ada rantai pasoknya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara pengusaha, bea cukai dan kementerian terkait untuk memberantas&nbsp;predatory pricing. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014464217/polemik-migrasi-tiktok-shop-ke-tokopedia-akademisi-sebut-persaingan-e-commerce-bakal-lebih-dinamis">Polemik Migrasi TikTok Shop ke Tokopedia, Akademisi Sebut Persaingan e-commerce Bakal Lebih Dinamis</a> "Harus dikolaborasikan dengan beberapa pemerintah lainnya untuk&nbsp;solved&nbsp;problem, sebab kita lihat ini bukan&nbsp;independent just&nbsp;Tokopedia atau Shop Tokopedia sendiri, sebenarnya di semua platform sama. Kami tutup yang&nbsp;online, mereka ada di&nbsp;offline," kata Melissa. Lebih lanjut, Melissa mengatakan, pemberian promo produk bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Menurutnya, harga promo tersebut masih dalam batas wajar. Selain itu, Shop Tokopedia tidak akan memberikan promo secara berlebihan. Sebab, hal ini akan berdampak pada kelanjutan bisnis. "Setiap bisnis rasional dengan ekosistem seperti ini,&nbsp;sustainability&nbsp;itu nomor satu. Kita harus&nbsp;growth&nbsp;bisnis supaya UMKM tetap benefit, tapi&nbsp;at&nbsp;the same time&nbsp;jadi ga masuk akal kalau rugi terus," katanya. Sebelumnya, Melissa mengatakan bahwa proses migrasi TikTok Shop ke Tokopedia telah rampung pada 27 Maret 2024 sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. "Sudah selesai semua&nbsp;complience requirement&nbsp;sesuai dengan yang diminta Kementerian Perdagangan dan Permendag 31," ujar Melissa. Melissa menyebut, Permendag 31/2023 menitikberatkan pada tiga poin utama yakni proses pembayaran, data pengguna dan&nbsp;mercant operation. Menurut Melissa, ketiga hal tersebut saat ini sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Seiring dengan selesainya proses migrasi ini, TikTok Shop berganti nama menjadi Shop Tokopedia.

Melissa mengatakan bahwa proses migrasi TikTok Shop ke Tokopedia telah rampung pada 27 Maret 2024 sesuai dengan Permendag PPMSE.

Tokopedia Komitmen Perangi Praktik 'Predatory Pricing'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/zulhas-tanah-abang-1240620142.jpg" alt="CEK LAGI. Sepi-ramainya Pasar Tanah Abang usai penutupan TikTok Shop, Mendag Zulkifli Hasan memborong kaos, lalu membagikannya kepada para porter, Jumat (13/10)." width="100%">
<figcaption>CEK LAGI. Sepi-ramainya Pasar Tanah Abang usai penutupan TikTok Shop, Mendag Zulkifli Hasan memborong kaos, lalu membagikannya kepada para porter, Jumat (13/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan menyatakan tak mempermasalahkan jika TikTok Shop muncul kembali dengan mengurus izin baru, yakni izin e-commerce. Hal itu ia sampaikan sehubungan dengan ditutupnya TikTok Shop beberapa waktu lalu yang bentuknya merupakan social commerce. <div dir="auto">"Yang mau ngurus izin silakan, kita nggak melarang, kita nggak menutup, tapi kita menata. Jadi, kalau dia ngurus izin e-commerce&nbsp;(bisa jualan lagi), tapi ada aturannya," katanya kepada wartawan, Jumat (13/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, jika TikTok Shop sudah mengurus izin berupa e-commerce,&nbsp;maka akan ada aturan yang mesti dipatuhi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Misalnya, makanan, minuman, obat obatan bedak, beauty, harus ada izin edar BPOM, ada aturannya. Kan ada dia kalau makanan harus ada izin halal, kalau elektronik nanti harus ada garansinya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013056038/sandiaga-uno-beri-sinyal-tiktok-shop-bakal-hadir-lagi-dengan-izin-baru">Sandiaga Uno Beri Sinyal TikTok Shop Bakal Hadir Lagi dengan Izin Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ditata, diatur. Belanja berapa banyak (yang diperbolehkan)? transaksi minimal USD 100 (barang impor). Jadi kita atur, kita tata, yang mau silakan ngurus izinnya kita tidak melarang," pungkas Zulhas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di Jakarta, Selasa (3/10) mengatakan Tiktok Shop dihapus dari platformnya tepat pada hari 4 Oktober 2023. Meski demikian pemerintah tidak melarang Tiktok Shop beroperasi kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akan tetapi, pemerintah mengatur beberapa tatanan transaksinya dengan memisahkan TikTok sebagai media sosial dan TikTok sebagai e-commerce.</div>

Zulhas mengatakan, jika TikTok Shop sudah mengurus izin berupa e-commerce, maka akan ada aturan yang mesti dipatuhi.

Isu TikTok Shop Buka Kembali, Mendag: Kalau Dia Ngurus Izin E-commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-Larangan-TikTok-Shop-SALMAN-TOYIBI-6JPG-3203628550.jpg" alt="Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah&nbsp;(Menkop UKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatif Fiki Satari menyayangkan kurangnya sosialisasi TikTok mengenai penutupan TikTik Shop yang berakibat pada kebingungan pengguna. "Sebetulnya pihak&nbsp;platform&nbsp;bisa mengumumkan juga. Ini tanggal 4 ditutup baru tanggal 3 sore diumumkan, 24 jam sebelumnya bahwa akan berhenti beroperasi. Hanya 1 hari, kaget semua terlepas dari ada dinamika informasi," kata Fiki, Kamis (5/10). Fiki menuturkan jika memang TikTok mempunyai iktikad baik dalam mematuhi peraturan pemerintah, TikTok bisa lebih mengedukasi penggunanya terutama&nbsp;seller&nbsp;(penjual) dan para affiliator. Hal itu dikarenakan TikTok turut mendapatkan untung dari banyaknya seller dan affiliator yang bergabung. Menurutnya, platform sudah seharusnya mempunyai mitigasi untuk mencegah dampak dari penutupan TikTok Shop. Pasalnya, wacana pemerintah menutup TikTok Shop yang beroperasi secara ilegal tersebut telah dibahas dalam waktu yang cukup lama. "Checkout-nya ditutup saja tapi bisa mengaktifkan dulu&nbsp;outlink&nbsp;keluar dari platform social commerce tersebut untuk masuk ke e-commerce, toko-toko online. Seperti kita di Instagram Shop, Facebook Shop. Intinya sebetulnya harusnya bisa lebih rapi," ujarnya pula. Lebih lanjut Fiki juga mempertanyakan keabsahan data TikTok yang menyebut sebanyak 6 juta UMKM dan 7 juta affiliator yang terdampak akibat penutupan TikTok Shop. Berdasarkan pengakuan perwakilan TikTok saat bertemu dengan Menkop UKM Teten Masduki&nbsp;tiga bulan lalu, UMKM yang bergabung di TikTok Shop hanya berjumlah 2 juta UMKM. Kemudian pada 2 minggu lalu, TikTok hanya menyerahkan data 1.000&nbsp;seller&nbsp;berdasarkan metodologi survei atau&nbsp;sampling. &ldquo;Saya tekankan yang tetap ditunggu adalah datanya agar semua&nbsp;clear. Mereka justru klaim tak punya data, hanya&nbsp;sampling. Saya sampaikan, wah bingung juga ya kalau ibaratnya supermarket tidak tahu barang yang kita jual, lalu kalau ada apa-apa dengan barang yang kita jual terus kita mau lepas tangan? Kan seperti itu analoginya," kata&nbsp;dia lagi. Adapun TikTok Shop Indonesia melalui laman website resminya pada Selasa (3/10) menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce. "Dengan demikian, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Shop Indonesia, efektif per tanggal 4 Oktober, pukul 17.00 WIB. Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait langkah dan rencana kami ke depan," seperti tertulis pada website TikTok.

Fiki menuturkan jika memang TikTok mempunyai iktikad baik dalam mematuhi peraturan pemerintah, TikTok bisa lebih mengedukasi penggunanya.

Stafsus MenkopUKM Sayangkan Kurangnya Sosialisasi Penutupan TikTok Shop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/KUKMI-4034810863.jpg" alt="Ketua Umum Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) Yudianto Tri." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) Yudianto Tri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa social commerce seperti TikTok, tidak boleh berjualan. Melainkan hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa. Terkait itu, Ketua Umum Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) Yudianto Tri mengatakan pihaknya akan mengamati permasalahan terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya, peraturan pemerintah yang melarang jual beli di platform digital seperti social e-commerce. "Larangan social commerce ini kan karena sepinya Tanah Abang, nanti kita lihat apakah setelah TikTok Shop dihapus, Tanah Abang akan ramai? Jika tidak, maka masalahnya bukan di situ," ujar Yudianto Tri dalam keterangan resmi, Senin (2/10). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013027372/akui-tanah-abang-sepi-haji-faisal-apresiasi-pemerintah-gerak-cepat-atur-tiktok-shop-dan-platform-sejenisnya">Akui Tanah Abang Sepi, Haji Faisal Apresiasi Pemerintah Gerak Cepat Atur TikTok Shop dan Platform Sejenisnya</a> Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemerintah gagap dalam memutuskan dan membuat kebijakan karena belum bisa mengetahui masalah yang sebenarnya dari persoalan UKM. Oleh karena itu, Yudianto melihat ada tugas besar KUKMI dalam membangun dan menciptakan formulasi berbagai program untuk kemajuan UMKM walaupun saat ini social commerce, seperti TikTok Shop dilarang oleh pemerintah. Di sisi lain, Yudianto mengatakan, banyak keunggulan e-commerce. Diantaranya harga barang lebih murah, rantai pasok yang singkat, promosi brand yang maksimal, dan pembelian dalam waktu singkat. "Kita harus bisa manfaatkan teknologi saat ini, inilah yang akan membuat UMKM naik kelas. Harus ada formulasi dan cara mengaturnya," tandas Yudianto.

"Nanti kita lihat apakah setelah TikTok Shop dihapus, Tanah Abang akan ramai? Jika tidak, maka masalahnya bukan di situ," ujar Yudianto.

KUKMI: Kalau TikTok Dilarang Jualan, Apakah Tanah Abang akan Ramai?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/InShot_20230615_155800865-362299168.jpg" alt="CEO Tiktok Shou Zi Chew menyampaikan beberapa update penting bagi platformnya di Indonesia." width="100%">
<figcaption>CEO Tiktok Shou Zi Chew menyampaikan beberapa update penting bagi platformnya di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sudah bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew. Pertemuan itu dilakukan setelah dirilisnya aturan pemerintah yang melarang sosial media seperti TikTok untuk berjualan, kecuali promosi barang dan jasa. Luhut mengatakan, dalam pertemuan itu CEO TikTok menerima soal pelarangan tersebut. Adapun pertemuan itu telah dilakukan pada Selasa, 27 September 2023. "Kemarin (Selasa), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut kepada wartawan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, ditulis Jumat (29/9). Selain mengklaim TikTok menerima aturan pemerintah RI, Luhut juga mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak akan mengganggu investasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013027372/akui-tanah-abang-sepi-haji-faisal-apresiasi-pemerintah-gerak-cepat-atur-tiktok-shop-dan-platform-sejenisnya">Akui Tanah Abang Sepi, Haji Faisal Apresiasi Pemerintah Gerak Cepat Atur TikTok Shop dan Platform Sejenisnya</a> "Saya kira enggak ada masalah (soal investasi TikTok di dalam negeri)," sambungnya. Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa pemerintah bukan melarang TikTok beroperasi di Indonesia. Akant tetapi, pemerintah hanya ingin memisahkan sosial media dengan aplikasi perdagangan atau e-commerce. "Kita tidak pernah melarang TikTok, loh. Jadi, yang kita larang adalah, jangan dicampuradukkan perdagangan dengan sosial media," tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013024566/6-poin-utama-permendag-ppmse-yang-baru-regulasi-untuk-tiktok-dan-platform-sejenisnya">6 Poin Utama Permendag PPMSE yang Baru, Regulasi untuk TikTok dan Platform Sejenisnya</a> Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa social commerce seperti TikTok, tidak boleh berjualan. Melainkan hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa. "Social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya dan hanya dapat melakukan penawaran/promosi barang dan/jasa," tegas Mendag Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (27/9). Lebih lanjut, Zulhas mengatakan peraturan ini diterbitkan guna menjawab berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Atas hal itu, Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat. Mendag menyebut, Permendag ini merupakan revisi dari Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013026757/bagi-bagi-duit-di-pasar-tanah-abang-zulhas-berdalih-biar-pedagang-nggak-ngamuk-kita-datang-cuma-nonton">Bagi-bagi Duit di Pasar Tanah Abang, Zulhas Berdalih Biar Pedagang Nggak Ngamuk Kita Datang Cuma Nonton</a> Revisi ini dilatarbelakangi peredaran barang di platform PMSE masih banyak belum memenuhi standar, baik Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnya. Selain itu, terdapat indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha luar negeri. Pelaku usaha tersebut disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia. "Revisi Permendag 50/2020 juga dilatarbelakangi kesetaraan dalam persaingan berusaha dan ekosistem PMSE yang belum terwujud serta berkembangnya model bisnis PMSE yang berpotensi mengganggu, yakni dengan memanfaatkan data dan informasi media sosial," tambah Mendag Zulkifli Hasan.

"Kita tidak pernah melarang TikTok, loh. Jadi, yang kita larang adalah, jangan dicampuradukkan perdagangan dengan sosial media," kata Luhut.

CEO TikTok Temui Luhut, Bilang Tak Masalah soal Pemisahan Sosmed dan E-Commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/Pasar-Tanah-Abang-Sepi-Dery-Ridwansah-5-577597030.jpg" alt="Suasana deretan toko yang sepi di Pasar Tanah Abang, Blok B, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Suasana deretan toko yang sepi di Pasar Tanah Abang, Blok B, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sepinya Pasar Tanah Abang bukan baru-baru ini saja terjadi karena harga yang ditawarkan di TikTok Shop memang sangat miring. Ayah Fuji, Haji Faisal, yang juga punya toko di Tanah Abang mengakui sepinya pembeli di pasar grosir terbesar se-Asia Tenggara itu sudah dirasakan oleh para pedagang sejak Covid-19.&nbsp; &ldquo;Jadi, banyak faktor yang menyebabkan (pasar sepi). Bukan (karena TikTok) itu aja,&rdquo; kata Haji Faisal ditemui wartawan saat kunjungan Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas), Kamis (28/9). Mertua dari Vanessa Angel ini pun mengakui saat ini toko offline yang dia kelola tinggal satu unit, dari sebelumnya 10 gerai. Omzetnya pun menurun drastis, menjadi hanya 20 persen dari kondisi sebelum pandemi. Di Pasar Tanah Abang sendiri, ramainya pembeli memang sangat tergantung musim. Biasanya, kios-kios pedagang ramai diserbu pembeli pada dua atau tiga bulan sebelum Lebaran. Setelah itu, pembeli sedikit surut dan baru ramai lagi sebulan sebelum Idul Adha.&nbsp; Setelah momen haji, kunjungan pembeli cenderung turun. Sementara itu, terkait maraknya penjualan lewat media sosial seperti TikTok, kakek dari Gala Sky itu berpendapat ada positif dan negatifnya. &ldquo;Alhamdulillah di TikTok ini banyak yang maju. Kalau buka di Tanah Abang perlu modal besar, sewa kios, gaji karyawan,&rdquo; kata Haji Faisal.&nbsp; &ldquo;Nah mereka yang modalnya kecil, dengan buka dari rumah itu bisa. Mereka beli barang berapa pieces, berapa roll (kain), jahit, itu bisa (jualan produksi sendiri dari rumah),&rdquo; imbuhnya. Akan tetapi, Haji Faisal mengakui, perlu aturan juga bagi mereka yang memanfaatkan media sosial untuk berdagang. Ini dilakukan agar persaingan usaha menjadi lebih sehat. Apalagi jika yang berjualan di platform seperti TikTok adalah pedagang besar. Tentu pedagang seperti ini bisa meraup untung yang jauh lebih besar dibandingkan pedagang sekelasnya yang membuka kios di Tanah Abang.&nbsp; &ldquo;Mereka nggak perlu sewa tempat, nggak perlu menggaji pegawai. Yang kalau di Tanah Abang mereka butuh 3-4 karyawan, nah di rumah 1-2 karyawan sudah cukup,&rdquo; jelas Haji Faisal. Oleh karena itu, Haji Faisal mengapresiasi pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang bergerak cepat membuat aturan yang lebih jelas untuk social commerce. Regulasi baru yang tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023, menurutnya, juga cukup adil bagi pedagang di gerai offline maupun yang memanfaatkan media sosial. &ldquo;Makanya yang dicanangkan oleh Bapak Mendag itu sudah tepat. Diatur, dibuat regulasinya. Adanya sikap tanggap atau kepedulian dari Bapak Menteri kita itu pantas diacungi jempol,&rdquo; kata Haji Faisal. Dia berharap pemerintah terus memasifkan sosialisasi Permendag PPMSE.

"Adanya sikap tanggap atau kepedulian dari Bapak Menteri kita itu pantas diacungi jempol,” kata Haji Faisal.

Akui Tanah Abang Sepi, Haji Faisal Apresiasi Pemerintah Gerak Cepat Atur TikTok Shop dan Platform Sejenisnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/zulhas-di-tanah-abang-1290124659.jpg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan alasan dirinya membagi-bagi duit kepada pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9). Adapun nominal yang diberikan beragam, mulai dari Rp 400 ribu hingga Rp 2 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, uang yang diberikan kepada pedagang itu adalah bentuk dirinya belanja di pasar. Selain itu, merupakan kompensasi bagi pedagang yang dia lewati saat kunjungan di pasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kalau ke pasar, belanja. Bayangin tuh, tokonya kamu udah diinjak-injak, ada yang tasnya kegencet, ada yang tadi dagangannya keinjek. Lah, bayangin kalau kita datang enggak ada yang belanja, cuma nonton, ngamuk&nbsp;nggak tuh orang? Marah nggak yang dagang tuh? Ya marahlah," kata Zulhas kepada wartawan, Kamis (28/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita datang, belanja. Saya juga kalau ke pasar, beli. Beli sayurannya, beli ikannya. Paling tidak yang kita lewati terganggu itu, tidak rugi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013026330/usai-terbitkan-larangan-jualan-di-tiktok-zulhas-cek-pasar-tanah-abang-dan-bagi-bagi-duit-ke-pedagang">Usai Terbitkan Larangan Jualan di TikTok, Zulhas Cek Pasar Tanah Abang dan Bagi-bagi Duit ke Pedagang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa social commerce seperti TikTok, tidak boleh berjualan. Melainkan hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa. Beberapa aturan utama dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 di antaranya pendefinisian berbagai model bisnis penyelenggara PMSE, mulai dari lokapasar (marketplace) hingga social commerce.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui pendefinisian tersebut, pembinaan, dan pengawasan terhadap PMSE dapat dilakukan dengan optimal, termasuk terkait perizinan, perpajakan, dan ketentuan perdagangan lainnya. Dalam Permendag ini, social commerce didefinisikan sebagai penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peraturan ini diterbitkan guna menjawab berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Atas hal itu, Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Lah, bayangin kalau kita datang enggak ada yang belanja, cuma nonton, ngamuk nggak tuh orang?" kata Zulhas.

Bagi-bagi Duit di Pasar Tanah Abang, Zulhas Berdalih Biar Pedagang Nggak Ngamuk Kita Datang Cuma Nonton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/zulhas-bagi2-duit-2718977205.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membagikan uang saat melakukan kunjungan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/9)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membagikan uang saat melakukan kunjungan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa social commerce seperti TikTok, tidak boleh berjualan. Melainkan hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa. Usai menerbitkan aturan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/9). Setibanya pada pukul 11.30 WIB, Zulhas langsung mengunjungi satu per satu toko yang berada di lantai LG, Blok A, Pasar Tanah Abang. Berdasarkan pantauan JawaPos.com, sambil berhimpitan dengan awak media serta pengunjung pasar, Zulhas terlihat membagi-bagikan uang alias menyawer duit ke sejumlah pedagang. Mulai dari pedagang baju muslim, kerudung, aksesoris, hingga pakaian anak. Salah satu pedagang yang mendapat saweran Zulhas, yakni pedagang Toko Busana Vasco bernama Ana. Dirinya mendapat saweran duit sebesar Rp 2 juta usai curhat bahwa dagangannya sepi dan hanya laku sekodi per hari. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013024566/6-poin-utama-permendag-ppmse-yang-baru-regulasi-untuk-tiktok-dan-platform-sejenisnya">6 Poin Utama Permendag PPMSE yang Baru, Regulasi untuk TikTok dan Platform Sejenisnya</a> "Kok dikit amat (cuma sekodi per hari). Berapa (harga busana) satunya? Saya beli satu kodi. Kalau ada ibu-ibu belanja kasih ya," ujar Zulhas. Tak hanya itu, saat berkunjung ke toko kerudung, Zulhas juga terlihat memborong kerudung bergo senilai Rp 800 ribu. Setelah memberikan uangnya, kerudung-kerudung itu diminta untuk dibagikan kepada para pengunjung pasar. "Saya minta (kerudung) warna biru ya, Rp 800 ribu. Nanti kasih ke ibu-ibu ya," tutur Zulhas. Untuk diketahui, Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ini diterbitkan guna menjawab berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Atas hal itu, Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat tersebut dengan menerbitkan Permendag Nomor 31&nbsp;Tahun 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-digital/013024648/diulti-mendag-zulhas-tiktok-punya-waktu-7-hari-urus-izin-jika-ingin-tetap-bisa-berjualan">'Diulti' Mendag Zulhas, TikTok Punya Waktu 7 Hari Urus Izin jika Ingin Tetap Bisa Berjualan</a> Permendag ini merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Revisi ini dilatarbelakangi peredaran barang di platform PMSE yang masih banyak belum memenuhi standar, baik Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnya. Selain itu, terdapat indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha luar negeri. Pelaku usaha tersebut disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia.

Salah satu pedagang yang mendapat saweran Zulhas, yakni pedagang Toko Busana Vasco bernama Ana, mendapat saweran duit sebesar Rp 2 juta.

Usai Terbitkan Larangan Jualan di TikTok, Zulhas Cek Pasar Tanah Abang dan Bagi-bagi Duit ke Pedagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/zulhas-tiktok-1317229418.jpg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan .</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa TikTok Shop diberi waktu hingga tujuh hari untuk melakukan transisi dan sosialisasi terkait dengan perdagangan elektronik di platform sosial media. "Kita kasih waktu seminggu, ini kan sosialisasi namanya," kata Zulkifli dalam jumpa pers Sosialisasi Permendag 31 Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (27/9). Zulkifli menyampaikan, TikTok Shop diminta untuk mengurus izin sebagai&nbsp;e-commerce&nbsp;atau perdagangan elektronik apabila tetap ingin melakukan transaksi di platformnya. Setelah masa satu minggu minggu berakhir, TikTok Shop sudah tidak boleh beroperasi lagi sebelum mendapatkan izin perdagangan elektronik. "Kalau mau&nbsp;social commerce&nbsp;silakan. Tapi&nbsp;social commerce&nbsp;itu, dia hanya untuk promosi dan iklan. Kalau berjualan,&nbsp;e-commerce&nbsp;atau&nbsp;online&nbsp;ya. Jadi tinggal milih aja, pelaku usaha atau yang belanja," kata Zulkifli. Zulkifli menegaskan, TikTok Shop hanya dapat melakukan promosi dan iklan melalui platformnya. Oleh karenanya, TikTok Shop diminta untuk segera mengurus perizinan baru. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013024566/6-poin-utama-permendag-ppmse-yang-baru-regulasi-untuk-tiktok-dan-platform-sejenisnya">6 Poin Utama Permendag PPMSE yang Baru, Regulasi untuk TikTok dan Platform Sejenisnya</a> Lebih lanjut, Zulkifli meminta semua pihak untuk mematuhi aturan baru yang tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menurut Zulkifli, hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang positif pada perdagangan elektronik. Kemendag pun akan memberikan sanksi pencabutan izin apabila terdapat pihak terkait yang tidak mematuhi aturan. "Kalau tidak, ya dicabut izinnya. Kan harus jelas, tegas agar sekali lagi tujuan pemerintah itu untuk terjadi sinergi ekosistem yang positif di bidang ini, jangan sampai ada usaha tetapi membuat resah," kata Zulkifli. Permendag 31 Tahun 2023 mengatur sejumlah aspek seperti pemisahan antara sosial media dengan social&nbsp;commerce. Selain itu, terdapat penetapan harga minimum sebesar USD 100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh Pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform&nbsp;e-commerce&nbsp;lintas negara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013017585/mendag-putuskan-platform-sejenis-tiktok-hanya-boleh-promosi-barang-atau-jasa-transaksi-langsung-dilarang">Mendag Putuskan Platform Sejenis TikTok Hanya Boleh Promosi Barang atau Jasa, Transaksi Langsung Dilarang</a> Disediakan juga Positive List atau daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan&nbsp;Cross-Border&nbsp;"langsung" masuk ke Indonesia melalui platform&nbsp;e-commerce. Menetapkan syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada lokapasar dalam negeri yaitu menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan standar (SNI wajib) dan halal, pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk asal luar negeri, dan asal pengiriman barang. Lebih lanjut, larangan lokapasar dan sosial&nbsp;commerce&nbsp;untuk bertindak sebagai produsen serta larangan penguasaan data oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Afiliasi. Kewajiban PPMSE untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan afiliasi.

TikTok Shop diminta mengurus izin sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik apabila tetap ingin melakukan transaksi di platformnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Permendag PPMSE

Berita Terkini