<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/27/IMG_4461-3436862110.jpeg" alt="Kelompok aktivis yang mengadakan demonstrasi menentang pernikahan anak perempuan di Lapangan Tahrir, Baghdad, Irak. (The Guardian)" width="100%">
<figcaption>Kelompok aktivis yang mengadakan demonstrasi menentang pernikahan anak perempuan di Lapangan Tahrir, Baghdad, Irak. (The Guardian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Parlemen Irak baru saja mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pernikahan anak-anak, dengan usia minimal 9 tahun bagi perempuan. Keputusan ini memicu gelombang reaksi keras dari berbagai kelompok hak perempuan dan aktivis, yang menyebutnya sebagai langkah mundur bagi hak asasi manusia, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Melansir The Guardian, Senin (27/1/2025), undang-undang ini memberikan kewenangan kepada otoritas agama untuk memutuskan urusan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Dengan pengesahan ini, larangan terhadap pernikahan anak di bawah usia 18 tahun yang berlaku sejak tahun 1950-an dihapuskan.&nbsp; Menanggapi hal ini, Mohammed Juma, seorang pengacara yang vokal menentang undang-undang&nbsp; tersebut. &ldquo;Kami telah mencapai titik akhir bagi hak-hak perempuan dan hak-hak anak di Irak,'' ujarnya. Keputusan ini tidak hanya menuai sorotan karena membuka jalan bagi pernikahan anak di masa depan, tetapi juga berpotensi diterapkan secara retroaktif terhadap kasus-kasus yang sudah diproses di pengadilan. Artinya, undang-undang baru ini dapat memengaruhi keputusan-keputusan sebelumnya, seperti hak asuh anak atau kewajiban nafkah, yang telah diputuskan sebelum undang-undang ini disahkan.&nbsp; Aktivis dan jurnalis Irak, Saja Hashim, mengungkapkan kekhawatirannya, &ldquo;Fakta bahwa ulama memiliki kendali penuh dalam menentukan nasib perempuan sangat menakutkan. Saya takut akan masa depan saya sebagai perempuan.&rdquo; Pernikahan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang kini mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat di Irak. Raya Faiq, juru bicara Coalition 188, sebuah kelompok feminis, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan. &ldquo;Kami menerima rekaman suara seorang perempuan yang menangis karena suaminya mengancam akan membawa pergi putrinya, kecuali dia menyerahkan haknya atas dukungan finansial,&rdquo; ujarnya. Cerita seperti ini, kata Faiq, menggambarkan penderitaan yang dapat timbul akibat disahkannya undang-undang ini. Pernikahan anak memang sudah menjadi masalah kronis di Irak, dengan 28 persen gadis menikah sebelum berusia 18 tahun, menurut survei PBB tahun 2023. Bagi banyak gadis, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan, namun sering berakhir dengan kegagalan, membawa dampak sosial yang besar, serta menghalangi akses mereka terhadap pendidikan yang lebih baik.&nbsp; Sayangnya, alih-alih memperketat regulasi untuk mencegah pernikahan anak dan meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan muda, undang-undang baru ini justru memperbolehkan pernikahan anak berdasarkan sekte agama. Bagi Muslim Syiah, yang merupakan mayoritas di Irak, usia terendah untuk pernikahan bagi perempuan adalah 9 tahun, sementara bagi Sunni, usia minimalnya adalah 15 tahun. Hal ini menambah kecemasan bahwa pernikahan anak akan menjadi lebih umum, dengan berbagai kelompok agama memiliki interpretasi yang berbeda mengenai usia yang sah untuk menikah.&nbsp; Sajjad Salem, seorang anggota parlemen independen, mengkritik kebijakan ini dengan mengatakan, &ldquo;Negara Irak belum pernah menyaksikan penurunan dan kekejian seperti yang kita lihat hari ini yang merusak kekayaan dan reputasi Irak.&rdquo; Pihak yang menentang juga menunjukkan adanya prosedur yang dirasa cacat dalam proses pengesahan undang-undang ini. Alia Nassif, anggota komite hukum parlemen, mengungkapkan bahwa pemungutan suara untuk undang-undang ini dilakukan tanpa kehadiran jumlah minimum anggota parlemen yang diperlukan. &ldquo;Saya dan rekan-rekan penentang undang-undang ini akan menggugat keputusan ini di pengadilan federal Irak,&rdquo; tambahnya. Benin Elias, seorang jurnalis dan aktivis hak perempuan Irak, menyatakan dengan tegas, &ldquo;Saya tidak terkejut. Namun, ini bukan saatnya untuk menangis atau menyerah pada keputusan barbar seperti ini.&rdquo; Keputusan ini mencerminkan keteguhan otoritas agama yang semakin dominan dalam mempengaruhi kebijakan negara, dengan dampak yang sangat besar terhadap perempuan dan anak-anak di Irak. Undang-undang ini tentu akan memperburuk ketimpangan sosial dan memperdalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Irak. Dunia internasional kini menunggu langkah konkret untuk menanggapi kebijakan yang dinilai sangat kontroversial ini dan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak di Irak serta di seluruh dunia. &nbsp; &nbsp;

Kontroversi disahkannya UU di Irak yang memungkinkan pernikahan anak dari usia 9 tahun bagi penganut agama Syiah.

Irak Legalkan Pernikahan Anak dari Usia 9 Tahun, Picu Reaksi Keras Terhadap Keputusan yang Menghancurkan Hak Perempuan dan Masa Depan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pernikahan-dini-di-bantaeng-tidak-tercatat-kua_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pernikahan Dini." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pernikahan Dini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pandemi ternyata tidak mempengaruhi angka pernikahan anak di bawah umur di Kota Surabaya. Berdasar catatan Pengadilan Agama (PA) Surabaya, tidak ada peningkatan pengajuan dispensasi nikah anak.  Berdasar catatan Kepala PA Surabaya Samarul Falah, Dispensasi nikah anak di bawah umur hanya sedikit. Kenaikannya pun tidak terlalu signifikan.  ’’Pada 2020 lalu, terdapat 400 perkara, kini angkanya justru berada di bawahnya,’’ tutur Samarul di Balai Kota Surabaya, Rabu (15/9).  Artinya, menurut dia, kesadaran masyarakat akan bahaya pernikahan dini akibat pergaulan bebas maupun menjalankan tradisi kawin paksa usia anak bisa diminimalisasir.  ’’Data pada 2020, sekitar 400an perkara, tahun ini 200an, itu sampai Agustus 2021,’’ jelas Samarul.  Bila dihitung, angka kenaikannya tidak banyak. ’’Menurut statistiknya, masih sama dengan tahun lalu, masih di bawah 400. Kalau pun naik tidak banyak,’’ papar Samarul.  Perkara lain yang mengalami penurunan berdasar catatan Pengadilan Agama Surabaya adalah perceraian, poligami, hingga dispensasi nikah. Bila diakumulasikan, jumlah perkara di PA Surabaya sejak Januari sampai September menurun.  ’’Umumnya, jelang akhir tahun, 10.000 perkara tercatat. Hingga September, hanya 7.000 perkara saja. Kalau kalkulasi perkara di PA Surabaya, entah perceraian, waris, hingga dispensasi nikah, 1 tahun lalu 10.000 (perkara), sekarang cuma 6.000 sampai 7.000an,’’ terang Samarul.  Dari angka 7.000 perkara itu, perkara penetapan ahli waris mendominasi. Jumlahnya bahkan mencapai 2.500. Hal itu terjadi karena pandemi. Terlebih, angka kematian sempat meningkat drastis pada Juli.  ’’Di Surabaya ada sekitar 2.500an, itu yang mengajukan di PA. Sisa 5.000 itu dari perkara lain,’’ ujar Samarul.

Selama Pandemi, Angka Pernikahan Dini di Surabaya Stabil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-dua-malam-jadi-pasutri-pernikahan-bocah-di-binuang-dibatalkan_c_228661.jpg" alt="Pernikahan dini: Pasangan IB (kiri) dan ZA saat resepsi pernikahan." width="100%">
<figcaption>Pernikahan dini: Pasangan IB (kiri) dan ZA saat resepsi pernikahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jogjakarta mencatat terdapat 29 permohonan dispensasi pernikahan usia anak sepanjang 2020. Angka tersebut hampir sama seperti jumlah dispensasi pada tahun sebelumnya.  ”Jumlah tersebut hampir sama seperti tahun sebelumnya meskipun ada perbedaan untuk permohonan jumlah dispensasi bagi anak perempuan dan laki-laki,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jogjakarta Edy Muhammad seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Sabtu (3/4).  Pada 2019, permohonan dispensasi untuk anak perempuan berusia 16 tahun ke bawah berjumlah sembilan anak dan pada 2020 naik menjadi 13 anak. Sedangkan permohonan dispensasi pernikahan untuk anak laki-laki berusia kurang dari 19 tahun pada 2019 tercatat 23 anak dan pada 2020 turun menjadi 16 anak.  Pencatatan tersebut, menurut Edy, disesuaikan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi lak-laki.  ”Tentu saja, angka-angka tersebut tetap harus menjadi bagian dari evaluasi kami. Sebagian besar penyebab terjadinya pernikahan usia anak memang masih pada faktor kehamilan yang tidak diinginkan,” tutur Edy.  Jika dikaitkan dengan pandemi Covid-19, Edy mengatakan, faktor tersebut bukan menjadi satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan usia anak terutama pada aspek kekerasan seksual.  ”Jumlah laporan kekerasan dalam rumah tangga memang naik dari 139 menjadi 145 kasus. Tetapi justru terjadi pergeseran faktor penyebab dari kekerasan menjadi kekerasan karakter, ekonomi, dan faktor orang lain, seperti pria idaman lain atau wanita idaman lain,” terang Edy.  Selain dispensasi, jika pernikahan anak tersebut tetap harus digelar, perlu pendapat psikolog atau konselor dari puskesmas atau melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dan masyarakat pun bisa melapor jika mengetahui terjadinya pernikahan usia anak.  Pemerintah Kota Jogjakarta sudah memiliki Peraturan Wali Kota Jogjakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Menurut Edy, seluruh pihak memiliki kewajiban dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dia berharap agar anak-anak usia sekolah menjalankan kewajiban utamanya yaitu belajar sehingga pernikahan anak dapat ditekan. Selain memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, aturan pencegahan pernikahan anak juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, mencegah tidak kekerasan pada anak dan potensi perdagangan anak, mencegah anak putus sekolah, dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.  Sedangkan di Jogjakarta, berdasar data Pengadilan Agama, putusan dispensasi perkawinan pada 2019 sebanyak 583 naik menjadi 959 pada 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fD2gp7EQVSM

Pemkot Jogja Catat 29 Permohonan Dispensasi Pernikahan Anak pada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/angka-perkawinan-anak-tinggi-indonesia-duduki-peringkat-ke-7-di-dunia_m_.jpg" alt="PERKAWINAN ANAK. Syamsuddin dan Fitrah Ayu, gagah dan cantik dalam balutan pakaian pengantin adat Bugis-Makassar pada saat melangsungkan pernikahan di kediaman mempelai perempuan di Kab Bantaeng, Sulsel. MUH IKSAN/FAJAR/JPG" width="100%">
<figcaption>PERKAWINAN ANAK. Syamsuddin dan Fitrah Ayu, gagah dan cantik dalam balutan pakaian pengantin adat Bugis-Makassar pada saat melangsungkan pernikahan di kediaman mempelai perempuan di Kab Bantaeng, Sulsel. MUH IKSAN/FAJAR/JPG</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dispensasi nikah di usia dini membuat banyaknya pernikahan anak. Menurut Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Lenny N Rosalin, peraturan itu akan dirancang kembali.  ’’Untuk memperkuat capaian 2021–2024, saat ini kami sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah untuk Dispensasi Kawin terkait mekanisme pengajuan dispensasi kawin terintegrasi yang dibuat sebagai pedoman bagi masyarakat,’’ terang dia dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2).  Saat ini, pihaknya juga sudah memasukkan isu perkawinan anak sebagai indikator ke 7 dari 24 indikator Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Intervensi dan merangkul berbagai stake holder terkait juga akan terus dilakukan oleh KemenPPPA, seperti Forum Anak hingga Lembaga Pendidikan seperti Sekolah/Madrasah Ramah Anak.  Kemudian, Lembaga Agama seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (Capil) untuk memberikan bimbingan pra nikah; Lembaga Hukum seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri; Lembaga Kesehatan seperti Rumah Sakit/Puskesmas Ramah Anak.  ’’KemenPPPA juga telah melakukan beragam strategi secara masif yang tentunya memerlukan dukungan sinergi semua pihak, mulai dari melakukan sosialisasi webinar berseri, sosialisasi secara gencar melalui media sosial, mobilisasi melibatkan K/L, Lembaga Masyarakat, dan unsur lainnya,’’ terang Lenny.  Selain itu, memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan antar stakeholder terkait di pusat dan daerah, melakukan aktivasi layanan UPTD PPA untuk mediasi dan pendampingan di daerah serta melakukan pendataan, pelaporan, dan pemantauan yang efektif akan terus digiatkan.  Lenny berharap berbagai upaya ini dapat memberikan dampak positif, baik untuk jangka pendek, jangka menegah, dan jangka panjang. ’’Ini semua dilakukan demi menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup anak Indonesia, dengan begitu SDM berkualitas bangsa ini dapat kita wujudkan di masa depan,’’ tutur Lenny.  Kemudian, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati menuturkan bahwa ajakkan perkawinan anak oleh Aisha Weddings merupakan bentuk adanya pemahaman agama yang ideologis. Hal ini menjadi salah satu penyebab maraknya perkawinan anak di Indonesia.  Menurut Rita, persoalan perkawinan anak merupakan permasalahan kultural yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Koordinasi dan kerja keras semua pihak diperlukan dalam meminimalisir angka pernikahan anak. ’’Agar optimal dalam melakukan pengawasan, serta pentingnya upaya pencegahan perkawinan anak hingga level terkecil dalam masyarakat,’’ ujarnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/gXCWrAfwLu4

KemenPPPA Akan Susun Ulang Aturan Dispensasi Kawin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-10-at-22.55.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jagat media sosial baru-baru ini ramai memperbincangkan ajakan menikah di usia muda oleh Aisha Weddings. Sontak, hal itu pun membuat geram semua pihak termasuk pemerintah.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pemerintah menolak keras pernikahan anak. Terlebih, propaganda untuk mengajak menikah muda yang dilakukan oleh penyelenggara jasa pernikahan.  "Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat luas juga resah karena propaganda yang dilakukan Aisha Weddings," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Sabtu (13/2).  Ia menilai promosi itu tidak pantas dilakukan, apalagi saat bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19. Masyarakat saat ini tengah fokus untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya melindungi keluarga dari virus yang sangat membahayakan.  "Menikah di usia yang sangat muda bertentangan dengan tujuan syariat nikah itu sendiri, yaitu harus membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi pasangan yang menikah," tuturnya.  Ia menegaskan bahwa menikah di usia anak sudah pasti akan membawa bahaya dan bencana bagi anak itu sendiri dan masa depan generasi penerus bangsa. Secara biologis dan psikologis anak-anak belum siap untuk berumah tangga.  Di samping itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah menciptakan keluarga sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifzh al-nasl). Menurutnya, tujuan tersebut bisa diwujudkan pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.  "Pernikahan anak berpotensi menghasilkan bayi yang kurang sehat, karena anak di bawah usia 18 tahun secara fisik belum siap untuk melahirkan," ungkapnya.  Padahal, ibu merupakan sekolah pertama bagi anak. Oleh karenanya, seorang perempuan yang akan menikah harus sudah menyadari tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pendidikan yang baik bagi anak.  Di sisi lain, pernikahan anak secara hukum juga bertentangan dengan Undang-undang 16/2019 tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan, yaitu minimal usia boleh menikah untuk perempuan adalah 19 tahun.  Lebih ironis, pernikahan anak berpotensi menambah kemiskinan baru karena pengantin anak belum memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga. Kondisi demikian sangat mungkin menyebabkan lahirnya generasi anak-anak stunting yang diakibatkan ketidaksiapan ekonomi.  "Keyakinan Aisha Weddings mengenai perempuan harus mencari pasangan sejak usia 12 tahun merupakan keyakinan yang didasari oleh pemahaman yang sempit karena bertentangan dengan tujuan syariat nikah itu sendiri. Perkawinan harus membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi pasangan yang menikah," tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/02/2021/kampanyekan-nikah-dini-mulai-12-tahun-aisha-wedding-dipolisikan/">Kampanyekan Nikah Dini Mulai 12 Tahun, Aisha Wedding Dipolisikan</a>  Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK akan terus mempelajari kasus tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik antar kementerian/lembaga maupun NGO.  Muhadjir meminta penyelidikan lebih lanjut dilakukan Kepolisian untuk menguak siapa di balik Aisha Weddings. Juga terus dilakukan langkah untuk melindungi anak-anak dari target tindakan pelanggaran hukum lainnya seperti eksploitasi seksual ekonomi kepada anak hingga perdagangan anak.  Muhadjir pun mengimbau dan mengajak seluruh pihak untuk ikut berperan dalam upaya melindungi anak Indonesia agar tidak terjerumus dalam pernikahan di bawah umur serta kejahatan seksual dan eksploitasi anak, serta seks bebas.  "Upaya ini tentu membutuhkan komitmen dan peran bersama antara pemerintah, pihak swasta, media, masyarakat, dan yang paling penting adalah keluarga," pungkasnya.  https://youtu.be/6I2sg_nWHeI

Menko PMK: Pernikahan Anak Sangat Berpotensi Menambah Angka Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-anak-bawah-umur-dinodai-terpisah-di-pantai-serayi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pelecehan seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pelecehan seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati memastikan, pernikahan antara anak berusia 13 tahun dengan laki-laki 40 tahun di Jakarta Barat belum terjadi. Hal ini dipastikan setelah dia mengirim konselor ke kediaman anak tersebut.  "Ya masih rencana (pernikahannya) dan saat ini keluarga belum menerima surat putusan apapun dari Pengadilan Agama Jakarta Barat," kata Tuty saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (12/2).  Sementara itu, terkait identitas anak tersebut, Dinas PPAPP tidak bisa mengungkapkan kepada publik. Pasalnya hal itu terkait kerahasiaan klien yang harus dijaga demi menghindari hal-hal tidak diinginkan.  Tuty mengatakan telah mengirim surat ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, agar mengadili dispensasi perkawinan dengan pertimbangan kesiapan anak untuk menikah.  "Kita juga melakukan advokasi dan edukasi kepada anak dan orangtuanya oleh tenaga konselor atau psikolog," imbuhnya.  Edukasi ini meliputi dampak psikis, kesehatan reproduksi dan mental akibat perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan tersebut pun apabila dipaksakan, bisa meningkatkan resiko mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  "Kita juga melakukan edukasi hukum kepada orang tua bahwa perkawinan anak melanggar hak-hak anak yang di atur oleh undang-undang perlindungan anak," jelas Tuty.  Atas dasar itu, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan mediasi dengan pihak keluarga. Guna mencegah perkawinan anak di bawah umur ini terjadi.

Pemprov DKI Pastikan Belum Ada Pernikahan Anak 13 Tahun di Jakbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-yohana-berharap-dpr-kerja-cepat-merevisi-uu-perkawinan_m_.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise usai melakukan audiensi dengan Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/12)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise usai melakukan audiensi dengan Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengatakan, akan segera mendorong DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ia juga menyebutkan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. "Segera, setelah tahun baru mungkin ya, karena semua pada libur tahun baru," kata Yohana usai melakukan pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/12). Bagi Yohana, putusan MK tentang batas minimum usia perkawinan anak beberapa waktu lalu merupakan 'hadiah' Hari Ibu dan kado bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, selain mendorong lembaga legislatif untuk merevisi UU Perkawinan, ia juga akan berkoordinasi dengan institusi terkait dengan perkawinan. Yohana memandang, kesepakatan bersama mengenai batas minimum usia perkawinan masih perlu diperbincangkan, agar mendapatkan hasil terbaik. Yohana akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait seluruh rencana kerjanya itu. "Dengan institusi-institusi terkait. Juga akan melaporkan kepada Presiden, sekaligus juga akan melakukan pendekatan kepada pihak parlemen. Sehingga secepatnya kita bisa muncul dengan satu kesepakatan bersama," ucapnya. Sebenarnya, kata Yohana, pemerintah sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk mengatur perkawinan. Namun, Yohana menuturkan, kemungkinan besar pemerintah memilih merevisi batas minimum usia perkawinan. "Apakah Perppu atau revisi, tapi ada feeling revisi langsung mengubah satu pasal. Di situ saya pikir sudah bisa secepatnya," tuturnya. Hari ini, Yohana bersama jajarannya berkunjung ke MK untuk bersilaturahmi dengan Ketua MK, Anwar Usman, beserta jajarannya. Selain bersilaturahmi, Yohana juga melakukan audiensi. Hakim MK yang turut mendampingi Anwar pada pertemuan itu adalah Saldi Isra dan Suhartoyo.

Menteri Yohana Berharap DPR Kerja Cepat, Merevisi UU Perkawinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/8-bulan-720-anak-di-sulsel-menikah_m_.jpg" alt="Ketua PKK Sulsel Liestiaty F Nurdin (kanan) dalam Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Maros, Senin (17/9)." width="100%">
<figcaption>Ketua PKK Sulsel Liestiaty F Nurdin (kanan) dalam Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Maros, Senin (17/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernikahan anak di bawah umur di Sulawesi Selatan (Sulsel) terbilang cukup tinggi. Sepanjang delapan bulan pada 2018, tercatat ada 720 anak di bawah umur di Sulsel yang dinikahkan. Demikian menurut data Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sulsel. Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Liestiaty F Nurdin mengungkapkan, Sulsel kerap menjadi sorotan pemberitaan baik skala lokal hingga nasional terkait pernikahan. Fenomena ini juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. "Ini tidak main-main. Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan pemerintah setempat, jangan memberikan peluang untuk mereka," kata Liestiaty dalam Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Maros, Senin (17/9). Menurut Lies, perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu penyebab tingginya angka pernikahan anak. Untuk itu, anak harus diawasi dalam penggunaan gadget. "Pernikahan anak merupakan praktik buruk, karena mengancam tumbuh kembang anak. Pendidikan, kesehatan, dan kualitas keluarga mereka akan bersoal. Saat mereka hamil, rahimnya sebenarnya belum siap menerima jabang bayi," terang Lies. Istri Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah itu menuturkan, Sulsel belum bisa digolongkan dalam kondisi darurat meski banyak disorot terkait pernikahan anak. Kendati demikian, seluruh stakeholder harus berkomitmen untuk tidak ada toleransi terhadap pelaku eksploitasi anak. "Menikahkan anak di usia masih muda juga kekerasan anak. Perempuan berpotensi pendarahan, melahirkan anak berkebutuhan khusus, menjadi korban eksploitasi seksual hingga KDRT. Tingginya usia perceraian juga bisa disebabkan pernikahan dini," ungkapnya. Lies mengajak seluruh jajaran PKK dan organisasi kewanitaan untuk bersama-sama menyosialisasikan agar para orang tua tidak menikahkan anaknya di usia muda. Dimulai dengan membuat pemetaan, daerah mana saja yang rawan perkawinan anak. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Maros, Lies juga menyambangi Tempat Penitipan Anak (TPA) di Kantor Bupati Maros. Serta mengunjungi sentra pembuatan dan pakaian pengantin adat di Sulsel.

8 Bulan, 720 Anak di Sulsel Menikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpppa-sebut-pernikahan-anak-lebih-banyak-terjadi-di-perdesaan_m_1527237240_215453.jpeg" alt="Media Talk bersama KPPPA dengan tema Perkawinan Anak di Media Center KPPPA, Jakarta, Jumat (25/5)" width="100%">
<figcaption>Media Talk bersama KPPPA dengan tema Perkawinan Anak di Media Center KPPPA, Jakarta, Jumat (25/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya pernikahan dini di usia anak membuat semua pihak perlu mengambil langkah antisipatif ke depan. Maka, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pun terus menganalisis pengaruh dari pernikahan anak ini. Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Rohika Kurniadi menjelaskan, ada sejumlah penyebab pernikahan. Penyebab yang paling sering ditemui adalah alasan ekonomi atau kemiskinan. "Tidak hanya isu kemiskinan tapi juga kultur pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah setempat membiarkan ini terjadi. Mirisnya, banyak juga pernikahan dini yang tidak terangkat ke publik misalnya dengan cara menikah secara siri," ujar Rohika di Gedung Media Center KPPPA, Jakarta, Jumat (25/5). Rohika menambahkan, penyebab lain sehingga anak bisa melakukan hubungan di luar nikah yakni globalisasi. Namun, lanjutnya, yang mengejutkan adalah angka pernikahan anak teringgi justru ada di daerah perdesaan. "Perkawinan anak di luar pernikahan paling tinggi di desa. Saya dapat informasi kalau mereka dapat sinyal di gunung ya pasti nonton pornografi. Sehingga, lebih susah sulit kalau sudah terpapar pornografi. Udah mulai eksekusi akan seperti itu," terangnya. Maka dari itu, Rohika pun berpendapat pola pengasuhan harus berkembang. Dia menyarankan, pola pengasuhan partisipatif yang melibatkan anak. Sebab, selama ini pola pengasuhan yang banyak diterapkan oleh orang tua adalah searah. Seharusnya, kata Rohika, orang tua membangun dialog dengan anak, kesepakatan, komitmen, dan partisipasi anak. "Karena kami paham mereka anak jaman now. Mereka butuh dilibatkan jadi subyek yang bisa didengarkan dan dihargai. Jadi, tidak selalu 'Pokoknya-pokoknya'. Tapi, ada komunikasi," tuturnya.

KPPPA Sebut Pernikahan Anak Lebih Banyak Terjadi di Perdesaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ironi-peringatan-hari-kartini-ribuan-anak-menikah-dini_m_206472.jpeg" alt="Peringati hari Kartini,s ejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Komunitas Pejalan Kaki (KPK) mengikuti perlombaan balap becak di alun-alun selatan,Solo,Sabtu (21/4)." width="100%">
<figcaption>Peringati hari Kartini,s ejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Komunitas Pejalan Kaki (KPK) mengikuti perlombaan balap becak di alun-alun selatan,Solo,Sabtu (21/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kegelisahan menyertai peringatan Hari Kartini di Istana Bogor kemarin. Jumlah perempuan Indonesia yang menikah pada usia anak masih tinggi. Saking tingginya, pemerintah merasa perlu menerbitkan peraturan pemerintah peng&shy;ganti undang-undang (perppu) tentang perkawinan. Perppu tersebut diharapkan bisa menjadi pengganti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sudah tidak relevan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yambise menyatakan, Presiden Jokowi sudah menyetujui rencana pembahasan perppu. Masalah itu disampaikan kepada RI-1 pada Jumat (20/4) oleh kelompok masyarakat sipil. "Pak Presiden mendukung, sudah menyatakan kepada ormas-ormas yang hadir di Istana Bogor," kata Yohana di Istana Bogor kemarin (21/4). Yohana menilai, unsur keterdesakan sebagai syarat lahirnya produk hukum perppu sudah terpenuhi. Sebab, kasus-kasus perkawinan anak terjadi cukup masif di daerah. Jika tidak diatasi, itu akan berdampak buruk terhadap masa depan bangsa. Berdasar kajiannya, kasus-kasus kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak, hingga kematian ibu-anak saat melahirkan didominasi oleh hasil perkawinan dini. Baik itu karena psikis yang belum matang maupun kondisi alat reproduksi yang belum sempurna. Bukan hanya itu. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/11/187870/sempat-ragu-begini-reaksi-ibnu-jamil-soal-pernikahan-angel-dan-vicky" target="_blank">Perkawinan</a> dini juga mengakibatkan peningkatan angka putus sekolah. Ujung dari rendahnya pendidikan adalah lahirnya benih-benih kemiskinan dan turunnya angka indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam konteks yang lebih luas, hal tersebut berdampak pada terhambatnya pembangunan. Yohana mencontohkan, daerah yang memiliki angka <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/16/204815/cegah-pernikahan-dini-batas-usia-boleh-nikah-akan-dinaikkan-3-4-tahun" target="_blank">perkawinan</a> dini tinggi seperti Sulawesi Barat berkorelasi dengan IPM yang rendah. "Jadi, anak pengaruhnya besar terhadap kemiskinan dan IPM," imbuhnya. Lantas, apa yang akan diatur dalam perppu? Menteri kelahiran Papua itu mengungkapkan, salah satu norma pada UU 1/1974 yang perlu diperbarui adalah usia minimal perkawinan. Di situ angkanya terlalu rendah. Yakni, 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Yohana menilai, angka tersebut, khususnya bagi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/18/205410/cegah-pernikahan-anak-kpai-minta-indonesia-tiru-cara-eropa" target="_blank">perempuan</a>, tidak ideal. Apalagi, jika merujuk UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Dengan demikian, umur 16 tahun sebetulnya masih masuk kategori anak. Sementara itu, untuk norma lain yang perlu diatur dalam perppu, Yohana belum bisa memaparkan. Dia beralasan, dibutuhkan kajian lebih lanjut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar diskusi publik bersama semua stekholder terkait guna membahas arahan presiden lebih jauh. "Kemungkinan minggu depan mengundang semua ormas, organisasi perempuan ini untuk hadir dengan pakar-pakar anak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dengan kementerian-kementerian," tuturnya. Dia juga berharap DPR bisa mendukung sehingga prosesnya bisa berlangsung cepat. Jika merujuk data Badan Pusat Statistik pada 2017, angka perkawinan anak (di bawah usia 18 tahun) masih tinggi. Secara nasional, angkanya ada di 25,71 persen. Artinya, 25 di antara 100 atau 1 di antara 4 perkawinan yang ada di Indonesia dilakukan di bawah 18 tahun. Di sejumlah daerah, angkanya lebih mengkhawatirkan Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati mengatakan, selain batas minimal usia, norma lain yang perlu diatur adalah dispensasi. Sebab, dalam sejumlah kasus, perkawinan anak terjadi dan dilegalkan karena ada dispensasi. Dalam kasus perkawinan anak di Bantaeng yang tengah ramai dibicarakan, misalnya, pasangan yang berusia 14 dan 16 tahun sebetulnya sempat ditolak kantor urusan agama (KUA). Namun, saat diadukan ke Pengadilan Agama Banteang, pengadilan justru memperbolehkan dengan alasan dispensasi. Padahal, tidak ada alasan keterdesakan. Keduanya diperbolehkan menikah hanya karena sang perempuan sibuk ditinggal kerja ayahnya dan ibunya meninggal. "Sekarang seolah-olah nikah itu hak sehingga bisa dapat dispensasi. Padahal, perlu juga dilihat hak anak perlu terlindungi," ujarnya kepada Jawa Pos tadi malam. Karena itu, dia menilai, dalam perppu nanti, syarat pemberian dispensasi harus lebih diperketat. Perspektifnya tidak hanya bicara soal hak untuk menikah. Tapi, yang lebih penting adalah hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan berkembang. Selain dari regulasi, Rita menyarankan aspek edukasi untuk digalakkan. Pasalnya, tidak mudah mengatur warga di ranah privat seperti perkawinan. Bukan tidak mungkin, jika regulasi dipersulit, warga justru memilih nikah siri. "Makanya, edukasi yang penting," imbuhnya. Dia menuturkan, edukasi terkait makna perkawinan harus dimasifkan di masyarakat. Diakui, saat ini masih banyak yang salah memaknai perkawinan sehingga nekat menikah di usia muda. Mulai alat memperoleh mahar hingga upaya menghindari zina masih ada di benak masyarakat. "Perkawinan kan bukan asal boleh mengesahkan. Ada tujuan kemaslahatan keluarga. Sehingga dampak negatif ke depan bisa dihindari," tuturnya. Di tempat terpisah, jajaran Kementerian Agama (Kemenag) mendukung wacana penerbitan perppu untuk menekan angka pernikahan anak. Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Muhammadiyah Amin mengatakan setuju dengan rencana perppu untuk menekan angka pernikahan dini. Dia menjelaskan, selama ini penghulu tidak berani menikahkan calon pengantin di bawah umur. "Sesuai yang diatur UU Perkawinan, yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan," tuturnya saat dihubungi kemarin (21/4). Dalam sejumlah kasus, Muhammadiyah mengatakan, ada penghulu yang berani menikahkan mempelai yang masih di bawah umur. Para penghulu bersedia melayani pencatatan nikah di bawah umur selama mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama (PA) setempat. "Jadi, jika ada rencana perppu untuk menekan kasus pernikahan dini atau pernikahan anak, saya setuju dan mendukung," tuturnya. Sementara itu, sebelumnya Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya tidak bisa mencegah atau menolak jika ada dispensasi pernikahan yang dikeluarkan PA. Contohnya pernikahan SY dan FA, keduanya masih SMP, warga Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pada kasus itu, PA Bantaeng telah mengeluarkan surat dispensasi. Isinya, memperbolehkan pernikahan resmi meski usia mereka masih di bawah umur.&nbsp;

Ironi Peringatan Hari Kartini, Ribuan Anak Menikah Dini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pernikahan anak

Berita Terkini