<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/IMG_20240823_120417-3362655131.jpg" alt="Menkumham Supratman Andi Agtas usai menghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Supratman Andi Agtas usai menghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menilai isu bahwa Presiden akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada usai DPR RI batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pilkada terlalu didramatisir. "Ini kan terlalu didramatisir," kata Supratman usai menghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8). Menkumham mengaku belum mendengar terkait wacana tersebut dan tidak melihat adanya upaya penerbitan Perppu Pilkada. "Sampai hari ini saya belum mendengar tentang hal tersebut, baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana," tegas Menkumham. Supratman juga mengatakan bahwa Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Dia menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti saja proses legislasi yang bergulir di DPR RI terkait RUU Pilkada, begitu pula dengan penundaan Rapat Paripurna yang awalnya dijadwalkan akan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang. "Kalau pemerintah sifatnya sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan hal ini ditunda Rapat Paripurnanya maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain, itu yang jadi harapan kita semua," beber Menkumham. Supratman juga enggan untuk berspekulasi soal DPR RI nantinya akan melanjutkan lagi pembahasan RUU Pilkada dengan pemerintah. "Jangan berandai-andai lah kan pernyataannya sudah tegas sekali semalam dari pimpinan DPR. Jadi jangan berandai-andai," ucap Supratman. Adapun ketika ditanyakan respons Presiden atas aksi unjuk rasa yang menolak RUU Pilkada disahkan menjadi undang-undang, dia menyebut hal tersebut merupakan ranah juru bicara Presiden. "Pasti Presiden memberi respons lewat juru bicara ya, tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum dengar itu, itu diwakili oleh juru bicara," beber Supratman. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan. Dia memastikan, pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi. Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023&mdash;2024 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya digelar pada hari Kamis (22/8) pagi ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum. Meski demikian, massa dari berbagai pihak menggelar unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. Situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan dan belakang kompleks parlemen pun telah jebol. RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

"Ini kan terlalu didramatisir," kata Supratman usai menghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menkumham Supratman Andi Agtas Bantah Bakal Terbit Perppu Pilkada, Sebut Isu Tersebut Terlalu Didramatisir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pelanggaran protokol kesehatan telah ditemukan dalam Pilkada Serentak 2020. Larangan adanya kampanye dalam jumlah besar masih kerap kali tidak diindahkan. Belum lagi banyaknya warga yang tidak menjaga jarak maupun memakai masker semakin menambah buruk potensi penularan Covid-19.  Terkait situasi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum akan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menindak pelanggar protokol kesehatan selama Pilkada. Menurut Mahfud, aturan saat ini sudah cukup.  “Instrumennya sama, ancaman hukumannnya sama, instrumen hukumnya sama aparatnya sama terus apa Perppu yang diminta sampai saat ini, tindakan apa yang diperlukan yang tidak bisa dilakukan sehingga memerlukan Perppu? kan semuanya sudah ada,” kata Mahfud, Kamis (1/10).  Selain itu, Mahfud menilai sampai saat ini belum ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh paslon maupun peserta pilkada. Bawaslu pun dianggap masih mampu memberikan sanksi kepada setiap pelanggar.  "Kecil-kecil, tidak jaga jarak, tidak pakai masker. Kita tindaklah gitu, tetapi yang sampai fatal kan ndak ada, malah banyak pelanggaran-pelanggaran di luar urusan Pilkada, di pasar-pasar di mal-mal, di jalan yang ndak ada Pilkadanya malah ramai," jelasnya.  Kendati demikian, Mahfud memastikan semua pelanggaran yang ditemukan saat Pilkada 2020 tetap diproses. Sekalipun hanya pelanggaran kecil.  "Aparat keamanan dibantu Satpol PP dan dibantu TNI dan dimonitor dan dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri bisa mengendalikan itu," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNB2cQxlahI&ab_channel=JawaPos  &nbsp;

Mahfud Sebut Perppu Soal Pelanggaran Protokol Pilkada Belum Diperlukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-pilkada-serentak-2020-1.jpg" alt="Pilkada Serentak 2020. Antara" width="100%">
<figcaption>Pilkada Serentak 2020. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada 2020 yang sempat diwacanakan untuk ditunda akhirnya diputuskan tetap digelar pada 9 Desember 2020. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah di masa pandemi guna memastikan keselamatan rakyat.  "Jika Pilkada tidak bisa ditunda, maka penerbitan Perppu Pilkada di masa pandemi sangat mendesak (untyuk dikeluarkan). Peraturan yang ada tidak mencukupi untuk memastikan gelaran pilkada menjamin keselamatan rakyat. Kita tidak ingin pilkada jadi horor," ujar Netty kepada wartawan, Rabu (23/9).  Menurut Netty, proses pendaftaran paslon Pilkada yang berantakan dan kemudian menjadi klaster baru Covid -19 harus menjadi pelajaran penting. "Kerumunan massa yang berdesakan, tidak menggunakan masker dan pelanggaran protokol kesehatan lainnya saat pendaftaran paslon menunjukkan bahwa kita tidak bisa menertibkan massa tanpa payung hukum yang kuat. Bahkan sejumlah calon kepala daerah positif Covid-19," katanya.  Menurut Netty, pelaksanaan tahapan pilkada di lapangan berpotensi besar melanggar protokol Covid-19. "Jika sudah menyangkut emosi massa, kita tidak yakin bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, harus ada Perppu yang tegas mengatur pelaksanaan Pilkada. Buat sanksi pembubaran kegiatan, bahkan diskualifikasi bagi paslon yang melanggar," ungkapnya.  Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berharap Perppu harus mengatur dengan tegas soal kampanye online, larangan berkerumun dalam jumlah tertentu, larangan konser musik, sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran protokol kesehatan. Jika perlu, libatkan TNI dan Polri.  "Pilihan amannya adalah tunda Pilkada. Jika tidak bisa ditunda dengan alasan hak konstitusional dan pelaksanaan demokrasi, maka pastikan pelaksanaannya berjalan sesuai protokol kesehatan. Tidak boleh ada yang lengah," ujarnya.  Netty juga meminta apabila Perppu pilkada di masa pandemi diterbitkan, maka implementasinya harus tegas dan ketat.  "Perppu ini tidak boleh menjadi macan ompong, dibuat untuk tidak dipatuhi, atau dibuat tapi ada dispensasi. Jika pemerintah tidak siap menjamin pilkada aman, lebih baik pilkada ditunda, karena keselamatan rakyat lebih penting dari segalanya," pungkasnya.

Desak Perppu Pilkada Terbit, PKS: Kita Tidak Ingin Pilkada jadi Horor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200914_005250.jpg" alt="c" width="100%">
<figcaption>c</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang‎-undang (Perppu). Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, jika nantinya pemerintah mengeluarkan Perpuu, maka ada lima poin yang diusulkan oleh lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman ini.  "Agar pengaturan tahapan-tahapan Pilkada lebih sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, maka KPU mengajukan beberapa usulan untuk penyusunan Perppu," ujar Pramono kepada wartawan, Sabtu (19/9).  Poin pertama KPU mengusulkan, ‎metode pemungutan suara dapat dilakukan melalui tempat pengutuan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK). Selama ini metode pemungutan suara hanya melalui TPS. Namun di tengah pandemi, metode KSK diperbolehkan juga.  "Jadi dibolehkan untuk pemungutan suara bagi pemilih di luar negeri dalam pemilu nasional menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS, atau pemilih yang positif Covid-19 maupun sedang isolasi mandiri," katanya.  Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/09/2020/komisioner-kpu-usulkan-presiden-terbitkan-perppu-soal-sanksi-pilkada/">Komisioner KPU Usulkan Presiden Terbitkan Perppu Soal Sanksi Pilkada</a>  Kemudian poin kedua adalah, ‎waktu pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00-15.00 waktu setempat. Waktu yang lebih panjang ini supaya tidak ada kerumunan di TPS.  "Hal ini bertujuan untuk semakin mengurai waktu kedatangan pemilih ke TPS, sehingga semakin terhindar dari kerumunan," ungkapnya.  Selanjutnya ketiga adalah,‎ rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara manual atau elektronik. Saat ini KPU sedang membangun sistem e-Rekap.  "Namun kami perlu payung hukum yang lebih kokoh di Perppu. Sedangkan pengaturan secara teknisnya nanti akan diatur dalam Peraturan KPU," ungkapnya.  Poin keempat. Kampanye dalam bentuk lain seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, olah raga, perlombaan, sosial yang diatur dalam UU Pilkada Pasal 63 ayat (1) huruf g hanya dibolehkan secara daring.  ‎"Namun jika usulan ini tidak masuk dalam Perppu, maka KPU akan mengatur melalui revisi Peraturan KPU atau jika waktunya dianggap tidak mencukupi, maka melalui pedoman teknis," tuturnya.  Kemudian kelima, ‎adanya sanksi pidana dan administrasi bagi orang-orang termasuk calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.  "Sanksi pidana pelanggar protokol pencegahan Covid-19. Kami mengusulkan beberapa bentuk sanksi pidana dan atau administrasi, yang penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum lain," tuturnya.    Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz mengusulkan supaya Presiden Jokowi bisa menerbitkan kembali Perppu.  Menurut Viryan, Perppu tersebut nantinya mengatur tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan saat Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.  "‎Karena pengaturan sanksi dan larangan tentang masalah ini, ini menjadi poin penting, sebaiknya ditimbang pemerintah mengambil langkah mengeluarkan Perppu," ujar Viryan.  Menurut Viryan, saat ini belum ada aturan lebih detail mengenai sanksi yang bakal diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan. Sehingga Perppu ini sangat penting di masa pandemi virus Korona atau Covid-19 ini.  "Meskipun sederhana namun ini serius bagi kami‎," katanya.  Viryan melanjutkan, berkaca dengan saat pendaftaran bakal calon kepala daerah banyak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Walaupun KPU telah meminta bakal calon kepala daerah untuk menaaati protokol kesehatan. Namun masih ada saja pelanggaran yang terjadi dengan banyaknya krumunan massa.  Diketahui, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.  Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.  Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iDuXrWaxBqQ

5 Poin Usulan KPU Terkait Permintaan Perppu Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/tito-komisi-ii.jpg" alt="TUNDA LAGI: Mendagri Tito Karnavian berbincang dengan para anggota Komisi II DPR setelah batal melakukan rapat pembahasan Perppu Pilkada di Senayan kemarin (29/6). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNDA LAGI: Mendagri Tito Karnavian berbincang dengan para anggota Komisi II DPR setelah batal melakukan rapat pembahasan Perppu Pilkada di Senayan kemarin (29/6). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rapat pengambilan keputusan tingkat pertama terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu Pilkada) di Komisi II DPR batal dilaksanakan. Pasalnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai perwakilan pemerintah absen. Yang datang hanya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.  Ketidakhadiran Yasonna bukan yang pertama. Sebelumnya politikus senior PDIP itu juga tidak hadir dalam rapat kerja Rabu (24/6). Saat itu rapat mengagendakan penjelasan pemerintah terkait RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi UU.  Absennya Yasonna memantik emosi sejumlah anggota komisi II. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, surat undangan kepada Menkum HAM sudah diajukan beberapa hari sebelumnya. Namun, yang bersangkutan menyatakan tidak dapat hadir. ”Saya kira ini tidak menghargai situasi bangsa negara kita yang sedang menjalankan agenda penting,” tukas Doli dalam rapat. Sebagai sesama lembaga negara, Doli meminta Yasonna saling menghargai.  Pernyataan lebih keras dilontarkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Dia menilai sikap Yasonna tidak bisa dianggap angin lalu. Untuk itu, Mardani mengusulkan agar sikap tersebut diadukan kepada Presiden Joko Widodo. ”Saya mengusulkan komisi II memberi teguran keras dan melaporkan Menkum HAM kepada presiden karena tidak menghargai marwah perppu presiden,” cetusnya.  Mardani mengingatkan bahwa keputusan menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 diambil dengan mempertaruhkan banyak hal. Semestinya pembahasan persetujuan perppu tidak bisa main-main. ”Jika perppu ini tidak segera kita sahkan, tidak segera dibawa ke paripurna, ini akan membawa implikasi,” imbuhnya.  Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi bahkan meminta ada sanksi jika Yasonna terus mangkir. Termasuk dengan mengevaluasi pelaksanaan pilkada 9 Desember. ”Apakah nanti perlu ada keputusan mengenai penundaan 9 Desember tadi,” katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Menkum HAM Dua Kali Mangkir, Komisi II Berang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ilham-saputra-KPU-dery-1.jpg" alt="Ilham saputra KPU-dery" width="100%">
<figcaption>Ilham saputra KPU-dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah, DPR, dan para penyelenggara pemilu telah menyepakati bahwa pemungutan suara pilkada 2020 dimundurkan dari 23 September menjadi 9 Desember. Pemunduran jadwal itu disertai target penyusunan payung hukum berupa perppu pilkada selesai April 2020. Namun, hingga kemarin (30/4) Presiden Joko Widodo belum juga mengesahkan draf perppu yang sudah disusun.  Untuk diketahui, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri Selasa lalu (14/4), KPU meminta agar perppu selesai April. Tujuannya, penyusunan peraturan KPU bisa tuntas pada Mei. Sebab, jika coblosan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, tahapan harus dimulai 1 Juni dan regulasinya harus sudah klir.  Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU RI Ilham mengatakan belum mendapat informasi kapan perppu diterbitkan. Dia hanya bisa berharap payung hukum penundaan pilkada itu keluar secepatnya. ”Semoga bisa besok (hari ini, Red),” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Disinggung soal sejauh mana dampak keterlambatan perppu dalam penyusunan PKPU, dia enggan berkomentar lebih lanjut. ”Kita tunggu saja,” kata pria berdarah Aceh tersebut.  Sebelumnya, Ilham menyebut ada banyak hal teknis yang perlu diatur ulang dalam PKPU menyusul tertundanya tahapan. Selain jadwal, tentu ada hal lain. Misalnya, mengatur perubahan data pemilih, khususnya tambahan pemilih pemula yang usianya telah memenuhi syarat saat mendekati 9 Desember. Atau mengatur bukti dukungan calon perseorangan yang bisa saja telah terjadi perubahan alamat atau status orangnya.  Tak kunjung terbitnya perppu pilkada juga membuat khawatir Koalisi Masyarakat Sipil Bidang Kepemiluan. Mereka pun mengusulkan draf rancangan perppu yang lebih singkat. Draf tersebut menjadi tawaran ide di tengah belum kunjung diundangkannya perppu yang disusun pemerintah hingga akhir April.  Elemen yang terlibat dalam koalisi itu adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Andalas, dan Rumah Kebangsaan.  Peneliti Pusako Charles Simabura mengatakan, draf yang diusulkan jajarannya bersifat minimalis. Hanya ada pasal-pasal yang dinilai krusial untuk segera diatur. Sebab, situasinya memang tengah membutuhkan jalan keluar yang cepat. ”Tidak memungkinkan membuat konsep yang maksimal soal UU Pilkada,” ujarnya.  Charles menambahkan, ada tiga pasal yang dinilai krusial. Pertama, pasal 122 yang mengatur penundaan pilkada. Dalam draf versi masyarakat, pihaknya mengusulkan kewenangan membatalkan dan melanjutkan pilkada diberikan ke KPU RI jika di lebih dari 40 persen wilayah pemilihan terjadi bencana alam maupun nonalam.  Dua pasal lainnya mengatur tentang anggaran dan tanggal pelaksanaan pilkada yang dianggap lebih cocok dan meminimalkan risiko.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jyUbcSjL3MI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dDCfX6vfNbA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y

Penerbitan Perppu Pilkada Meleset

perppu pilkada

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perppu pilkada