<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pan-siap-dukung-pansus-tka-zulkifli-hasan-sesalkan-pembantu-jokowi_m_209341.jpeg" alt="Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan siap mendukung lahirnya Pansus TKA jika Jokowi tak merevisi Pansus TKA." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan siap mendukung lahirnya Pansus TKA jika Jokowi tak merevisi Pansus TKA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) bakal mengikuti langkah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk mendantangani pansus tenaga kerja asing (TKA). Bahkan, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan apabila Peraturan Presiden (Perpres) &lrm;Nomor 20/2018 tidak direvisi. Maka pihaknya akan ikut serta dalam angket TKA tersebut. "Kalau enggak direvisi, enggak bisa diapa-apain ya bisa saja (tandatagani angket TKA)," ujar Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/5). Menurut Ketua MPR ini sudah menjadi amanat konstitusi pemerintah untuk melindungi rakyat Indonesia. Karena apabila ada TKA yang tidak mempunyai keahlian bekerja di Indonesia. Itu sama saja tidak melindungi rakyat Indonesia. "Jadi kalau rakyat kita tidak bekerja itu namanya tidak melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Karena kalau cuma tukang mecah batu, tukang gali tanah kenapa harus datang dari luar," katanya. Oleh sebab itu, sebelum adanya Perpres tersebut sebaiknya para menteri terkait bisa memberikan masukan kepada Presiden Jokowi. Sebab seharusnya isu ini tidak mainkan. Namun berhubung tahun politik, kebijakan itu dipolitisasi. "Makanya pembantu-pembantunya itu sudah seharusnya melakukan cek dan ricek, apakah isu ini bakal merugikan presiden atau enggak," tegasnya. Lebih lanjut Zukifli juga menambahkan, menurutnya untuk urusan TKA tidak bisa ditawar-tawar. Karena bagaimanapun, tenaga kerja lokal harus lebih diprioritaskan. &ldquo;Bagi saya sekali lagi soal tenaga kerja enggak boleh ditawar. Harus dikerjakan oleh kita," pungkasnya. &lrm;Sekadar informasi bergulirnya rencana pembentukan pansus TKA terjadi setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang pertama kali menggulirkannya. Penandatanganan usul itu dilakukan setelah dia bertemu dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ia membutuhkan dukungan setidaknya dua fraksi atau 25 anggota DPR untuk membentuk pansus itu. Fadli beralasan aturan yang dikerluarkan oleh Presiden Jokowi itu akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA). Sehingga membahayakan politik, bahkan keamanan di dalam negeri.

PAN Siap Dukung Pansus TKA, Zulkifli Hasan Sesalkan Pembantu Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pekerja-asing-membludak-kata-presiden-opsi-itu-hoaks_m_208461.jpeg" alt="Ratusan pekerja asing di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat diamanakan petugas. Beberapa diantaranya diperiksa terkait kelengkapan dokumen dan izin tinggal." width="100%">
<figcaption>Ratusan pekerja asing di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat diamanakan petugas. Beberapa diantaranya diperiksa terkait kelengkapan dokumen dan izin tinggal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membanjiri Indonesia menjadi salah satu isu utama aksi besar di May Day tahun ini. Polemik ini mencuat setelah Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018.&nbsp;&nbsp; Namun, Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka berpendapat, persoalan tenaga kerja asing harus dilihat secara utuh.&nbsp; Untuk meresponnya pun perlu kehati-hatian.&nbsp;Karena menurutnya, Indonesia sendiri nyatanya mengirimkan tenaga kerjanya ke sejumlah negara. "Jangan lupa, Indonesia&nbsp;adalah salah satu pengirim buruh migran terbesar di dunia terutama di Timur Tengah dan Asia lainnya termasuk ke Tiongkok. Jadi isu seperti ini saya kira kita tidak bisa sepotong-sepotong," ujar politisi perempuan PDI Perjuangan itu saat ditemui di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (29/4). Karena itu, menurut Rieke, pemerinta perlu memiliki&nbsp;blueprint atau kerangka kerja nasional sebagai landasan untuk membuat kebijakan. Khususnya keinginan Indonesia menjadi negara industri.&nbsp; "Saya tau betul belum ada selama ini roadmap menyeluruh terkait industri yang sejalan dengan persoalan ketenagakerjaan," papar Rieke.&nbsp; Artinya, lanjut dia, perbaikan harus dimulai dari hulu dengan membuat roadmap yang jelas. "Kalau tidak ada perbaikan dari hulu ini (isu tenaga kerja asing) akan terjadi sampai kapanpun,&nbsp; pemerintahan siapapun," tukas Anak Buah Megawati itu. Sementara itu,&nbsp;Presiden&nbsp;Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip, menambahkan sejatinya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 menguatkan fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Termasuk klasifikasi tenaga kerja asing yang ingin masuk ke Indonesia.&nbsp; "Perpres ini sebenarnya ingin mengatur lebih ketat,&nbsp;lebih jelas tentang tenaga kerja asing," ucapnya.&nbsp; Untuk itu, serbuan tenaga kerja asing usai keluarnya Perpres tersebut menurutnya hanya kekhawatiran belaka. Lagi pula, isu tersebut selalu muncul dan tidak sebanding dengan data yang ada.&nbsp; "Adanya serbuan jutaan segala macem itu hoaks, bahwa ada beberapa kasus, itu pasti sejak lama itu, sudah ada sejak zaman presiden sebelumnya,&nbsp; itu sudah ada," tukas Saepul.&nbsp;

Pekerja Asing Membludak, Kata Presiden OPSI: Itu Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perpres-20-tahun-2018-bukan-karpet-merah-bagi-pekerja-asing_m_208217.jpeg" alt="Dalam diskusi di Warung Daun, Roy Abimanyu membantah Perpres 20 Tahun 2018 Bukan Karpet Merah Bagi Pekerja Asing" width="100%">
<figcaption>Dalam diskusi di Warung Daun, Roy Abimanyu membantah Perpres 20 Tahun 2018 Bukan Karpet Merah Bagi Pekerja Asing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 berisi 10 bab dan 39 pasal tentang (Tenaga Kerja Asing) TKA seolah menjadi bumerang bagi pemerintah. Para buruh menilai kebijakan tersebut justru menjadi karpet merah bagi pekerja asing.&nbsp; Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staff Presiden (KSP) Roy Abimanyu membantah hal tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan jalan tengah bagi investor yang ingin menanamkan modal di dalam negeri.&nbsp; "Sehingga supaya investasi lancar maka dia perlu mempekerjakan tenaga asing," ujarnya dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/4). Dengan catatan, &nbsp;tidak ada pekerja lokal yang memenuhi standarisasi kemampuan untuk pekerjaan tersebut.&nbsp; "Jadi jalan tengah pemerintah kalau perusahaan bisa membuktikan tidak ada tenaga kerja Indonesia yang tidak sesuai dengan standar tersebut maka bisa mempekerjakan tenaga asing," tambahnya. Perpres yang diterbitkan oleh pemerintah juga mengatur masa kerja pekerja asing tersebut. Itu artinya, dalam jangka waktu tertentu mereka harus kembali ke negara asalnya.&nbsp; "Jalan tengah dilakukan pemerintah ada pembatasan waktu bahwa penggunaan TKA antara 2 sampai berapa tahun dengan syarat ada tenaga pendamping," tandasnya.&nbsp; Data Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemnaker mengungkapkan TKA yang bekerja di Indonesia pada 2017 tercatat sebanyak 85.974 orang. Berdasarkan data PPTKA Kemnaker, Jumlah IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) yang diterbitkan bagi TKA jangka panjang dan jangka pendek pada 2015 sebanyak 111.536 orang, 2016 sebanyak 118.088 orang dan 2017 sebanyak 126.006. Sedangkan data Jumlah IMTA yang berlaku pada tahun 2015 sebanyak 77.149 orang di 2016 sebanyak 80.375 dan pada tahun 2017 sebanyak 85.974 orang.&nbsp;

Perpres 20 Tahun 2018 Bukan Karpet Merah Bagi Pekerja Asing