<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/1000124403-625668227.jpg" alt="Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Eddy Hartono. (YouTube/humasbnptri/Agatha Olivia Victoria/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Eddy Hartono. (YouTube/humasbnptri/Agatha Olivia Victoria/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Munculnya draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme turut mendapat respons dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono. Dia menyatakan bahwa hadirnya perpres tersebut sudah sesuai dengan amanat yang tertuang Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. &rdquo;Jadi, ada tiga lembaga dalam amanat undang-undan. Pertama BNPT sendiri, kedua TNI, terus yang ketiga DPR. DPR itu sebagai pengawas,&rdquo; ungkap Eddy saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta. Menurut Eddy, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme disesuaikan dengan fungsi dan tugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Meski begitu, purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu mengaku belum melihat dan membaca isi draft perpres tersebut. Sehingga dirinya belum bisa bicara terlalu jauh berkaitan dengan hal itu. &rdquo;Untuk sementara kami (perlu) lihat dulu isinya seperti apa. Karena, itu kan amanat undang-undang. Tentunya, karena amanat undang-undang kan tadi kembali kepada UU TNI sendiri,&rdquo; kata dia singkat. Eddy menyampaikan bahwa nantinya juga akan dibuat perpres yang mengatur kementerian dan lembaga berkaitan dengan status kasus terorisme di Indonesia. Perpres itu akan mengatur secara terperinci level ancaman setiap kasus terorisme. Sehingga nantinya kementerian dan lembaga bisa mengukur dan melakukan penanganan sesuai dengan porsi masing-masing. &rdquo;Misalkan begini, kalau TNI kan mungkin kepada ancaman yang eskalasi tinggi, karena BNPT sebagai pusdalsis itu sebagai sarana presiden untuk menentukan kebijakan dan pengerahan sumber daya,&rdquo; jelas Eddy. Akhir tahun lalu, BNPT sudah mengungkap bahwa situasi terorisme di Indonesia waspada terkendali. Dia menjelaskan, status itu berarti ancaman terorisme ada, mulai dari rekrutmen, propaganda, dan teror. Namun tidak terdeteksi upaya serangan secara spesifik dalam waktu dekat. sehingga intelijen dan aparat penegak hukum terus melakukan mitigasi dan pencegahan. Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyampaikan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah mendapat informasi bahwa draft perpres itu akan dikonsultasikan kepada DPR dalam waktu dekat. Konsultasi itu juga dilakukan untuk mendapat persetujuan. Menurut koalisi, draft Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme itu bermasalah secara formil dan materiil. Secara formil, kata Isnur, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI melalui Perpres, yaitu Pasal 43I Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR Nomor VII Tahun 2000. Karena itu, atas munculnya draft perpres tersebut, koalisi menolak draft perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena dianggap berbahaya bagi kehidupan demokrasi, negara hukum, dan penegakan HAM. Koalisi meminta kepada seluruh fraksi di DPR untuk menolak draft Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena bermasalah secara formil maupun substansial. &rdquo;Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut dan mengkaji kembali draft perpres tersebut karena membahayakan kehidupan demokrasi dan masa depan penegakan HAM di Indonesia,&rdquo; ungkap Isnur dalam keterangan kepada awak media pada Rabu (7/1). &nbsp;

Kepala BNPT Eddy Hartono tegas sebut Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sesuai amanat UU Pemberantasan Terorisme. 

Muncul Draft Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme, Kepala BNPT: Sesuai Amanat UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/rahmat-imran-disebut-sebagai-salah-satu-dalang-penyerangan-kantor-lbh_m_157947.jpeg" alt="Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur." width="100%">
<figcaption>Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme beredar luas hingga memantik kritik. Salah satunya disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menolak draft perpres tersebut. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyampaikan bahwa koalisi telah mendapat informasi bahwa draft perpres itu akan dikonsultasikan kepada DPR dalam waktu dekat. Konsultasi itu juga dilakukan untuk mendapat persetujuan. Menurut koalisi, draft Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme itu bermasalah secara formil dan materiil. Secara formil, kata Isnur, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI melalui Perpres, yaitu Pasal 43I Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR Nomor VII Tahun 2000. &rdquo;Yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam tugas keamanan harus diatur dengan undang-undang. Pun demikian ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU TNI. Oleh karena itu, pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui Perpres adalah hal yang keliru dan inkonstitusional,&rdquo; terang Isnur kepada awak media pada Rabu (7/1). Secara materiil atau substansi, Isnur menyampaikan bahwa draft Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berpotensi membahayakan demokrasi, HAM, dan prinsip negara hukum. Dia menyebut, rumusan kewenangan TNI yang luas dan tidak jelas membuka ruang penyalahgunaan di luar kepentingan pemberantasan terorisme. &rdquo;Draft tersebut juga berisiko mendorong praktik pelabelan terorisme terhadap kelompok masyarakat kritis, sehingga menjadi ancaman serius bagi gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan buruh,&rdquo; jelasnya. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Isnur menyebut, pada akhir Agustus 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengidentifikasi kelompok-kelompok mahasiswa yang melakukan protes sebagai kelompok teroris. Dalam konteks itu, draft Perpres tersebut dinilai oleh koalisi sebagai penegasan penguatan kewenangan untuk membangun politik ketakutan bagi masyarakat. &rdquo;Dalam draft Perpres yang beredar tersebut, ditemukan perluasan peran TNI yang terlampau karet dan eksesif. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan fungsi militer dalam mengatasi aksi terorisme yang mencakup fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan,&rdquo; ungkap Isnur. Menurut Isnur dan rekan-rekannya di koalisi, fungsi penangkalan mencakup berbagai kegiatan, termasuk operasi intelijen, teritorial, informasi, dan operasi lainnya. Menurut dia, frasa operasi lainnya bersifat sangat karet dan multitafsir. &rdquo;Sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik kekuasaan dan mengancam kebebasan sipil serta demokrasi,&rdquo; ujarnya. Secara tegas Isnur menyatakan bahwa TNI tidak seharusnya tidak terlibat dalam fungsi-fungsi penangkalan dan pemulihan dalam kasus terorisme. Mengingat peran TNI merupakan alat pertahanan negara, bukan lembaga penegakan hukum. Isnur menyebut, fungsi-fungsi itu semestinya dijalankan oleh lembaga sipil yang berwenang dan kompeten seperti BIN untuk penangkalan. Kemudian Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, BNPT dan kementerian serta lembaga lainnya untuk pemulihan dalam kerangka rekonstruksi dan rehabilitasi. &rdquo;Peran TNI seharusnya dibatasi pada bantuan penindakan terorisme yang mengancam kedaulatan negara. Perbantuan kepada aparat keamanan sipil (penegak hukum), hanya dilakukan dalam situasi khusus (darurat), pilihan terakhir (last resort), dan dilakukan melalui keputusan presiden,&rdquo; beber Isnur. Menurut koalisi, kewenangan penangkalan dan penindakan secara mandiri yang diberikan kepada TNI berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum, membahayakan HAM, serta bertentangan dengan Pasal 30 UUD 1945. &rdquo;Selain itu, istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT dengan kementerian atau lembaga terkait dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah bukan dengan Perpres,&rdquo; terangnya. Lebih lanjut, Isnur menyatakan bahwa kewenangan pencegahan juga tidak boleh diberikan kepada TNI. Tidak hanya sudah berada di luar ruang lingkup tugas pokok TNI yang diatur dalam UU TNI, kewenangan itu dinilai akan tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga lain dalam melakukan pencegahan. &rdquo;Karena itu, pemberian kewenangan pencegahan kepada TNI dalam draft Perpres tidak diperlukan dan justru bertentangan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,&rdquo; jelasnya. Pemberian kewenangan penindakan terorisme secara langsung kepada TNI, masih kata Isnur, berisiko merusak sistem peradilan pidana atau criminal justice system sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan KUHAP. Koalisi juga menyebut, tugas militer dalam mengatasi terorisme seharusnya ditunjukkan khusus untuk menghadapi ancaman terorisme di luar negeri seperti pembajakan kapal atau pesawat Indonesia di luar negeri atau operasi pembebasan warga negara Indonesia di luar negeri. &rdquo;Militer tidak perlu memiliki kewenangan penangkalan dan penindakan untuk mengatasi terorisme di dalam negeri yang dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam perpres itu,&rdquo; ujarnya. Atas munculnya draft perpres tersebut, koalisi menolak draft perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena dianggap berbahaya bagi kehidupan demokrasi, negara hukum, dan penegakan HAM. Koalisi meminta kepada seluruh fraksi di DPR untuk menolak draft Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena bermasalah secara formil maupun substansial. &rdquo;Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut dan mengkaji kembali draft perpres tersebut karena membahayakan kehidupan demokrasi dan masa depan penegakan HAM di Indonesia,&rdquo; tandasnya. &nbsp;

Koalisi masyarakat sipil kritik draft Perpres tugas TNI dalam mengatasi terorisme. Mereka desak Presiden Prabowo cabut draft tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Prabowo Cabut Perpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT_GLADI-HUT-TNI_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Prajurit TNI saat melakukan Gladi Bersih HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Kamis (3/10/2019). HUT Ke-74 TNI akan diperingati pada Sabtu 5 Oktober 2019 dengan mengangkat tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JA" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI saat melakukan Gladi Bersih HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Kamis (3/10/2019). HUT Ke-74 TNI akan diperingati pada Sabtu 5 Oktober 2019 dengan mengangkat tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelibatan TNI untuk melawan terorisme seperti yang diatur dalam rancangan peraturan presiden (perpres) menuai kritik. Sebab, TNI disebut akan menguasai pemberantasan terorisme dari hulu ke hilir.  Ketua Setara Institute Hendardi menjelaskan, rancangan perpres yang telah dikirim ke DPR 4 Mei lalu itu merupakan mandat pasal 43 huruf I Undang-Undang 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam ayat 1 disebutkan, tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan operasi militer selain perang. ”Yang detailnya didelegasikan ke (dalam) perpres,” terang mantan anggota Tim Pakar Kasus Novel bentukan Polri tersebut kemarin.  Persoalannya, rancangan perpres yang dibuat Kementerian Hukum dan HAM melampaui amanat pasal 43 huruf I. Dari rancangan itu diketahui, TNI malah diberi tugas dari hulu ke hilir dalam menangani terorisme. Padahal, TNI berada di luar kerangka criminal justice system. ”Yang artinya tidak bisa digugat ketika terjadi pelanggaran hukum dalam pemberantasan terorisme,” tutur dia.  Seharusnya, papar dia, dalam perpres itu diatur teritori terorisme, skala ancaman dan kriteria terorisme, serta prosedur pelibatan dan perbantuan terhadap Polri. Namun, yang terlihat dari rancangan itu adalah nafsu TNI merengkuh kewenangan baru. ”Ini ada risiko yang harus ditanggung,” tegasnya.  Pakar militer Khairul Fahmi mengatakan, lantaran perpres tersebut bukan turunan UU TNI, mestinya pasal-pasal yang mengatur keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme adalah penegasan batasan peran dan kewenangan. Juga mengatur kapan TNI boleh dilibatkan dan tidak boleh dilibatkan. Bukan malah memberikan kewenangan kepada TNI.  Khairul melihat perpres tersebut bukan dari kacamata perlu atau tidak perlu. Melainkan dari sudut pandang tepat atau tidak tepat. ”Sayangnya, isi perpres itu justru di luar ekspektasi publik, justru membuka ruang yang makin luas dan kuat (untuk pelibatan TNI, Red) dalam penanggulangan terorisme,” paparnya.  Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi tidak merespons saat dimintai konfirmasi terkait dengan kritik sejumlah pihak tersebut. Dia tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jawa Pos.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1pxCF-lRa9U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FwZZ0oibQEg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo

Pemberian Kewenangan TNI Tangani Terorisme Dikritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkal-aksi-terorisme-indonesia-butuh-jihad-kebangsaan_m_190314.jpeg" alt="Ilustrasi Terorisme" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Terorisme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme ditolak kalangan masyarakat sipil. Sebelumnya, rancangan Perpres dikirim Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke DPR RI pada 4 Mei 2020 untuk memperoleh persetujuan DPR.  Pelibatan TNI dalam penanganan terorisem disebut sesuai mandat Pasal 43I ayat 1,2, dan 3. Dimana disebutkan Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, yang detailnya kemudian didelegasikan untuk diatur dalam Perpres.   "Sebagai sebuah regulasi turunan dari Pasal 43I, maka penyusunan rancangan Prespres tidak boleh melampaui ketentuan yang secara tegas diatur dalam Pasal 43I yang merupakan dasar hukum rancangan Perpres tersebut," kata Ketua SETARA Institute, Hendardi dalam keterangannya, Senin (11/5).  Hendardi menyebut, mengacu pada Pasal 43I, maka yang seharusnya disusun oleh pemerintah dalam menerjemahkan mandat delegasi dari norma tersebut adalah menyusun kriteria dan skala ancaman, jenis-jenis terorisme, teritori tindak pidana terorisme, prosedur-prosedur pelibatan, termasuk mekanisme perbantuan terhadap Polri dan akuntabilitas pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme. Karena tidak ada mekanisme tanggung gugat atas anggota TNI, ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum.   "Di luar lingkup di atas, rancangan Perpres yang disusun adalah baseless alias tidak  memiliki dasar hukum," beber Hendardi.  Menurutnya, dari draft yang beredar, RPrespres yang disusun pemerintah justru keluar jalur dan melampaui substansi norma pada Pasal 43I tersebut. Dia menilai, apa yang disajikan dalam rancangan Perpres tersebut merupakan gambaran nafsu TNI untuk merengkuh kewenangan baru yang melanggar Konstitusi (Pasal 30 ayat (4) UUD Negara RI 1945), bahwa TNI adalah alat pertahanan yang melakukan operasi militer perang dan operasi militer selain perang yang hanya bisa dijalankan atas dasar kehendak politik negara.  "Artinya, pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang harus berdasar pada Keputusan Presiden yang dikonsultasikan dengan DPR," ujar Hendardi.  Sementara itu, rancangan Perpres yang disusun pemerintah justru mengukuhkan peran TNI secara permanen dengan memberi tugas TNI memberantas terorisme secara berkelanjutan, dari hulu ke hilir di luar kerangka criminal justice system, dengan pendekatan operasi teritorial, dan memberikan justifikasi pada penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang merupakan dana penyelenggaraan otonomi daerah.  "Draft Perpres juga mengikis kewenangan konsultatif DPR dan kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang," sesalnya.  Hendardi memandang, cara penyelundupan hukum yang diadopsi dalam rancangan Perpres adalah mengancam supremasi konstitusi, mengikis integritas hukum nasional dan mengancam kebebasan sipil warga.   Rancangan Perpres juga berpotensi mensabotase tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang merupakan leading sector dalam pencegahan dan pemulihan atau deradikalisasi dan merusak pemberantasan terorisme, dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang selama ini dijalankan oleh Polri.   "Atas dasar itu, DPR dan Presiden Jokowi harus menolak rancangan Perpres ini, apalagi dibahas di tengah Pandemi Covid-19, yang nyaris mempersempit ruang komunikasi publik dan komunikasi politik yang sehat," pungkasnya.

SETARA Institute Tolak Rancangan Perpres Pelibatan TNI Usut Terorisme