<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211201_223426.jpeg" alt="Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan HB X (kanan) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan penandatanganan kesepakatan sinergi Jogjakarta-Jawa Barat dalam berbagai bidang. Victorianus Sat Pranyoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan HB X (kanan) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan penandatanganan kesepakatan sinergi Jogjakarta-Jawa Barat dalam berbagai bidang. Victorianus Sat Pranyoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sepakat untuk melupakan sejarah masa lalu terkait hubungan Jawa-Sunda yang tidak harmonis untuk bersama membangun persatuan bangsa Indonesia.  ”Kita punya sejarah terkait hubungan Jawa-Sunda yang tidak harmonis, tetapi itu masa lalu. Sekarang kita memasuki NKRI. Jadi kita sepakat memulai membangun hubungan persaudaraan untuk persatuan bangsa Indonesia,” kata Sri Sultan Hamengku Buwono X seperti dilansir dari Antara seusai acara malam Pesona Jawa Barat di Panggung Ramayana Candi Prambanan, Rabu (1/12) malam.  Menurut Sultan, sebenarnya jika merunut narasi sejarah atau dokumen-dokumen atau manuskrip-manuskrip sejarah, fakta perselisihan Jawa-Sunda itu tidak pernah ada. ”Jika kita bicara sejarah, sebenarnya Perang Bubat itu tidak pernah ada,” papar Sultan.  Namun, lanjut Sultan, apapun yang terjadi, peristiwa tersebut sudah berlalu selama 700 tahun yang lalu. Hal itu sudah bukan urusan saat ini dalam hal persatuan bangsa.  ”Itu sudah terjadi sudah 700 tahun, sudah bukan urusan. Saat ini kita berbicara sebagai NKRI. Kenapa kita harus punya dendam yang tidak pernah selesai,” tutur Sultan.  Raja Keraton Jogjakarta itu juga menegaskan, saat ini yang dilakukan adalah bersatu dengan kesadaran sebagai anak bangsa. ”Ini tentunya berbeda dengan zaman Kerajaan Majapahit dahulu, melalui Sumpah Palapa dari Patih Gadjah Mada, di mana saat itu yang dilakukan adalah penaklukan. Zaman sudah berbeda dan harus bersama meninggalkan hal yang menghambat persatuan sebagai bangsa,” ujar Sultan.  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil mengharapkan kesepakatan itu dapat menjadi percontohan untuk persatuan bangsa yang saat ini begitu mudahnya terjadi perpecahan antarsaudara.  ”Saat ini, kita dapat merasakan atau melihat sering terjadi pertengkaran di ruang-ruang informasi, sehingga terasa begitu bising, sehingga kami perlu melakukan ini untuk menarasikan untuk persatuan bangsa,” ucap Ridwan Kamil.  Dia mengatakan, pada zaman Sri Sultan Hamengku Buwono X, penguatan sinergi budaya Jawa-Sunda mewujud konkret yang sejak beratus tahun tidak pernah ada.  ”Ini telah diawali Sultan HB X sejak 2017 dengan memberi nama beberapa jalan di Jogjakarta dengan Jalan Padjajaran dan Jalan Siliwangi. Di Jawa Barat juga demikian, dengan adanya nama Jalan Majapahit dan Hayam Wuruk di Bandung,” kata Ridwan Kamil.  Kang Emil mengharapkan, sinergi Jawa dan Sunda dapat menjadi penyejuk di situasi bangsa yang sedang dalam situasi banyak membesar-besarkan perbedaan.  Dalam kesempatan tersebut, dilakukan naskah kesepakatan bersama untuk menjalin sinergi antara Daerah Istimewa Jogjakarta dengan Jawa Barat yang dilakukan Sri Sultan HB X dan Ridwan Kamil.  Acara Pesona Jawa Barat di Jogjakarta tersebut dimeriahkan dengan berbagai seni budaya dari Jawa Barat dan Jogjakarta, yang kemudian ditutup dengan pementasan spektakuler Sendratari Ramayana.

Sultan-Kang Emil Sepakat Lupakan Masa Lalu untuk Persatuan Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211001-WA0000.jpg" alt="Presiden Jokowi memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat atas ulang tahun ke-17 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dalam usia yang masih relatif muda, DPD RI memiliki posisi dan konstribusi yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  "Karena DPD sebagai representasi aspirasi daerah yang majemuk sebagai penyalur suara masyarakat yang berada di berbagai pelosok negeri, dan sekaligus sebagai simpul utama persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh," ujar Jokowi dalam pidato sambutannya secara virtual di Jakarta, Jumat (1/10).  Jokowi mengatakan, dalam membangun Indonesia tidak bisa hanya membangun Pulau Jawa. Karena Indonesia bukan hanya Jawa, melainkan seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote termasuk kawasan perbatasan, tempat-tempat terisolir dan pulau-pulau terdepan.  "Dalam membangun Indonesia tidak boleh ada yang tertinggal, semua masyarakat tanpa terkecuali memiliki kesetaraan dalam memiliki pelayanan dari negara, mendapat akses pendidikan kesehatan dan mendapatkan pekerjaan yang layak," katanya.  Oleh karena itu, Jokowi mengajak DPD RI dan lembaga-lembaga lainnya untuk terus meningkatkan eksistensinya. Karena harapan dan ekspektasi masyarakat di seluruh penjuru tanah air semakin tinggi.  "Ini membutuhkan respons kelembagaan yang cepat, apalagi saat ini kita menghadapi masa pandemi yang membutuhkan kecepatan dalam bekerja," ungkapnya.  "Pandemi Covid-19 mengajarkan kepada kita semua diperlukan cara-cara baru dalam menangani situasi yang berubah sangat cepat dan juga memiliki dampak yang sangat luas," tambah Jokowi.  Jokowi mengatakan dalam situasi yang luar biasa seperti ini mengharuskan sistem ketatanegaraan, pemerintahan Indonesia bekerja secara responsif, adaptif, fleksibel tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip check and balances dan tata kelola pemerintahan yang baik.  "Dalam merespons hal itu, DPD RI harus terus mengembangkan cara kerja yang inovatif ikut mendorong pemerintahan daerah untuk bertransformasi bekerja dengan cara-cara baru melakukan terobosan smart short card. Sehingga mampu memberikan pelayanan yang inklusif untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Jokowi Sebut DPD Sebagai Simpul Utama Persatuan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/idul-fitri-sebagai-momen-saling-membesarkan-untuk-persatuan-indonesia_m_220463.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari Raya Idul Fitri adalah hari dimana umat Islam merayakan kemenangan setelah sebulan penuh melawan nafsu melalui berpuasa. Kembali ke kondisi fitri adalah momen yang mestinya direnungkan dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Karenanya makna Idulfitri yang dalam harusnya menjadi momen bagi umat untuk saling merangkul, saling membesarkan, dan tak mengecilkan satu dengan lainnya. Demikian dinyatakan sejumlah tokoh nasional, menyambut Idulfitri 1439 Hijriah ini. &ldquo;Idulfitri adalah kondisi dimana semua kembali ke nol. Semua yang buruk kita tanggalkan, kembali bersih. Negara ini milik kita bersama, dan bersatu menjadi kunci Indonesia untuk maju. Kita harus saling membesarkan, jangan saling mengecilkan. Ini momen kita untuk saling bersatu, bukan cerai berai, apalagi berseteru yang bersifat paradoks dari makna Idulfitri,&rdquo; ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jumat (15/6). Moeldoko menilai potensi bangsa ini sangatlah besar dengan segala keberagaman suku bangsa, budaya, dan sumber daya alamnya. Karenanya, dari semua kelebihan itu, Indonesia harusnya jaya dengan semua potensinya. &ldquo;Jadi amatlah disayangkan jika semua potensi ini tergerus karena warga negaranya tak berpikiran bersatu,&rdquo; tambah mantan Panglima TNI yang juga bergelar doktor ini. Sementara itu, Waketum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi juga berpendapat senada. Ia mengajak kepada Umat Islam setelah menjalani serangkaian ibadah selama bulan Ramadhan dapat lebih meningkatkan kepatuhannya terhadap ajaran Islam dan kepeduliannya terhadap sesama terutama kepada kaum dhuafa, fakir-miskin dan anak yatim-piatu, dengan mengeluarkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. "Mengajak kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk menjadikan hari raya Idulfitri sebagai momentum menjaga kohesi sosial, menjaga perdamaian, memperkuat dan mengokohkan kembali ikatan dan hubungan antar sesama saudara seagama (ukhuwah islamiyah), saudara sebangsa (wathaniyah), saudara sesama manusia (insaniyah)," ujar Zainut di kesempatan berbeda. Terlebih Idulfitri tahun ini dekat dengan agenda politik nasional berupa Pemilukada, Pemilihan legistatif dan Pemilihan Presiden 2019, MUI menilai perbedaan aspirasi politik merupakan hal biasa yang harusnya dipandang sebagai rahmat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Labih lanjut, Zainut mengimbau kepada para khatib shalat Idul Fitri untuk selain menyampaikan pesan peningkatan keimanan dan ketakwaan, persaudaraan dan kedamaian kepada para jamaah, juga mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya terorisme, narkoba, minuman keras, dan segala bentuk perbuatan mudharat lainnya. Sedangkan cendekiawan muslim Prof Komaruddin Hidayat berharap Idul Fitri menjadi momen bagi anak bangsa untuk mendinginkan suhu politik. &ldquo;Momen Idul Fitri dengan libur lebaran yang cukup panjang memang memberi jeda cooling down, semua bersilaturahmi, kondisi ekonomi juga saya kira meningkat, jadi betul-betul dinikmati lah lebaran kali ini,&rdquo; ujarnya. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, meski suhu politik dipastikan akan naik lagi usai Idul Fitri, ia mengimbau masyarakat untuk tidak lagi, atau mengurangi ujaran-ujaran kebencian baik bentuk tulisan, gambar, atau lainnya. Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Achmad Satori Ismail menyatakan bahwa hari raya ini harus dimaknai sebagai momentum untuk tetap menjaga perdamaian antar umat manusia. "Menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, dan menjaga persatuan, itu yang paling penting," katanya.

Idul Fitri Sebagai Momen Saling Membesarkan Untuk Persatuan Indonesia