<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Zulhas-Hendra-Eka.jpg" alt="Mendag Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Mendag Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi penanganan persebaran Covid-19 tengah dalam transisi dari pandemi menuju endemi. Meski demikian, ketidakpastian ekonomi global masih terus berlanjut. Seiring dengan meletusnya perang Rusia-Ukraina dan cuaca ekstrem di sebagian belahan dunia. Akibatnya, harga energi naik dan berpotensi menimbulkan krisis pangan.  Sejumlah negara memilih menutup ekspor bahan pangan demi menjaga stok pangan di dalam negerinya. Pemerintah India telah melarang ekspor gandum seiring gelombang panas yang melanda kawasan tersebut. Cuaca ekstrem tersebut membuat ratusan hektar tanaman gandum di tanah Hindustan itu gagal panen.  Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan stok bahan pangan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menurut dia, tak perlu mengimpor cabai dan bawang merah. Karena, produk petani lokal cukup untuk kebutuhan domestik.  “Keran impor bahan pangan harus diatur agar petani tidak merugi akibat harganya kalah saing dengan produk impor. Perlu ada perlindungan kepada petani-petani kita,” ujar Zulhas saat mengunjungi Kementerian Pertanian, Selasa (21/6).  Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Melli Nuraini Darsa menuturkan, pemanasan global menjadi isu sentral saat ini banyak diperbincangkan. Karena menyebabkan perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta mengganggu produktivitas. Sayangnya, urgensi bahaya dari degradasi dan kepunahan tanah belum menjadi perhatian utama pemerintah ataupun pemangku kepentingan.  Data UN Food &amp; Agriculture Organisation menunjukkan saat ini tanah telah terdegradasi sebesar 52 persen. Sedangkan, hasil riset Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan, bahwa 72 persen tanah pertanian di Indonesia sedang sakit lantaran kekurangan bahan organik. Akibat penggunaan pupuk kimia yang masih tinggi. Padahal, 95 persen makanan yang dikonsumsi masyarakat berasal dari tanah.  “Penipisan tanah akan berpengaruh pada penurunan nutrisi makanan yang dikonsumsi. Apalagi saat ini di Eropa sedang terjadi konflik (Rusia dan Ukraina) yang sedikit banyak telah memengaruhi pasokan dan harga gandum hingga ke Indonesia,” ungkap Melli kepada Jawa Pos.  Makanya, swasembada pangan sangat penting untuk diupayakan. Namun cita-cita itu enggan terjadi jika produksi tanaman menjadi tidak maksimal akibat kondisi tanah di Indonesia tidak subur. Menilik instrumen regulasi, Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat hukum terkait kelestarian alam dan lingkungan.  Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menganut prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari dasar konsitusi itu, lahir Undang-undang (UU) Konservasi Tanah Dan Air Nomor 37/2014, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 41/2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2012.  Ketiganya mengatur Indonesia sebagai negara agraris memastikan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Sehingga dapat menjadi sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Termasuk konservasi tanah dan air, serta perlindungan, dan pelestarian sumber daya. Juga pengelolaan kualitas lahan dan air, pemberian insentif untuk menjaga kesuburan tanah, serta larangan melakukan kegiatan yang mengurangi kesuburan tanah.  Sayangnya, alokasi anggaran maupun pemberian insentif bagi kegiatan pertanian atau petani pada umumnya belum berjalan dengan maksimal. Menurut Melli, komitmen politik Indonesia menghadapi urgensi kepunahan tanah perlu dipertajam melalui lima pendekatan. Yakni, perlu regulasi untuk mengurangi penggunaan bahan kimia di sektor pertanian, insentif, aturan penggunaan air tanah, regulasi yang punitif (tegas) dan preventif menjaga kelembaban tanah serta mencegah erosi.  “Ini semua karena erat kaitannya dengan ketahanan pangan dan ancaman kelaparan rakyat kita,“ pungkasnya.  &nbsp;

Perlu Komitmen Politik untuk Selamatkan Tanah demi Ketahanan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/sor-tridharma.jpg" alt="ANTISIPASI LONJAKAN: Para pekerja menuntaskan pendirian rumah sakit darurat di dalam SOR Tridharma, Rabu (8/7). (Galih Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI LONJAKAN: Para pekerja menuntaskan pendirian rumah sakit darurat di dalam SOR Tridharma, Rabu (8/7). (Galih Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Persebaran Covid-19 di Kabupaten Gresik, belakangan juga mulai menunjukkan penurunan. Dalam sepekan terakhir, ada selisih penurunan 398 kasus. Meski begitu, jumlah kasus aktif masih tergolong banyak.  Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Gresik, hingga kemarin (27/2) siang tercatat ada 1.781 kasus aktif. Namun, jumlah itu tercatat perlahan menurun sejak 19 Februari lalu yang sempat mencapai 2.391 kasus aktif.  Kepala Dinkes Pemkab Gresik dr Mukhibatul Khusna menyatakan, jika dilihat dari tambahan kasus harian, penurunan memang sudah terlihat. Sebelumnya, Gresik mencatat tambahan kasus harian tertinggi 447 kasus. Bersyukur, dua hari terakhir, tambahan kasus harian hanya 161 dan 210. ’’Memang masih banyak, tapi tren penurunan mulai terlihat,’’ ucap dia.  Mantan kepala Puskesmas Sukomulyo itu menyebutkan, meski kasus aktif mulai menurun, pihaknya berharap masyarakat tidak lengah. Terutama dalam menjalankan protokol kesehatan. Yakni, dengan disiplin memakai masker, menjauhi kerumunan hingga rajin mencuci tangan dengan disinfektan.  Dalam laporan terakhir kemarin, angka kesembuhan pasien Covid-19 dibandingkan dengan dengan tambahan kasus baru juga cukup drastis. Terdapat 317 kasus sembuh pada 26 Februari, sementara itu tambahan kasus baru 161.’’Selisihnya hampir 50 persen. Semoga ini pertanda baik agar tren kasus semakin menurun,’’ ujarnya.  Melihat kondisi tersebut, pihaknya saat ini belum membuka Stadion Gelora Joko Samudro untuk isolasi terpusat (isoter). Apalagi, di sejumlah rumah sakit, bed occupancy rate (BOR) masih terkendali. ’’Kami masih memakai GOR Tri Dharma Petrokimia untuk isoter. Di sana terdapat 38 tempat tidur,’’ imbuhnya.  Dalam isoter itu, lanjut dia, hanya diperuntukan bagi pasien tanpa gejala atau bergejala ringan. Untuk pasien dengan gejala berat, akan dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. “Dalam isoter diperuntukan bagi pasien usia 17-65 tahun bergejala ringan atau tanpa gejala saja,” imbuhnya.

Bersyukur, Mulai Terlihat Tren Penurunan Kasus Aktif di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/pelanggar-protokol-kesehatan-sidoarjo.jpg" alt="TIDAK BERI KESEMPATAN KABUR: Anggota Satpol PP Hendra K. (kanan) menghentikan pengguna jalan yang tidak memakai masker. Samsul Huda (tengah), saat operasi yustisi penegakan hukum protokol kesehatan di depan kantor Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Kamis (11/11)" width="100%">
<figcaption>TIDAK BERI KESEMPATAN KABUR: Anggota Satpol PP Hendra K. (kanan) menghentikan pengguna jalan yang tidak memakai masker. Samsul Huda (tengah), saat operasi yustisi penegakan hukum protokol kesehatan di depan kantor Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Kamis (11/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selama pandemi, ribuan warga terjaring operasi yustisi. Mereka yang terjaring razia karena tidak memakai masker atau membuka usaha hingga melewati jam malam harus menjalani sidang dan membayar denda kepada negara.  Sejak pandemi hingga Kamis (29/7), banyak warga yang membayar denda. Uang denda yang telah disetorkan ke kas negara mencapai Rp 2,2 miliar. Termasuk denda yang telah dibayar warga selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Selama kurun waktu hampir sebulan, denda dari warga khusus pada masa pembatasan tercatat Rp 194.125.000. Uang tersebut merupakan denda dan uang perkara dari warga yang dibayar sesuai dengan putusan hakim.  Selama masa PPKM, warga yang mengikuti sidang tindak pidana tidak terlalu banyak. Kemarin hanya 140 orang yang datang ke tempat sidang di gedung indoor GOR Delta. Padahal, jumlah warga yang seharusnya ikut sidang mencapai 411 orang. Warga yang tidak datang akhirnya tetap dijatuhi putusan oleh hakim.  ”Mereka yang tidak menghadiri sidang biasanya langsung membayar denda dan uang perkara ke loket pembayaran tilang kantor kejaksaan. Jumlah denda yang dibayar lebih tinggi,” kata Kasipidum Kejari Sidoarjo Gatot Haryono.  Meski denda yang dibayar lebih tinggi, masih banyak warga yang tidak ikut sidang. Bahkan, ada pelanggar yang sampai sekarang belum membayar denda dan tidak mengambil barang bukti (BB) yang disita saat terjaring razia. Sebagian besar BB yang masih tersimpan di kejaksaan berupa kartu tanda penduduk (KTP). ”Sekitar 2.000 BB belum diambil warga. Kami sudah sampaikan kepada pihak kecamatan untuk menyampaikan nama warga yang belum mengambil BB ke desa,” ujar Gatot.  Dalam sidang Kamis (29/7), hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo Dameria Frisella Simanjuntak menjatuhkan putusan kepada para pelanggar protokol kesehatan (prokes) yang tidak memakai masker berupa membayar denda dan uang pengganti Rp 150 ribu. Sementara, para pemilik usaha yang masih melanggar ketentuan pembatasan harus membayar Rp 250 ribu.

Denda Operasi Yustisi Prokes di Sidoarjo Capai Rp 2,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Tes-Swab-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Petugas medis mengambil sampel lendir hidung dan tenggorokan dari para pegawai ASN saat swab test Covid-19 di Kantor Kecamatan Pasar Senen, Jakarta, Senin (15/6/2020). Sebanyak 200 pegawai dari berbagai instansi di Kecamatan Senen menjalani tes swab. Hal" width="100%">
<figcaption>Petugas medis mengambil sampel lendir hidung dan tenggorokan dari para pegawai ASN saat swab test Covid-19 di Kantor Kecamatan Pasar Senen, Jakarta, Senin (15/6/2020). Sebanyak 200 pegawai dari berbagai instansi di Kecamatan Senen menjalani tes swab. Hal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kawal Covid-19 meluncurkan indeks kewaspadaan Covid-19 kemarin (23/6). Indeks itu mengukur risiko persebaran virus korona baru di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dengan begitu, setiap pemda mendapatkan gambaran bagaimana kondisi daerahnya saat ini: masih rawan atau tidak.  Indeks kewaspadaan memperhitungkan berbagai indikator. Tidak hanya total kasus terkonfirmasi positif, tetapi juga total pasien dalam pengawasan (PDP) dan tingkat kematian pada kasus konfirmasi maupun PDP.  Indikator lain, jumlah orang yang dites PCR per hari dan testing rate. Yaitu, berapa orang yang dites per 1.000 penduduk.  Tingkat kesembuhan kasus konfirmasi dan PDP juga menjadi bagian perhitungan indeks. Begitu pula total OTG dan ODP yang diistilahkan sebagai rasio lacak-isolasi (RLI). Indikator terakhir adalah jumlah penduduk. Untuk tiap indikator, ada skor yang kemudian dijumlahkan menjadi nilai relatif indeks kewaspadaan.  ’’Semakin tinggi skornya, semakin daerah itu perlu mewaspadai persebaran Covid-19 di wilayahnya,’’ terang Koordinator Tim Data Kawal Covid-19 Ronald Bessie dalam peluncuran secara daring kemarin. Termasuk juga mewaspadai risiko penularan ke daerah lain.  Dalam indeks kewaspadaan, Kawal Covid-19 menggunakan warna sebagai penandaan zona sebagaimana yang dilakukan pemerintah. Masyarakat akan lebih mudah memahaminya. Zona warna itu dilengkapi dengan data dan tolok ukur. ’’Bisa jadi pembanding untuk zona warna versi pemerintah,’’ imbuh dia.  Jika publikasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan zona warna per provinsi, indeks kewaspadaan dari Kawal Covid-19 membuat zona warna per kabupaten. Banjarmasin, Keerom, dan Manado masuk zona merah. Indeks kewaspadaan menunjukkan angka di atas 20 untuk tiga wilayah itu. Secara berurutan angkanya 24,62; 24,06; dan 20,50.  Publik yang ingin mengetahui kondisi wilayahnya bisa mengakses situs Kawal Covid-19 di https://kcov.id/PetaKewaspadaan. Di situ akan muncul peta Indonesia dengan bermacam warna. Bila salah satu wilayah ditunjuk oleh kursor, akan muncul data indeks kewaspadaan yang disertai sejumlah data.  Surabaya, misalnya. Kemarin indeks kewaspadaannya menunjukkan angka 15,71 dengan penanda warna cokelat. Di bawahnya ada data OTG total 5.134, ODP 4.257, PDP 4.415, serta PDP meninggal sebanyak 302. Kemudian, ada data kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 4.771, sembuh 1.631, dan meninggal 359.  Ada juga data jumlah penduduk, rasio lacak isolasi, dan kasus per 100 ribu orang. Angka-angka tersebut bersifat dinamis sesuai perkembangan setiap hari. Data yang disajikan dalam indeks kewaspadaan kemarin adalah data per 22 Juni.  Epidemiolog UGM Bayu Satria Wiratama menjelaskan, bagaimanapun masyarakat perlu mendapat data secara terbuka dengan kondisi yang ada. ’’Dengan data, setiap orang dapat beraktivitas dengan menyadari ukuran risiko bagi dirinya, lepas dari langkah-langkah yang dilakukan pemerintah,’’ terangnya. Indeks tersebut bisa dijadikan tolok ukur kewaspadaan.  Sementara itu, bagi pemda, indeks tersebut bisa dijadikan referensi dalam mengalokasikan sumber daya kesehatan di wilayahnya. Juga indikator apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi persebaran di klaster-klaster tertentu. Apakah tesnya yang perlu ditingkatkan, pelacakannya, isolasinya, dan indikator lainnya.  Perkembangan Kasus Covid-19  Angka pertambahan kasus (Covid-19) kembali menyentuh 1.000 orang. Menurut catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah orang yang diperiksa per kemarin (23/6) sebanyak 8.564. Ada tambahan 1.051 kasus positif dan 7.513 kasus negatif.  Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, persebaran kasus Covid-19 tidak merata di seluruh Indonesia. Hanya beberapa kota yang menonjol. ”Ada lima provinsi yang melaporkan kenaikan kasus cukup signifikan,” ungkapnya kemarin.  Dari Jawa Timur, didapatkan laporan kasus baru 258 orang dan sembuh 60 orang. Kemudian DKI Jakarta 160 kasus baru dan 100 sembuh, Sulawesi Selatan 154 kasus baru dan 42 sembuh, Sumatera Utara 117 kasus baru dan 3 sembuh, serta Papua 55 kasus baru.  Menurut dia, beberapa kebijakan pemerintah seperti pembatasan kendaraan umum bisa jadi alternatif untuk mengerem laju penularan. Alasannya, masyarakat yang ingin bepergian masih bisa menjaga jarak. Dengan begitu, risiko penularan berkurang. ”Pemerintah di Jabodetabek menerapkan dua waktu bergantian untuk pelaksanaan kerja di kantor,”ujarnya memberi contoh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Dv4dOG8skZg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UrZrDha3FMA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sU9Je3wNass&amp;t

Ukur Risiko Persebaran Per Kabupaten dan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/malangkab-IMG-20200611-WA0014-1.jpg" alt="Bupati Malang M Sanusi. (kanan) saat melakukan peninjauan di Pasar Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Humas Pemkab Malang/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Malang M Sanusi. (kanan) saat melakukan peninjauan di Pasar Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Humas Pemkab Malang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Malang berupaya meningkatkan penerapan protokol kesehatan dan terus mengawasi persebaran virus korona khususnya di area publik. Salah satunya Pasar Lawang, di Kecamatan Lawang.  Bupati Malang M. Sanusi mengatakan, hingga saat ini, Pemkab Malang belum memutuskan untuk menutup salah satu pasar rakyat terbesar di wilayah tersebut. Namun, para pedagang dan pembeli diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.  ”Selama terkendali, Pemkab Malang tidak jadi melakukan penutupan Pasar Lawang. Namun, seluruh pedagang dan pengunjung harus lebih hati-hati,” kata Sanusi seperti dilansir dari Antara pada Jumat (12/6).  Sanusi menjelaskan, jika penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kecamatan Lawang terus bertambah hingga didapati pasien meninggal dunia, Pemkab Malang akan mengambil langkah untuk menutup Pasar Lawang sementara waktu. Jika dilakukan penutupan, hal itu bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Langkah tersebut diambil sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada warga.  ”Jika makin bertambah, akan ditutup sementara. Supaya berhenti dulu, daripada bekerja di pasar, kemudian tertular Covid-19,” ujar Sanusi.  Berdasar data Satgas Covid-19 Kabupaten Malang, di Kecamatan Lawang ada 28 kasus positif Covid-19, dari total 117 kasus di Kabupaten Malang. Di wilayah itu, 43 orang dilaporkan telah sembuh dan 18 orang meninggal dunia.  Sanusi menambahkan, salah satu wilayah yang berdekatan dengan Kecamatan Lawang, yakni Kecamatan Singosari, juga terdapat kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi. Tercatat di Kecamatan Singosari ada 38 orang yang positif terjangkit Covid-19. ”Pemkab Malang juga belum memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) di Kecamatan Lawang dan Singosari,” kata Sanusi.  Sanusi menjelaskan, penerapan pembatasan sosial secara lokal tersebut akan diputuskan setelah melihat perkembangan selama beberapa hari kedepan dan menunggu arahan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.  Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, saat ini tengah memasuki masa transisi menuju normal baru yang akan berjalan hingga 13 Juni. Masa transisi tersebut dilakukan pasca penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) beberapa waktu lalu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=McwqmGxNku4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=S4miagQy9U8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kzr-GRUgvl8

Pemkab Malang Awasi Penyebaran Covid-19 di Pasar Lawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/fikser-5.jpg" alt="Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya M. Fikser. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya M. Fikser. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menyikapi pelabelan warna hitam maupun merah pekat di peta persebaran Covid-19 di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu. Pemkot Surabaya menyatakan lebih fokus terhadap percepatan penanganan Covid-19 dengan pemutusan mata rantai di level bawah dari pada harus mengurusi pelabelan warna.  Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya M. Fikser seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, sesuai dengan tahapan protokol masyarakat produktif dan aman Covid-19 yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya ada empat warna dalam peta persebaran Covid-19. ”Hijau, kuning, oranye, dan merah. Sedangkan warna merah tua (pekat) dan hitam tidak ada dalam tahap protokol itu,” kata Fikser pada Jumat (5/6).  Pernyataan Fikser tersebut menanggapi komentar dari Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur Joni Wahyuhadi yang menyebut, Kota Surabaya terlihat berwarna hitam dalam beberapa hari terakhir. Warna hitam itu menunjukkan kasus Covid-19 di daerah tersebut lebih dari 1.025 kasus.  ”Alangkah baiknya jika pemerintah itu lebih fokus bekerja pada penanganan Covid-19. Salah satunya dengan melakukan percepatan-percepatan melalui rapid test masal dan diikuti swab,” ujar Fikser.  Fikser menjelaskan, dalam pedoman yang telah ditentukan BNPB, warna hijau ada pada level 1 adalah aman. Artinya, risiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus positif. Sedangkan warna kuning ada pada level 2 adalah risiko ringan. Artinya penyebaran terkendali tetapi ada kemungkinan transmisi lokal. Kemudian warna oranye pada level 3 adalah risiko sedang. Artinya, risiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali. Sedangkan warna merah level 4 adalah risiko tinggi yang berarti penyebaran virus tidak terkendali.  ”Jadi ini (warna) yang kami tahu. Kalau warna merah pekat itu kami tidak pernah tahu, apalagi warna hitam. Jadi dalam pemberian warna itu seharusnya berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada,” tutur Fikser.  Dia menegaskan, berdasar tahap pada pedoman BNPB tersebut, warna merah berada pada level tertinggi dan bukan hitam atau merah pekat. Untuk itu, jika ada yang menyebut warna merah pekat atau hitam seharusnya bisa menjelaskan kriterianya seperti apa.  ”Kalau ada yang menyebut label warna merah pekat dia itu punya level kriterianya seperti apa? Jadi, biarkan pemkot bekerja untuk mengurus warga Surabaya,” ucap Fikser.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=crTsv67dYGs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VQ31VAlTCiw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FlxhF5OXH_Y

Pemkot Pertanyakan Pelabelan Warna Hitam di Peta Covid-19 Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Hari-Pertama-Siswa-Masuk-Sekolah-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="ILUSTRASI SISWA SEKOLAH - (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI SISWA SEKOLAH - (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana membuka sekolah dan memulai tahun pelajaran baru di tengah pandemi Covid-19 menuai kekhawatiran dari para guru. Aktivitas di sekolah justru ditakutkan bisa menimbulkan masalah baru.  ”Banyak guru yang khawatir jika sekolah kembali dibuka malah jadi tempat persebaran,” tutur Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo.  Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk memulai kegiatan belajar siswa di sekolah. Untuk daerah-daerah yang tidak ada kasus, jauh dari episentrum, dan tidak ada persebaran Covid-19 atau berstatus hijau, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Namun, itu tidak berlaku di daerah dengan status persebaran Covid-19 berwarna merah. ”Sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut tentunya tidak berani berspekulasi,” ujarnya.  Senada, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) M. Ramli menyatakan bahwa wacana membuka sekolah saat pandemi terlalu berani. Sebab, akan sulit mengontrol siswa, terutama siswa SD, untuk dapat mematuhi protokol kesehatan sepenuhnya. ”Di dalam kelas mungkin saja dibuat sesuai protokol kesehatan, tapi di luar kelas bagaimana?” ujarnya.  Kemendikbud, papar dia, harus mengakui bahwa Indonesia belum siap menghadapi pembelajaran dalam kondisi pandemi Covid-19. Karena itu, dia mengusulkan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/15/05/2020/tahun-ajaran-baru-2020-2021-sekolah-tetap-dimulai-juli/">tahun pelajaran baru diundur</a> hingga Januari tahun depan. Dengan begitu, persiapannya jelas. Terutama untuk peningkatan kompetensi guru yang keteteran. ”Kalau sekolah tidak dibuka, untuk apa tahun pelajaran baru dijalankan?” ungkapnya.  Apabila hanya mengandalkan kelas jarak jauh atau pembelajaran dari TVRI dan RRI, menurut Ramli, akan sangat kurang. Konten pembelajaran tersebut jauh dari kurikulum.  Ramli memaparkan, di lapangan, guru-guru yang tergabung dalam IGI sudah bekerja keras membantu guru lain berkembang dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Tapi, pemerintah kurang mendukung. Sebab, pedoman pembelajaran jarak jauh belum mengutamakan belajar dalam format <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/15/07/2019/ajak-anak-lewati-tahun-ajaran-baru-dengan-5-langkah-menyenangkan/">guru mengajar siswa</a> dan siswa diajar gurunya.  Sejauh ini Kemendikbud masih mengarahkan ke berbagai portal dan media lain yang jelas memutus komunikasi antara siswa dan guru. Padahal, papar Ramli, belajar daring bisa optimal dengan syarat guru memiliki skill yang cukup, ketersediaan kuota internet, dan alat pendukung. Pihaknya menyanggupi dapat membantu meningkatkan mutu guru dalam waktu enam bulan asal mendapat kepercayaan penuh.  Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, wacana pembukaan sekolah perlu dipertimbangkan dengan matang. Menurut dia, pembukaan sekolah di masa pandemi merupakan sebuah pertaruhan besar. Apalagi, hingga saat ini laju penularan virus korona di tanah air belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.  Bahkan, <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/05/2020/rungkut-dan-krembangan-penularan-covid-19-tertinggi-di-surabaya/">kurva kasus positif Covid-19</a> di sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan tajam. ”Sehingga jika dipaksakan membuka sekolah di wilayah-wilayah tersebut, potensi penularannya di kalangan peserta belajar-mengajar akan sangat besar,” tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vD9J2YwqRxA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NnyRhw3KjCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HmAiV5mNpIw

Khawatir Persebaran Covid-19, Guru Usul Tahun Pelajaran Baru Diundur