<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/64_pelaku-1664748271.jpg" alt="Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dittipidter Bareskrim Polri mengungkap jaringan mafia pertambangan emas ilegal di kawasan pergudangan, Jalan Margomulyo Indah Blok H Nomor 9A, Tandes, Surabaya. Pengungkapan kasus pada Kamis (8/5) itu berlangsung di gudang milik PT Sumber Hidup Chemindo (SHC). Gudang itu digunakan sebagai penyimpanan bahan berbahaya sianida sebelum diedarkan.&nbsp; Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menuturkan, pihaknya menemukan 2.581 drum sianida di gudang Margomulyo. Rencananya bahan berbahaya itu bakal diedarkan ke jaringan pertambangan emas ilegal di seluruh Indonesia. Dalam aktivitas jual beli sianida secara ilegal tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan seorang tersangka SE yang menjabat sebagai direktur PT SHC.&nbsp; &rdquo;Tersangka melakukan pengurusan perizinan importir produsen bahan berbahaya dan persetujuan impor bahan berbahaya PT Satria Pratama Mandiri dengan menunjuk saksi H sebagai broker,&rdquo; ungkap Nunung. Dalam regulasi peredaran sianida PT SPM sebagai produsen bahan berbahaya hanya diizinkan untuk menggunakan sianida untuk kepentingan internal perusahaan.&nbsp; Perusahaan yang telah vakum sejak 2024 lalu itu tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan sianida. Namun oleh SE, sianida yang didatangkan atas nama PT SPM itu justru diperjualbelikan kepada para mafia tambang emas ilegal. Selain di Margomulyo, Bareskrim Polri juga menemukan 3.520 drum sianida di sebuah gudang di Jalan Gudang Garam, Gempol, Pasuruan.&nbsp; &rdquo;Dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2025, tersangka telah melakukan penjualan sianida kurang lebih sejumlah 3.787 drum dengan berat 189,35 ton,&rdquo; sambungnya. Pelaku membanderol satu drum sianida seharga Rp 6 juta. Sehingga omzet yang didapatkan tersangka SE dalam setahun terakhir mencapai Rp 22,7 miliar.&nbsp; Atas jual beli sianida ilegal tersebut, SE dijerat dengan pasal berlapis. Yaitu, Pasal 24 Ayat (1) Jo. Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Serta Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e, dan f Jo. Pasal 62 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Pihaknya masih mengusut pihak lain dalam yang terlibat dalam peredaran sianida secara ilegal tersebut. &rdquo;Kami tidak menutup kemungkinan adanya tersangka tambahan,&rdquo; tutur Nunung. (leh)

Bareskrim Polri mengungkap jaringan mafia pertambangan emas ilegal di Surabaya, dengan penyimpanan sianida di gudang.

Bareskrim Polri Ungkap Jaringan Mafia Pertambangan Emas Ilegal di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/20240121204033_IMG_1748JPG-729814425.jpg" alt="Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah pertambangan kembali mencuat usai dibahas dalam debat Pilpres ke-4 pada Minggu (23/1). Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sempat menyebut maraknya mafia pertambangan di Indonesia yang kerap sulit ditindak lantaran di-backup oleh aparat. <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Kalimantan Timur Sainuddin mengaku sependapat dengan yang disampaikan Mahfud. Pasalnya, hal itu menjadi realita di dunia pertambangan di Kalimantan Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sependapat dengan pernyataan pak Mahfud, tentu karena saya sebagai warga Kaltim sangat paham bagaimana buruknya dunia pertambangan yang ada di Kaltim," kata Sainudin kepada wartawan, Selasa (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) sejak dahulu sudah sangat marak dibanjiri tambang ilegal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kaltim ini sangat banyak pertambangannya, tapi yang ilegal juga tidak sedikit, kalau kita mengutip pernyataan Jatam pada tahun 2023, ada 161 titik tambang ilegal yang beredar dik Kaltim, tetapi itu kan yang kita diketahui," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat yakin bahwa ada titik lain yang tidak diketahui dan bukan bagian dari 161 titik tersebut. Artinya tambang ilegal ini kan marak, tapi lucunya kenapa permasalahan yang cukup lama ini tidak bisa dibersihkan secara tuntas," sambung Sainuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia menantang KPK untuk menelusuri pernyataan Mahfud soal pertambangan yang dibekingi aparat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tantang KPK hari ini untuk turun ke Kaltim dan melakukan investigasi agar melaksanakan pemberantasan kasus korupsi yang ada di pertambangan. Karena sejauh ini saya berkeyakinan bahwa tambang ilegal ini merajalela karena ada kelompok elit berada dibelakangnya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan saya juga siap mengantarkan KPK ke beberapa titik di mana letak tambang ilegal yang masih beroperasi. Karena bagi masyarakat Kaltim tambang ilegal ini sudah menjadi rahasia umum," tandasnya.&nbsp;</div>

Mahfud MD sempat menyebut maraknya mafia pertambangan di Indonesia yang kerap sulit ditindak lantaran di-backup oleh aparat.

Mahfud MD Singgung Pertambangan Ilegal Dibekingi Aparat, PMII Desak KPK Ditantang Bongkar Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/Tambang-Giok-1383577782.jpeg" alt="Tambang batu Giok di Myanmar telah banyak memakan korban." width="100%">
<figcaption>Tambang batu Giok di Myanmar telah banyak memakan korban.</figcaption>
</figure> JawaPo.com &ndash; Puluhan orang hilang setelah terjadi longsor yang menyapu pekerja tambang batu giok di Myanmar utara. Insiden tanah longsor yang terjadi di tambang batu giok tersebut terjadi pada hari Minggu (13/8) di Hpakant.&nbsp; Tambang batu giok terbesar di Myanmar ini berlokasi di Hpakant, sebuah kota di pegunungan terpencil di negara bagian Kachin utara, Yangon, Myanmar. Ketua tim penyelamat lokal telah melakukan koordinasi untuk upaya pencarian penambang batu giok yang hilang. Dilansir dari Aljazeera, Selasa (15/8), tanah longsor di tambang batu giok tersebut terjadi pada pukul 3.30 PM waktu setempat, diperkirakan lebih dari 30 orang penambang menjadi korban tanah longsor tersebut. Tanah longsor terjadi ketika tanah dan puing-puing dari beberapa tambang di dekat desa meluncur sejauh 304 meter ke bawah tebing menuju danau di bawahnya dan menyapu para penambang. Tim penyelamat mengkonfirmasi bahwa setidaknya 36 orang dinyatakan hilang dan sedang dalam pencarian di danau sekitar tambang. Delapan orang penambang dilaporkan mengalami luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit setempat. Lebih dari 100 orang dari regu penyelamat dikerahkan untuk mencari korban selamat dan hilang. &nbsp; Seoang penambang yang selamat mengatakan kepada media tiga rekannya yang sedang menggali batu giok terbawa ke dalam danau akibat tanah longsor. Dia juga mengatakan sebagian besar korban tanah longsor tersebut adalah laki-laki. Kecelakaan serupa biasanya terjadi di tambah tersebut akan tetapi hanya dalam skala kecil.&nbsp; Korban kecelakan tambang biasanya adalah penambang ilegal yang menetap di dekat gundukan tanah buangan yang telah digali menggunakan alat berat oleh perusahaan tambang. Para penambang tersebut mengambil potongan sisa-sisa batu giok yang ditinggalkan oleh alat berat dan tinggal di lubang tambang di dasar gundukan tanah yang tidak stabil. Aktivis hak asasi manusia mengatakan industri pertambangan batu giok merupakan sumber penghasilan terbesar bagi pemerintah militer Myanmar. Tambang giok juga merupakan sumber pendapatan utama bagi Tentara Kemerdekaan Kachin, kelompok etnis bersenjata yang melawan pemerintah pusat untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.

Tim penyelamat mengkonfirmasi bahwa setidaknya 36 orang dinyatakan hilang dan sedang dalam pencarian di danau sekitar tambang.

Tambang Batu Giok di Myanmar Renggut Puluhan Nyawa, Jasadnya Masih Belum Ditemukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Mayat.jpeg" alt="Ilustrasi jenazah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jenazah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korban tewas akibat kebocoran gas beracun di Afrika Selatan bertambah menjadi 17 orang, hal itu diungkapkan oleh pejabat setempat pada Kamis (6/7). Perdana Menteri Provinsi Gauteng, Panyaza Lesufi, mengunjungi lokasi bencana di Boksburg, sebelah timur Ibu Kota Johannesburg.&nbsp; Dilansir JawaPos.com dari Reuters, Kamis (6/7) Panyaza Lesufi mengatakan, saat ini sedang dilakukan penyelidikan tentang bagaimana kebocoran gas itu bisa terjadi. Namun dugaan sementara karena adanya aktivitas penambangan ilegal. Afrika Selatan belakangan ini sedang mengatasi masalah penambangan ilegal. Banyak kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Mereka menambang emas dan batu bara selama bertahun-tahun yang mengakibatkan kerugian bagi negara. "Apakah (para tersangka) penambang ilegal termasuk diantara orang yang meninggal, itu belum diketahui," ucap juru bicara layanan darurat Afrika Selatan, William Ntladi. Warga sekitar menjelaskan bagaimana anggota keluarga mereka yang sedang sekarat mencoba melarikan diri, dari lokasi kebocoran gas, Rabu (5/7). "Saya berpapasan dengan sepupu saya yang sedang berjalan sambil menangis, ketika saya bertanya ada apa? Ia mengatakan kepada saya bahwa semua anaknya telah meninggal dunia," kata Fella Nhamussa warga sekitar yang kehilangan saudara iparnya. "Ketika saya bangun pagi ini, saya memeriksa seperti apa situasi sebenarnya. Mereka memberi tahu saya bahwa saudara ipar saya mencoba melarikan diri, namun ia jatuh dan meninggal dunia," sambungnya. Lesufi menggambarkan bahwa peristiwa itu sebagai keadaan yang sangat memilukan. Di dekat tempat ia berdiri, ada banyak jenazah, termasuk anak berusia satu tahun.&nbsp; Hingga saat ini, korban tewas sudah mencapai 17 orang dan 4 orang lainnya masih kritis di rumah sakit

saat ini sedang dilakukan penyelidikan tentang bagaimana kebocoran gas itu terjadi. Namun dugaan sementara karena adanya penambang ilegal.

Diduga Karena Tambang Ilegal, 17 Warga Tewas Keracunan Gas Beracun 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220921_225327.jpg" alt="Lokasi tambang ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang ditindak Ditreskrimsus Polda Kalsel. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi tambang ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang ditindak Ditreskrimsus Polda Kalsel. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah tambang ilegal di Jawa Tengah (Jateng) tidak kunjung selesai. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan investasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Pusat di Jateng.  Ketua Badan Pengurus Wilayah, Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) Provinsi Jawa Tengah, Supriyanto mengatakan, sebenarnya solusi utama adalah untuk menghindari adanya pertambangan ilegal pemerintah pusat maupun daerah bisa melibatkan para penambang untuk melakukan dialog secara terbuka.  Mantan aktivis 98 yang biasa disapa Anto ini menilai problem mendasarnya adalah masalah perizinan yang dipersulit. Ditambah, tidak adanya keberanian dari pejabat daerah untuk membuat diskresi dalam menyelesaikan permasalahan tambang seara komprehensif.  Bahkan, rerkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus pertambangan ilegal di Jateng, lanjut Anto, sudah seringkali dilakukan oleh kepolisian hingga diproses hukum.  "Tetapi pertambangan ilegal tidak ada yang berhenti, buka tutup dan ganti pemain saja, yang jadi sorotan masalah bekingan ibaratnya hanya asapnya bukan apinya atau masalah utamanya," tegas Anto.  Lebih lanjut Anto menjelaskan, persoalan ini hanya masalah tambang Golongan C dan pelakunya juga UMKM sifatnya padat karya melibatkan warga masyarakat sekitar. Bukan seperti tambang batubara nikel emas migas yang dampak lingkungannya besar dan pelakunya pengusaha nasional bahkan asing serta padat modal yang sifatnya tidak banyak melibatkan warga lokal.  "Di Jateng ini hanya masalah tambang pasir batu saja terutama di kawasan Gunung Merapi tapi masalahnya tidak kunjung selesai, bahkan jadi isu nasional. Sebenarnya ini sangat memprihatinkan. Bayangkan misalnya di Jateng ada tambang batubara dan nikel seperti di provinsi lain akan lebih pusing lagi," ungkapnya.  Anto mengeluhkan kalau pembahasan masalah tambang selama ini hanya melibatkan internal pemerintahan saja, antar instansi birokrasi dan aparat penegak hukum.  "Kami dari pelaku usaha tambang selama ini tidak diberikan kesempatan untuk dialog dan menyampaikan aspirasi, soal hambatan-hambatan perizinan juga tidak ada singkronisasinya regulasi dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, itu yang jadi masalahnya," tukasnya.  Anto melanjutkan para pemilik IUP Pasir Batu dan Tanah Urug membentuk ATBI Wilayah Jawa Tengah, induknya pusatnya di Jakarta.  "Kami saat ini tengah mendata Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah pusat untuk kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Investasi dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, pada pokoknya kami meminta adanya Kepastian Hukum dan Melindungi Investasi atas penyelesaian perizinan tambang batuan," terangnya.  Namun, IUP sudah diterbitkan Pemerintah Pusat tapi masih dipermasalahkan Kesesuaian Tata Ruangnya dengan Perda Kabupaten, padahal dasarnya sudah diatur dalam UU Minerba soal Kepastian Kesesuaian Tata Ruang karena WP ditetapkan Menteri dengan persetujuan DPR RI berdasarkan Usulan Bupati dan Gubernur.

Basmi Tambang Ilegal, ATBI Jateng Usul Dialog Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-10-31-at-11.28.31.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka penyelidikan baru terkait dugaan kegiatan tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur. Namun, lembaga antirasuah menunggu adanya pengaduan dari masyarakat.  "Tentu diawali laporan ya. Silakan siapapun yang akan lapor dugaan korupsi ke KPK, kami pasti tindaklanjuti," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (11/11).  Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini menyampaikan, peran serta masyarakat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, ia mengingatkan masyarakat yang hendak melakukan pengaduan harus membawa dokumen lengkap agar laporannya ditindaklanjuti.  "Kami berharap disertai pula data awal, sehingga akan memudahkan kami tindaklanjuti pada proses berikutnya," ucap Ali.  Ali mengungkapkan, sering kali laporan masyarakat tidak memenuhi standar administratif, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, berakibat laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti.  "Sekalipun kami juga tentu proaktif mencari pengayaan data dan informasi tiap kali ada laporan yang diterima KPK," tegas Ali.  Sebagaimana diketahui, Aiptu (purn) Ismail Bolong menyebut nama Tan Paulin dalam kasus dugaan konsorsium tambang yang diduga melibatkan petinggi Polri. Ia mengaku melakukan kegiatan tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur di daerah Marangkayu, Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak Juli 2020 sampai November 2021.  Saat itu, Ismail Bolong pernah berkoordinasi ke Polres Bontang melalui Kasat Reskrim Bontang, AKP Asriadi dan memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta di ruangannya pada Agustus 2021.  Pengakuan Ismail Bolong juga tertuang dalam dokumen laporan hasil penyelidikan (LHP) Nomor: R/LHP-63/III/2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022. Laporan itu juga sudah diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam, saat itu Ferdy Sambo melalui surat Nomor: R/1253/WAS.2.4/ 2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022.  Dalam LHP itu, terdapat keterangan Ismail Bolong pada halaman 24, bahwa uang koordinasi diberikan kepada pejabat Mabes Polri. Antara lain Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto; Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri; Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri.  Uang koordinasi diberikan setiap satu bulan sekali Rp 5 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika. Adapun, pembagiannya untuk Kabareskrim sebanyak Rp 2 miliar (diserahkan langsung) dan sisanya Rp 3 miliar diserahkan kepada Kasubdit V Dittipidter Bareskrim.  Hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP).  Namun, tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek, Polres, Polda Kalimantan Timur dan Bareskrim Polri, karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu, ada kedekatan Tan Paulin dan Leny Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur.  Meski demikian, Ismail Bolong kemudian membuat pernyataan bantahan. Dalam video keduanya itu, Ismail Bolong memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskirm Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar.

Soal Tambang Ilegal, KPK Bakal Gerak jika Ada yang Melapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik pertambangan ilegal yang marak di daerah-daerah menjadi salah satu sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena selain merugikan negara juga merusak alam.  Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar mengapresiasi sikap pemerintah yang tegas kepada penambang ilegal. Termasuk dengan rencana pembentukan satgas Penanganan Penambangan Ilegal yang peraturan presidennya (Perpres).  "Soal tambang departemen pencegahan setahu saya sudah terlibat sejak pimpinan priode lalu. Dan terakhir kami pun dengan Menko Kemaritiman dan Investasi menindaklanjutinya dengan rapat terbatas Pimpinan KPK dan Departemen Pencegahan," kata Lili kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/2).  Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Tifatul Sembiring juga menyambut baik pemerintah yang akan membuat perpres Satgas Pemberantasan Tambang Ilegal. Namun politikus PKS itu menyarankan agar Satgas tidak hanya melibatkan TNI dan Polri tetapi juga KPK.  "Kami sudah lama mendorong KPK dan Mabes Polri untuk terjun langsung menindak mafia pertambangan di daerah menyusul adanya dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan izin usaha pertambangan (IUP) selain kerusakan lingkungan," ujarnya.  Tifatul menyatakan, dirinya sangat prihatin dengan kerusakan alam dan juga banyaknya pelanggaran IUP. Sebab sangat merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga seperti disampaikan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agung Pribadi sependapat dengan  DPR yang mendorong penegak hukum seperti KPK dan Mabes Polri untuk menindak perusahaan nakal.  "Itu sudah ranahnya penegak hukum ya. Apalagi kalau perusahaan itu sudah dicabut IUP-nya tetapi masih melakukan aktivitas penambangan tentu bukan lagi menjadi tanggung jawab ESDM tetapi sudah bagian Polri atau KPK," ujarnya.  Senada dengan Komisi VII dan Kementerian ESDM, di Kendari, Sulawesi Tenggara, sejumlah aktivis yang tergabung dalam jaringan aktivis hukum dan lingkungan Indonesia (Ahli) kembali melaporkan dugaan Illegal Mining yang dilakukan dua perusahaan ke Polda Sultra.  Laporan ini yang kedua kalinya itu dilayangkan sejak Jumat (10/1) setelah sebelumnya jaringan AHLI mengadukan perkara yang sama ke Ditreskrimsus Polda Sultra pada 6 November 2019 silam.  Dalam laporan kali ini, Koordinator Jaringan AHLI Aslan Kopel mendesak Polri untuk mengusut tuntas dugaan praktek illegal mining kedua perusahaan tersebut. "Kami minta kepada Polri dan KPK segera menindaklanjuti laporan ini," tegas Aslan.

DPR Dukung Pemerintah dan KPK Berantas Penambangan Ilegal di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-5-.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk menjaga lingkungan di kawasan Ibu Kota baru Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara‎, Kalimantan Timur. Karena itu pemerintah berencana akan menutup tambang - tambang ilegal.  Bahkan, termasuk juga enam tambang ilegal yang ada di Tabalong, Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan ibu kota baru.  "Kita akan menghilangkan tambang-tambang tanpa izin. Dan merehabilitasi, mereklamasi area bekas tambang," ujar Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1).  Jokowi juga menambahkan, pemerintah sampai saat ini berupaya memperbaiki hutan-hutan yang rusak akibat aktivitas tambang ilegal di Kalimantan. Sebab adanya tambang ilegal itu akan merusak lingkungan.  "Jadi perpindahan Ibu Kota nanti sekaligus kita akan memperbaiki hutan-hutan yang rusak. Kita harus tahu di sekitar Ibu Kota baru itu banyak hutan yang rusak," katanya.  Selain itu, hutan konservasi dan hutan lindung akan lebih diproteksi lagi oleh pemerintah. Sehingga, tidak lagi adanya tambang ilegal di ibu kota baru.  "Kita akan lebih memproteksi hutan-hutan konservasi, hutan-hutan lindung yang ada," ungkapnya.  Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, saat ini masih banyak penambangan ilegal di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara‎ tempat ibu kota baru. Penambangan ilegal itu menurut Siti akan merusak lingkungan.  "Kalau ilegal enggak boleh dong diterusin. Apalagi di ibu kota negara," ujar Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1).  ‎Siti mendapatkan informasi, setidaknya ada enam tambang ilegal yang terus melakukan aktivitasnya. Misalnya, di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Wilayah itu diketahui berbatasan dengan letak ibu kota baru.  “Nanti kita lagi lihat izinya seperti apa. Itu semua harus diteliti," katanya.  Siti juga menuturkan, berdasarkan laporan yang ia terima setidaknya ada 1350 lebih lubang bekas tambang. Masyarakat di sana juga selama ini melakukan penambangan liar. Itu berpotensi merusak lingkungan.  "Jadi seluruh di Kalimantan itu ada 1350 lebih ‎lubang, dan kita sudah bahas beberapa kali," ungkapnya.

Jokowi Tak Ingin Ada Tambang Ilegal di Ibu Kota Baru