<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Ilustrasi-OJK-4222434501.jpg" alt="Ilustrasi OJK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru tentang perusahaan asuransi dan juga Peer to Peer (P2P) Lending&nbsp; atau perusahaan pinjaman online (pinjol). Aturan itu mewajibkan perusahaan asuransi dan pinjol untuk melaporkan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengungkapkan hal itu diwajibkan sebagai upaya memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Serta memperkuat infrastruktur pasar keuangan. "Dengan adanya perubahan kedua, POJK SLIK mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK. Jika sebelumnya ada delapan pihak yang wajib menjadi pelapor SLIK, kini jumlahnya bertambah lima menjadi 13 pelapor SLIK," kata Aman dalam keterangan resmi, Jumat (9/8). Sebelumnya, pihak yang wajib menjadi Pelapor SLIK meliputi Bank Umum, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Lalu, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, dan Lembaga Pendanaan Efek. Kemudian, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana. Meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, koperasi, usaha kecil, dan menengah. Juga LJK lain yang diwajibkan menjadi pelapor sesuai dengan Peraturan OJK. Dengan adanya penambahan pihak yang wajib menyampaikan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana pada SLIK, OJK berharap informasi terkait debitur menjadi lebih komprehensif. "Diharapkan juga dapat mendukung industri jasa keuangan dalam melakukan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan. Serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK," pungkas Aman.

OJK menerbitkan aturan baru, yang mewajibkan perusahaan asuransi dan pinjol melaporkan informasi debitur melalui SLIK.

OJK terbitkan Aturan Baru, Kini Perusahaan Asuransi dan Pinjol Wajib Laporkan Informasi Debitur via SLIK   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/Top-2683032159.jpg" alt="Prudential telah melakukan serangkaian program utama Community Investment, yang dibagi dalam dua pilar, yaitu pilar pendidikan serta pilar kesehatan dan keselamatan." width="100%">
<figcaption>Prudential telah melakukan serangkaian program utama Community Investment, yang dibagi dalam dua pilar, yaitu pilar pendidikan serta pilar kesehatan dan keselamatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Prudential Indonesia tetap menempatkan kegiatan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility-CSR) sebagai salah satu prioritasnya. Pada 2022, Prudential telah melakukan serangkaian program utama Community Investment, yang dibagi dalam dua pilar, yaitu pilar pendidikan serta pilar kesehatan dan keselamatan. Baru-baru ini, Prudential meraih penghargaan TOP Corporate Social Responsibility (CSR). Penghargaan ini diselenggarakan oleh Infobrand.id yang menggandeng Tras N Co Indonesia selaku lembaga riset. TOP CSR Award 2023 ini diselenggarakan secara virtual lewat media Zoom Meeting. Adapun penghargaan ini berdasarkan penilaian yang telah dilakukan program-program yang disusun perusahaan mampu bersinergi dengan strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Indrijati Rahayoe, Chief Human Resources and Community Investment Officer at Prudential Indonesia mengungkapkan dalam pelaksanaan program Community Investment, Prudential Indonesia senantiasa memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat melalui wadah komunitas volunteering bernama PRUVolunteers. Adapun contoh program tersebut adalah Program Desa Maju Prudential serta program mengajar mengenai literasi keuangan dan literasi asuransi kepada perempuan, komunitas syariah, dan anak-anak sekolah dasar. Pada November 2022, Prudential Indonesia bekerja sama dengan Posko Jenggala dan melibatkan sekitar 21 karyawan untuk ikut terlibat dalam program penyaluran bantuan secara langsung kepada korban gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. &ldquo;Bantuan yang diberikan berupa donasi, layanan pengobatan gratis, peralatan darurat bencana seperti tenda, hygiene kit, dan lebih dari 5.000 unit alas tidur serta selimut di Kampung Barukaso, Desa Sukamulya, Kec. Cugenang, Cianjur serta 4 titik terdampak lainnya di Galudra, Kampung Nyantong, Koleberes dan Cirumput,&rdquo; ujarnya. Sejak 2003 hingga akhir 2022, Prudential Indonesia telah berkontribusi mengedukasi, menyehatkan, dan mensejahterakan lebih dari 52 juta masyarakat Indonesia melalui program-program Community Investment. Hal ini mencakup berbagai inisiatif/program yang dilakukan secara offline maupun online dan via sosial media. &ldquo;Jumlah penerima manfaat langsung dari program Community Investment mencapai 196.322 orang pada tahun 2022. Para penerima manfaat dapat merasakan dampak positif yang nyata dari program ini, terutama dalam mendapatkan akses untuk menerima edukasi literasi keuangan dan asuransi. Peningkatan kemampuan literasi keuangan rata-rata meningkat &gt; 50 persen,&rdquo; papar Indrijati. Setiap tahunnya, Prudential Indonesia terus berinovasi dan mengevaluasi setiap program Community Investment yang dilaksanakan, untuk memastikan pelaksanaan program yang tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi para penerima manfaat. Hal ini juga yang diterapkan untuk 2023 dan ke depannya. &ldquo;Untuk jangka panjang, Prudential Indonesia berkomitmen untuk terus mewujudkan keberlanjutan program Community Investment untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan, dengan terus berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan dan mitra-mitra Prudential Indonesia untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,&rdquo; tutupnya.

Prudential Indonesia tetap menempatkan kegiatan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility-CSR) sebagai salah satu prioritasnya.

Penghargaan TOP CSR Award 2023 Bagi Perusahaan Asuransi yang Berdedikasi Penuh Jalankan Program CSR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/asuransi-unit-link.jpg" alt="ILUSTRASI ASURANSI. (Salman Toyibi)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI ASURANSI. (Salman Toyibi)</figcaption>
</figure> Sompo juga membuktikan komitmennya untuk melindungi pelanggan dengan membayar total klaim sebesar Rp0,44 triliun selama tahun 2022, membantu pelanggan memitigasi risiko dengan memberikan pelatihan seputar risk engineering, keamanan mengemudi, bencana alam, dan lainnya. Sompo Insurance mengalami pertumbuhan pendapatan di hampir semua lini bisnisnya, dengan peningkatan tertinggi pada asuransi kesehatan, kendaraan bermotor, properti, dan risk engineering. Bersamaan dengan kinerja bisnis yang positif, Sompo mengakumulasi total aset bersih sebesar Rp4,2 triliun, meningkat 9,69 persen dari tahun sebelumnya. Didukung kinerja keuangannya yang solid, Sompo Insurance membukukan rasio solvabilitas sebesar 217 persen, jauh di atas batas 120 persen yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam upaya menjalankan praktik keuangan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial di Indonesia, Sompo Insurance melakukan program literasi dan inklusi keuangan, serta kegiatan lingkungan dan sosial bersama mitranya. Sebagai bagian dari Sompo Group, perusahaan ini telah bergabung dengan Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) dan menjadi perusahaan asuransi Asia pertama yang tidak akan menjamin asuransi dan investasi masa depan di perusahaan batubara dan perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi energi di Arctic National Wildlife Refuge. Langkah tersebut memperkuat komitmen untuk tidak menanggung risiko atau investasi di perusahaan batubara tanpa rencana transisi pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya kolaboratif berkelanjutan dalam membentuk masyarakat netral karbon. &ldquo;Ketangguhan dan kekuatan finansial kami yang telah terbukti memungkinkan kami memberikan ketenangan (peace of mind) kepada pelanggan dan mitra kami selama 48 tahun terakhir. Sompo akan terus menawarkan produk inovatif dan layanan berkualitas tinggi untuk melayani pelanggan korporat dan individu kami di Indonesia sembari melaksanakan keuangan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial kami,&rdquo; tutup Eric.

Ini akumulasi dari premi bruto dan kontribusi dari Unit Syariah, serta pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 25,4 persen.

Sompo Insurance Catat Pendapatan Tertinggi pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jurus-jiwasraya-tingkatkan-layanan-guna-menambah-peserta-baru-di-2019_m_.jpg" alt="ilustrasi asuransi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi asuransi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, total premi asuransi jiwa pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp 57,45 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 28,5 persen secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.  Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon merincikan, pada kuartal pertama tahun 2021, total pendapatan premi dari bisnis baru tercatat Rp 11 triliun lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Setara dengan pertumbuhan 42,3 persen secara YoY. Sedangkan persentase premi lanjutan atau yang dilanjutkan oleh nasabah mengalami kenaikan sebesar 9,3 persen.  Sehingga, total pendapatan premi dari bisnis baru senilai Rp 37,04 triliun tersebut merupakan sumber pendapatan terbesar atau setara 59 persen dari total pendapatan perusahaan yang bernaung di bawah AAJI.  “Menariknya, pertumbuhan total premi ini lebih banyak didorong oleh peningkatan premi yang masif dari saluran distribusi bancassurance,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (8/6).  Budi memaparkan, pertumbuhan dari moda saluran yang memanfaatkan kerjasama antara perbankan dan asuransi ini memiliki pertumbuhan sekitar 55 persen dari periode sebelumnya. Bancassurance sendiri memiliki kontribusi lebih dari separuh dari total premi yang didapatkan di kuartal pertama tahun ini, tepatnya sekitar 53 persen.  Ia melanjutkan, pertumbuhan juga terjadi pada saluran distribusi alternatif sebesar 35 persen atau berkontribusi sebesar 18,8 persen pada total pendapatan premi. Namun perlambatan terjadi pada saluran distribusi keagenan dan telemarketing, masing-masing sebesar 5,8 dan 14,3 persen.  Disisi lain, Budi mengaku, jumlah agen mengalami penurunan karena produktivitas mereka juga terdampak oleh pandemi. Keterbatasan dalam bertemu secara tatap muka dengan calon nasabah menjadi penyebab utama dari menurunnya produktivitas, walaupun sudah adanya relaksasi yang diberikan oleh OJK.  “Pertama, AAJI berharap cara penjualan secara tatap muka tidak langsung diberlakukan secara permanen, terutama di masa pandemi dan pasca pandemi. AAJI memperkirakan pandemi telah mengakibatkan perubahan dalam perilaku konsumen, dimana peranan platform digital semakin meningkat.

Meski Pandemi, Pertumbuhan Premi Asuransi Naik 28,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BUDI-TAMPUBOLON.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, total premi asuransi jiwa pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp 57,45 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 28,5 persen secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.  Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon berharap, pemerintah dapat memberikan relaksasi teknis pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAYDI untuk diberlakukan secara permanen. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan optimisme pasar unit link.  “AAJI berharap agar revisi regulasi PAYDI dapat membantu menumbuhkan optimisme pasar unit link dengan memberikan kelonggaran penempatan investasi pada sub dana. Tentunya, penempatan investasi akan dilakukan dengan memenuhi unsur kehat-hatian berdasarkan hasil penilaian profil risiko nasabah,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (8/6).  Menurutnya, dari jenis produk asuransi jiwa yang laku pada kuartal pertama tahun ini, unit link masih menjadi primadona. Unit link secara konsisten selalu menjadi produk yang mendominasi selama beberapa tahun terakhir. Meskipun ekonomi Indonesia masih terdampak akibat pandemi hingga saat ini, penjualan unit link masih bisa tumbuh 31,7 persen.  “Kontribusinya pun sangatlah besar, yakni 62,4 persen dari keseluruhan total Premi industri asuransi jiwa,” tuturnya.  Pertumbuhan yang positif serta kontribusi yang signifikan dari saluran Bancassurance serta produk Unit Link menjadi capaian yang positif. AAJI berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator terkait dapat terus mendukung perkembangan dan pertumbuhan seluruh saluran distribusi dan varian produk yang tersedia bagi masyarakat.  “Harapannya seluruh saluran distribusi dan produk Asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhan msyarakat akan terus bertumbuh positif dalam beberapa waktu ke depan,” pungkasnya.

AAJI Minta Pemerintah Berikan Relaksasi Teknis PAYDI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/OJK-IPO.jpg" alt="Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu ketika ditanyai soal kasus Jiwasraya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (21/11). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu ketika ditanyai soal kasus Jiwasraya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (21/11). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) optimis industri asuransi akan terus berkembang. Apalagi, Indonesia akan berhadapan dengan bonus demografi hingga satu dasawarsa kedepan. Sehingga hal itu dapat menjadi peluang pertumbuhan positif industri asuransi beberapa tahun ke depan.  Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, perusahaan industri asuransi perlu menyesuaikan modal penetrasi pasar baru agar bisa sejalan dengan protokol kesehatan yang ada.  “Bonus demografi yang akan terjadi hingga satu dasawarsa ke depan sudah menunggu. Kami di industri asuransi jiwa melihat potensi bisnis ini sangat besar. Penetrasi yang baru sekitar enam persen di Indonesia menjadi peluang pertumbuhan positif industri asuransi beberapa tahun ke depan,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (8/6).  Menurutnya, salah satu inovasi yang diharapkan bisa membantu pengembangan industri asuransi saat ini adalah penggunaan teknologi digital untuk pemasaran produk asuransi. Seiring dengan pengembangan teknologi, industri asuransi juga mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah dan regulator dalam hal tersebut.  Selain itu, Togar juga mengungkapkan, industri asuransi jiwa Indonesia telah memperlihatkan pertumbuhan positif diberbagai aspek dalam kinerjanya pada kuartal pertama tahun ini. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan positif di laporan pendapatan usaha untuk periode triwulan I 2021 dari puluhan perusahaan yang tergabung dalam.  “Jika sebelumnya industri asuransi jiwa mencatat nilai minus hampir setengah triliun rupiah di triwulan pertama tahun 2020, maka kali ini tanda rebound mulai terlihat di triwulan pertama tahun 2021 dimana industri asuransi jiwa mencatatkan pendapatan positif sebesar Rp 62,66 triliun,” ungkapnya.  Togar menilai, untuk menjaga konsistensi dan momentum positif dalam industrinya, semua pihak perlu terus melakukan literasi dan meningkatkan tata kelola untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat atas kebutuhan akan asuransi jiwa.  “Mulai naiknya aktivitas dari masyarakat dan dunia bisnis terlihat dari meningkatnya pendapatan industri asuransi jiwa. Masifnya kenaikan premi dari bisnis baru dan positifnya hasil investasi di kuartal satu tahun ini membuat lonjakan pendapatan yang cukup tajam,” pungkasnya.

Bonus Demografi Jadi Peluang Industri Asuransi Lakukan Penetrasi Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/FWD-DANTI.jpg" alt="President Director PT FWD Life Indonesia, Anantharaman Sridharan" width="100%">
<figcaption>President Director PT FWD Life Indonesia, Anantharaman Sridharan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT FWD Life Indonesia (FWD Life) pelopor asuransi jiwa berbasis digital pertama di Indonesia, menggunakan strategi teknologi digital dalam memberikan layanan kepada seluruh nasabah tengah masa pandemi Covid-19. President Director FWD Life, Anantharaman Sridharan menyebut, hal itu sebagai langkah perusahaan dalam beradaptasi di setiap kondisi dan perkembangan jaman.  “Proses asuransi digital yang kami miliki telah membantu FWD Life beradaptasi dengan lebih cepat dalam menghadapi kondisi ini,” ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (1/9).  Anantharaman menjabarkan, dalam menawarkan produk yanh dimilikinya, pihaknya memiliki beberapa jalur distribusi, salah satunya adalah e-commerce, melalui iFWD.co.id. Nasabah dapat membeli produk asuransi sepenuhnya secara digital dengan hanya perlu mengisi data secara online.  “Kami percaya bahwa teknologi digital membuat nasabah lebih mudah memahami produk dan juga mempercepat proses perolehan produk asuransi, sehingga lebih banyak orang Indonesia yang dapat terlindungi oleh asuransi,” tuturnya.  Selain itu, lanjutnya, FWD Life juga memiliki jalur keagenan. Pihaknya terus mengembangkan bisnis Digital Agency sebagai bagian dari perjalanan perusahaan dalam mendukung agen untuk meningkatkan produktivitas. “Saat ini, agen sudah dibekali dengan aplikasi FWD Mobile, aplikasi ini merupakan salah satu tools digital support yang agen gunakan dalam melakukan proses penjualan mereka,” ucapnya.  Dia juga menyebut, FWD Life menjadi perusahaan asuransi pertama di industri yang memiliki platform penjualan tanpa kertas (paperless) yang digunakan oleh para agen. Ini bertujuan untuk memberikan proses berasuransi yang berbeda bagi nasabah dan tentu saja membantu para agen untuk bekerja.  “Platform tersebut membuat proses pembelian asuransi hingga penerbitan polis dilakukan secara digital sehingga proses berasuransi menjadi mudah, teknologi digital yang terus kami lakukan tidak hanya menjadi pembeda dengan nyaman, transparan dan tidak membutuhkan face to face yang juga mendukung upaya pemerintah untuk physical distancing di tengah pandemi saat ini,” jelasnya.  Ia menambahkan, salah satu produk yang dapat dibeli secara online adalah asuransi kesehatan berbasis syariah, Asuransi Bebas Handal, asuransi jiwa unit link, FWD LooP, hingga asuransi kecelakaan dengan premi yang terjangkau, Bebas Aksi.  “Ketika nasabah sudah mengisi data diri, mereka akan diarahkan ke laman find your nearest agent. Oleh karena itu, peran agen sangat penting meskipun semua produk asuransi dapat dijual secara digital. Agen tidak hanya berperan untuk melakukan penjualan, tetapi juga memberikan edukasi lebih lanjut kepada nasabah tentang asuransi,” tutupnya.

Teknologi Digital Jadi Jurus FWD Life Adaptasi di Tengah Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppatk-sebut-terima-52-laporan-mencurigakan-terkait-pilkada-2018_m_194065.jpeg" alt="Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae di kantornya, Jalan IR H Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (7/3)." width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae di kantornya, Jalan IR H Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memeriksa seluruh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus korupsi, seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.  "Kita tidak akan berhenti di situ, karena kita ingin memeriksa secara sistemik, keseluruhan," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di Pusdilat PPATK, Depok, Jawa Barat, Jumat (28/2).   Dian menyampaikan, penelusuran aset milik perusahaan asuransi dilakukan PPATK, terkait adanya permintaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ini untuk menelusuri data pada kasus-kasus tersebut. Menurutnya, permintaan tersebut tengah dilakukan PPATK.  "Tiga-tiganya kita respons. Tetapi yang saya bilang, kita tidak akan berhenti di situ, karena kita ingin memeriksa secara sistemik, keseluruhan. Sebenarnya memetakan, sehingga kita bisa beri rekomendasi ke depan apa yang harus dibenarkan," ucap Dian.  Oleh karena itu, PPATK bakal menelisik seluruh perusahaan asuransi, khususnya yang mempunya potensi menyalahi aturan, sehingga menimbulkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Kita meneliti bukan cuma (perusahaan) asuransi yang diberitakan. Kami meneliti semua (perusahaan) asuransi," urai Dian.  Dian mengharapkan, ke depan tidak ada lagi transaksi yang dilakukan secara tunai. Hal ini tidak lain agar potensi kerugian negara tidak besar akibat orang orang yang tidak bertanggung jawab.  "Next time jangan pakai banyak transaksi cash. Itu tidak boleh lagi ada transaksi cash di lembaga seperti ini. Kita itu berdasarkan research base, kita teliti betul," pungkasnya.

Buntut Kasus Jiwasraya, PPATK Telisik Aset Seluruh Perusahaan Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-bpjs-untuk-pbi-sudah-cair-rp-147-triliun_c_283281.jpg" alt="Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada berbagai langkah BPJS Kesehatan untuk mengurangi defisit anggaran. Salah satunya, bekerja sama dengan beberapa lembaga asuransi. Itu dilakukan untuk memilah siapa yang berhak memberikan klaim.  Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan beberapa lembaga yang melakukan penjaminan atau asuransi.  Lembaga tersebut, antara lain, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabro, dan PT Taspen. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2018. "Sekarang masih koordinasi," terangnya.  Koordinasi tersebut dilakukan untuk melihat penyebab pasien masuk rumah sakit. Jika pasien terlibat kecelakaan lalu lintas, klaim bisa ke Jasa Raharja. Lalu, pasien yang dirawat karena kecelakaan kerja ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.  Dalam PMK tersebut diatur kasus apa saja yang mendapatkan klaim. Selain kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja, ada sakit karena kerja dan kasus lain yang membutuhkan layanan kesehatan. "Yang tidak bisa dibayarkan BPJS Kesehatan, bisa dibayarkan mereka (lembaga penjamin, Red)," ungkapnya.  Hasil pengkajian itu akan menghasilkan coding yang kemudian diinput rumah sakit untuk menentukan siapa yang berhak menanggung klaim. Yang terjadi selama ini, acap kali dobel klaim. Misalnya, untuk kasus kecelakaan lalu lintas, pasien mendapat klaim dari BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja. Hal tersebut menjadi pemborosan.  Jika administrasi sudah rapi, negara diharapkan bisa berhemat. Menurut PMK yang diteken Oktober tahun lalu itu, diperkirakan negara bisa berhemat hingga Rp 300 miliar per tahun. "Sekarang belum berjalan. Koordinasi kan perlu," kata Iqbal.  Dalam PMK No 141 Tahun 2018 juga diatur bagaimana antarlembaga bisa berkoordinasi dan saling tukar data. Data kepesertaan dipertukarkan, antara lain, untuk sinkronisasi nomor identitas peserta dan pemutakhiran data kepesertaan. Hal itu pernah dilakukan BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja pada awal tahun ini.  Tahun lalu BPJS Kesehatan memberikan klaim Rp 94 triliun. Menurut data BPJS Kesehatan, setidaknya setiap bulan BPJS Kesehatan harus memberikan klaim Rp 8 triliun. Sedangkan dana iuran Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun tiap bulan. Jadi, setidaknya setiap bulan ada utang Rp 1 triliun.

Tekan Defisit, BPJS Kesehatan Gandeng Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/darmin-ingatkan-perusahaan-asuransi-manfaatkan-big-data-agar-bertahan_m_.jpg" alt="Menko Perekonomian Darmin Nasution" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Darmin Nasution</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai belakangan ini lembaga perbankan mulai agresif bermain di bisnis perasuransian dengan memanfaatkan data nasabah dalam upaya bersaing dengan perusahaan asuransi yang telah lama beroperasi. Darmin mengungkapkan, keberadaan perusahaan asuransi yang menjadi anak usaha bank bukan secara kebetulan berdiri, namun pembentukannya untuk mencari dana yang memiliki jangka waktu lebih panjang dari dana simpanan di bank. "Sekarang ini bank sudah secara cepat masuk ke bisnis asuransi dan berkembang cepat, karena bank mempunyai data yang bagus," kata Darmin dalam acara Indonesia Insurance Innovation 2019 yang digelar ThinknovateComm dan Majalah Gatra, seperti diberitakan Minggu (31/3). Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, perusahaan asuransi yang dimiliki oleh bank terbukti berkembang sangat cepat, seperti perusahaan asuransi yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero Tbk), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan demikian, jelas Darmin, perusahan asuransi yang bukan anak usaha sebuah bank dan sudah lama beroperasi diharapkan segera menghimpun data publik melalui kerjasama dengan perusahaan berbasis teknologi informasi. "Perusahaan asuransi tidak bisa melahirkan inovasi, jika tidak ada data," tegasnya. Lebih lanjut Darmin menyatakan, guna dapat bersaing di industri perasuransian, maka perusahaan asuransi bisa memanfaatkan data-data yang terhimpun di dalam perusahaan teknologi finansial (fintech). "Perlu diingat, mereka itu mempunyai data yang banyak dan bagus. Ada juga data di BI yang tersimpan pada SID (Sistem Informasi Debitur)," ucapnya. Darmin menegaskan, perkembangan pesat industri fintech karena adanya dukungan big data dengan validitas yang bagus. "Dahulu, ada pencarian data nasabah dengan menanyakan nama asli ibu kandung. Terlihat di SID, banyak nama ibu kandung nasabah bank yang tertera dengan nama Mama," imbuhnya. Dia berharap, industri asuransi harus segera membentuk big data dan menganalisa data yang bisa dilakukan secara digital. Sehingga, jelas Darmin, upaya penghimpunan data secara cepat tidak perlu lagi dilakukan dengan tatap muka atau dengan mengisi formulir secara manual. Romys Binekasri

Darmin Ingatkan Perusahaan Asuransi Manfaatkan Big Data Agar Bertahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perusahaan asuransi

Berita Terkini