<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Layanan-VoLTE-Telkomsel_2.jpg" alt="Ilustrasi: Perluasan cakupan VoLTE Telkomsel menyongsong teknologi 5G di Indonesia. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Perluasan cakupan VoLTE Telkomsel menyongsong teknologi 5G di Indonesia. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik investasi Telkomsel di GoTo dinilai bernuansa politis. Padahal kebijakan dari Telkomsel berinvestasi di GoTo dapat dikatakan hanya keputusan bisnis biasa yang dilakukan sebuah perusahaan digital.  Ekonom INDEF Nailul Huda menilai kegaduhan yang terjadi pada investasi Telkomsel di GoTo lebih banyak nuansa politik dibandingkan bisnis. Hingga saat ini belum ditemukan bukti yang jelas kaitan benturan kepentingan investasi Telkomsel di GoTo.  "Benturan kepentingan memiliki spektrum yang sangat luas. Tidak hanya sekadar dari keterikatan hubungan keluarga atau dekat dengan siapa," ujar Nailul kepada wartawan, Selasa (14/6).  Dia melihat perusahaan pelat merah yang berinvestasi di GoTo tak hanya GoTo semata. Ada perusahaan swasta nasional dan ventur capital multinasional.  "Sejatinya kegaduhan dalam investasi Telkomsel di GoTo lebih banyak memiliki tujuan untuk menggoyang management Telkom," pendapat Nailul.  Dia melihat Telkom dan Telkomsel sama dengan perusahaan telekomunikasi lainnya. Sama-sama punya kepentingan berinvestasi di perusahaan digital. Sebab, bisnis perusahaan telekomunikasi saat ini berkaitan erat dengan ekonomi digital. "Mereka saling melengkapi,"ungkap Nailul.  Apalagi potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Hal itu dapat dilihat dari tingginya minat investor untuk masuk ke sektor digital nasional. Bahkan SingTel Group juga tengah masuk ke bank digital di Indonesia.  Untuk itu, Nailul menyarankan, supaya kegaduhan investasi BUMN di perusahaan digital tidak terjadi lagi, maka perlu adanya peningkatan literasi masyarakat terhadap pasar modal dan pencatatan laporan keuangan. Saat ini edukasi masyarakat terhadap pasar modal dan pencatatan laporan keuangan masih kurang.  Memang ada beberapa pihak yang sudah menjelaskan mengenai pasar modal dan PSAK. Namun, penjelasannya belum mendalam dan masih tendensius ke arah politik dengan mengarahkan ke faktor benturan kepentingan.  Faktor benturan kepentingan yang memiliki hubungan keluarga perlu dibuktikan. Jika benturan kepentingan dikaitkan dengan potensi lost, hal itu tidak tepat.  Nailul meminta agar OJK memperkuat aturan mengenai business judgment rule. Aturan yang ada saat ini masih terlalu umum dan multitafsir.  "Jangan sampai kegaduhan ini membuat perusahaan BUMN enggan untuk investasi di start up nasional. Untuk memperbesar ekonomi digital perlu dukungan semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan BUMN," pungkas Nailul.

OJK Diminta Pertegas Aturan soal Investasi di Perusahaan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/startup.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan digital berusaha menciptakan strategi bisnis jangka panjang agar tetap bisa bersaing. Langkahnya bisa saja dengan berinvestasi di perusahaan digital lainnya atau rintisan (startup) .  Menurut Founder OMG Creative Consulting Yoris Sebastian, perusahaan digital kini juga banyak berinvestasi di perusahaan digital lainnya terutama di startup. Hal itu suatu yang biasa dalam bisnis dan demi menciptakan ekosistem. Baik di dalam maupun di luar negeri.  "Kini eranya kepemilikan saham di satu perusahaan jumlahnya kecil dan dipegang oleh banyak investor," ujar Yoris Sebastian kepada JawaPos.com, Sabtu (21/5).  Adapun perusahaan digital yang berinvestasi di perusahaan serupa seperti yang dilakukan Bukalapak terhadap Allo Bank; Gojek dan Grab berinvestasi di LinkAja; dan Akulaku membeli saham Bank Neo. "Saham yang dibeli oleh perusahaan digital tersebut terbilang tidak terlalu besar, namun mereka tetap tertarik untuk berinvestasi di perusahaan yang sudah berjalan baik," imbuhnya. Jauh sebelum itu langkah serupa telah dilakukan oleh Google di berbagai perusahaan yang sudah berjalan.  Yoris menuturkan, biasanya pemilik dari perusahaan yang diakusisi dijadikan komisaris. Seperti Tokopedia yang mengakusisi Bridestory dan Parentstory. Pendiri tetap menjadi pemegang saham minioritas bersama dengan pemegang saham minoritas lainnya. Namun, investor tetap mempercayakan jalannya perusahaan kepada pendirinya. Investor membeli karena foundernya, bukan idenya semata. Investor tersebut tetap membutuhkan foundernya untuk membesarkan perusahaan yang mereka beli.  Langkah perusahaan digital yang membeli beberapa saham perusahaan dinilai sebagai salah satu langkah coopetition (bekerja sama), bukan competition (bersaing satu dengan yang lainnya). Banyak perusahaan digital global saat ini melakukan coopetition dibandingkan competition, sehingga tujuan lain dari akusisi ini adalah menguragi perang harga yang tidak sehat. Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan besar.

Bentuk Ekosistem, Perusahaan Digital Berinvestasi di Startup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IHSG-DI-AWAL-TAHUN-2022_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Karyawan melintas di dekat latar layar pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (3/1/2022). Pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada 2022 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. IHSG ditutup na" width="100%">
<figcaption>Karyawan melintas di dekat latar layar pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (3/1/2022). Pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada 2022 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. IHSG ditutup na</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan teknologi digital sejalan dengan tumbuhnya perusahaan rintisan. Saat ini perusahaan digital dianggap sangat potensial bagi investor.  Menurut Peneliti Center for Digital Society (CfDS) Anisa Pratita Kirana Mantovani, sangat wajar kini perusahaan swasta dan BUMN berinvestasi di <a href="https://www.jawapos.com/tag/perusahaan-digital/">perusahaan digital</a>. Berinvestasi di perusahaan digital diharapkan dapat menjadi solusi lengkap dengan nilai synergy value yang cukup tinggi.  "Investasi ini bisa dikatakan sebagai bagian dari strategi digitalisasi di industri digital," ujar Anisa Pratita Kirana Mantovani kepada wartawan, Selasa (17/5).  Berdasar laporan e-Conomy SEA 2021 yang dikeluarkan Google, Bain &amp; Company menyebutkan Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Potensi <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekonomi-digital-indonesia/">ekonomi digital Indonesia</a> pada 2025 bisa mencapai USD 146 miliar.  Dengan potensi itu, kata Anisa, potensi ekonomi digital nasional sangat besar dan membuat banyak pihak tertarik untuk menggarapnya. Ja; itu tidak hanya dilakukan sektor swasta, tapi juga BUMN. Kini beberapa BUMN ikut menjadi investor di perusahaan digital. Menteri BUMN Erick Thohir pun membuat Merah Putih Fund untuk mengakomodasi perusahaan rintisan digital nasional untuk mendapatkan pendanaan dari perusahaan BUMN.  "Investasi yang dilakukan swasta dan BUMN di perusahaan teknologi pasti sudah melalui penilaian risk management yang ketat. Tujuan utama mereka berinvestasi di perusahaan digital adalah untuk mencari nilai tambah (value creation), sehingga memiliki bisnis lain di luar bisnis inti," terang Anisa.  Anisa mencontohkan, investasi yang dilakukan Telkomsel di GoTo. Hal itu dianggap dapat menciptakan kolaborasi yang bersifat strategis. Sejauh ini synergy value yang telah terbangun antara Telkomsel bersama Gojek telah memperkuat layanan berbasis digital, mendorong inovasi, dan meningkatkan pengalaman bagi konsumen, drivers, dan pelaku usaha kecil (UMKM) di Indonesia yang turut mendorong perfomansi bisnis Telkomsel.  Di sisi lain, saat ini investasi yang ditanamkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tarik-investor/">investor</a> di perusahaan digital mengalami penyusutan. Penurunan itu disebabkan oleh terkoreksinya harga saham perusahaan digital bursa global maupun regional. Melemahnya harga saham perusahaan di bursa itu membawa dampak terhadap nilai investasi.

Ekonomi Digital Indonesia Dinilai Potensial Mengundang Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WEF-Dailisabah.jpg" alt="Dailysabah" width="100%">
<figcaption>Dailysabah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - World Economic Forum (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia merilis seratus perusahaan terinovatif di seluruh dunia dalam "Technology Pioneers 2021". Salah satunya yakni perusahaan digital apotek terbesar di Asia Tenggara, PT mClinica Pharmacy Solutions.  Kepala Komunitas Inovator Global, World Economic Forum, Susan Nesbitt mengatakan mClinica dinilai berkontribusi dalam memajukan teknologi untuk masa depan seperti AI, IoT, robotika, blockchain, bioteknologi, dan banyak lagi.  "Kami menyambut mClinica ke dalam kelompok Technology Pioneers 2021 kami. mClinica dan rekan-rekan pionirnya sedang mengembangkan teknologi yang dapat membantu masyarakat memecahkan beberapa masalah yang paling mendesak. Kami juga menantikan kontribusi mereka pada WEF," kata Susan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7).  Sementara itu, pendiri PT mClinica Health Solutions, Farouk Meralli mengatakan, apotek digital itu didirikan guna meningkatkan akses, ketersediaan, serta keterjangkauan obat-obatan bagi para apotek. Pihaknya telah bekerja sama dengan perusahaan farmasi, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).  Saat ini, aplikasi SwipeRx sudah hadir di enam Negara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja) dengan total pengguna lebih dari 200 ribu apotek dan satu dari tiga apotek sudah menggunakan Aplikasi SwipeRx.  "Merupakan suatu kehormatan untuk diakui sebagai pelopor oleh Forum Ekonomi Dunia," kata Farouk.  Di Indonesia sendiri, aplikasi SwipeRx Belanja sudah dapat digunakan di seluruh Pulau Jawa dan sedang terus berkembang. Bukan hanya lebih mudah, apotek sekarang dapat melakukan pengadaan stok ulang dengan lebih efisien, harga terjangkau, transparan, cepat, serta mendapatkan keuntungan seperti gratis ongkos kirim, emas, uang tunai, dan lainnya

WEF Ganjar mClinica Masuk 10 Besar Perusahaan Terinovatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/asosiasi-game-kewajiban-data-center-di-indonesia-sulit-diterapkan_m_.jpg" alt="Pusat data center" width="100%">
<figcaption>Pusat data center</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan teknologi digital Schneider Electric memandang, saat ini data center jadi andalan perusahaan untuk bertransformasi atau merambah ke digitalisasi. Data center pun juga harus dikelola secara lebih efisien, cerdas, adaptif, dan berkelanjutan.  Cluster President Schneider Electric Indonesia &amp; Timor Leste, Roberto Rossi mengungkapkan, pelaku bisnis di Asia termasuk Indonesia memiliki peluang untuk menjadi unggul dalam aksi iklim. Salah satunya, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam rangka peningkatan efisiensi untuk pengembangan pasar secara berkelanjutan dan pengembalian imbal hasil yang tinggi dalam jangka panjang.  "Misi kami adalah menjadi mitra digital untuk keberlanjutan dan efisiensi. Kami menunjukkan kepemimpinan kami dengan menjadi contoh dalam operasional dan ekosistem kami sendiri, dan menjadi bagian dari solusi bagi customer kami," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (16/6).  Roberto menyebut, pihaknya memperkirakan industri Teknologi Informasi (TI) akan mengkonsumsi 8,5 persen listrik global pada tahun 2035 mendatang, dimana sebagian besar dari konsumsi ini berasal dari data center.  Disisi lain, pihaknya juga memperkirakan pada tahun 2025 mendatang, penggunaan energi oleh industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan berkembang menjadi 20,9 persen dari total global. Hal ini menyumbang 5,5 persen dari emisi gas rumah kaca global.  Artinya, upaya untuk memastikan kelestarian lingkungan semakin besar. Namun, kata Roberto, saat ini telah banyak perusahaan yang sadar dan mulai memperhatikan konsumsi karbon mereka dengan cermat dan meminimalkan beban mereka terhadap lingkungan.  Seluruh perusahaan di dunia perlu mempertimbangkan pelestarian lingkungan dalam rencana pengembangan bisnis. Sebab, pelaku bisnis memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian target penggunaan ekonomi berkelanjutan secara global pada tahun 2030 mendatang. “Begitu pula komitmen perusahaan dalam mengadopsi solusi inovatif untuk mencapai tujuan keberlanjutan," tambahnya.  Dalam kesempatan yang sama, Business Vice President Secure Power Schneider Electric Indonesia &amp; Timor Leste Yana Achmad Haikal mengatakan, keberhasilan bisnis saat ini semakin bergantung pada data center yang andal dan berkelanjutan.  Menurutnya, pelaku bisnis mencari penyedia layanan data center yang dapat menerapkan pendekatan yang lebih beragam, dan fleksibel untuk kebutuhan migrasi cloud dan edge mereka.  “Membangun ekosistem digital yang lebih kuat, dan membutuhkan lebih banyak dukungan dalam upaya menggabungkan fitur produk sebagai bagian dari layanan yang mereka berikan kepada pelanggan," pungkasnya.

Alasan Perusahaan Digital Perlu Pertimbangkan Keberlanjutan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menkue-Sri-Mulyani-Indrawati-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah di negara manapun saat ini sedang gencar berburu pendapatan melalui penerimaan pajak. Hal itu dilakukan untuk membiayai pelaksanaan penanganan Covid-19 di negara masing-masing.  Dirinya saat ini tengah menyoroti para perusaahan-perusahaan digital yang masih tidak mematuhi aturan perpajakan alias menghindari pengenaan pajak di Indonesia. "Perusahaan-perusahaan ini mudah sekali, terutama yang digital meng-avoid pajak," ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (15/6).  Bahkan, Sri Mulyani mengungkapkan, bukti penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan digital sampai rela pindah ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Ia mencontohkan, perusahaan digital di Amerika Serikat (AS) atau Eropa, pindah ke Irlandia Utara yang tarif pajaknya hampir 0 persen.  "Makanya sekarang G7, Joe Biden ketemu dengan Janet, mereka sepakat melakukan harus ada minimum taxation, dia gunakan angka 15 persen," ungkapnya.  Dengan demikian, Sri Mulyani juga akan membawa isu tersebut dalam pertemuan G20 tahun depan yang akan digelar di Indonesia. Salah satunya terkait rencana untuk menerapkan pajak penghasilan pada perusahaan, meskipun belum memiliki kantor di Tanah Air.  Menurutnya, melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi mencari penerimaan negara melalui berbagai omzet. "Ini yang kami dengan Dirjen Pajak menyiapkan hal itu, debatnya negosiasi secara Internasional akan menyangkut omzet, persentase yang boleh dibagi, thresholdnya," pungkasnya.

Sri Mulyani akan Bawa Isu Penghindaran Pajak Perusahaan Digital ke G20