<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Pol-Muhammad-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya meningkatkan sosialisasi kepada seluruh perusahaan pembiayaan (leasing) agar tidak menggunakan jasa preman untuk menagih utang yang bermasalah.  "Kita tidak hanya berhenti kepada penegakan hukum, hari ini contohnya Polres Jakarta Selatan mengundang asosiasi 'leasing', nanti kita akan Forum Grup Discussion (FGD)," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (23/2).  Seperti diberitakan Antara, dalam FGD tersebut, pihaknya memberikan pandangan tentang cara menagih tanpa melakukan tindakan kriminal. Fadil mencontohkan beberapa solusi yang ditawarkan seperti tidak bisa memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).  Dengan demikian kendaraan mobil maupun motor yang dibeli debitur tidak akan bisa dijual sebelum utang lunas. "Misalnya kalau nunggak kita buat MOU STNK kita akan blokir supaya motor kendaraan tidak bisa dipindahtangankan," kata Fadil.  Contoh solusi lain yang ditawarkan Fadil, yakni menganjurkan para debitur dan perusahaan leasing untuk membuat nota kesepahaman agar tidak melakukan penagihan dengan cara intimidatif. Namun jika perusahaan leasing tersebut masih menerapkan sistem penagihan dengan tindak premanisme, Fadil tidak segan menindak oknum debt collcetor hingga perusahaan leasing tersebut.  Dengan sosialisasi berbalut FGD inj, dia berharap perusahaan leasing mau menerapkan sistem penagihan yang tidak melanggar unsur pidana. Fadil Imran merasa geram pada aksi semena-mena para penagih utang seperti membentak dan memaki anggotanya saat menjalankan tugas di Jakarta.  "Darah saya mendidih, ketika lihat anggota dimaki-maki. Enggak ada lagi tempatnya, preman di Jakarta," kata Fadil dalam unggahan video Instagram pribadinya.

Kapolda Minta Perusahaan Leasing Tak Pakai Preman jadi Debt Collector

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/bamsoet-labschool.jpg" alt="mpr ri" width="100%">
<figcaption>mpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang menangkap sebelas orang debt collector yang melakukan aksi premanisme dengan mengepung mobil yang dikendarai anggota TNI Serda Nurhadi di Koja, Jakarta Utara.  Pria yang akrab disapa Bamsoet juga meminta kepolisian menindak tegas oknum PT ACK dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berat kepada perusahaan leasing Clipan Finance sesuai kewenangan yang diberikan negara kepada OJK.  Hal tersebut harus menjadi pelajaran, tidak saja bagi para debt collector tapi juga bagi perusahaan leasing lainnya agar tidak seenaknya bertindak. Terlebih tindakan pengambilan paksa kendaraan bisa dijerat Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).  "Debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, menegaskan bahwa perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Polisi harus menindak tegas aksi premanisme debt collector yang nekat mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak," ujar Bamsoet kepada wartawan, Selasa (11/5).  Bamsoet menjelaskan, dalam putusan MK tersebut diatur kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia. Mereka juga tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi.  "Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yang tidak boleh dijadikan alasan melakukan teror yang disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat debitur," katanya.  Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, debt collector yang menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, dapat dilaporkan ke polisi. Perbuatannya bisa dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka juga bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.  "Kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector punya peran besar menegakan etika penagihan. Antara lain dilarang memaki, dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, mempermalukan, tidak menagih kepada pihak yang tidak berutang walaupun itu adalah keluarga debitur, serta tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat," pungkasnya.

Selain Debt Collector, Bamsoet Minta Polisi Tindak Tegas Leasing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-AD-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman meminta perusahaan leasing tidak lagi menggunakan jasa debt collector dalam penagihan kendaraan. Hal ini menyusul terjadinya penyitaan secara paksa kepada mobil yang dikendarai Serda Nurhadi.  "Saya sudah koordinasi dengan Kapolda, bahwa perilaku-perilaku debt collector ini akan kita hentikan," kata Dudung di Kodam Jaya Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (10/5).  Dudung menyampaikan, bagi masyarakat yang mengalami penarikan paksa kendaraan oleh debt collector agar tidak takut melapor ke pihak berwajib. Nantinya, laporan tersebut akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.  "Jangan pernah takut kepada kelompok-kelompok premanisme yang ada di DKI ini. Saya akan hadir dengan Kapolda untuk membantu dari kesulitan-kesulitan tersebut," jelasnya.  Sebelumnya, kendaraan Honda Mobilio B 2638 BZK yang dikendarai oleh anggota Babinsa Semper Timur II/O5 Kodim Jakarta Utara 0502, Serda Nurhadi. Dikepung oleh debt collector pada Kamis (6/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, dia hendak menolong warga yang hendak menuju rumah sakit.  Menurut Kapendam Jaya Kolonel ARH Herwin Budi Saputra, Serda Nurhadi saat berada di kantor Kelurahan Semper Timur menerima adanya laporan dari anggota PPSU/Satpol PP yang melihat ada kendaraan yang didatangi sejumlah orang. Hal ini sehingga menyebabkan kemacetan.  “Di dalam mobil tersebut ada anak kecil dan seorang yang sedang sakit, sehingga anggota Babinsa berinisiatif untuk membantu dan mengambil alih sopir mobil untuk mengantar ke rumah sakit melalui jalan Tol Koja Barat. Namun dikerubuti oleh beberapa orang debt collector,” ucap Herwin dalam keterangannya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/05/2021/kodam-jaya-tak-tolerir-perampasan-mobil-yang-dikemudikan-serda-nurhadi/">Kodam Jaya Tak Tolerir Perampasan Mobil yang Dikemudikan Serda Nurhadi</a>  “Karena kondisi kurang bagus, maka Serda Nurhadi membawa mobil tersebut ke Polres Jakarta Utara dengan diikuti oleh beberapa orang debt collector,” sambungnya.  Serda Nurhadi sebagai Babinsa terpanggil untuk membantu warga yang sedang sakit untuk di bawa ke rumah sakit. Tetapi Serda Nurhadi tidak mengetahui kondisi mobil tersebut bermasalah.

Pangdam Jaya Minta Perusahaan Leasing Hentikan Jasa Debt Collector

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/HARY-TANOE.jpg" alt="Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Wito Mailoa (Romys BInekarsi)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Wito Mailoa (Romys BInekarsi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu anak perusahaan Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) menargetkan pertumbuhan bisnis mencapai sebesar 25 persen tahun ini  Direktur Utama MNC Leasing, Paulus Cholot Janala mengatakan pencapaian performance MNC Leasing di tahun 2019 masih mampu tumbuh 15 persen dari sisi revenue dan sebesar 10 persen dari sisi laba bersih.  “Di tengah situasi industri pembiayaan yang masih kurang baik seperti saat ini, pencapaian tersebut merupakan prestasi atas usaha dan kerja keras perseroan,” ujarnya di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (4/12) malam.  Tahun depan, optimisme tersebut dibarengi dengan upaya MNC Leasing untuk mengoptimalkan produk-produk pembiayaan yang sudah ada baik heavy equipment maupun alat-alat kesehatan, selain itu perseroan juga sedang mengembangkan skema pembiayaan factoring untuk pasar di luar group dan juga mengembangkan unit usaha syariah dengan mencoba masuk ke pembiayaan porsi haji.  Tahun ini, pihaknya mendapatkan dua penghargaan pada kategori perusahaan pembiayaan dengan aset Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.  Sebelumnya, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pernah mengungkapkan, PT MNC Guna Usaha Indonesia atau MNC Leasing membidik kenaikan total aset perusahaan Rp 2 triliun pada 2020 mendatang. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang diperikarakan tumbuh sebesar Rp 1,4 triliun.  "Saya rasa itu target luar biasa dengan pertumbuhan mencapai 100 persen," tandasnya.

Perusahaan Leasing Milik Hary Tanoe Incar Pertumbuhan Bisnis 25 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Presdir-PT-BAF-Lyin-Ramli-ist.jpeg" alt="Presdir PT BAF Lyin Ramli - ist" width="100%">
<figcaption>Presdir PT BAF Lyin Ramli - ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembiayaan syariah memiliki potensi untuk tumbuh. Potensi itu dilihat oleh perusahaan leasing, PT Bussan Auto Finance (BAF).  Presiden Direktur BAF Lynn Ramli menyebut, pihaknya terus melakukan pengembangan lini bisnis. Di antaranya mengembangkan pembiayaan syariah. Misi itu sejalan dengan pembukaan Griya BAF Dana Syariah di beberapa daerah di Indonesia.  "Produk ini terus kami kenalkan ke masyarakat di berbagai daerah. Kami juga ekspansi ke lini bisnis pembiayaan mobil," ujar Lynn Ramli dalam keterangan persnya, Senin (15/7).  Lynn meyakini pembiayaan syariah memiliki potensi untuk tumbuh. Hal itu sejalan dengan adanya permintaan masyarakat yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Sisi ini tidak bisa dikesampingkan dan menjadi peluang cukup positif.  Untuk diketahui, BAF meraih pertumbuhan dengan baik dengan mencatatkan jumlah aset yang mencapai Rp 11,1 triliun di akhir 2018. Nilai tersebut juga membuat BAF berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih cukup besar.  Selain itu, rasio Non-Performing Financing (NPF) BAF terjaga dengan baik, sebesar 0,67 persen pada akhir 2018. Untuk meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, BAF pun memperkuat saluran distribusi dan kemitraan strategis.  Strategi itu meliputi mitra digital. Langkah ini untuk memastikan informasi dan pelayanan terbaik telah diberikan kepada konsumen secara real time, cepat, dan akurat.

Berpotensi Tumbuh, Perusahaan Leasing Incar Pembiayaan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/beli-mobil-konsumen-momobil-kesamber-motor-vespa_m_.jpg" alt="Deputy Director Digital Business and Operation Adira Finance, Manuel D Irwanputera saat menyerahkan unit Vespa kepada Rasenawati di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Deputy Director Digital Business and Operation Adira Finance, Manuel D Irwanputera saat menyerahkan unit Vespa kepada Rasenawati di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga pembiayaan terus mengambangkan diri di tengah perkembangan dunia digital yang pesat. PT Dinamika Multi Finance Adira Finance salah satunya. Proses penetrasi digitalisasi pembelian mobil bekas telah dilakukannya sejak tahun 2016 melalui aplikasi&nbsp;momobil.id. Pengembangan marketplace momobil ini telah memberikan gebrakan baru yang memberikan kemudahan bagi konsumen melakukan pembelian unit mobil bekas dengan cara pembelian tunai dan kredit melalui aplikasi tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, untuk menguatkan imagenya di masyarakat, Adira Finance kemudian menggelar program bertajuk 'KESAMBER' (Kejutan Spesial November Desember) sebagai apresiasi kepada konsumen yang membeli unit mobil bekas melalui platform momobil. Program yang berlangsung pada 11 November hingga 14 Desember 2018 berkenaan dengan Hari Belanja Online Nasional, akhirnya mendapatkan pemenangnya. Mereka yang kesamber undian berhadiah ini adalah Rasenawati yang memenangkan 1 unit motor Vespa, dan 2 paket&nbsp; travelling ke Thailand masing-masing Arief Hendra dan Efrinto. ketiganya mendapat undian setelah membeli mobil melalui aplikasi&nbsp;momobil.id. Deputy Director Digital Business and Operation Adira Finance, Manuel D Irwan Putera mengatakan program KESAMBER ini merupaka apresiasi bagi konsumen Adira Finance yang telah membeli mobil impiannya melalui&nbsp;momobil.id. Promo ini merupakan salah satu program cashback setiap bulan selama 2018 bagi kostumernya. "Sejalan dengan misi Adira Finance untuk pelayanan prima bagi konsumen, kami selalu menyediakan berbagai promo menarik untuk memberikan pengalaman membeli mobil dengan menarik bagi masyarakat indonesia," kata Manuel saat penyerahan hadiah KESAMBER di Jakarta, Selasa (12/2). Pemenang undian KESABER asal Banjarmasin, Rasenawati mengatakan saat membeli mobil Toyota Fortuner melalui&nbsp;momobil.id, ia tak pernah menyangka bisa mendapatkan hadiah unit Vespa. "Saya sangat senang membeli mobil dan mendapatkan satu unit Vespa dari Adira. Saya tidak percaya saat pertama mendengar kabar ini. Terkejut juga. Tapi benaran dan akhirnya benar, saya dapat satu Vespa," kisahnya. Sejakhadir pada 2016 lalu, momobil sebagai inovasi digital untuk penjualan mobil bekas telah berkomitmrn untuk menyediakan mobil bekas berkualitas dengan pelayanan&nbsp; yang prima dengan tiga keunggulan yang menggaransi kepercayaan konsumen dengan model layanan yang mudah, aman dan nyaman.&nbsp;

Beli Mobil, Konsumen Momobil Kesamber Motor Vespa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-aturan-dp-0-persen-rangsang-pertumbuhan-leasing-bukan-kemacetan_m_.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, kebijakan pelonggaran ketentuan uang muka atau DP pembelian kendaraan bermotor pada nol persen dari harga jual tidak akan menimbulkan kemacetan. Seperti diketahui, hal ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Banyak pendapat bahwa dengan adanya DP nol persen kendaraan maka akan menimbulkan pemintaan kendaraan yang akan berimbas pada kemacetan. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, kebijakan tersebut dilakukan hanya untuk memberikan stimulus perusahaan pembiayaan menjadi lebih sehat atau tumbuh lebih baik. "Artinya ini kan ekonomi harus rolling. Ekonomi itu harus tumbuh, ekonomi itu tumbuh kalau ekonomi berjalan," ujarnya di Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Jumat (11/1) malam. Disamping itu, dampak dari pertumbuhan industri pembiayaan tersebut juga akan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, permasalahan kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar dapat diatasi dengan transportasi publik. Pasalnya, saat ini pemerintah pun tengah gencar membangun berbagai fasilitas transportasi publik yang nyaman untuk masyarakat perkotaan. "Kemacetan betul harus diatasi. Tapi kemacetan itu mengatasinya tentunya dengan transportasi yang lebih bagus dengan public transportation," tuturnya. Dengan kualitas transportasi publik yang memadai, lanjutnya, akan membuat masyarakat lebih tertarik menggunakan transportasi umum dibandingkan pribadi. "Semua orang merasa nyaman dan semua orang menggunakan transportasi publik, meskipun punya motor, enggak pernah dipakai," pungkasnya.

OJK: Aturan DP 0 Persen Rangsang Pertumbuhan Leasing, Bukan Kemacetan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-eksekusi-jaminan-fidusia-appi-siap-sanksi-leasing-nakal_m_.jpg" alt="Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno menegaskan, pihak leasing atau perusahaan pembiayaan selalu melakukan prosedur yang benar terkait eksekusi jaminan fidusia, sesuai Undang Undang jaminan fidusia. Jika ada perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi jaminan fidusia sembarangan, tanpa prosedur yang benar, APPI siap memberikan sanksi tegas, tidak hanya terhadap leasing, tetapi juga petugas yang melakukan eksekusi. "Untuk petugas, bisa kita pastikan dia tidak dapat bekerja lagi di perusahaan pembiayaan. Karena petugas eksekusi harus ada sertifikasinya. Sementara perusahaan pembiayaan juga kita beri sanksi tegas," ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (6/9). Suwandi menerangkan, perusahaan pembiayaan bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa adanya putusan pengadilan, dengan menunjukan sertifikat jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan pasal 15 UU jaminan fidusia. Artinya, perusahaan pembiayaan berhak melakukan penyitaan objek jaminan fidusia, jika debitur cidera janji atau tidak memenuhi angsuran tepat waktu, walaupun telah diberikan somasi. "Apalagi isi sertifikat jaminan fidusia dalam ayat 1 pasal 15 UU jaminan fidusia sudah mengandung kata "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa". Kata itu sudah sama dengan kata-kata di keputusan pengadilan. Sehingga tidak salah jika kita eksekusi," tandasnya.

Soal Eksekusi Jaminan Fidusia, APPI Siap Sanksi Leasing Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/acc-jalankan-csr-untuk-misi-to-promote-credit-for-a-better-living_m_165346.jpeg" alt="SALURKAN BEASISWA: Chief Executive Officer Astra Credit Companies Jodjana Jody berfoto bersama para penerima beasiswa di Surabaya, Juli 2017 lalu." width="100%">
<figcaption>SALURKAN BEASISWA: Chief Executive Officer Astra Credit Companies Jodjana Jody berfoto bersama para penerima beasiswa di Surabaya, Juli 2017 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama 35 tahun menjadi perusahaan pembiayaan pilihan utama, Astra Credit Companies (ACC), selalu berusaha membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini tercermin dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan ACC yang terbagi dalam empat pilar utama. Yaitu pendidikan, lingkungan, kesehatan dan UMKM/Income Generating Activities (IGA) yang merujuk pada kegiatan CSR PT Astra International Tbk. Menandai usia 35 tahun, ACC melakukan kegiatan CSR di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa untuk anak dari customer terbaiknya. Pemberian beasiswa ini dilakukan di Kota Surabaya pada Juli lalu. Selain memberikan beasiswa, ACC juga melakukan kegiatan CSR Pendidikan seperti ACC On The Go yang merupakan pembekalan untuk mahasiswa tingkat akhir, sehingga lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Acara ini diselenggarakan bekerja sama dengan sejumlah universitas di seluruh Indonesia. Selain itu, ACC juga memiliki program ACC EduClass yang diperuntukan untuk siswa sekolah menengah atas. ACC juga melakukan kegiatan Literasi Keuangan yang merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain di bidang pendidikan, ACC juga melakukan kegiatan CSR di bidang lingkungan. Menurut Regional Retail Sales Head Jawa Timur, Dean, secara rutin ACC melakukan kegiatan penghijauan, penyerahan hewan kurban untuk masyarakat di sekitar kantor ACC dan juga program bus gratis. &rdquo;Di Jakarta kami ada program bis gratis. Jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan sosial dan membutuhkan bantuan transportasi, maka akan dibantu oleh ACC,&rdquo; jelasnya. Kegiatan CSR rutin lain yang dilakukan ACC adalah di bidang kesehatan. ACC menggelar donor darah sebanyak dua kali setahun dan juga kegiatan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan gratis. &rdquo;Tahun lalu kami mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk warga sekitar Terminal Bungur Asih (Surabaya),&rdquo; tambah Dean. Pilar terakhir dalam kegiatan CSR ACC adalah Pilar UMKM/Income Generating Activities yang membantu usaha kecil agar semakin berkembang. ACC membantu dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dengan cara mengadakan pelatihan dan pendampingan kelompok Usaha. &rdquo;Seluruh kegiatan CSR yang dilakukan ACC merupakan salah satu upaya untuk menjalankan Misi ACC yaitu To Promote Credit for A Better Living,&rdquo; kata Dean.

ACC Jalankan CSR untuk Misi ‘To Promote Credit for A Better Living’

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perusahaan leasing

Berita Terkini